PERMEN

Peraturan Menteri Nomor 7 Tahun 2011 tentang PEDOMAN PELAKSANAAN PROGRAM ADIPURA

PERMEN Nomor 7 Tahun 2011

Konten ini bukan nasihat hukum. Selalu rujuk sumber resmi untuk kepastian hukum.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan: 1. Program Adipura adalah program kerja Kementerian Lingkungan Hidup, yang berlingkup nasional dalam rangka mewujudkan kabupaten/kota yang berwawasan lingkungan menuju pembangunan yang berkelanjutan. 2. Kabupaten/kota berwawasan lingkungan adalah kabupaten/kota yang pembangunannya memperhatikan dan mempertimbangkan keselarasan antara fungsi lingkungan hidup, sosial dan ekonomi yang mendukung pembangunan yang berkelanjutan. 3. Periode pemantauan adalah rentang waktu pemantauan Program Adipura yang dimulai dari bulan Juni tahun berjalan sampai dengan bulan Juni tahun berikutnya. 4. Tempat pemrosesan akhir, yang selanjutnya disingkat TPA adalah tempat untuk memroses dan mengembalikan sampah ke media lingkungan sehingga aman bagi manusia dan lingkungan. 5. Pengendalian pencemaran udara adalah upaya pencegahan dan/atau penanggulangan pencemaran udara serta pemulihan mutu udara. 6. Pengendalian pencemaran air adalah upaya pencegahan dan penanggulangan pencemaran air serta pemulihan kualitas air untuk menjamin kualitas air agar sesuai dengan baku mutu air. 7. Evaluasi kualitas udara kota adalah pengujian dan monitoring terhadap pelaksanaan upaya pengendalian pencemaran udara, baik upaya pencegahan maupun upaya penanggulangan pencemaran udara dari emisi dan kebisingan kendaraan bermotor di suatu perkotaan. 8. Evaluasi kualitas air adalah pengujian dan monitoring terhadap pelaksanaan upaya pengendalian pencemaran air, baik upaya pencegahan maupun upaya penanggulangan pencemaran air. 9. Mitigasi adalah usaha mengurangi emisi gas rumah kaca akibat kegiatan manusia dan/atau penanggulangan untuk mencegah terjadinya perubahan iklim yang semakin buruk. 10. Adaptasi perubahan iklim adalah upaya yang dilakukan untuk meningkatkan kemampuan dalam menyesuaian diri terhadap perubahan iklim, termasuk keragaman iklim dan kejadian iklim ekstrem sehingga potensi kerusakan akibat perubahan iklim berkurang, peluang yang ditimbulkan oleh perubahan iklim dapat dimanfaatkan, dan konsekuensi yang timbul akibat perubahan iklim dapat diatasi. 11. Perkotaan adalah wilayah yang mempunyai kegiatan utama bukan pertanian dengan susunan fungsi kawasan sebagai tempat permukiman perkotaan, pemusatan, dan distribusi pelayanan jasa pemerintahan, pelayanan sosial, dan kegiatan ekonomi. 12. Pengelolaan sampah adalah kegiatan yang sistematis, menyeluruh, dan berkesinambungan yang meliputi pengurangan dan penanganan sampah. 13. Deputi adalah deputi yang bertanggungjawab terhadap Program Adipura. 14. Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup.

BAB II

PENYELENGGARAAN PROGRAM ADIPURA

Pasal 5

Koreksi

(1) Menteri bertanggung jawab atas penyelenggaraan program Adipura. (2) Penyelenggara program Adipura terdiri atas: a. Menteri; b. Dewan Pertimbangan Adipura; c. Tim Teknis; d. Tim Pemantau; dan e. Sekretariat Adipura. Pasal6 (1) Dewan Pertimbangan Adipura sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf b ditetapkan oleh Menteri. (2) Dewan Pertimbangan Adipura terdiri atas pemangku kepentingan dalam perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup dan seluruh pejabat eselon I Kementerian Lingkungan Hidup. (3) Tugas dan wewenang Dewan Pertimbangan Adipura meliputi: a. memberikan telaahan dan rekomendasi terhadap hasil penilaian, evaluasi dan pemeringkatan kabupaten/kota kepada Menteri; dan b. melakukan evaluasi bersama dengan Tim Teknis dan Tim Pemantau untuk kabupaten/kota yang dinominasikan menerima penghargaan Adipura kencana.

