PERMEN

Peraturan Menteri Nomor m-hh-02-dl-07-01 Tahun 2009 tentang PEDOMAN TUGAS BELAJAR DAN IZIN BELAJAR BAGI PEGAWAI DI LINGKUNGAN DEPARTEMEN HUKUM DAN HAM RI

PERMEN Nomor m-hh-02-dl-07-01 Tahun 2009

Konten ini bukan nasihat hukum. Selalu rujuk sumber resmi untuk kepastian hukum.

BAB VI

WAKTU DAN PERPANJANGAN MASA STUDI

Pasal 11

(1) Lamanya masa pendidikan karyasiswa tugas belajar disesuaikan dengan jumlah kurikulum pendidikan yang harus ditempuh dengan rincian sebagai berikut: a. Program Non-Degree : berdasarkan ketentuan yang ada b. Program Diploma I : 1 (satu) tahun; c. Program Diploma II : 2 (dua) tahun; d. Program Diploma III : 3 (tiga) tahun; e. Program Diploma IV : 4 (empat) tahun; f. Program Sarjana (S1) : 4 (empat) tahun ; g. Program Magister (S2): 2 (dua) tahun; h. Program Doktor (S3) : 4 (empat) tahun; i. Program Profesi : 1 (satu) tahun– 2 (dua) tahun; j. Program keahlian lain : 1 (satu) tahun. (2) Lamanya masa pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dikecualikan apabila ada program pendidikan dan atau pihak sponsor telah MENETAPKAN jangka waktu penyelesaian program pendidikan yang ditempuh

Pasal 12

(1) Perpanjangan waktu tugas belajar diberikan sebanyak 1 (satu) kali. (2) Perpanjangan masa pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan 1 (satu) bulan sebelum berakhirnya masa pendidikan, dan dapat diberikan paling lama 1 (satu) tahun untuk S2 dan 2 (dua) tahun untuk S3 apabila : a. ada pengajuan permohonan dari karyasiswa yang bersangkutan; b. disetujui oleh Menteri bagi karyasiswa yang sebelumnya menjabat sebagai pimpinan satuan kerja tingkat pusat dan wilayah dan bagi karyasiswa tugas belajar di luar negeri atau oleh Sekretaris Jenderal bagi pegawai lainnya untuk karyasiswa tugas belajar di dalam negeri

Pasal 13

(1) Karyasiswa dapat mengikuti program pendidikan lanjutan apabila memenuhi persyaratan: a. mengajukan permohonan paling lambat 1 (satu) bulan sebelum program pendidikan lanjutan dimulai kepada Menteri bagi karyasiswa yang sebelumnya menjabat sebagai pimpinan satuan kerja tingkat pusat dan wilayah serta karyasiswa tugas belajar di luar negeri atau kepada Sekretaris Jenderal bagi pegawai lainnya untuk karyasiswa tugas belajar di dalam negeri; b. memiliki indeks prestasi yang baik dan mendapat rekomendasi dari lembaga pendidikan yang bersangkutan; c. mendapat persetujuan dari Menteri bagi karyasiswa yang sebelumnya menjabat sebagai pimpinan satuan kerja tingkat pusat wilayah serta karyasiswa tugas belajar di luar negeri atau dari Sekretaris Jenderal bagi pegawai lainnya untuk karyasiswa tugas belajar di dalam negeri; (2) Bagi karyasiswa yang telah memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan mendapat persetujuan dari Menteri atau Sekretaris Jenderal, akan diterbitkan surat tugas belajar kembali.

BAB VII

STATUS, HAK DAN KEWAJIBAN KARYASISWA

Pasal 14

Koreksi

Selama melaksanakan tugas belajar, status karyasiswa sebagai pegawai Departemen tetap pada satuan kerjanya masing-masing

Pasal 15

Koreksi

Karyasiswa tugas belajar mempunyai hak menerima: a. gaji; b. kenaikan gaji berkala, kenaikan pangkat / golongan; dan c. hak kepegawaian lainnya.

Pasal 16

Karyasiswa mempunyai kewajiban: a. mengikuti program pendidikan yang telah ditetapkan; b. menjaga nama baik instansi Departemen, bangsa dan negara INDONESIA; c. menyelesaikan program pendidikan dengan baik dan tepat waktu; d. mentaati semua ketentuan tugas belajar termasuk ketentuan yang berlaku di tempat lembaga pendidikan; e. melaporkan kemajuan belajar secara berkala paling kurang setiap awal tahun akademik kepada pimpinan satuan kerja dengan tembusan sekurang-kurangnya Sekretaris Jenderal dan Biro Kepegawaian; f. melapor kepada pimpinan satuan kerja dan atasan langsung selambat-lambatnya 1 (satu) bulan setelah menyelesaikan program pendidikan dengan tembusan sekurang-kurangnya Sekretaris Jenderal dan Biro Kepegawaian; g. bagi karyasiswa tugas belajar luar negeri wajib melakukan presentasi dihadapan Menteri atau pejabat yang ditunjuk selambat-lambatnya 1 (satu) bulan setelah menyelesaikan program pendidikan; h. bagi karyasiswa tugas belajar luar negeri wajib melapor kepada Menteri, pimpinan satuan kerja dan atasan langsung selambat-lambatnya 1 (satu) bulan setelah menyelesaikan program pendidikan dengan tembusan sekurang-kurangnya Sekretaris Jenderal dan Biro Kepegawaian.

Pasal 17

(1) Karyasiswa yang menduduki jabatan struktural dan harus melaksanakan tugas belajar sekurang-kurangnya 6 (enam) bulan lamanya, maka yang bersangkutan diberhentikan dari jabatannya. (2) Karyasiswa pejabat struktural sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) selain memiliki kewajiban sebagaimana dimaksud dalam pasal 17 juga berkewajiban menyerahkan tugas dan tanggung jawab sehari-hari kepada atasan langsung atau pejabat lain yang ditunjuk;

Peraturan Menteri Nomor m-hh-02-dl-07-01 Tahun 2009 tentang PEDOMAN TUGAS BELAJAR DAN IZIN BELAJAR BAGI PEGAWAI DI LINGKUNGAN DEPARTEMEN HUKUM DAN HAM RI

BAB I

Pasal 1

BAB I

Pasal 1

BAB II

Pasal 2

BAB III

Pasal 3

Pasal 4

BAB IV

Pasal 5

Pasal 6

BAB V

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Pasal 10

BAB VI

Pasal 11

Pasal 12

Pasal 13

BAB VII

Pasal 14

Pasal 15

Pasal 16

Pasal 17

BAB VIII

Pasal 18

Pasal 19

Pasal 20

Pasal 21

BAB IX

Pasal 22

Pasal 23

BAB X

Pasal 24

Pasal 25

Pasal 26

Pasal 27

BAB XI

Pasal 28

BAB XII

Pasal 29