Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.
Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik INDONESIA.
Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 3 Juni 2009 MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA,
ANDI MATTALATTA
Diundangkan di Jakarta pada tanggal 25 Juni 2009 MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA,
ANDI MATTALATTA
LAMPIRAN I KEPUTUSAN MENTERI HUKUM DAN HAM RI NOMOR : M.HH-01.UM.07.03 TAHUN 2009 TANGGAL : 3 Juni 2009
PEDOMAN ADMINISTRASI PERJALANAN KE LUAR NEGERI BAGI PEJABAT DAN/ATAU PEGAWAI DI LINGKUNGAN DEPARTEMEN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA
1. Umum
a. Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia merupakan instansi pemerintah yang bertugas membantu PRESIDEN dalam pelayanan masyarakat khususnya dalam bidang Hukum dan Hak Asasi Manusia.
b. Dalam rangka lancarnya pelaksaanaan tugas tersebut, seluruh aktifitas di lingkungan Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia diarahkan secara optimal untuk melakukan pengembangan organisasi baik di dalam maupun luar negeri.
c. Dalam rangka aktifitas di luar negeri, agar perjalanan dapat dilaksanakan dengan tertib dan lancar, perlu diatur tugas, tanggung jawab, dan kewenangan yang jelas serta kewajiban pejabat dan/atau pegawai Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia maupun bagi pihak lain yang melakukan perjalanan ke luar negeri berdasarkan tugas dan kepentingan Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia dalam suatu pedoman administrasi.
2. Maksud dan Tujuan Maksud pedoman ini adalah untuk mengatur tentang prosedur dan mekanisme perjalanan ke luar negeri bagi pejabat/pegawai di lingkungan Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia maupun bagi pihak lain yang melakukan perjalanan ke luar negeri berdasarkan tugas dan kepentingan Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia.
Tujuan pedoman ini adalah untuk dijadikan panduan dan arahan bagi para pejalan terkait tentang tata cara perjalanan ke luar negeri, sehingga proses penerbitan kelengkapan administrasi perjalanan dapat tertata dengan baik.
3. Ruang Lingkup Ruang lingkup dari pedoman administrasi perjalanan ke luar negeri bagi para pejalan di lingkungan Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia terdiri dari:
a. Proses atau mekanisme perijinan,
b. Prosedur dan penyiapan administrasi,
c. Pelaksanaan tugas dan tanggung jawab
d. Pelaporan
4. Asas Perjalanan ke Luar Negeri Setiap pejalan di lingkungan Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia yang hendak melakukan perjalanan ke luar negeri maupun pejabat yang berwenang memberikan perintah / ijin harus mempertimbangkan asas sebagai berikut:
a. Selektivitas, bahwa perjalanan ke luar negeri harus dilaksanakan secara selektif baik dalam pemilihan negara, tujuan, jenis perjalanan maupun pejalan yang ditunjuk sebagai pelaksananya
b. Prioritas, bahwa perjalanan ke luar negeri dilakukan sepanjang pelaksanaan tugas di dalam negeri tidak ada yang mendesak dan hanya untuk kepentingan yang sangat tinggi yang berkaitan dengan penyelenggaraan pemerintahan
c. Manfaat, bahwa perjalanan ke luar negeri harus memberikan manfaat bagi organisasi dan dilaksanakan secara berhasil guna dan berdaya guna
d. Efisiensi, bahwa perjalanan ke luar negeri sangat berkaitan dengan penggunaan anggaran keuangan dan waktu sehingga harus dilaksanakan secara efisien
e. Proporsionalitas, bahwa perjalanan ke luar negeri harus diserahkan kepada pejalan yang tepat, sesuai dengan fungsi, tugas dan tanggung jawab serta bermanfaat bagi kepentingan pembinaan karier yang bersangkutan
f. Tugas dan Tanggung Jawab, bahwa perjalanan ke luar negeri harus dilaksanakan dengan rasa penuh tanggung jawab sehingga dapat memberikan manfaat, baik kepada organisasi maupun pribadi
g. Kesetaraan, bahwa perjalanan ke luar negeri dilaksanakan dengan memperhatikan kesetaraan pangkat/golongan dan atau jabatan pejalan sesuai dengan peran dan status masing-masing berdasarkan tujuan, sifat serta bentuk penugasan
h. Representatif, bahwa pejalan perjalanan ke luar negeri merupakan wakil atau duta bangsa dan negara INDONESIA, karenanya pejalan harus menunjukkan citra dan jati diri bangsa INDONESIA yang positif dan untuk mengharumkan nama bangsa dan negara INDONESIA dalam hubungan internasional.
