Peraturan Menteri Nomor p-12-menlhk-setjen-otl-0-1-2016 Tahun 2016 tentang ORGANISASI DAN TATA KERJABALAI PENGELOLAAN HUTAN PRODUKSI

PERMEN Nomor p-12-menlhk-setjen-otl-0-1-2016 Tahun 2016

BAB I

KEDUDUKAN, TUGAS DAN FUNGSI

Pasal 1

(1) Balai Pengelolaan Hutan Produksi adalah unit pelaksana teknis di bidang pengelolaan hutan produksi yang berada dan bertanggung jawab kepada Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari. (2) Balai Pengelolaan Hutan Produksi dipimpin oleh seorang Kepala.

Pasal 2

Konten ini bukan nasihat hukum. Selalu rujuk sumber resmi untuk kepastian hukum.

Pasal 21

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik INDONESIA. Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 29 Januari 2016 MENTERI LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN REPUBLIK INDONESIA, ttd SITI NURBAYA Diundangkan di Jakarta pada tanggal 10 Februari 2016 DIREKTUR JENDERAL PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA, ttd WIDODO EKATJAHJANA LAMPIRAN I PERATURAN MENTERI LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR : TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA BALAI PENGELOLAAN HUTAN PRODUKSI STRUKTUR ORGANISASI BALAI PENGELOLAAN HUTAN PRODUKSI Salinan sesuai dengan aslinya KEPALA BIRO HUKUM, MENTERI LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN REPUBLIK INDONESIA, SITI NURBAYA Balai Subbagian Tata Usaha Seksi Perencanaan dan Pelaksanaan Pengelolaan Hutan Produksi Kelompok Jabatan Fungsional Seksi Pemantauan dan Evaluasi Pengelolaan Hutan Produksi LAMPIRAN II PERATURAN MENTERI LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR : TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA BALAI PENGELOLAAN HUTAN PRODUKSI NAMA, LOKASI, DAN WILAYAH KERJA BALAI PENGELOLAAN HUTAN PRODUKSI NO NAMA LOKASI WILAYAH KERJA 1. Balai Pengelolaan Hutan Produksi Wilayah I Banda Aceh Aceh 2. Balai Pengelolaan Hutan Produksi Wilayah II Medan Sumatera Utara 3. Balai Pengelolaan Hutan Produksi Wilayah III Pekanbaru Riau, Sumatera Barat dan Kepulauan Riau 4. Balai Pengelolaan Hutan Produksi Wilayah IV Jambi Jambi 5. Balai Pengelolaan Hutan Produksi Wilayah V Palembang Sumatera Selatan dan Bangka Belitung 6. Balai Pengelolaan Hutan Produksi Wilayah VI Bandar Lampung Lampung, Bengkulu, DKI Jakarta, Jawa Barat dan Banten 7. Balai Pengelolaan Hutan Produksi Wilayah VII Denpasar Bali , Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tengara Timur, Jawa Timur, Jawa Tengah dan Daerah Istimewa Jogjakarta NO NAMA LOKASI WILAYAH KERJA 8. Balai Pengelolaan Hutan Produksi Wilayah VIII Pontianak Kalimantan Barat 9. Balai Pengelolaan Hutan Produksi Wilayah IX Banjarbaru Kalimantan Selatan 10. Balai Pengelolaan Hutan Produksi Wilayah X Palangkaraya Kalimantan Tengah 11. Balai Pengelolaan Hutan Produksi Wilayah XI Samarinda Kalimantan Timur dan Kalimantan Utara 12. Balai Pengelolaan Hutan Produksi Wilayah XII Palu Sulawesi Tengah, Sulawesi Utara dan Gorontalo 13. Balai Pengelolaan Hutan Produksi Wilayah XIII Makassar Sulawesi Selatan, Sulawesi Barat dan Sulawesi Tenggara 14. Balai Pengelolaan Hutan Produksi Wilayah XIV Ambon Maluku dan Maluku Utara 15. Balai Pengelolaan Hutan Produksi Wilayah XV Jayapura Papua 16. Balai Pengelolaan Hutan Produksi Wilayah XVI Monokwari Papua Barat Salinan sesuai dengan aslinya KEPALA BIRO HUKUM, MENTERI LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN REPUBLIK INDONESIA, SITI NURBAYA

Peraturan Menteri Nomor p-12-menlhk-setjen-otl-0-1-2016 Tahun 2016 tentang ORGANISASI DAN TATA KERJABALAI PENGELOLAAN HUTAN PRODUKSI

BAB I

Pasal 1

Pasal 2

BAB I

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 3

BAB II

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 4

Pasal 8

Pasal 9

BAB III

Pasal 10

Pasal 11

Pasal 12

Pasal 13

Pasal 14

Pasal 15

Pasal 16

BAB IV

Pasal 17

BAB V

Pasal 18

BAB VI

Pasal 19

BAB VII

Pasal 20

Pasal 21