PERMEN

Peraturan Menteri Nomor m-hh-05-dl-07-01 Tahun 2009 tentang PEDOMAN PENGADAAN CALON TARUNA AKADEMI ILMU PEMASYARAKATAN DAN AKADEMI IMIGRASI

PERMEN Nomor m-hh-05-dl-07-01 Tahun 2009

Konten ini bukan nasihat hukum. Selalu rujuk sumber resmi untuk kepastian hukum.

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan : 1. Pegawai Negeri adalah setiap warga negara INDONESIA yang telah memenuhi syarat yang ditentukan, diangkat oleh pejabat yang berwenang dan diserahi tugas dalam suatu jabatan negeri, atau diserahi tugas negara lainnya, dan digaji berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku. 2. Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik INDONESIA yang selanjutnya disebut PNS Depkumham adalah pegawai negeri yang bekerja dan digaji di Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia. 3. Akademi Ilmu Pemasyarakatan yang selanjutnya disingkat AKIP adalah lembaga pendidikan pada jalur pendidikan profesional program Diploma III yang ditujukan pada keahlian khusus di bidang pemasyarakatan. 4. Akademi Imigrasi yang selanjutnya disingkat AIM adalah lembaga pendidikan pada jalur pendidikan profesional program Diploma III yang ditujukan pada keahlian khusus di bidang keimigrasian. 5. Calon Taruna Akademi Ilmu Pemasyakatan dan Akademi Imigrasi yang selanjutnya disebut Calon Taruna AKIP dan AIM adalah warga negara INDONESIA yang memenuhi syarat dan secara sukarela mengikuti proses seleksi calon taruna sesuai prosedur yang berlaku. 6. Pelamar adalah warga negara INDONESIA yang memenuhi syarat dan secara sukarela mengikuti kegiatan pelamaran dalam proses penerimaan calon Taruna AKIP dan AIM. 7. Taruna Akademi Ilmu Pemasyarakatan dan Akademi Imigrasi yang selanjutnya disebut Taruna AKIP dan AIM adalah Calon PNS dan PNS yang diangkat secara khusus melalui serangkaian proses seleksi untuk ditempatkan dan mengikuti pendidikan dan pelatihan pada Akademi selama 3 (tiga) tahun. 8. Formasi Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disebut dengan formasi adalah jumlah dan susunan pangkat Pegawai Negeri Sipil yang diperlukan dalam suatu satuan organisasi negara untuk melaksanakan tugas pokok dalam jangka waktu tertentu. 9. Pengadaan Calon Taruna AKIP dan AIM adalah proses seleksi yang dimulai dari tahap perencanaan, pengumuman, pelamaran dan pendaftaran, pelaksanaan ujian, penetapan hasil ujian, pemanggilan dan pelaporan. 10. Pengumuman adalah kegiatan penerangan dan penyampaian informasi kepada masyarakat yang dilaksanakan secara terus menerus dalam rangka mendukung proses pengadaan Calon Taruna AKIP dan AIM. 11. Departemen adalah Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik INDONESIA. 12. Menteri adalah Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik INDONESIA. 13. Panitia adalah Panitia Seleksi Pengadaan Calon Taruna AKIP dan AIM Departemen yang diketuai oleh Sekretaris Jenderal dan keanggotaannya ditetapkan oleh Menteri.

