PERMEN

Peraturan Menteri Nomor m-hh-01-gr-01-06 Tahun 2011 tentang PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA NOMOR M.HH-01.GR.01.06 TAHUN 2010 TENTANG VISA KUNJUNGAN SAAT KEDATANGAN DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

PERMEN Nomor m-hh-01-gr-01-06 Tahun 2011

Konten ini bukan nasihat hukum. Selalu rujuk sumber resmi untuk kepastian hukum.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini, yang dimaksud dengan: 1. Kebijakan adalah keputusan yang dibuat oleh suatu lembaga pemerintahan atau organisasi dan bersifat mengikat para pihak yang terkait dengan lembaga tersebut. 2. Publik adalah hal-ikhwal yang berkaitan dengan kepentingan orang banyak atau masyarakat luas. 3. Kebijakan publik adalah keputusan yang dibuat oleh pemerintah atau lembaga pemerintahan untuk mengatasi permasalahan tertentu, untuk melakukan kegiatan tertentu atau untuk mencapai tujuan tertentu yang berkenaan dengan kepentingan dan manfaat orang banyak. 4. Bentuk kebijakan publik adalah peraturan perundang-undangan yang terkodifikasi secara formal dan legal, dan pernyataan pejabat publik di depan publik. 5. Pernyataan pejabat publik adalah pernyataan-pernyataan dari pejabat di depan publik, baik dalam bentuk pidato tertulis, pidato lisan, termasuk pernyataan kepada media massa. 6. Formulasi kebijakan adalah suatu kegiatan yang bertujuan merumuskan dan MENETAPKAN suatu kebijakan publik. www.djpp.kemenkumham.go.id 7. Implementasi kebijakan adalah suatu kegiatan atau proses pelaksanaan atau penerapan kebijakan publik yang telah ditetapkan. 8. Evaluasi kinerja kebijakan adalah suatu kegiatan atau proses yang mencakup penilaian suatu kebijakan publik yang telah berjalan dalam kurun waktu tertentu, yang mencakup evaluasi pada kinerja formulasi kebijakan, kinerja hasil atau manfaat yang dirasakan oleh publik, dengan memperhatikan faktor lingkungan kebijakan. 9. Revisi kebijakan adalah suatu kegiatan atau proses perbaikan suatu kebijakan publik tertentu, baik karena kebutuhan publik, maupun antisipasi kondisi di masa depan. 10. Pejabat publik adalah pejabat yang memiliki kewenangan MENETAPKAN kebijakan publik di lingkungan Kementerian Kehutanan. 11. Proses publik adalah kegiatan pelibatan para pihak yang berkepentingan (stakeholders) dengan kebijakan publik dalam rangka transparansi, partisipasi, dan pengawasan. 12. Diskresi adalah kewenangan pejabat publik untuk MENETAPKAN kebijakan publik secara berbeda sepanjang tidak bertentangan dengan hukum dan hak asasi manusia, tidak bertentangan dengan perundang-undangan, wajib menerapkan asas umum pemerintahan yang baik, dan tidak bertentangan dengan ketertiban umum serta kesusilaan. 13. Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kehutanan.