5. Pengertian Dalam pedoman ini, yang dimaksud dengan :
a. Pejabat/Pegawai adalah pejabat/pegawai negeri sipil/calon pegawai negeri sipil/taruna Akademi Imigrasi/taruna Akademi Ilmu Pemasyarakatan di lingkungan Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia.
b. Surat Permohonan Ijin Perjalanan Dinas Luar Negeri, yang selanjutnya disebut Surat Permohonan adalah surat permohonan perjalanan dinas luar negeri bagi pejalan di Lingkungan Kantor Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia.
c. Perjalanan Luar Negeri adalah kegiatan perjalanan ke dan dari luar negeri yang dilakukan oleh pejalan di lingkungan Departemen Hukum dan HAM, baik untuk kepentingan organisasi dalam rangka pelaksanaan hubungan dan kerjasama luar negeri maupun untuk kepentingan pribadi.
d. Penugasan Luar Negeri adalah pelibatan seseorang atau lebih untuk melakukan perjalanan dinas ke luar negeri dalam rangka melaksanakan tugas, untuk mencapai
tujuan yang telah ditentukan sebelumnya, baik dengan menggunakan anggaran Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia maupun bukan.
e. Ijin Cuti luar negeri yang selanjutnya disebut ijin cuti adalah kegiatan perjalanan pejabat/pegawai Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia ke luar negeri dalam rangka kepentingan pribadi dengan status cuti tahunan, cuti alasan penting, cuti besar atau cuti di luar tanggungan negara.
f. Ijin permisi luar negeri yang selanjutnya disebut ijin permisi adalah kegiatan perjalanan pejabat/pegawai Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia ke luar negeri dalam rangka kepentingan pribadi dengan status permisi 2 (dua) hari kerja.
g. Sponsor, dapat berupa pemerintah suatu negara, instansi, lembaga pemerintah atau perusahaan tertentu di dalam/luar negeri, adalah pihak-pihak yang menyiapkan program dan pembiayaan luar negeri.
h. Pejalan adalah:
1) Pejabat/pegawai di lingkungan Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia yang melakukan perjalanan ke luar negeri 2) Seseorang di luar lingkungan Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia yang melakukan perjalanan ke luar negeri berdasarkan tugas dan kepentingan Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia
6. Klasifikasi Kegiatan perjalanan ke luar negeri terdiri dari perjalanan dinas dan perjalanan pribadi.
a. Perjalanan dinas terdiri dari:
1) Perjalanan dinas yang berkaitan dengan pertemuan tingkat tinggi baik bersifat bilateral, regional maupun multilateral, serta penandatanganan perjanjian internasional.
2) Perjalanan dinas luar negeri yang berkaitan dengan pelaksanaan tugas struktur dan fungsional Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia, seperti penugasan/ perwakilan di salah satu badan PBB atau negara lain.
3) Perjalanan dinas yang berkaitan dengan pelaksanaan tugas teknis fungsional Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia, seperti investigasi, inspeksi maupun kegiatan teknis fungsional lain.
4) Kegiatan perjalanan dinas luar negeri dilakukan dalam rangka kegiatan, pelatihan dan kebudayaan, meliputi pendidikan dan pelatihan (training), sekolah, studi banding, seminar/lokakarya/konferensi atau sejenisnya dan kunjungan persahabatan/kebudayaan.
5) Perjalanan dinas luar negeri dalam rangka pendidikan, pelatihan, misi kebudayaan, kunjungan persahabatan, seminar/lokakarya/konferensi atau sejenisnya.
b. Perjalanan pribadi adalah perjalanan ke luar negeri untuk kepentingan pribadi seperti perawatan kesehatan, ibadah maupun aktifitas pribadi lainnya.
7. Prosedur dan Tata Cara Administrasi
a. Prosedur Perjalanan dan Tata Cara Administrasi ke Luar Negeri bagi Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia 1) Proses penyiapan administrasi perjalanan ke luar negeri Menteri Hukum dan HAM dilaksanakan oleh Biro Kepegawaian, 2) Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia mengajukan:
a) surat permohonan ijin ke luar negeri kepada PRESIDEN RI dengan tembusan Sekretaris Menteri Sekretaris Negara dan Kepala Biro Kerjasama Teknik Luar Negeri Sekretariat Negara yang memuat:
(1) Nama dan jabatan;
(2) Tujuan kegiatan perjalanan dinas luar negeri;
(3) Kota/negara yang dituju;
(4) Waktu pelaksanaan;
(5) Sumber pembiayaan 3) surat permohonan exit-permit/rekomendasi visa/clearence/paspor dinas untuk disampaikan ke Departemen Luar Negeri 4) Surat persetujuan ke luar negeri dari Sekretariat Negara berikut kelengkapan administrasi selanjutnya disampaikan ke Direktur Konsuler Departemen Luar Negeri untuk mendapatkan:
(1) Paspor Dinas
(2) Exit permit
(3) Rekomendasi visa untuk perjalanan ke negara yang mensyaratkannya
(4) Clearance untuk perjalanan ke negara yang tidak memiliki hubungan diplomatik dengan INDONESIA
b. Prosedur bagi pejabat/pegawai yang melakukan perjalanan ke luar negeri di lingkungan Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia 1) Prosedur untuk perjalanan dinas luar negeri yang berkaitan dengan pertemuan tingkat tinggi maupun penandatanganan perjanjian internasional:
a) Pejalan melakukan perjalanan luar negeri berdasarkan pertimbangan dan persetujuan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia dan/atau berdasarkan pertimbangan dari pimpinan satuan kerja tingkat pusat yang disetujui oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia dengan memperhatikan kemampuan dan keahlian pejalan b) Pejalan, melalui pimpinan satuan kerja, mengajukan surat permohonan kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia dengan tembusan kepada Sekretaris Jenderal dan Kepala Biro Kepegawaian yang memuat:
(1) Nama dan jabatan;
(2) NIP bagi pegawai negeri sipil;
(3) Tujuan kegiatan perjalanan dinas luar negeri;
(4) Kota/negara yang dituju;
(5) Waktu pelaksanaan;
(6) Sumber pembiayaan c) Setelah mendapatkan persetujuan Menteri, proses penyiapan administrasi selanjutnya dilaksanakan oleh Biro Kepegawaian d) Pejalan mendapatkan:
(1) surat perintah perjalanan luar negeri dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia.