BAB II

PERSYARATAN DAN KELENGKAPAN ADMINISTRASI

Pasal 5

Koreksi

Untuk dapat diterima sebagai Calon Taruna AKIP dan AIM harus memenuhi syarat sebagai berikut: a. warga negara INDONESIA; b. bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa; c. setia kepada Negara Kesatuan Republik INDONESIA berdasarkan Pancasila dan UNDANG-UNDANG Dasar Negara Republik INDONESIA Tahun 1945; d. berijazah paling rendah sekolah lanjutan tingkat atas; e. berumur paling rendah 18 (delapan belas) tahun dan paling tinggi 22 (dua puluh dua) tahun pada saat diterima menjadi CPNS Taruna AKIP dan AIM; f. sehat jasmani dan rohani yang dibuktikan dengan surat keterangan dokter dari rumah sakit pemerintah dan/atau melalui tes kesehatan; g. bebas HIV/AIDS, bebas narkoba, hepatitis dan paru-paru sehat dibuktikan dengan Surat Keterangan Dokter Pemerintah dan Keterangan Hasil Rontgen (setelah dinyatakan lulus); h. tidak pernah dipidana karena melakukan tindak kejahatan; i. berwibawa, jujur, adil dan tidak tercela; j. belum menikah yang dibuktikan dengan keterangan dari lurah dan sanggup tidak menikah selama mengikuti pendidikan; k. tidak memiliki ikatan dinas dengan instansi lain; l. bersedia ditempatkan di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik INDONESIA; m. pernyataan kesanggupan dan kesediaan dari orangtua/wali untuk mengganti biaya pendidikan jika melanggar perjanjian Ikatan Dinas dengan Departemen sekurang- kurangnya 5 (lima) tahun setelah tamat pendidikan terhitung diterima di Unit Pelaksana Tekhnik yang dilegalisir oleh Notaris setempat dan diserahkan setelah diterima menjadi Taruna AKIP dan AIM; dan n. memenuhi persyaratan spesifik lain yang ditetapkan oleh panitia pelaksana.

Pasal 6

(1) Pelamar mengajukan permohonan secara tertulis dalam bahasa INDONESIA kepada Menteri. (2) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan dengan melampirkan : a. fotokopi Ijazah yang telah dilegalisasi oleh Pejabat yang berwenang dengan menunjukkan Ijazah asli; b. fotokopi rapor catur wulan terakhir dan menunjukkan rapor asli; c. Surat Keterangan Catatan Kepolisian yang masih berlaku; d. fotokopi Kartu Pencari Kerja/Kartu Kuning dari Dinas Tenaga Kerja yang dilegalisir oleh yang berwenang; e. fotokopi akta kelahiran / surat kenal lahir dan menunjukkan akte kelahiran asli; f. surat keterangan sehat jasmani dan rohani dari rumah sakit pemerintah; g. surat pernyataan yang berisi kesanggupan untuk tidak menikah selama pendidikan, tidak terikat dengan instansi lain, kesediaan untuk ditempatkan di seluruh INDONESIA dan kesanggupan untuk mengganti biaya pendidikan apabila melanggar ikatan dinas; dan h. pas foto terbaru. (3) Selain melampirkan persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Calon Taruna AKIP dan AIM yang bersangkutan juga harus melampirkan surat keterangan bebas narkoba dari rumah sakit pemerintah atau Badan Narkotika Nasional jika dinyatakan lulus seleksi.

BAB III

TAHAPAN PENGADAAN

Pasal 7

Koreksi

(1) Perencanaan pengadaan Calon Taruna AKIP dan AIM dilaksanakan berdasarkan formasi jabatan yang lowong pada tahun berjalan dan sesuai kebutuhan. (2) Perencanaan pengadaan Calon Taruna AKIP dan AIM sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi perencanaan kegiatan dan perencanaan biaya.

Pasal 8

Koreksi

Pengumuman pengadaan Calon Taruna AKIP dan AIM dilakukan melalui media massa cetak, papan pengumuman, atau situs resmi Departemen.

Pasal 9

(1) Pengumuman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 sekurang-kurangnya memuat : a. persyaratan pelamar; b. jumlah lowongan jabatan; c. kualifikasi pendidikan; d. waktu dan tempat pelamaran; dan (2) Pengumuman dilakukan paling singkat 15 (lima belas) hari.