BAB Kesatu

Pengertian

Pasal 1

Koreksi

Dalam Peraturan Menteri ini, yang dimaksud dengan: 1. Kebijakan adalah keputusan yang dibuat oleh suatu lembaga pemerintahan atau organisasi dan bersifat mengikat para pihak yang terkait dengan lembaga tersebut. 2. Publik adalah hal-ikhwal yang berkaitan dengan kepentingan orang banyak atau masyarakat luas. 3. Kebijakan publik adalah keputusan yang dibuat oleh pemerintah atau lembaga pemerintahan untuk mengatasi permasalahan tertentu, untuk melakukan kegiatan tertentu atau untuk mencapai tujuan tertentu yang berkenaan dengan kepentingan dan manfaat orang banyak. 4. Bentuk kebijakan publik adalah peraturan perundang-undangan yang terkodifikasi secara formal dan legal, dan pernyataan pejabat publik di depan publik. 5. Pernyataan pejabat publik adalah pernyataan-pernyataan dari pejabat di depan publik, baik dalam bentuk pidato tertulis, pidato lisan, termasuk pernyataan kepada media massa. 6. Formulasi kebijakan adalah suatu kegiatan yang bertujuan merumuskan dan MENETAPKAN suatu kebijakan publik. www.djpp.kemenkumham.go.id 7. Implementasi kebijakan adalah suatu kegiatan atau proses pelaksanaan atau penerapan kebijakan publik yang telah ditetapkan. 8. Evaluasi kinerja kebijakan adalah suatu kegiatan atau proses yang mencakup penilaian suatu kebijakan publik yang telah berjalan dalam kurun waktu tertentu, yang mencakup evaluasi pada kinerja formulasi kebijakan, kinerja hasil atau manfaat yang dirasakan oleh publik, dengan memperhatikan faktor lingkungan kebijakan. 9. Revisi kebijakan adalah suatu kegiatan atau proses perbaikan suatu kebijakan publik tertentu, baik karena kebutuhan publik, maupun antisipasi kondisi di masa depan. 10. Pejabat publik adalah pejabat yang memiliki kewenangan MENETAPKAN kebijakan publik di lingkungan Kementerian Kehutanan. 11. Proses publik adalah kegiatan pelibatan para pihak yang berkepentingan (stakeholders) dengan kebijakan publik dalam rangka transparansi, partisipasi, dan pengawasan. 12. Diskresi adalah kewenangan pejabat publik untuk MENETAPKAN kebijakan publik secara berbeda sepanjang tidak bertentangan dengan hukum dan hak asasi manusia, tidak bertentangan dengan perundang-undangan, wajib menerapkan asas umum pemerintahan yang baik, dan tidak bertentangan dengan ketertiban umum serta kesusilaan. 13. Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kehutanan.

BAB III

BENTUK, STRATIFIKASI, SIFAT DAN KARAKTERISTIK KEBIJAKAN PUBLIK

Pasal 5

Koreksi

(1) Cakupan kebijakan publik berlaku bagi semua orang yang berhubungan dengan bidang kehutanan dan berada dalam tingkatan atau strata strategis, sehingga bentuk kebijakan publik dapat berupa: a. peraturan yang terkodifikasi secara formal dan legal; b. pernyataan Pejabat Publik di depan publik. (2) Peraturan yang terkodifikasi secara formal dan legal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, sebagaimana diatur dalam UNDANG-UNDANG Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, dan peraturan pelaksanaannya. (3) Pernyataan Pejabat Publik di depan publik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, dapat berbentuk pidato tertulis, pidato lisan ataupun pernyataan-pernyataan publik, termasuk pernyataan publik di depan media massa. (4) Pernyataan Pejabat Publik sebagaimana dimaksud pada ayat (3) yang baik dan benar, mempunyai kriteria: www.djpp.kemenkumham.go.id a. berisikan kebenaran, baik secara formal maupun material; b. apabila berkenaan dengan hal-hal yang harus dengan segera diimplementasikan oleh struktur atau kelembagaan di bawahnya, sudah dikomunikasikan terlebih dahulu dengan struktur atau kelembagaan di bawahnya, dan sudah siap dengan manajemen implementasinya; c. apabila berkenaan dengan hal-hal yang masih bersifat konsep, rencana atau wacana, harus disampaikan secara jelas bahwa yang dinyatakannya adalah konsep, rencana atau wacana.

Pasal 6

Stratifikasi kebijakan publik, meliputi: a. kebijakan umum; dan b. kebijakan teknis.

Pasal 7

Kebijakan umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf a : a. menjadi rujukan atau petunjuk pelaksanaan bagi pengelolaan urusan pemerintahan bidang kehutanan; b. ditetapkan oleh Menteri dan mempunyai cakupan menyeluruh berkaitan dengan bidang kehutanan dan berlaku secara nasional; c. substansi materi bersifat kompleks dan strategis; d. mempunyai jangka waktu paling sedikit 5 (lima) tahun.

Pasal 8

Kebijakan teknis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf b merupakan kebijakan operasional yang menjabarkan kebijakan umum dan ditetapkan oleh pejabat eselon I lingkup Kementerian Kehutanan.

Pasal 9

Kebijakan publik di bidang kehutanan bersifat: a. strategis/politis, kebijakan berkaitan dengan penetapan dasar pengurusan bidang kehutanan meliputi wewenang dan penyelenggaraan tugas Kementerian Kehutanan. www.djpp.kemenkumham.go.id b. manajemen, kebijakan Kementerian Kehutanan sebagai penjabaran terhadap strategi dan politik dasar pemerintahan. c. teknis, kebijakan Kementerian Kehutanan sebagai acuan dalam pelaksanaan pencapaian sasaran-sasaran tertentu secara teknis.

