PERMEN

Peraturan Menteri Nomor m-hh-18-kp-05-02 Tahun 2011 tentang SASARAN KERJA PEGAWAI DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA

PERMEN Nomor m-hh-18-kp-05-02 Tahun 2011

Konten ini bukan nasihat hukum. Selalu rujuk sumber resmi untuk kepastian hukum.

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan: 1. Pegawai di lingkungan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia yang selanjutnya disebut Pegawai adalah Pegawai Negeri Sipil dan Pegawai lain yang berdasarkan keputusan pejabat yang berwenang diangkat dalam suatu jabatan atau ditugaskan dan bekerja secara penuh pada satuan organisasi di lingkungan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia. 2. Sasaran Kerja Pegawai yang selanjutnya disingkat SKP adalah rencana kerja dan target yang akan dicapai oleh seorang Pegawai, yang disusun dan disepakati bersama antara Pegawai dengan pejabat sebagai atasan Pegawai yang bersangkutan. 3. Target adalah jumlah beban kerja yang akan dicapai dari setiap pelaksanaan tugas pokok jabatan. 4. Perencanaan Kinerja adalah proses menentukan kegiatan tugas pokok jabatan dan Target yang akan dicapai oleh seorang Pegawai yang disusun dan disepakati bersama antara Pegawai dengan pejabat penilai yang dapat diukur melalui indikator kinerja. 5. Pelaksanaan Kinerja adalah kegiatan yang dilaksanakan Pegawai berdasarkan Perencanaan Kinerja sesuai dengan tugas dan fungsinya yang telah ditetapkan di awal tahun. 6. Laporan Pelaksanaan Kinerja adalah proses penyusunan laporan realisasi capaian SKP kepada pejabat penilai. 7. Penilaian Kinerja adalah kegiatan untuk menilai capaian SKP dengan cara membandingkan antara realisasi kerja dengan Target. www.djpp.kemenkumham.go.id 8. Rencana Strategis Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia yang selanjutnya disebut Rencana Strategis adalah dokumen perencanaan pembangunan jangka menengah untuk periode 5 (lima) tahun yang merupakan penjabaran dari visi, misi, tujuan, strategi, kebijakan, program, dan kegiatan sesuai dengan tugas pokok dan fungsi Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia yang disusun dengan berpedoman pada rencana pembangunan jangka menengah nasional. 9. Rencana Kerja Tahunan adalah rencana yang memuat kegiatan tahunan dan Target yang akan dicapai sebagai penjabaran dari sasaran dan program yang telah ditetapkan oleh unit kerja. 10. Unit Kerja adalah unit Eselon I, kantor wilayah, dan kantor unit pelaksana teknis. 11. Eselon adalah tingkatan jabatan struktural. 12. Pejabat Penilai adalah atasan langsung Pegawai yang dinilai dengan ketentuan paling rendah pejabat struktural Eselon V atau pejabat lain yang ditentukan. 13. Atasan Pejabat Penilai adalah atasan langsung dari Pejabat Penilai.

BAB III

PENYUSUNAN SKP

Pasal 7

Koreksi

(1) Setiap Pegawai wajib menyusun SKP sesuai dengan tugas pokok jabatan masing-masing. (2) SKP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam formulir SKP. (3) Formulir SKP sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling sedikit memuat: a. identitas Pejabat Penilai; b. identitas Pegawai; c. kegiatan tugas pokok jabatan; d. angka kredit; dan e. target. (4) Bentuk formulir SKP untuk jabatan struktural, jabatan fungsional umum, dan jabatan fungsional tertentu serta petunjuk pengisiannya tercantum dalam Lampiran I Peraturan Menteri ini. www.djpp.kemenkumham.go.id

Pasal 8

Angka kredit sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (3) huruf d diisi oleh pejabat fungsional tertentu sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai penilaian dan penetapan angka kredit yang berlaku bagi pejabat fungsional tertentu.

Pasal 9

(1) Target sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (3) huruf e, meliputi: a. kuantitas untuk menentukan jumlah hasil kerja yang dicapai; b. kualitas untuk menentukan mutu hasil kerja yang dicapai; c. waktu untuk menentukan lamanya proses setiap hasil kerja yang dicapai; dan d. biaya untuk menentukan jumlah anggaran yang digunakan dalam menyelesaikan pekerjaan. (2) Biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d digunakan jika kegiatan tugas pokok jabatan yang dilakukan dianggarkan pembiayaannya.

Pasal 10

(1) SKP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) harus disetujui dan ditetapkan oleh Pejabat Penilai paling lambat tanggal 20 Januari tahun berjalan. (2) Dalam hal SKP yang sudah disusun belum ditetapkan oleh Pejabat Penilai sampai batas waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1), SKP ditetapkan oleh Atasan Pejabat Penilai.