(2) surat permohonan persetujuan ke luar negeri untuk disampaikan ke Sekretariat Negara (a) untuk pejabat setingkat eselon I, surat ditujukan kepada Sekretaris Menteri Sekretaris Negara dengan tembusan Kepala Biro Kerjasama Teknik Luar Negeri Sekretariat Negara;
(b) untuk pegawai dan pejabat setingkat eselon II ke bawah surat ditujukan kepada Kepala Biro Kerjasama Teknik Luar Negeri Sekretariat Negara
(3) surat permohonan exit-permit/rekomendasi visa/clearence/paspor dinas bagi yang belum memiliki untuk disampaikan ke Departemen Luar Negeri e) Surat persetujuan ke luar negeri dari Sekretariat Negara berikut kelengkapan administrasi selanjutnya disampaikan ke Direktur Konsuler Departemen Luar Negeri untuk mendapatkan:
(1) Paspor Dinas;
(2) Exit permit;
(3) Rekomendasi visa untuk perjalanan ke negara yang mensyaratkannya;
(4) Clearance untuk perjalanan ke negara yang tidak memiliki hubungan diplomatik dengan INDONESIA
2) Prosedur untuk Perjalanan dinas luar negeri yang berkaitan dengan pelaksanaan tugas struktur dan fungsional Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia:
a) Pejalan melakukan perjalanan luar negeri berdasarkan pertimbangan dan persetujuan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia dan/atau berdasarkan pertimbangan dari pimpinan satuan kerja tingkat pusat yang disetujui oleh Menteri Hukum dan HAM dengan memperhatikan kemampuan dan keahlian pejalan.
b) Pejalan mendapatkan surat keputusan jabatan dan surat melaksanakan tugas dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia.
c) Pejalan, melalui pimpinan satuan kerja, mengajukan surat permohonan kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia dengan tembusan kepada Sekretaris Jenderal dan Kepala Biro Kepegawaian yang memuat:
(1) Nama dan jabatan;
(2) NIP bagi pegawai negeri sipil;
(3) Tujuan kegiatan perjalanan dinas luar negeri;
(4) Kota/negara yang dituju;
d) Setelah mendapatkan persetujuan Menteri, proses penyiapan administrasi selanjutnya dilaksanakan oleh Biro Kepegawaian.
e) Pejalan mendapatkan:
(1) surat permohonan persetujuan ke luar negeri untuk disampaikan ke Sekretariat Negara (a) untuk pejabat setingkat eselon I, surat ditujukan kepada Sekretaris Menteri Sekretaris Negara dengan tembusan Kepala Biro Kerjasama Teknik Luar Negeri Sekretariat Negara;
(b) untuk pegawai dan pejabat setingkat eselon II ke bawah surat ditujukan kepada Kepala Biro Kerjasama Teknik Luar Negeri Sekretariat Negara
(2) surat permohonan exit-permit/rekomendasi visa/paspor dinas bagi yang belum memiliki untuk disampaikan ke Departemen Luar Negeri f) Surat persetujuan ke luar negeri dari Sekretariat Negara berikut kelengkapan administrasi selanjutnya disampaikan ke Direktur Konsuler Departemen Luar Negeri untuk mendapatkan:
(1) Paspor Dinas;
(2) Exit Permit;
(3) Rekomendasi visa untuk perjalanan ke negara yang mensyaratkannya
3) Prosedur perjalanan dinas yang berkaitan dengan pelaksanaan tugas teknis fungsional Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia, seperti investigasi, inspeksi maupun kegiatan teknis fungsional lain:
a) Pejalan melakukan perjalanan luar negeri berdasarkan pertimbangan dari pimpinan satuan kerja tingkat pusat yang disetujui oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia dengan memperhatikan kesesuaian bidang kerja organisasi dan kemampuan serta keahlian pejalan.
b) Pejalan, melalui pimpinan satuan kerja, mengajukan surat permohonan kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia dengan tembusan kepada Sekretaris Jenderal dan Kepala Biro Kepegawaian yang memuat:
(1) Nama dan jabatan;
(2) NIP bagi pegawai negeri sipil;
(3) Tujuan kegiatan perjalanan dinas luar negeri;
(4) Kota/negara yang dituju;
(5) Waktu pelaksanaan; dan
(6) Sumber pembiayaan c) Setelah mendapatkan persetujuan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusaia, proses penyiapan administrasi selanjutnya dilaksanakan oleh Biro Kepegawaian.
d) Pejalan mendapatkan:
(1) surat perintah perjalanan luar negeri dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia.