Pasal 10

Kebijakan publik di lingkungan Kementerian Kehutanan mempunyai karakteristik: a. cerdas, dalam artian kebijakan yang ditetapkan harus memecahkan masalah dan dapat dipertanggungjawabkan kepada publik; b. bijaksana, dalam artian kebijakan yang ditetapkan tidak menghasilkan masalah baru yang lebih besar dari pada masalah yang dipecahkan; c. optimis, dalam artian kebijakan yang ditetapkan memberi harapan kepada seluruh warga masyarakat bahwa mereka dapat memasuki hari esok yang lebih baik dari hari ini; d. menyeluruh, dalam artian kebijakan yang ditetapkan untuk kepentingan masyarakat luas; e. memotivasi, dalam artian kebijakan yang ditetapkan harus mampu memotivasi semua pihak yang terkait untuk melaksanakan kebijakan tersebut secara sukarela; dan f. produktif, dalam artian kebijakan yang ditetapkan harus mendorong terbangunnya produktivitas kehidupan bersama yang efisien dan efektif.

BAB IV

TAHAPAN FORMULASI KEBIJAKAN PUBLIK

Pasal 11

Koreksi

Formulasi kebijakan publik dilakukan melalui tahapan: a. penetapan isu kebijakan publik; b. pembentukan tim penyusun formulasi kebijakan publik; c. penyusunan pra kebijakan; www.djpp.kemenkumham.go.id d. proses publik; e. perumusan draf final; f. pengesahan.

Pasal 12

Koreksi

(1) Penetapan isu kebijakan publik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf a dapat berasal dari masalah dan/atau kebutuhan dari masyarakat dan/atau Negara. (2) Masalah dan/atau kebutuhan dari masyarakat dan/atau Negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) baik yang sudah dan sedang muncul, yang berpotensi besar untuk muncul di masa depan, dan bersifat mendasar, serta mempunyai cakupan dan/atau dampak yang luas. (3) Kebutuhan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) baik yang muncul pada saat ini maupun berpotensi muncul di masa depan, yang dapat berasal dari isu di masyarakat atau sebagai akibat kebijakan sebelumnya. (4) Penangkapan/penyaringan isu kebijakan publik dapat dilakukan dengan: a. menyerap aspirasi masyarakat yang disampaikan baik secara langsung maupun melalui forum tertentu yang digalang oleh Kementerian Kehutanan. b. melakukan diskusi terfokus (focus group discussion) ataupun rapat terbatas pimpinan. (5) Jangka waktu penangkapan/penyaringan isu kebijakan publik menjadi penetapan isu kebijakan publik paling lama 7 (tujuh) hari kerja.

Pasal 13

(1) Tim penyusun formulasi kebijakan publik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf b, ditetapkan oleh Menteri, bersifat kepanitiaan (ad hoc), anggotanya terdiri dari para pejabat terkait. (2) Susunan Tim penyusun formulasi kebijakan publik terdiri dari Ketua, Sekretaris, dan paling sedikit 5 (lima) orang anggota. (3) Jangka waktu pembentukan Tim penyusun formulasi kebijakan publik paling lama 7 (tujuh) hari kerja. www.djpp.kemenkumham.go.id (4) Anggota Tim penyusun formulasi kebijakan publik harus mempunyai kompetensi di bidang peraturan perundangan-perundangan, kelembagaan, analisis kebijakan, teknis substansi kebijakan, dan tata bahasa INDONESIA. (5) Tim penyusun formulasi kebijakan publik bertugas mengawal dan menjaga tingkat keamanan rumusan konsep kebijakan, berkenaan dengan materi substansi, fisik dokumen sampai kebijakan ditetapkan oleh pejabat yang berwenang. (6) Tim penyusun formulasi kebijakan publik bertangung jawab apabila terjadi penyimpangan dan/atau kelalaian atas rumusan konsep final kebijakan yang akan disahkan oleh pejabat.

