PERMEN

Peraturan Menteri Nomor p-16-menlhk-setjen-otl-0-1-2016 Tahun 2016 tentang ORGANISASI DAN TATA KERJA BALAI PENDIDIKAN DAN PELATIHAN LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN

PERMEN Nomor p-16-menlhk-setjen-otl-0-1-2016 Tahun 2016

Konten ini bukan nasihat hukum. Selalu rujuk sumber resmi untuk kepastian hukum.

BAB I

KEDUDUKAN, TUGAS DAN FUNGSI

Pasal 1

(1) Balai Pendidikan dan Pelatihan Lingkungan Hidup dan Kehutanan adalah unit pelaksana teknis di bidang pendidikan dan pelatihan lingkungan hidup dan kehutanan yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia. (2) Balai Pendidikan dan Pelatihan Lingkungan Hidup dan Kehutanan dipimpin oleh seorang Kepala.

Pasal 2

Pasal 20

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik INDONESIA. Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 29 Januari 2016 MENTERI LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN REPUBLIK INDONESIA, ttd SITI NURBAYA Diundangkan di Jakarta pada tanggal 10 Februari 2016 DIREKTUR JENDERAL PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA, ttd WIDODO EKATJAHJANA LAMPIRAN I PERATURAN MENTERI LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR P.16/MENLHK/SETJEN/OTL.0/1/2016 TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA BALAI PENDIDIKAN DAN PELATIHAN LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN NAMA, LOKASI, DAN WILAYAH KERJA BALAI PENDIDIKAN DAN PELATIHAN LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN NO NAMA LOKASI WILAYAH KERJA 1 Balai Pendidikan dan Pelatihan Lingkungan Hidup dan Kehutanan Bogor Rumpin, Jawa Barat a.DKI Jakarta; b.Banten; c. Lampung; d.Kalimantan Barat; e. Bangka Belitung. 2 Balai Pendidikan dan Pelatihan Lingkungan Hidup dan Kehutanan Kadipaten Kadipaten, Jawa Barat a.Jawa Barat; b.Jawa Tengah; c. DI Yogyakarta; d.Jawa Timur. 3 Balai Pendidikan dan Pelatihan Lingkungan Hidup dan Kehutanan Pematang Siantar Pematang Siantar, Sumatera Utara a.Aceh; b.Sumatera Utara; c. Sumatera Barat. 4 Balai Pendidikan dan Pelatihan Lingkungan Hidup dan Kehutanan Pekanbaru Pekanbaru, Riau a.Riau; b.Bengkulu; c. Kepulauan Riau; d.Jambi; e. Sumatera Selatan. 5 Balai Pendidikan dan Pelatihan Lingkungan Samarinda, Kalimantan Timur a.Kalimantan Timur; b.Kalimantan Selatan; c. Kalimantan Tengah; NO NAMA LOKASI WILAYAH KERJA Hidup dan Kehutanan Samarinda d.Kalimantan Utara. 6 Balai Pendidikan dan Pelatihan Lingkungan Hidup dan Kehutanan Makassar Makassar, Sulawesi Selatan a.Sulawesi Selatan; b.Sulawesi Utara; c. Sulawesi Tenggara; d.Sulawesi Tengah; e. Sulawesi Barat; f. Gorontalo; g. Maluku Utara; h.Maluku; i. Papua Barat; j. Papua 7 Balai Pendidikan dan Pelatihan Lingkungan Hidup dan Kehutanan Kupang Kupang, Nusa Tenggara Timur a.Nusa Tenggara Timur; b.Nusa Tenggara Barat; c. Bali. Salinan sesuai dengan aslinya KEPALA BIRO HUKUM, KRISNA RYA MENTERI LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN REPUBLIK INDONESIA, SITI NURBAYA

Peraturan Menteri Nomor p-16-menlhk-setjen-otl-0-1-2016 Tahun 2016 tentang ORGANISASI DAN TATA KERJA BALAI PENDIDIKAN DAN PELATIHAN LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN

BAB I

Pasal 1

Pasal 2

BAB I

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 3

BAB II

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

BAB III

Pasal 8

Pasal 9

Pasal 10

Pasal 11

Pasal 12

Pasal 13

Pasal 14

BAB IV

Pasal 15

BAB V

Pasal 16

BAB VI

Pasal 17

Pasal 18

BAB VII

Pasal 19

Pasal 20