Pasal 7

(1) Tim Teknis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf c ditetapkan oleh Menteri. (2) Tim Teknis Adipura terdiri atas pejabat eselon II Kementerian Lingkungan Hidup yang beranggotakan bidang terkait. (3) Tugas dan wewenang Tim Teknis meliputi: a. pengembangan kriteria, indikator, dan mekanisme pelaksanaan program Adipura; b. menyusun pemeringkatan kabupaten/kota dan melaporkannya kepada Deputi; dan c. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Deputi dan/atau Menteri.

Pasal 8

(1) Tim pemantau sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf d terdiri atas: a. tim pemantau untuk pengelolaan sampah dan ruang terbuka hijau; b. tim pemantau untuk pengendalian pencemaran air; dan c. tim pemantau untuk evaluasi kualitas udara kota. (2) Tim pemantau harus memenuhi syarat: a. sehat jasmani dan rohani; b. bersifat netral dan obyektif; c. mempunyai kompetensi dan telah mengikuti pelatihan pemantauan Adipura; d. memahami kriteria, indikator, dan mekanisme pemantauan yang telah ditetapkan dalam Peraturan Menteri ini; dan e. Ketua Tim merupakan Pegawai Negeri Sipil di Kementerian Lingkungan Hidup yang berkompeten. (3) Anggota tim pemantau sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri atas: a. Kementerian Lingkungan Hidup; b. pemerintah provinsi yang berasal dari unsur instansi lingkungan hidup provinsi, lembaga swadaya masyarakat, perguruan tinggi, media massa, organisasi lingkungan, atau lembaga/dewan yang ditetapkan oleh gubernur untuk mengevaluasi lingkungan perkotaan. (4) Anggota tim pemantau sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, terdiri atas: a. Kementerian Lingkungan Hidup; b. pemerintah provinsi yang ditunjuk oleh gubernur; c. laboratorium yang terakreditasi; d. pemerintah kabupaten/kota yang ditunjuk oleh bupati/walikota; dan e. asosiasi di bidang sanitasi dan pengelolaan air limbah. (5) Anggota tim pemantau sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c, terdiri atas: a. Kementerian Lingkungan Hidup; b. pemerintah provinsi yang ditunjuk oleh gubernur; c. pemerintah kabupaten/kota yang ditunjuk oleh bupati/walikota; d. laboratorium terakreditasi; e. bengkel kendaraan bermotor; f. gabungan industri kendaraan bermotor; g. polisi resort kota; h. perguruan tinggi; i. PT. Pertamina; j. lembaga swadaya masyarakat; k. Angkutan Sungai Danau dan Penyeberangan (ASDP); l. PT. Kereta Api INDONESIA; m. PT. Angkasa Pura; dan n. petugas pengambil sampel.

Pasal 9

(1) Tim pemantau sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) huruf a ditetapkan oleh: a. Menteri bagi tim pemantau dari Kementerian Lingkungan Hidup; b. gubernur untuk tim pemantau daerah provinsi. (2) Tim pemantau sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) huruf b dan huruf c ditetapkan oleh: a. Menteri bagi tim pemantau dari Kementerian Lingkungan Hidup; b. gubernur untuk tim pemantau dari daerah provinsi; c. walikota bagi tim pemantau dari kota.