Pasal 14

(1) Penyusunan pra kebijakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf c, dilakukan untuk: a. merumuskan naskah akademik, yang berisi landasan-landasan teoritis dan metodologis dari kebijakan yang akan dikembangkan; b. merumuskan draf nol kebijakan, yang berisi hal-hal yang akan diatur dalam kebijakan dan konsekuensinya serta tidak berbentuk pasal-pasal. (2) Naskah akademik dan draf nol kebijakan dibuat oleh Tim penyusun formulasi kebijakan publik. (3) Jangka waktu penyusunan naskah akademik dan draf nol kebijakan paling lama 14 (empat belas) hari kerja.

Pasal 15

Proses publik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf d dilakukan paling banyak 4 (empat) jenjang.

Pasal 16

(1) Proses publik jenjang pertama mendiskusikan rumusan draf nol kebijakan bersama para pemangku kepentingan dan tim pakar kebijakan dan pakar teknis substansi. www.djpp.kemenkumham.go.id (2) Proses publik jenjang pertama sebagaimana dimaksud pada ayat (1), apabila dimungkinkan dapat mengikutsertakan anggota legislatif bidang kehutanan. (3) Tujuan proses publik melakukan verifikasi secara akademis dan kebenaran ilmiah. (4) Proses publik jenjang pertama dilakukan paling banyak 2 (dua) kali dalam jangka waktu paling lama 14 (empat belas) hari kerja.

Pasal 17

(1) Proses publik jenjang kedua dilakukan dengan diskusi bersama instansi pemerintah di luar Kementerian Kehutanan. (2) Proses publik jenjang kedua dapat melibatkan Komisi atau Bidang Kehutanan pada lembaga legislatif. (3) Proses publik jenjang kedua dilakukan paling banyak 2 (dua) kali dalam jangka waktu paling lama 14 (empat belas) hari kerja.

Pasal 18

(1) Proses publik jenjang ketiga dilakukan dengan diskusi bersama para pihak yang terkait langsung dengan kebijakan atau terkena pengaruh secara langsung/kelompok sasaran. (2) Tujuan proses publik jenjang ketiga dilakukan untuk mendapatkan verifikasi secara sosial dan politik dari kelompok masyarakat yang terkait secara langsung. (3) Proses publik jenjang ketiga dilakukan paling banyak 2 (dua) kali dalam jangka waktu paling lama 14 (empat belas) hari kerja.

Pasal 19

(1) Proses publik jenjang keempat dilakukan dengan diskusi bersama seluruh pihak terkait secara luas, menghadirkan tokoh-tokoh masyarakat yang mengurusi isu kehutanan, asosiasi pengusaha di bidang kehutanan, pelaku kebijakan. (2) Tujuan proses publik jenjang keempat dilakukan untuk membangun pemahaman publik (public awareness) terhadap rencana penetapan kebijakan dan mendapatkan masukan/kritisi dari publik terhadap kebijakan yang akan dibuat. (3) Proses publik jenjang keempat dengan materi diskusi bersifat umum tidak dalam bentuk formulasi pasal-pasal. (4) Proses publik jenjang keempat dilakukan paling banyak 2 (dua) kali dalam jangka waktu paling lama 20 (dua puluh) hari kerja. www.djpp.kemenkumham.go.id

Pasal 20

Perumusan draf final sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf e dilakukan paling banyak 2 (dua) kali.

Pasal 21

(1) Materi hasil proses publik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 sampai dengan Pasal 18 dirumuskan oleh Tim penyusun formulasi kebijakan publik ke dalam pasal-pasal sebagai draf final pertama dalam jangka waktu paling lama 5 (lima) hari kerja. (2) Draf final pertama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didiskusikan dan diverifikasi dalam diskusi kelompok terfokus dengan melibatkan instansi terkait dan pakar kebijakan dan teknis substansi. (3) Diskusi kelompok terfokus dilaksanakan paling banyak 2 (dua) kali dalam jangka waktu paling lama 10 (sepuluh) hari kerja.

Pasal 22

(1) Hasil diskusi kelompok terfokus merupakan materi draf final kedua. (2) Draf final kedua sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disempurnakan oleh Tim penyusun formulasi kebijakan publik menjadi draf final kebijakan publik, dalam jangka waktu paling lama 5 (lima) hari kerja.

Pasal 23

(1) Draf final kebijakan publik disahkan oleh Pejabat Publik sesuai kewenangannya. (2) Draf final kebijakan publik dapat dijadikan bahan dalam penyusunan rancangan peraturan perundang-undangan dan diproses sesuai peraturan perundang-undangan.