Pasal 10

(1) Setiap warga negara INDONESIA memiliki kesempatan yang sama untuk melamar menjadi Calon Taruna AKIP dan AIM sepanjang memenuhi persyaratan yang ditentukan. (2) Lamaran ditujukan kepada Menteri. (3) Surat lamaran harus ditulis tangan sendiri dan ditanda tangani oleh pelamar dengan tinta hitam di atas kertas bermaterai cukup dengan melampirkan kelengkapan administrasi dan/atau persyaratan lain yang ditentukan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) dan ayat (2).

Pasal 11

(1) Pendaftaran dilakukan secara langsung pada tempat pendaftaran yang telah ditentukan dengan membawa kelengkapan administrasi dan/atau persyaratan lain yang telah ditentukan. (2) Pelamar yang telah memenuhi persyaratan administrasi diberikan kartu ujian untuk mengikuti seleksi. (3) Kartu ujian sebagaimana dimaksud pada ayat (3) memuat nomor ujian, nama, alamat, kode wilayah, kode nama jabatan yang dipilih, kode kualifikasi pendidikan, waktu dan tempat pelaksanaan, pas foto, serta tanda tangan pejabat yang berwenang.

Pasal 12

(1) Pelaksanaan seleksi dalam pengadaan Calon Taruna AKIP dan AIM menggunakan sistem gugur, dengan tahapan sebagai berikut: a. seleksi administratif; b. tes kesehatan dan kesamaptaan; c. psikotes; d. tes pengamatan fisik dan keterampilan; dan e. ujian tertulis (tes kompetensi dasar). (2) Materi tes disusun berdasarkan kompetensi yang dibutuhkan, yang terdiri atas : a. tes potensi akademik atau tes pengetahuan umum; b. tes kemampuan teknis dan/atau keterampilan; dan c. tes lain sesuai kebutuhan. (3) Metode pelaksanaan tes terdiri atas : a. tertulis; b. praktek; dan/atau c. wawancara. (4) Pemeriksaan hasil tes dilakukan dengan sistem manual dan/atau sistem komputer. (5) Pilihan materi tes dan metode pelaksanaan tes disesuaikan dengan kondisi dan kebutuhan Departemen.

Pasal 13

(1) Kelulusan hasil setiap tahap ujian ditetapkan dengan surat keputusan panitia. (2) Penetapan hasil ujian secara keseluruhan pada tahap akhir dilaksanakan oleh Panitia dalam rapat kelulusan dan ditetapkan dengan surat keputusan yang ditanda tangani oleh Menteri. (3) Penetapan hasil ujian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diumumkan melalui media massa cetak, papan pengumuman, atau situs resmi Departemen.

Pasal 14

Calon Taruna AKIP dan AIM yang telah dinyatakan lulus dipanggil untuk menghadap panitia melalui surat panggilan dengan membawa dokumen yang diperlukan untuk pengangkatan sebagai calon Pegawai Negeri Sipil Depkumham.

Pasal 15

Pada tahap akhir kegiatan, Panitia menyusun laporan akhir atas pelaksanaan pengadaan Calon Taruna AKIP dan AIM Departemen yang disampaikan kepada Menteri.

Peraturan Menteri Nomor m-hh-05-dl-07-01 Tahun 2009 tentang PEDOMAN PENGADAAN CALON TARUNA AKADEMI ILMU PEMASYARAKATAN DAN AKADEMI IMIGRASI

BAB I

Pasal 1

BAB I

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

BAB II

Pasal 5

Pasal 6

BAB Kedua

Pasal 6

BAB III

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Pasal 10

Pasal 11

Pasal 12

Pasal 13

Pasal 14

Pasal 15

BAB Kedua

Pasal 8

Pasal 9

BAB Ketiga

Pasal 10

Pasal 11

BAB Keempat

Pasal 12

BAB Kelima

Pasal 13

BAB Keenam

Pasal 14

BAB Ketujuh

Pasal 15

BAB IV

Pasal 16

Pasal 17

BAB Kesatu

Pasal 16

BAB Kedua

Pasal 17

BAB V

Pasal 18

BAB VI

Pasal 19

BAB VII

Pasal 20