PERMEN

Peraturan Menteri Nomor m-hh-10-ot-01-01 Tahun 2009 tentang PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA NOMOR M.09-PR.07.10 TAHUN 2007 TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA DEPARTEMEN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA

PERMEN Nomor m-hh-10-ot-01-01 Tahun 2009

Konten ini bukan nasihat hukum. Selalu rujuk sumber resmi untuk kepastian hukum.

BAB Kesatu

Tugas dan Fungsi

Pasal 1226A

(1) Pusat Daktiloskopi adalah unsur penunjang pelaksanaan tugas pokok Departemen di bidang daktiloskopi, yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Menteri melalui Sekretaris Jenderal. (2) Pusat Daktiloskopi secara teknis pembinaannya berada di bawah Direktorat Jenderal Imigrasi. (3) Pusat Daktiloskopi dipimpin oleh seorang Kepala.

Pasal 1226B

BAB Kedua

Susunan Organisasi

Pasal 1226D

Koreksi

Pusat Daktiloskopi terdiri atas: a. Bidang Perumusan dan Identifikasi; b. Bidang Data dan Informasi; c. Bidang Dokumentasi dan Arsip; dan d. Subbagian Tata Usaha.

Pasal 1226E

Koreksi

Subbagian Tata Usaha mempunyai tugas melakukan urusan tata usaha, keuangan, perlengkapan dan rumah tangga Pusat Daktiloskopi.

Pasal 1226F

Bidang Perumusan dan Identifikasi mempunyai tugas melaksanakan perumusan dan pengidentifikasian daktiloskopi.

Pasal 1226G

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1226F, Bidang Perumusan dan Identifikasi menyelenggarakan fungsi : a. pelaksanaan perumusan daktiloskopi secara manual dan/atau elektronik; dan b. pelaksanaan pengidentifikasian jati diri seseorang atas permintaan seseorang dan/atau instansi yang membutuhkan secara manual dan/atau elektronik dan pemberian keterangan atas jati diri seseorang.

Pasal 1226H

Bidang Perumusan dan Identifikasi terdiri atas : a. Subbidang Perumusan; dan b. Subbidang Identifikasi.

Pasal 1226I

(1) Subbidang Perumusan mempunyai tugas melakukan pemeriksaan kelengkapan data teknis dan administratif serta perumusan daktiloskopi secara manual dan/atau elektronik. (2) Subbidang Identifikasi mempunyai tugas melakukan verifikasi atas kebenaran jati diri seseorang, pencarian identifikasi jati diri seseorang atas permintaan seseorang dan/atau instansi yang membutuhkan secara manual dan/atau elektronik, dan pemberian keterangan atas jati diri seseorang.

Pasal 1226J

Bidang Data dan Informasi mempunyai tugas melaksanakan pengumpulan, pengolahan data, dan penyajian informasi daktiloskopi.

Pasal 1226K

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1226J, Bidang Data dan Informasi menyelenggarakan fungsi : a. pengumpulan dan penyiapan data; dan b. pengolahan data dan penyajian informasi daktiloskopi.

Pasal 1226L

Bidang Data dan Informasi terdiri atas : a. Subbidang Pengumpulan Data; dan b. Subbidang Pengolahan Data dan Informasi.

Pasal 1226M

(1) Subbidang Pengumpulan Data mempunyai tugas melakukan pengumpulan, penyiapan, dan pengagendaan data daktiloskopi. (2) Subbidang Pengolahan Data dan Informasi mempunyai tugas melakukan pengolahan data dan penyajian informasi di bidang daktiloskopi.

Pasal 1226N

Bidang Dokumentasi dan Arsip mempunyai tugas melaksanakan pendokumentasian, pengelolaan arsip, evaluasi, dan pelaporan daktiloskopi.

Pasal 12260

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1226N, Bidang Dokumentasi dan Arsip menyelenggarakan fungsi : a. pengelolaan dokumentasi, evaluasi, dan pelaporan daktiloskopi; dan b. pengelolaan arsip daktiloskopi.

Pasal 1226P

Bidang Dokumentasi dan Arsip terdiri atas : a. Subbidang Dokumentasi; dan b. Subbidang Arsip.

Pasal 1226Q

(1) Subbidang Dokumentasi mempunyai tugas melakukan pengelolaan dokumentasi yang meliputi penomoran daktiloskopi, pengisian data, evaluasi, dan pelaporan daktiloskopi. (2) Subbidang Arsip mempunyai tugas melakukan pemilahan, penataan, penyimpanan, pencarian, dan pemeliharaan dokumen daktiloskopi. 5. Mengubah Lampiran Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor M.09-PR.07.10 Tahun 2007 mengenai Bagan Susunan Organisasi Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia, Bagan Susunan Organisasi Sekretariat Jenderal, dan Bagan Susunan Organisasi Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum serta menambah 1 (satu) bagan baru yakni Bagan Susunan Organisasi Pusat Daktiloskopi menjadi sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan Menteri ini.

Pasal II

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik INDONESIA. Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 27 Maret 2009 MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA, ANDI MATTALATTA Diundangkan di Jakarta pada tanggal 27 Maret 2009 MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA, ANDI MATTALATTA

Peraturan Menteri Nomor m-hh-10-ot-01-01 Tahun 2009 tentang PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA NOMOR M.09-PR.07.10 TAHUN 2007 TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA DEPARTEMEN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA

BAB Kesatu

Pasal 1226A

Pasal 1226B

BAB Kesatu

Pasal 1226A

Pasal 1226B

Pasal 1226C

BAB Kedua

Pasal 1226D

Pasal 1226E

Pasal 1226F

Pasal 1226G

Pasal 1226H

Pasal 1226I

Pasal 1226J

Pasal 1226K

Pasal 1226L

Pasal 1226M

Pasal 1226N

Pasal 12260

Pasal 1226P

Pasal 1226Q

Pasal II