PERMEN

Peraturan Menteri Nomor p-15-menlhk-setjen-otl-0-1-2016 Tahun 2016 tentang ORGANISASI DAN TATA KERJA BALAI BALAI PENGAMANAN DAN PENEGAKAN HUKUM LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN

PERMEN Nomor p-15-menlhk-setjen-otl-0-1-2016 Tahun 2016

Konten ini bukan nasihat hukum. Selalu rujuk sumber resmi untuk kepastian hukum.

BAB I

KEDUDUKAN, TUGAS, DAN FUNGSI

Pasal 1

(1) Balai Pengamanan dan Penegakan Hukum Lingkungan Hidup dan Kehutanan adalah unit pelaksana teknis di bidang pengamanan dan penegakan hukum lingkungan hidup dan kehutanan yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Direktur Jenderal Penegakan Hukum Lingkungan Hidup dan Kehutanan. (2) Balai Pengamanan dan Penegakan Hukum Lingkungan Hidup dan Kehutanan dipimpin oleh seorang Kepala.

Pasal 2

Pasal 20

Koreksi

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik INDONESIA. Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 29 Januari 2016 MENTERI LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN REPUBLIK INDONESIA, ttd SITI NURBAYA Diundangkan di Jakarta pada tanggal 10 Februari 2016 DIREKTUR JENDERAL PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA, ttd WIDODO EKATJAHJANA LAMPIRAN I PERATURAN MENTERI LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN REPUBLIK INDONESIA NOMORP.15/MENLHK/SETJEN/OTL.0/1/2016 TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA BALAI PENGAMANAN DAN PENEGAKAN HUKUM LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN STRUKTUR ORGANISASI BALAI PENGAMANAN DAN PENEGAKAN HUKUM LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN Salinan sesuai dengan aslinya KEPALA BIRO HUKUM, KRISNA RYA MENTERI LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN REPUBLIK INDONESIA, SITI NURBAYA SEKSI WILAYAH I SUBBAGIAN TATA USAHA SEKSI WILAYAH II KEPALA BALAI SEKSI WILAYAH III KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL LAMPIRAN II PERATURAN MENTERI LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN REPUBLIK INDONESIA NOMORP.15/MENLHK/SETJEN/OTL.0/1/2016 TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA BALAI PENGAMANAN DAN PENEGAKAN HUKUM LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN NAMA, LOKASI DAN WILAYAH KERJA BALAI PENGAMANAN DAN PENEGAKAN HUKUM LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN N O NAMA LOKASI KANTOR SEKSI WILAYAH KERJA 1. Balai Pengamanan dan Penegakan Hukum Lingkungan Hidup dan Kehutanan Wilayah Sumatera Medan Seksi Wilayah I Medan Aceh, Sumatera Utara. Seksi Wilayah II Pekanbaru Riau, Kepulauan Riau, Jambi, Sumatera Barat. Seksi Wilayah III Palembang Sumatera Selatan, Bangka Belitung, Bengkulu, Lampung. 2. Balai Pengamanan dan Penegakan Hukum Lingkungan Hidup dan Kehutanan Surabaya Seksi Wilayah I Jakarta Jawa Barat, Banten, Daerah Khusus Ibukota Jakarta. Seksi Wilayah II Surabaya Jawa Tengah, Daerah Istimewa N O NAMA LOKASI KANTOR SEKSI WILAYAH KERJA Wilayah Jawa Bali Nusa Tenggara Yogyakarta, Jawa Timur. Seksi Wilayah III Kupang Bali, Nusa Tenggara Barat, Nusa Tenggara Timur. 3. Balai Pengamanan dan Penegakan Hukum Lingkungan Hidup dan Kehutanan Wilayah Sulawesi Makassar Seksi Wilayah I Makassar Sulawesi Selatan, Sulawesi Tenggara. Seksi Wilayah II Palu Sulawesi Tengah, Sulawesi Barat. Seksi Wilayah III Manado Sulawesi Utara, Gorontalo. 4. Balai Pengamanan dan Penegakan Hukum Lingkungan Hidup dan Kehutanan Wilayah Kalimantan Samarind a Seksi Wilayah I Palangkaray a Kalimantan Selatan, Kalimantan Tengah. Seksi Wilayah II Samarinda Kalimantan Timur, Kalimantan Utara. Seksi Wilayah III Pontianak Kalimantan Barat. 5. Balai Pengamanan dan Penegakan Hukum Lingkungan Hidup dan Kehutanan Wilayah Maluku Manokwa ri Seksi Wilayah I Manokwari Papua Barat. Seksi Wilayah II Ambon Maluku, Maluku Utara Seksi Wilayah III Jayapura Papua N O NAMA LOKASI KANTOR SEKSI WILAYAH KERJA Papua Salinan sesuai dengan aslinya KEPALA BIRO HUKUM, KRISNA RYA MENTERI LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN REPUBLIK INDONESIA, SITI NURBAYA

Peraturan Menteri Nomor p-15-menlhk-setjen-otl-0-1-2016 Tahun 2016 tentang ORGANISASI DAN TATA KERJA BALAI BALAI PENGAMANAN DAN PENEGAKAN HUKUM LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN

BAB I

Pasal 1

Pasal 2

BAB I

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 3

BAB II

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

BAB III

Pasal 10

Pasal 11

Pasal 12

Pasal 13

Pasal 14

Pasal 15

Pasal 16

BAB IV

Pasal 17

BAB V

Pasal 18

BAB VI

Pasal 19

BAB VII

Pasal 20