Pasal 10

Pasal 11

(1) Dalam pelaksanaan pemantauan, tim pemantau: a. mengikuti seluruh kegiatan penilaian sesuai jumlah kabupaten/kota dan hari yang telah ditetapkan dan melaporkan hasilnya kepada Tim Teknis; b. meminta izin terlebih dahulu baik secara lisan ataupun tertulis, kepada penanggungjawab lokasi rumah sakit, pelabuhan laut, pelabuhan sungai, dan/atau pelabuhan udara; c. membawa kartu tanda pengenal dan surat tugas dari: 1. Deputi Kementerian Lingkungan Hidup atau Kepala Pusat Pengelolaan Ekoregion (PPE) Kementerian Lingkungan Hidup; 2. Instansi yang bertanggung jawab di bidang lingkungan hidup di pemerintah provinsi; dan 3. Instansi yang bertanggung jawab di bidang lingkungan hidup di pemerintah kota. (2) Dalam hal tim pemantau tidak mendapatkan izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, tim pemantau harus meminta bukti penolakan secara tertulis.

Pasal 12

(1) Sekretariat Adipura sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf e ditetapkan oleh Menteri dan berkedudukan di Deputi. (2) Sekretariat Adipura sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertugas untuk mengkoordinasi pelaksanaan Program Adipura dari aspek administrasi, penjadualan, penganggaran, pelaporan, melakukan pengelolaan data, dan pengembangan laman/website Adipura.

BAB III

PELAKSANAAN

Pasal 13

Koreksi

(1) Menteri dalam pelaksanaan penyelenggaraan Program Adipura mendelegasikan kepada Deputi. (2) Pelaksanaan penyelenggaraan Program Adipura meliputi: a. penilaian non fisik; dan b. pemantauan fisik. (3) Pelaksanaan penyelenggaraan Program Adipura berkoordinasi dengan instansi terkait lainnya.

Pasal 14

Koreksi

(1) Penilaian non fisik dan pemantauan fisik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (2) dilaksanakan oleh tim pemantau untuk kabupaten/kota peserta Program Adipura. (2) Penilaian non fisik dan pemantauan fisik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan terhadap: a. pengelolaan sampah dan ruang terbuka hijau; b. pengendalian pencemaran air; dan c. pengendalian pencemaran udara.

Pasal 15

(1) Pengelolaan sampah dan ruang terbuka hijau sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (2) huruf a terdiri atas: a. Penilaian non fisik yang meliputi: 1. data umum; 2. institusi: a) kelembagaan, b) produk hukum, c) anggaran, d) sarana dan prasarana/fasilitas, dan e) tingkat pelayanan, 3. manajemen; 4. partisipasi masyarakat; dan 5. peta. b. Pemantauan fisik, meliputi: 1. pengelolaan sampah; dan 2. pengelolaan ruang terbuka hijau. (2) Pengendalian pencemaran air sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (2) huruf b terdiri atas: a. penilaian non fisik, meliputi: 1. pelaksanaan pengendalian pencemaran air; 2. ketersediaan air bersih; 3. pemantauan kualitas air; 4. ketersediaan sarana pengelolaan air limbah domestik; dan 5. dukungan Sumber Daya Manusia, sarana, dan fasilitas dalam pelaksanaan pengendalian pencemaran air. b. pemantauan fisik, meliputi: 1. Kualitas air permukaan; 2. Ketersediaan pengelolaan air limbah domestik dengan sistem terpusat atau komunal; dan 3. Ketersediaan pengelolaan air limbah dari usaha skala kecil dengan sistem terpusat atau komunal. (3) Pengendalian pencemaran udara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (2) huruf c terdiri atas: a. penilaian non fisik, meliputi: 1. kegiatan pemantauan kualitas udara dari emisi sumber bergerak; 2. kegiatan mereduksi tingkat pencemaran udara dari emisi sumber bergerak; dan 3. kegiatan terkait dengan awarness terhadap isu pencemaran udara/kualitas udara. b. pemantauan fisik, meliputi: 1. pengukuran pencemaran udara jalan raya (roadside); 2. kinerja lalu lintas perkotaan; 3. uji emisi dan kebisingan kendaraan bermotor; 4. kualitas bahan bakar ramah lingkungan; 5. fasilitas pengujian kendaraan bermotor; 6. monitoring udara ambien; 7. manajemen transportasi (keberadaan transportasi umum, fasilitas, intermoda, pelayanan); 8. pemantauan kebisingan kawasan (pelabuhan, bandara, stasiun, terminal); 9. pemantauan kualitas udara kawasan (pelabuhan, bandara, stasiun, terminal); dan 10. pengolahan dan tabulasi data.