(2) surat permohonan persetujuan ke luar negeri untuk disampaikan ke Sekretariat Negara:
(a) untuk pejabat setingkat eselon I, surat ditujukan kepada Sekretaris Menteri Sekretaris Negara dengan tembusan Kepala Biro Kerjasama Teknik Luar Negeri Sekretariat Negara;
(b) untuk pegawai dan pejabat setingkat eselon II ke bawah surat ditujukan kepada Kepala Biro Kerjasama Teknik Luar Negeri
(3) surat permohonan exit-permit/rekomendasi visa/clearence/paspor dinas bagi yang belum memiliki untuk disampaikan ke Departemen Luar Negeri e) Surat persetujuan ke luar negeri dari Sekretariat Negara berikut kelengkapan administrasi selanjutnya disampaikan ke Direktur Konsuler Departemen Luar Negeri untuk mendapatkan:
(1) Paspor Dinas bagi yang belum memiliki
(2) Exit permit
(3) Rekomendasi visa untuk perjalanan ke negara yang mensyaratkannya
(4) Clearance untuk perjalanan ke negara yang tidak memiliki hubungan diplomatik dengan INDONESIA
4) Prosedur perjalanan dinas luar negeri dalam rangka pendidikan, pelatihan dan kebudayaan, meliputi pendidikan dan pelatihan (training), sekolah, studi banding, seminar/lokakarya/konferensi atau sejenisnya dan kunjungan persahabatan/kebudayaan 5) Prosedur perjalanan dinas luar negeri dalam rangka pendidikan, pelatihan, misi kebudayaan, kunjungan persahabatan, seminar/lokakarya/konferensi atau sejenisnya.
a) Pejalan melakukan perjalanan luar negeri setelah ada undangan; atau permintaan langsung dari pihak penyelenggara atau sponsor kepada pejalan; atau adanya penunjukkan oleh pimpinan satuan kerja dengan mempertimbangkan kualifikasi pejalan dan disetujui oleh Menteri Hukum dan HAM Hak Asasi Manusia; atau hasil proses seleksi yang ditentukan oleh pihak sponsor berdasarkan kualifikasi yang telah ditentukan.
b) Pejalan, melalui satuan kerja, mengajukan surat permohonan kepada Menteri Hukum dan HAM dengan tembusan kepada Sekretaris Jenderal dan Kepala Biro Kepegawaian yang memuat:
(1) Nama dan jabatan;
(2) Nomor Induk Pegawai bagi pegawai negeri sipil;
(3) Tujuan kegiatan perjalanan dinas luar negeri;
(4) Kota/negara yang dituju;
(5) Waktu pelaksanaan; dan
(6) Sumber pembiayaan.
c) Setelah mendapatkan persetujuan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia, proses penyiapan administrasi selanjutnya dilaksanakan oleh Biro Kepegawaian d) Pejalan mendapatkan:
(1) surat perintah perjalanan luar negeri dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia.
(2) surat permohonan persetujuan ke luar negeri untuk disampaikan ke Sekretariat Negara:
(a) untuk pejabat setingkat eselon I, surat ditujukan kepada Sekretaris Menteri Sekretaris Negara dengan tembusan Kepala Biro Kerjasama Teknik Luar Negeri Sekretariat Negara;
(b) untuk pegawai dan pejabat setingkat eselon II ke bawah surat ditujukan kepada Kepala Biro Kerjasama Teknik Luar Negeri
(3) surat permohonan exit-permit/rekomendasi visa/clearence/paspor dinas bagi yang belum memiliki untuk disampaikan ke Departemen Luar Negeri e) Surat persetujuan ke luar negeri dari Sekretariat Negara berikut kelengkapan administrasi selanjutnya disampaikan ke Direktur Konsuler Departemen Luar Negeri untuk mendapatkan:
(1) Paspor Dinas bagi yang belum memiliki;
(2) Exit permit;
(3) Rekomendasi visa untuk perjalanan ke negara yang mensyaratkannya;
dan
(4) Clearance untuk perjalanan ke negara yang tidak memiliki hubungan diplomatik dengan INDONESIA.