BAB Kelima

Proses Publik

Pasal 15

Koreksi

Proses publik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf d dilakukan paling banyak 4 (empat) jenjang.

Pasal 16

Koreksi

(1) Proses publik jenjang pertama mendiskusikan rumusan draf nol kebijakan bersama para pemangku kepentingan dan tim pakar kebijakan dan pakar teknis substansi. www.djpp.kemenkumham.go.id (2) Proses publik jenjang pertama sebagaimana dimaksud pada ayat (1), apabila dimungkinkan dapat mengikutsertakan anggota legislatif bidang kehutanan. (3) Tujuan proses publik melakukan verifikasi secara akademis dan kebenaran ilmiah. (4) Proses publik jenjang pertama dilakukan paling banyak 2 (dua) kali dalam jangka waktu paling lama 14 (empat belas) hari kerja.

Pasal 17

(1) Proses publik jenjang kedua dilakukan dengan diskusi bersama instansi pemerintah di luar Kementerian Kehutanan. (2) Proses publik jenjang kedua dapat melibatkan Komisi atau Bidang Kehutanan pada lembaga legislatif. (3) Proses publik jenjang kedua dilakukan paling banyak 2 (dua) kali dalam jangka waktu paling lama 14 (empat belas) hari kerja.

Pasal 18

(1) Proses publik jenjang ketiga dilakukan dengan diskusi bersama para pihak yang terkait langsung dengan kebijakan atau terkena pengaruh secara langsung/kelompok sasaran. (2) Tujuan proses publik jenjang ketiga dilakukan untuk mendapatkan verifikasi secara sosial dan politik dari kelompok masyarakat yang terkait secara langsung. (3) Proses publik jenjang ketiga dilakukan paling banyak 2 (dua) kali dalam jangka waktu paling lama 14 (empat belas) hari kerja.

Pasal 19

(1) Proses publik jenjang keempat dilakukan dengan diskusi bersama seluruh pihak terkait secara luas, menghadirkan tokoh-tokoh masyarakat yang mengurusi isu kehutanan, asosiasi pengusaha di bidang kehutanan, pelaku kebijakan. (2) Tujuan proses publik jenjang keempat dilakukan untuk membangun pemahaman publik (public awareness) terhadap rencana penetapan kebijakan dan mendapatkan masukan/kritisi dari publik terhadap kebijakan yang akan dibuat. (3) Proses publik jenjang keempat dengan materi diskusi bersifat umum tidak dalam bentuk formulasi pasal-pasal. (4) Proses publik jenjang keempat dilakukan paling banyak 2 (dua) kali dalam jangka waktu paling lama 20 (dua puluh) hari kerja. www.djpp.kemenkumham.go.id

BAB VI

TAHAPAN EVALUASI KINERJA KEBIJAKAN PUBLIK

Pasal 29

Koreksi

(1) Evaluasi kinerja kebijakan publik merupakan tahap akhir dari proses kebijakan publik. (2) Evaluasi kinerja kebijakan publik dapat dilakukan melalui: a. evaluasi awal; b. evaluasi dalam proses pelaksanaan kebijakan; dan c. evaluasi setelah selesai proses kebijakan. (3) Proses evaluasi kinerja kebijakan publik harus saling mendukung dengan proses pelaksanaan kebijakan. (4) Evaluasi kinerja kebijakan publik difokuskan untuk mengidentifikasi kekuatan dan kelemahan yang menyeluruh terhadap kebijakan publik, guna membangun dan menyempurnakan kembali kebijakan.

Pasal 30

Tahapan evaluasi kinerja kebijakan publik, meliputi: a. perencanaan evaluasi; b. pembentukan tim evaluasi kebijakan; c. rencana kerja; d. proses evaluasi kinerja kebijakan publik; dan e. pelaporan hasil evaluasi.

Pasal 31

(1) Perencanaan evaluasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 huruf a dilakukan untuk mempersiapkan rencana evaluasi, menentukan Tim Evaluasi Kebijakan, target evaluasi, dan metode evaluasi. (2) Perencanaan evaluasi disusun dalam jangka waktu paling lama 5 (lima) hari kerja.