Pasal 16

(1) Penilaian non fisik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (1) huruf a, ayat (2) huruf a, dan ayat (3) huruf a dilaksanakan 1 (satu) kali dalam 1 (satu) periode pelaksanaan Program Adipura. (2) Penilaian non fisik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didasarkan pada daftar isian non fisik Program Adipura sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini. (3) Berdasarkan daftar isian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Tim Pemantau melakukan penilaian sesuai dengan indikator dan skala nilai non fisik Program Adipura sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal 17

Pemantauan fisik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (1) huruf b, ayat (2) huruf b, dan ayat (3) huruf b dilakukan berdasarkan: a. kriteria, indikator, dan skala nilai fisik Program Adipura sebagaimana tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini; dan b. mekanisme penilaian fisik kabupaten/kota Program Adipura sebagaimana tercantum dalam Lampiran IV yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini. Pasal18 (1) Pemantauan fisik terhadap pengelolaan sampah dan ruang terbuka hijau sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (2) huruf a dilakukan melalui: a. pemantauan I; b. pemantauan II; dan/atau c. pemantauan verifikasi. (2) Pemantauan verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c hanya dilakukan apabila dianggap perlu. (3) Pemantauan fisik terhadap pengendalian pencemaran air sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (2) huruf b dilakukan pada musim hujan dan kemarau. (4) Pemantauan fisik terhadap pengendalian pencemaran udara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (2) huruf c dilakukan 1 (satu) kali pada saat musim kemarau.

Pasal 19

(1) Pemantauan fisik sebagaimana dimaksud pada Pasal 14 Ayat (2) huruf a untuk: a. kota metropolitan, dilakukan paling sedikit 7 (tujuh) hari; b. kota besar, dilakukan paling sedikit 6 (enam) hari; c. kota sedang, dilakukan paling sedikit 3 (tiga) hari; dan d. kota kecil, dilakukan paling sedikit 2 (dua) hari. (2) pemantauan fisik sebagaimana dimaksud pada Pasal 14 Ayat (2) huruf b, untuk: a. kota metropolitan, dilakukan paling sedikit 5 (lima) hari; b. kota besar, dilakukan paling sedikit 4 (empat) hari; c. kota sedang, dilakukan paling sedikit 3 (tiga) hari; dan d. kota kecil, dilakukan paling sedikit 2 (dua) hari. (3) pemantauan fisik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (2) huruf c, dilakukan melalui kegiatan pengukuran dan pengujian selama 10 (sepuluh) hari pada 3 (tiga) lokasi di setiap kota.

Pasal 20

Pasal 21

(1) Penentuan lokasi pemantauan pengelolaan sampah dan ruang terbuka hijau sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (1) huruf b harus menyebar dan merata yang mewakili seluruh wilayah kabupaten/kota dan berlaku untuk seluruh kategori kabupaten/kota. (2) Penentuan lokasi pemantauan pengendalian pencemaran air sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (2) huruf b dilakukan bersama-sama dengan instansi pengelola lingkungan hidup kabupaten/kota. (3) Penentuan lokasi pemantauan pengendalian pencemaran udara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (3) huruf b dilakukan bersama-sama dengan dinas perhubungan dan instansi pengelola lingkungan hidup kabupaten/kota.

Pasal 22

(1) Apabila terdapat perbedaan pendapat antara sesama anggota tim pemantau dalam pemantauan fisik pengelolaan sampah dan ruang terbuka hijau, keputusan pemantauan diserahkan kepada tim teknis. (2) Keputusan pemantauan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan cara: a. membandingkan setiap komponen penilaian terhadap kondisi fisik melalui hasil foto kondisi lapangan dalam kategori kabupaten/kota yang sama; dan/atau b. verifikasi ulang.