Pasal 11

SKP yang telah disetujui dan ditetapkan oleh Pejabat Penilai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 merupakan penetapan kontrak prestasi kerja dan digunakan sebagai ukuran penilaian prestasi kerja Pegawai.

Pasal 12

Pegawai yang tidak menyusun SKP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) dijatuhi hukuman disiplin sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VI

PENILAIAN CAPAIAN SKP

Pasal 19

Koreksi

(1) Penilaian capaian SKP dilakukan oleh Pejabat Penilai berdasarkan laporan Pelaksanaan Kinerja yang disampaikan oleh Pegawai. (2) Penilaian capaian SKP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan paling lambat tanggal 20 Desember tahun berjalan. (3) Dalam hal Pejabat Penilai tidak dapat melakukan penilaian dalam batas waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2), penilaian dilakukan oleh Atasan Pejabat Penilai.

Pasal 20

Penilaian capaian SKP atas tugas pokok jabatan, tugas tambahan, dan kreatifitas dihitung dengan menggunakan rumus sebagaimana tercantum dalam Lampiran II Peraturan Menteri ini.

Pasal 21

Penilaian capaian SKP dilakukan berdasarkan kategori sebagai berikut: a. sangat baik, jika nilai capaian 91 (sembilan puluh satu) ke atas; b. baik, jika nilai capaian 76 (tujuh enam) sampai dengan 90 (Sembilan puluh); c. cukup, jika nilai capaian 61 (enam puluh satu) sampai dengan 75 (tujuh puluh lima); d. kurang, jika nilai capaian mulai dari 51 (lima puluh satu) sampai dengan 60 (enam puluh); dan e. buruk, jika nilai capaian 50 (lima puluh) ke bawah.

Pasal 22

(1) Penilaian capaian SKP diukur dengan membandingkan antara realisasi kerja dengan Target. (2) Dalam hal realisasi kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melebihi Target, penilaian SKP capaiannya dapat lebih 100 (seratus).

Pasal 23

Pegawai yang tidak mencapai SKP dijatuhi hukuman disiplin sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. www.djpp.kemenkumham.go.id

Pasal 24

(1) Dalam hal SKP tidak tercapai yang diakibatkan oleh faktor di luar kemampuan Pegawai, penilaian didasarkan pada pertimbangan kondisi penyebabnya. (2) Faktor di luar kemampuan Pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) antara lain bencana alam, keadaan darurat atau keadaan lain yang dinyatakan oleh pemerintah, hambatan yang ditimbulkan oleh mekanisme dari organisasi dan Target pekerjaaan tergantung pada pihak, Unit Kerja, dan/atau instansi lain.

Pasal 25

(1) Hasil penilaian capaian SKP dituangkan dalam formulir penilaian capaian SKP yang ditandatangani oleh Pejabat Penilai. (2) Bentuk formulir penilaian capaian SKP sebagaimana dimaksud pada ayat (1), petunjuk dan contoh pengisian SKP tercantum dalam Lampiran III Peraturan Menteri ini.

Pasal 26

Formulir penilaian capaian SKP dikelola oleh unit pengelola ketatausahaan kepegawaian pada masing-masing unit kerja.

Pasal 27

(1) Unit Kerja menyampaikan rekapitulasi hasil penilaian capaian SKP. (2) Rekapitulasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada: a. Sekretaris Jenderal Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia melalui Kepala Biro Kepegawaian untuk unit Eselon I dan kantor wilayah; dan b. Kepala Kantor Wilayah melalui Kepala Divisi Administrasi untuk Kantor Unit Pelaksana Teknis. (3) Rekapitulasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sudah harus diterima oleh Sekretaris Jenderal Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia paling lambat pada tanggal 20 Februari tahun berikutnya.

Peraturan Menteri Nomor m-hh-18-kp-05-02 Tahun 2011 tentang SASARAN KERJA PEGAWAI DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA

BAB I

Pasal 1

BAB I

Pasal 1

BAB II

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

BAB III

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Pasal 10

Pasal 11

Pasal 12

BAB IV

Pasal 13

Pasal 14

Pasal 15

BAB V

Pasal 16

Pasal 17

Pasal 18

BAB VI

Pasal 19

Pasal 20

Pasal 21

Pasal 22

Pasal 23

Pasal 24

Pasal 25

Pasal 26

Pasal 27

BAB VII

Pasal 28

Pasal 29

BAB VIII

Pasal 30

Pasal 31

BAB IX

Pasal 32