PERMEN

Peraturan Menteri Nomor 1 Tahun 2013 tentang PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI NEGARA LINGKUNGAN HIDUP NOMOR 07 TAHUN 2011 TENTANG PEDOMAN PELAKSANAAN PROGRAM ADIPURA

PERMEN Nomor 1 Tahun 2013

Konten ini bukan nasihat hukum. Selalu rujuk sumber resmi untuk kepastian hukum.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 07 Tahun 2011 tentang Pedoman Pelaksanaan Program Adipura diubah sebagai berikut: 1. Ketentuan Pasal 16 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut: www.djpp.kemenkumham.go.id

Pasal 16

Pasal 20

Koreksi

(1) Lokasi pemantauan I sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (1) huruf a terdiri atas: a. permukiman, meliputi: 1. permukiman menengah,sederhana; dan 2. permukiman pasang surut; www.djpp.kemenkumham.go.id b. fasilitas kota, meliputi: 1. jalan arteri dankolektor; 2. pasar; 3. pertokoan; 4. perkantoran, 5. sekolah; 6. rumah sakit/puskesmas; 7. hutan kota; dan 8. taman kota; c. fasilitas transportasi, meliputi: 1. terminal; 2. stasiun kereta api; dan 3. pelabuhanlaut/sungai dan udara; 4. bandara (Bandar udara) d. perairan terbuka, meliputi: 1. sungai, danau, situ, dan/ataukanal; 2. saluran terbuka antara lain primer, sekunder, dan tersier; e. fasilitas kebersihan, meliputi: 1. TPA; 2. Bank sampah; dan 3. fasilitaspengolahan sampah (reduce, reuse, and recycle), antara lain TPST dan TPS 3R; f. pantai wisata; g. evaluasi kualitas udara kota meliputi jalan arteri atau jalan kolektor kota (bukan jalan nasional); h. pengendalian pencemaran air: 1. perairan terbuka dan/atau sumber air permukaan; dan 2. sarana pengelolaan limbah terpusat atau komunal baik untuk industry dan/atau kegiatan usaha skala kecil, dan/atau domestik. (2) Lokasi pemantauan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang wajib dinilai, terdiri atas: a. permukiman menengah dan sederhana; www.djpp.kemenkumham.go.id b. jalan arteri dan kolektor; c. pasar; d. perkantoran; e. pertokoan; f. sekolah; g. rumah sakit/puskesmas; h. hutan kota; i. taman kota; j. perairan terbuka/sumber air permukaan; k. TPA; l. Bank Sampah m. Fasilitas pengolahan sampah (reduce, reuse, and recycle), antara lainTPST danTPS 3R. (3) Lokasi pemantauan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang tidak wajib dinilai, terdiri atas: a. permukiman pasang surut; b. terminal bus/angkot; c. perairan terbuka/saluran terbuka; d. pelabuhan laut/sungai; e. bandar udara; f. stasiun kereta api; dan g. pantai wisata. (4) Kabupaten/kota yang tidak memiliki lokasi yang wajib dinilai sebagaimana dimaksud pada ayat (2), diberi nilai 30 (tiga puluh). 4. Ketentuan Pasal 25 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Peraturan Menteri Nomor 1 Tahun 2013 tentang PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI NEGARA LINGKUNGAN HIDUP NOMOR 07 TAHUN 2011 TENTANG PEDOMAN PELAKSANAAN PROGRAM ADIPURA

Pasal I

Pasal 16

Pasal I

Pasal 16

Pasal 18

Pasal 20

Pasal 25

Pasal 26

Pasal 27

Pasal 32

Pasal II