Pasal 23

(1) Hasil pemantauan fisik pada satu kabupaten/kota dibahas oleh tim pemantau dengan membandingkan penilaian terhadap komponen yang sama dengan kabupaten/kota sebelumnya. (2) Hasil penilaian tim pemantau yang telah dibahas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dituangkan dalam berita acara pemantauan yang ditandatangani oleh seluruh anggota tim pemantau. (3) Data hasil pemantauan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diserahkan kepada Ketua Tim Teknis untuk diolah oleh Sekretariat Adipura. (4) Data yang sudah diolah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dituangkan dalam berita acara dan diserahkan kepada ketua tim teknis.

Pasal 24

Ketua tim teknis berdasarkan data dari sekretariat Adipura sebagaimana dimaksud pada Pasal 23 ayat (4) membuat laporan hasil pemantauan fisik dan penilaian non fisik untuk di serahkan kepada deputi.

Pasal 25

(1) Berdasarkan laporan hasil pemantauan fisik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24, Deputi MENETAPKAN kabupaten/kota yang akan dilakukan pemantauan II. (2) Penetapan pemantauan II kabupaten/kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan apabila nilai fisik hasil pemantauan I baik.

Pasal 26

(1) Dalam hal nilai pemantauan I berbeda secara signifikan dengan pemantauan periode sebelumnya, dilakukan pemantauan verifikasi. (2) Pemantauan verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan cara cross team antar regional. (3) Tim pemantau melaksanakan verifikasi dilengkapi surat tugas dari Deputi. (4) Tim pemantau yang melaksanakan verifikasi melaporkan hasil verifikasi kepada Tim Teknis yang dituangkan dalam berita acara. (5) Pemantauan Verifikasi dilaksanakan berdasarkan mekanisme verifikasi Program Adipura sebagaimana tercantum dalam Lampiran IV yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal 27

Penilaian Adipura kencana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a angka 1 didasarkan pada kriteria dan indikator sebagaimana tercantum dalam Lampiran V yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

(1) Tugas dan wewenang tim pemantau sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) huruf a, meliputi: a. menilai kota dengan kategori kota metropolitan, besar, sedang, dan kecil; b. melakukan pemantauan terhadap indikator kondisi fisik kabupaten/kota dari awal sampai akhir penilaian; c. melakukan penilaian indikator non fisik; d. mendapatkan informasi yang berkaitan dengan pengelolaan kebersihan dan ruang terbuka hijau perkotaan; e. mempelajari daftar isian non fisik yang dikirimkan oleh bupati/walikota dan/atau profil kabupaten/kota, serta menyusun ringkasan informasi awal; f. mengisi, menandatangani, dan menyerahkan formulir isian nilai fisik kepada ketua tim; g. menyerahkan foto kondisi lapangan kepada ketua tim; dan h. ketua tim pemantau wajib membuat dan menyampaikan berita acara hasil penilaian yang dilengkapi: 1. formulir isian nilai fisik; 2. aplikasi penilaian fisik; 3. foto kondisi lapangan; 4. penilaian; dan 5. daftar kehadiran anggota tim pemantau; kepada Tim Teknis; (2) Tugas dan wewenang Tim pemantau sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) huruf b, meliputi: a. menilai kota dengan kategori kota metropolitan, besar, sedang, dan kecil; b. melakukan pemantauan langsung kualitas sumber air permukaan yang dinilai dengan pengambilan contoh uji kualitas air pada sumber air permukaan yang dinilai; c. melakukan verifikasi terhadap informasi ketersediaan sarana pengelolaan air limbah domestik dan usaha skala kecil secara komunal atau terpusat; d. mendapatkan informasi yang berkaitan dengan pengendalian pencemaran air perkotaan; dan e. ketua tim membuat dan menyampaikan berita acara hasil pengukuran yang dilengkapi: 1. dengan formulir isian dari setiap kegiatan; 2. daftar kehadiran anggota Tim Pemantau; kepada Tim Teknis. (3) Tugas dan wewenang Tim Pemantau sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) huruf c meliputi: a. menilai kota dengan kategori kota metropolitan dan besar; b. melakukan pemantauan langsung terhadap kegiatan pengukuran kualitas udara jalan raya, pengukuran kinerja lalu lintas, pengukuran kualitas bahan bakar, pengujian emisi kendaraan pribadi roda empat, kinerja fasilitas pengujian kendaraan bermotor, manajemen transportasi, pengujian kawasan pelabuhan, dan pemantauan kualitas udara kawasan; c. mendapatkan informasi yang berkaitan dengan pengendalian pencemaran udara perkotaan; d. ketua tim membuat dan menyampaikan berita acara hasil pengukuran yang dilengkapi: 1. formulir isian dari setiap kegiatan; dan 2. daftar kehadiran anggota tim pemantau; kepada Tim Teknis. (4) Tim pemantau melakukan pemantauan secara bersama-sama. (5) Dalam hal terdapat anggota tim pemantau berhalangan, pemantauan dilaksanakan berdasarkan arahan dan persetujuan ketua tim teknis.