6) Prosedur perjalanan luar negeri yang bersifat pribadi:
a) Pejalan mengajukan surat permohonan kepada pimpinan satuan kerja pusat atau wilayah.
b) Pejalan pimpinan satuan kerja, baik pusat maupun wilayah, mengajukan surat permohonan kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia
c) Perjalanan luar negeri yang dilaksanakan maksimal selama 2 (dua) hari kerja, pejalan mengajukan surat izin permisi. Izin permisi diberikan oleh pimpinan satuan kerja, baik pusat maupun wilayah atau kepada menteri bagi pejalan pimpinan satuan kerja.
d) Perjalanan luar negeri yang dilaksanakan sekurang-kurangnya 3 (tiga) hari kerja dan sebanyak-banyaknya 7 (tujuh) hari kerja, pejalan mengajukan ijin cuti tahunan kepada pimpinan satuan kerja, baik pusat maupun wilayah atau kepada menteri bagi pejalan pimpinan satuan kerja.
e) Perjalanan luar negeri yang dilaksanakan sekurang-kurangnya 7 (tujuh) hari dan sebanyak-banyaknya 2 (dua) bulan, pejalan mengajukan ijin cuti alasan penting kepada pimpinan satuan kerja, baik pusat maupun wilayah atau kepada menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia bagi pejalan pimpinan satuan kerja.
f) Perjalanan luar negeri yang dilaksanakan sekurang-kurangnya 2 (dua) bulan dan sebanyak-banyaknya 3 (tiga) bulan, pejalan mengajukan ijin cuti besar kepada pimpinan satuan kerja baik pusat maupun wilayah atau kepada menteri bagi pejalan pimpinan satuan kerja.
g) Perjalanan luar negeri yang dilaksanakan lebih dari 3 (tiga) bulan, pejalan mengajukan ijin cuti di luar tanggungan negara kepada pimpinan satuan kerja baik pusat maupun wilayah atau kepada menteri bagi pejalan pimpinan satuan kerja.
b. Tata Cara Administrasi bagi pejabat/pegawai yang melakukan perjalanan ke luar negeri di lingkungan Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia 1) Untuk perjalanan dinas, a) surat permohonan dilengkapi dengan dokumen pendukung:
(1) Surat penunjukkan tugas dari pimpinan satuan kerja, atau surat undangan, atau surat penerimaan dari pihak penyelenggara maupun sponsor
(2) Surat yang berisi keterangan lamanya kegiatan serta sumber pembiayaan selama perjalanan luar negeri
(3) Surat pernyataan yang ditandatangani di atas materai untuk tidak mengikuti kegiatan-kegiatan di luar ijin yang diberikan.
2) Surat Permohonan harus telah diterima oleh Menteri selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari sebelum keberangkatan kecuali untuk hal-hal yang sangat mendesak, untuk mendapat rekomendasi perjalanan dinas luar negeri.
3) Rekomendasi perjalanan dinas luar negeri sebagaimana dimaksud pada butir b.2) digunakan sebagai pertimbangan untuk memperoleh ijin Pemerintah.
4) Menteri dapat menolak atau tidak memberikan rekomendasi perjalanan dinas luar negeri disertai dengan alasan-alasan.
2) Untuk perjalanan yang bersifat pribadi, 1) Surat permohonan dilengkapi dengan dokumen pendukung seperti surat keterangan dokter, dokumen perjalanan ibadah,ijin cuti dan lain sebagainya,
2) Surat permohonan harus telah diterima oleh Menteri atau pimpinan satuan kerja, baik pusat maupun wilayah, selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari sebelum keberangkatan.
3) Menteri atau pimpinan satuan kerja, baik pusat maupun wilayah, dapat menolak atau tidak memberikan ijin perjalanan ke luar negeri disertai dengan alasan-alasan
8. Batasan Perjalanan
a. Perjalanan dinas luar negeri yang dilakukan secara rombongan paling banyak 5 (lima) orang termasuk pimpinan rombongan atau sesuai dengan dokumen pendukung.
b. Jangka waktu pelaksanaan perjalanan dinas luar negeri paling lama 7 (tujuh) hari kalender atau sesuai dengan dokumen pendukung.
9. Dokumen
a. Pejalan yang melakukan perjalanan ke luar negeri harus memiliki dokumen perjalanan dinas luar negeri.
b. Dokumen perjalanan dinas luar negeri sebagaimana dimaksud pada butir 8.a.
meliputi:
1) Surat Ijin Pemerintah dalam bentuk Surat Persetujuan (SP) dari Sekretariat Negara 2) Surat Perintah Perjalanan Luar Negeri dari Departemen Hukum dan HAM.
3) Paspor dinas (service passport) 4) Exit permit 5) Visa sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
6) Dokumen lain yang berkaitan dengan pelaksanaan kegiatan perjalanan luar negeri 7) Clearance dari Departemen Luar Negeri untuk Perjalanan ke negara yang tidak memiliki hubungan diplomatik dengan INDONESIA
c. Perjalanan luar negeri atas alasan pribadi harus memiliki dokumen sebagai berikut:
1) Surat ijin perjalanan luar negeri dari pimpinan satuan kerja atau menteri bagi pejalan pimpinan satuan kerja.
