PERMEN

Peraturan Menteri Nomor 12 Tahun 2011 tentang TATA CARA PENYUSUNAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN LINGKUNGAN HIDUP

PERMEN Nomor 12 Tahun 2011

Konten ini bukan nasihat hukum. Selalu rujuk sumber resmi untuk kepastian hukum.

BAB III

PELAKSANAAN PENYUSUNAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

Pasal 8

(1) Berdasarkan Proreg KLH sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, pengusul harus: a. menyelesaikan kajian teknis tentang materi muatan yang akan dituangkan dalam rancangan PERATURAN PEMERINTAH atau peraturan PRESIDEN; dan b. menyusun rancangan PERATURAN PEMERINTAH atau peraturan PRESIDEN berdasarkan kajian teknis sebagaimana dimaksud dalam huruf a. (2) Dalam menyusun rancangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, pengusul harus melibatkan Biro Hukum dan unit terkait sejak perencanaan penyusunan.

Pasal 9

(1) Pengusul mengajukan rancangan PERATURAN PEMERINTAH atau peraturan PRESIDEN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a dan b kepada Kepala Biro Hukum untuk diproses lebih lanjut. (2) Kepala Biro Hukum harus memberi tanggapan terhadap rancangan PERATURAN PEMERINTAH atau peraturan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 paling lama 20 (dua puluh) hari kerja sejak rancangan tersebut diterima. (3) Tanggapan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat berupa: a. pemberitahuan untuk diperbaiki terhadap rancangan PERATURAN PEMERINTAH atau peraturan PRESIDEN, kepada pengusul; atau b. persetujuan untuk diproses lebih lanjut terhadap rancangan PERATURAN PEMERINTAH atau peraturan PRESIDEN. (4) Pemberitahuan terhadap rancangan PERATURAN PEMERINTAH atau peraturan PRESIDEN, sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a harus disertai dengan alasan.

Pasal 10

(1) Apabila rancangan PERATURAN PEMERINTAH atau peraturan PRESIDEN yang diajukan oleh pengusul telah disetujui untuk diproses lebih lanjut sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (3) huruf b, Kepala Biro Hukum melakukan pembahasan antarkementerian terkait. (2) Dalam melaksanakan pembahasan antarkementerian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Menteri MENETAPKAN panitia antarkementerian. (3) Keanggotaan panitia antarkementerian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri atas unsur kementerian/lembaga pemerintah nonkementerian yang terkait dengan substansi rancangan PERATURAN PEMERINTAH atau peraturan PRESIDEN. (4) Rancangan PERATURAN PEMERINTAH atau peraturan PRESIDEN hasil pembahasan panitia antarkementerian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus disepakati oleh seluruh anggota panitia antarkementerian.

Pasal 11

Menteri menyampaikan rancangan PERATURAN PEMERINTAH dan peraturan hasil kesepakatan pada pembahasan antarkementerian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (5), kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia untuk dilakukan pengharmonisasian, pembulatan, dan pemantapan konsepsi rancangan PERATURAN PEMERINTAH dan peraturan PRESIDEN.

Pasal 12

(1) Hasil proses pengharmonisasian, pembulatan, dan pemantapan konsep rancangan dapat berupa: a. pengembalian kepada Menteri untuk diperbaiki; atau. b. persetujuan untuk diproses lebih lanjut. (2) Dalam hal rancangan mendapat persetujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia menyampaikan rancangan tersebut kepada PRESIDEN untuk proses penetapan atau pengesahan rancangan melalui: a. Menteri Sekretaris Negara, untuk PERATURAN PEMERINTAH; atau b. Menteri Sekretaris Kabinet, untuk Peraturan PRESIDEN.

Pasal 13

Dalam hal adanya keberatan dari pihak yang berkepentingan, rancangan yang telah disampaikan kepada PRESIDEN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (2) dapat diklarifikasi oleh: a. Menteri Sekretaris Negara, untuk PERATURAN PEMERINTAH; atau b. Menteri Sekretaris Kabinet, untuk Peraturan PRESIDEN.

Pasal 14

(1) PERATURAN PEMERINTAH dan peraturan PRESIDEN yang telah disetujui atau disahkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1) huruf b, diundangkan dalam Lembaran Negara Republik INDONESIA. (2) Tata cara pengundangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan mengenai pengesahan, pengundangan, dan penyebarluasan peraturan perundang-undangan.

Pasal 15

(1) Pengusul mengajukan rancangan peraturan menteri atau keputusan menteri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf c kepada Kepala Biro Hukum. (2) Berdasarkan Proreg KLH sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, pengusul harus: a. menyelesaikan kajian teknis tentang materi muatan yang akan dituangkan dalam rancangan peraturan menteri; dan b. menyusun rancangan peraturan menteri berdasarkan kajian teknis sebagaimana dimaksud dalam huruf a. (3) Dalam menyusun rancangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, pemrakarsa wajib melibatkan Biro Hukum dan unit teknis terkait sejak perencanaan penyusunan.

Pasal 16

(1) Kepala Biro Hukum memberi tanggapan terhadap rancangan peraturan Menteri yang diajukan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (2) huruf b paling lama 10 (sepuluh) hari kerja sejak rancangan diterima. (2) Tanggapan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa: a. pemberitahuan untuk disempurnakan kembali rancangan peraturan Menteri kepada pengusul; dan b. persetujuan untuk pembahasan rancangan peraturan Menteri.

Pasal 17

(1) Apabila rancangan peraturan Menteri yang diajukan oleh pengusul telah disetujui untuk diproses lebih lanjut sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (2) huruf b, Kepala Biro Hukum melakukan pembahasan dengan pengusul dan unit terkait. (2) Pembahasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat menyertakan pihak terkait di luar Kementerian Lingkungan Hidup sesuai dengan kebutuhan. (3) Hasil pembahasan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dituangkan dalam bentuk rancangan final. (4) Rancangan final sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dimintakan paraf persetujuan kepada pengusul.

Pasal 18

(1) Kepala Biro Hukum menyampaikan rancangan final yang telah dimintakan paraf sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (3) kepada Menteri untuk ditetapkan. (2) Peraturan Menteri yang telah ditetapkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diundangkan dalam Berita Negara Republik INDONESIA. (3) Peraturan Menteri yang telah diundangkan dalam Berita Negara sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dibuatkan salinan dan ditandatangani oleh Kepala Biro Hukum

Pasal 19

Tata cara penyusunan peraturan perundangan-undangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 sampai dengan Pasal 18 sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Peraturan Menteri Nomor 12 Tahun 2011 tentang TATA CARA PENYUSUNAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN LINGKUNGAN HIDUP

BAB I

Pasal 1

BAB I

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

BAB II

Pasal 6

Pasal 7

BAB III

Pasal 8

Pasal 9

Pasal 10

Pasal 11

Pasal 12

Pasal 13

Pasal 14

Pasal 15

Pasal 16

Pasal 17

Pasal 18

Pasal 19

BAB Kesatu

Pasal 8

Pasal 9

Pasal 10

Pasal 11

Pasal 12

Pasal 13

Pasal 14

BAB Kedua

Pasal 15

Pasal 16

Pasal 17

Pasal 18

Pasal 19

BAB IV

Pasal 20

BAB V

Pasal 21

Pasal 22