(1) Lokasi pemantauan I sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 Ayat (1) huruf a terdiri atas: a. permukiman, meliputi: 1. permukiman menengah, sederhana; dan 2. permukiman pasang surut; b. fasilitas kota, meliputi: 1. jalan arteri dan kolektor; 2. pasar; 3. pertokoan; 4. perkantoran, 5. sekolah; 6. rumah sakit/puskesmas; 7. hutan kota; dan 8. taman kota; c. fasilitas transportasi, meliputi: 1. terminal; 2. stasiun kereta api; dan 3. pelabuhan laut/sungai dan udara; d. perairan terbuka: 1. sungai, danau, situ, dan/atau kanal; 2. saluran terbuka antara lain primer, sekunder, dan tersier; e. fasilitas kebersihan, meliputi: 1. TPA; 2. Pemilahan sampah, antara lain melalui bank sampah; dan 3. Pengolahan sampah (reduce, reuse, and recycle), antara lain kompos, waste to energy, dan daur ulang lainnya; f. pantai wisata; g. evaluasi kualitas udara kota meliputi jalan arteri atau jalan kolektor kota (bukan jalan nasional); h. pengendalian pencemaran air: 1. Perairan terbuka dan/atau sumber air permukaan; dan 2. Sarana pengelolaan limbah terpusat atau komunal baik untuk industri dan/atau kegiatan usaha skala kecil, dan/atau domestik. (2) Lokasi pemantauan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang wajib dinilai, terdiri atas: a. permukiman menengah dan sederhana; b. jalan arteri dan kolektor; c. pasar; d. perkantoran; e. pertokoan; f. sekolah; g. rumah sakit/puskesmas; h. hutan kota; i. taman kota; j. perairan terbuka/sumber air permukaan; k. TPA; l. pemilahan sampah; m. pengolahan sampah; dan n. pengelolaan air limbah oleh usaha dan/atau kegiatan, usaha skala kecil dan/atau domestik. (3) Lokasi pemantauan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang tidak wajib dinilai, terdiri atas: a. permukiman pasang surut; b. terminal bus/angkot; c. perairan terbuka (saluran terbuka); d. pelabuhan laut/sungai; e. bandar udara; f. stasiun kereta api; dan g. pantai wisata. (4) Bagi kabupaten/kota yang tidak memiliki lokasi yang wajib dinilai sebagaimana dimaksud pada ayat (2), diberi nilai 30 (tiga puluh).

Peraturan Menteri Nomor 7 Tahun 2011 tentang PEDOMAN PELAKSANAAN PROGRAM ADIPURA

BAB I

Pasal 1

BAB I

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

BAB II

Pasal 5

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Pasal 10

Pasal 11

Pasal 12

BAB III

Pasal 13

Pasal 14

Pasal 15

Pasal 16

Pasal 17

Pasal 19

Pasal 20

Pasal 21

Pasal 22

Pasal 23

Pasal 24

Pasal 25

Pasal 26

Pasal 27

BAB IV

Pasal 28

Pasal 29

Pasal 30

Pasal 31

BAB V

Pasal 32

BAB VI

Pasal 33

Pasal 34

Pasal 35

BAB VII

Pasal 36

BAB VIII

Pasal 37

Pasal 38