2) Paspor 3) Visa sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan 4) Dokumen lain yang berkaitan dengan pelaksanaan kegiatan perjalanan luar negeri
10. Pembiayaan
a. Satuan biaya perjalanan dinas luar negeri disesuaikan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan
b. Pembiayaan perjalanan luar negeri bersumber dari:
1) anggaran Daftar Isian Pengeluaran Anggaran (DIPA) Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia 2) sumber-sumber lain yang sah.
11. Pelaksanaan dan Tanggung Jawab
a. Selama berada di luar negeri, pejalan wajib melaksanakan tugas dan kewajibannya dengan sebaik-baiknya
b. Pejalan dilarang melakukan aktifitas diluar ijin yang telah diberikan
c. Pejalan harus selalu membawa nama baik bangsa dan negara INDONESIA
d. Selama berada di luar negeri, apabila terjadi hal-hal diluar dugaan, keadaan mendesak, darurat, atau kondisi di luar ketentuan tugas dan tanggung jawab yang telah diberikan, pejalan secepatnya melapor kepada pimpinan satuan kerja baik pusat maupun wilayah atau kepada Menteri bagi pejalan pimpinan satuan kerja untuk melaporkan peristiwa yang ada.
12. Pelaporan.
a. Pejalan yang telah melakukan perjalanan dinas luar negeri, selambat-lambatnya 2 (dua) minggu sejak kedatangan di INDONESIA wajib membuat laporan tertulis perjalanan dinas luar negeri.
b. Laporan disampaikan Kepada Menteri Sekretaris Negara, Menteri Hukum dan HAM, Pimpinan Satuan Kerja dan Atasan Langsung.
13. Penutup Hal-hal yang belum diatur dalam pedoman perjalanan ke luar negeri di lingkungan Departemen Hukum dan HAM ini akan diatur kemudian dalam aturan tambahan.
MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA,
ANDI MATTALATTA
LAMPIRAN II KEPUTUSAN MENTERI HUKUM DAN HAM RI NOMOR : M.HH-01.UM.07.03 TAHUN 2009 TANGGAL : 3 Juni 2009
CONTOH DOKUMEN PERJALANAN KE LUAR NEGERI BAGI PEJABAT/PEGAWAI DI LINGKUNGAN DEPARTEMEN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
1. Contoh Surat Permohonan Ijin ke Luar Negeri kepada Menteri Hukum dan HAM
DEPARTEMEN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA R.I XXXXXXXXXXXXXXXXXX Jl. xxxxxxxxxxxxxxxxxxx. Tlp. xxxxxxxxxx Fax. xxxxxxxxxxx web site: xxxxxxxxxxxxxxxxxxx
Nomor : xxxxxxxxxx
xxxxxxxxxxx Lampiran : xxxxxxxxxx Hal : Permohonan Ijin Ke Luar Negeri
Kepada Yth.
MENTERI HUKUM DAN HAM R.I di- JAKARTA
Sehubungan dengan surat dari xxxxxxxxxxxxxxxxxx nomor: xxxxxxxxxx tanggal: xxxxxxxx perihal xxxxxxxxxxxxxxxx (sebagaimana terlampir), bersama ini dengan hormat kami sampaikan permohonan ijin ke luar negeri atas nama:
Nama : xxxxxxxxxx NIP : xxxxxxxxxx Jabatan : xxxxxxxxxx
untuk mengikuti/menghadiri/melaksanakan xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx yang akan diselenggarakan pada tanggal xxxxxxxx s.d. xxxxxxxxxx di xxxxxxxxxxxx. Adapun biaya akomodasi dan transportasi ditanggung oleh / dibebankan pada anggaran xxxxxxxxxxxxxxxxx
Bekenaan dengan hal tersebut, kami mohon Bapak Menteri berkenan memberikan ijin ke luar negeri kepada pejabat/pegawai di atas untuk keperluan dimaksud.
Demikian, atas perhatian dan perkenannya, kami mengucapkan terimakasih
Nama Jabatan
tdt
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx NIP. xxxxxxxxxxxxxxx
Tembusan, Kepada Yth.:
1. Sekretaris Jenderal Dep. Hukum dan HAM
2. Kepala Biro Kepegawaian dep. Hukum dan HAM
3. xxxxxxxxxx
4. xxxxxxxxxx
2. Contoh Surat Permohonan Persetujuan ke Luar Negeri untuk Pejabat Eselon I dan Staf Khusus Menteri DEPARTEMEN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA R.I XXXXXXXXXXXXXXXXX Jl. xxxxxxxxxxxxxxxxxxx. Tlp. xxxxxxxxxx Fax. xxxxxxxxxxx web site: xxxxxxxxxxxxxxxxxxx
Nomor : xxxxxxxxxx
Jakarta, xxxxxxxxxxx Lampiran : xxxxxxxxxx Hal : Permohonan Persetujuan Ijin Ke Luar Negeri
Kepada Yth.
Sekretaris Menteri Sekretaris Negara di- JAKARTA
Sehubungan dengan surat dari xxxxxxxxxxxxxxxxxx nomor: xxxxxxxxxx tanggal: xxxxxxxx perihal xxxxxxxxxxxxxxxx (sebagaimana terlampir), bersama ini dengan hormat kami sampaikan bahwa Departemen Hukum dan HAM menugaskan:
Nama : xxxxxxxxxx NIP : xxxxxxxxxx Jabatan : xxxxxxxxxx
untuk mengikuti/menghadiri/melaksanakan xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx yang akan diselenggarakan pada tanggal xxxxxxxx s.d. xxxxxxxxxx di xxxxxxxxxxxx. Adapun biaya akomodasi dan transportasi ditanggung oleh / dibebankan pada anggaran xxxxxxxxxxxxxxxxxx
Bekenaan dengan hal tersebut, kami mohon persetujuan keberangkatan keberangkatan ke luar negeri bagi pejabat dimaksud yang direncanakan pada tanggal xxxxxxxxxxxx dan kembali ke INDONESIA pada tanggal xxxxxxxxxxxx
Demikian, atas perhatian dan persetujuannya, kami mengucapkan terimakasih
Nama Jabatan
tdt
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx NIP. xxxxxxxxxxxxxxx
Tembusan, Kepada Yth.:
1. Menteri Hukum dan HAM (sebagai laporan);
2. xxxxxxxxxx
3. xxxxxxxxxx
4. xxxxxxxxxx
5. xxxxxxxxxx
3. Contoh Surat Permohonan Persetujuan ke Luar Negeri untuk Pejabat/Pegawai
Non-Eselon I
DEPARTEMEN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA R.I SEKRETARIAT JENDERAL Jl. HR. RASUNA SAID KAV. 6-7 JAKARTA. Tlp. 021-5253004 (HUNTING) Fax. 021-5253157 web site: www.depkumham.go.id
Nomor : xxxxxxxxxx
Jakarta, xxxxxxxxxxx Lampiran : xxxxxxxxxx Hal : Permohonan Persetujuan Ijin Ke Luar Negeri
Kepada Yth.
Kepala Biro Kerjasama Teknik Luar Negeri Sekretariat Negara di- JAKARTA
Sehubungan dengan surat dari xxxxxxxxxxxxxxxxxx nomor: xxxxxxxxxx tanggal: xxxxxxxx perihal xxxxxxxxxxxxxxxx (sebagaimana terlampir), bersama ini dengan hormat kami sampaikan bahwa Departemen Hukum dan HAM menugaskan:
Nama : xxxxxxxxxx NIP : xxxxxxxxxx Jabatan : xxxxxxxxxx
untuk mengikuti/menghadiri/melaksanakan xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx yang akan diselenggarakan pada tanggal xxxxxxxx s.d. xxxxxxxxxx di xxxxxxxxxxxx. Adapun biaya akomodasi dan transportasi ditanggung oleh / dibebankan pada anggaran xxxxxxxxxxxxxxxxxx.
Bekenaan dengan hal tersebut, kami mohon persetujuan keberangkatan ke luar negeri bagi pejabat/pegawai dimaksud yang direncanakan pada tanggal xxxxxxxxxxxx dan kembali ke INDONESIA pada tanggal xxxxxxxxxxxx
Demikian, atas perhatian dan persetujuannya, kami mengucapkan terimakasih
Nama Jabatan
tdt
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx NIP. xxxxxxxxxxxxxxx
Tembusan, Kepada Yth.:
1. Menteri Hukum dan HAM (sebagai laporan);
2. xxxxxxxxxx;
3. xxxxxxxxxx;
4. xxxxxxxxxx;
5. xxxxxxxxxx
4. Contoh Surat Permohonan Exit-Permit dan Rekomendasi Visa ke Departemen Luar Negeri DEPARTEMEN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA R.I SEKRETARIAT JENDERAL Jl. HR. RASUNA SAID KAV. 6-7 JAKARTA. Tlp. 021-5253004 (HUNTING) Fax. 021-5253157 web site: www.depkumham.go.id
Nomor : xxxxxxxxxx
Jakarta, xxxxxxxxxxx Lampiran : xxxxxxxxxx Hal : Permohonan Exit-Permit, Rekomendasi Visa
dan Paspor Dinas
Kepada Yth.
Direktur Konsuler Departemen Luar Negeri Sekretariat Negara di- JAKARTA
Sehubungan dengan surat dari xxxxxxxxxxxxxxxxxx nomor: xxxxxxxxxx tanggal: xxxxxxxx perihal xxxxxxxxxxxxxxxx (sebagaimana terlampir), bersama ini dengan hormat kami sampaikan bahwa Departemen Hukum dan HAM menugaskan:
Nama : xxxxxxxxxx NIP : xxxxxxxxxx Jabatan : xxxxxxxxxx
untuk mengikuti/menghadiri/melaksanakan xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx yang akan diselenggarakan pada tanggal xxxxxxxx s.d. xxxxxxxxxx di xxxxxxxxxxxx.
Bekenaan dengan hal tersebut, kami mohon bantuannya agar diberikan exit-permit, rekomendasi visa dan paspor dinas kepada pejabat/pegawai dimaksud
Demikian, atas perhatian dan persetujuannya, kami mengucapkan terimakasih
Nama Jabatan
tdt
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx NIP. xxxxxxxxxxxxxxx
Tembusan, Kepada Yth.:
1. Menteri Hukum dan HAM (sebagai laporan);
2. xxxxxxxxxx;
3. xxxxxxxxxx;
4. xxxxxxxxxx;
5. xxxxxxxxxx
5. Contoh Surat Perintah Perjalanan ke Luar Negeri
DEPARTEMEN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA R.I Jl. HR. RASUNA SAID KAV. 6-7 JAKARTA. Tlp. 021-5253004 (HUNTING) Fax. 021-5253157 web site: www.depkumham.go.id
SURAT PERINTAH MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA NOMOR: XXXXXXXXXXXXXXXXXX
Menimbang : bahwa dalam rangka kepentingan pelaksanaan bagi pejabat/pegawai di lingkungan xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx untuk menghadiri xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx yang diselenggarakan pada tanggal xxxxxxxxxxxxxxxxxx di xxxxxxxxxxxxxxxx, maka dipandang perlu mengeluarkan surat perintah ini
Dasar : 1. xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
2. xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
3. xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
MEMERINTAHKAN
Kepada : xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
Untuk : 1. Mengikuti xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
2. Melaksanakan perintah ini dengan penuh tanggung jawab
Surat perintah ini diberikan dengan ketentuan-ketentuan sebagai berikut:
1. Biaya yang bekenaan dengan kegiatan ini ditanggung / dibebankan pada xxxxxxxxxxxxxx
2. Sebelum dan sesudah melaksanakan perintah ini agar melapor kepada Menteri Hukum dan HAM
Dikeluarkan di : Jakarta Pada Tanggal : xxxxxxxxxxxxxxxxx
MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA RI
tdt
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
Tembusan, kepada Yth.:
1. Menteri Hukum dan HAM (sebagai Laporan)
2. xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx;
3. xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx;
4. xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx;
5. xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
6. Contoh Surat Persetujuan Keberangkatan ke Luar Negeri
SEKRETARIAT NEGARA
Nomor : xxxxxxxxxx
Jakarta, xxxxxxxxxxx Sifat : xxxxxxxxxx Lampiran : xxxxxxxxxx Hal : Persetujuan Keberangkatan ke Luar Negeri
Kepada Yth.
1. xxxxxxxxxx
2. xxxxxxxxxx
3. xxxxxxxxxx di- XXXXXX
Sehubungan dengan surat xxxxxxxxxxxxxxxxxx nomor: xxxxxxxxxx tanggal: xxxxxxxx perihal xxxxxxxxxxxxxxxx (sebagaimana terlampir), dengan hormat kami memberitahukan bahwa Pemerintah menyetujui penugasan ke luar negeri
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX – NIP. XXXXXXXXX Jabatan XXXXXXXXXXXXXXX
untuk mengikuti xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx mulai tanggal xxxxxxxxxxxxx s.d. xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx di xxxxxxxxxxxxxxxxx
Persetujuan Pemerintah ini diberikan dengan ketentuan-ketentuan sebagai berikut:
1. Seluruh biaya yang berkaitan dengan pelaksanaan kegiatan ini ditanggung oleh / dibebankan pada xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
2. Selambat-lambatnya 2 (dua) minggu setelah menyelesaikan penugasan, diwajibkan menyampaikan laporan tertulis hasil penugasan kepada Sekretariat Negara
3. xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
4. xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
Atas perhatian saudara, kamu mengucapkan terimakasih
a.n. Sekretaris Menteri Sekretaris Negara Kepala Biro Kerjasama teknik Luar Negeri
tdt
xxxxxxxxxxxxxxxxx
Tembusan:
1. xxxxxxxxxx
2. xxxxxxxxxx
3. xxxxxxxxxx
7. Contoh Rekomendai Visa
DEPARTMENT OF FOREIGN AFFAIRS REPUBLIC OF INDONESIA
No. xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
The Departmen of Foreign Affairs of the Republic of INDONESIA presents its compliments to the embassy of xxxxxxxxxxxxxxxx in Jakarta and has the honour to request the latter to issue visa (s) to :
Name (s) : xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx Profession : xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx Passport Number : xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx Required visa (s) / valid for : xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx Date of Departure : xxxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx Purpuse of Visit : xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
While conveying its gratitude, the Departmen of Foreign Affairs of the Republic of INDONESIA avails itself of this opportunity to renew to the Embassy of xxxxxxxxxxxxxxxx in Jakarta the assurances of its highest consideration
Jakarta, xxxxxxxxxxxxx,
tdt
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
The Embassy of xxxxxxxxxx in Jakarta