Pasal 32

(1) Pembentukan Tim Evaluasi Kebijakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 huruf b, anggotanya dapat berasal dari: a. pejabat di lingkungan Kementerian Kehutanan; atau b. lembaga penilai dari luar organisasi Kementerian Kehutanan. www.djpp.kemenkumham.go.id (2) Dalam hal evaluasi kebijakan dilakukan oleh lembaga penilai dari luar organisasi Kementerian Kehutanan, harus sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. (3) Tim Evaluasi Kebijakan dibentuk dalam jangka waktu paling lama 5 (lima) hari kerja.

Pasal 33

(1) Rencana kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 huruf c disusun oleh Tim Evaluasi Kebijakan. (2) Rencana kerja disusun dalam jangka waktu paling lama 10 (sepuluh) hari kerja.

Pasal 34

(1) Proses evaluasi kinerja kebijakan publik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 huruf d bersifat makro. (2) Sampel atau data uji petik untuk proses evaluasi kebijakan bersifat kelembagaan dan bukan bersifat individu. (3) Jangka waktu proses evaluasi kebijakan paling lama 3 (tiga) bulan.

Pasal 35

Pelaporan hasil evaluasi kinerja kebijakan dilaksanakan paling lambat 15 (lima belas) hari kerja setelah evaluasi kinerja kebijakan selesai dilaksanakan.

BAB VII

TAHAPAN REVISI KEBIJAKAN PUBLIK

Pasal 36

Koreksi

(1) Revisi kebijakan publik dilakukan apabila berdasarkan hasil evaluasi kebijakan terdapat kebutuhan yang kuat untuk melakukan revisi dari suatu kebijakan publik, baik yang berasal dari masyarakat atau dari Kementerian Kehutanan. (2) Revisi kebijakan publik pada kondisi tertentu diperlukan untuk adaptasi terhadap perubahan isu kebijakan yang muncul atau perlu pengaturan kembali dalam rangka antisipasi terhadap isu kebijakan di masa depan. (3) Proses revisi kebijakan publik merupakan gabungan antara evaluasi kebijakan dan formulasi kebijakan, dengan tahapan: a. penetapan perlunya revisi suatu kebijakan; b. pembentukan Tim Revisi Kebijakan; www.djpp.kemenkumham.go.id c. proses evaluasi kebijakan; d. forum publik revisi kebijakan; e. formulasi draf-1; f. diskusi kelompok terfokus; g. formulasi draf final; h. pengesahan kebijakan publik.

Pasal 37

Penetapan perlunya revisi suatu kebijakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 ayat (3) huruf a dilaksanakan berdasarkan hasil evaluasi, dilakukan oleh : a. Menteri untuk kebijakan yang bersifat strategis; b. Pejabat eselon I sesuai kewenangannya untuk kebijakan yang bersifat teknis operasional.

Pasal 38

(1) Pembentukan Tim Revisi Kebijakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 ayat (3) huruf b dalam jangka waktu paling lama 5 (lima) hari kerja. (2) Anggota Tim Revisi Kebijakan Publik dapat dirangkap oleh Anggota Tim Evaluasi Kebijakan.

Pasal 39

Proses revisi kebijakan publik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 huruf c, mengacu pada tahapan proses evaluasi kebijakan publik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 sampai dengan Pasal 35.

Pasal 40

Forum publik revisi kebijakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 ayat (3) huruf d, dilakukan untuk mendiskusikan usulan revisi kebijakan publik, terdiri dari: a. Forum publik I, mendiskusikan usulan revisi kebijakan publik antara Menteri dan/atau pejabat eselon I atau pejabat yang ditunjuk dengan pakar kebijakan dan pakar teknis substansi, dilaksanakan paling banyak 2 (dua) kali dalam jangka waktu paling lama 10 (sepuluh) hari kerja; b. Forum publik II, mendiskusikan usulan revisi kebijakan publik antara Menteri, pejabat eselon I, atau pejabat yang ditunjuk dengan Kepala Dinas Kehutanan, pejabat Kementerian, atau pejabat Lembaga Pemerintah Non Kementerian, dilaksanakan paling banyak 2 (dua) kali dalam jangka waktu paling lama 10 (sepuluh) hari kerja; www.djpp.kemenkumham.go.id c. Forum publik III, mendiskusikan usulan revisi kebijakan publik antara Menteri, pejabat eselon I, atau pejabat yang ditunjuk dengan pihak-pihak yang memperoleh pengaruh secara langsung dari revisi kebijakan tersebut, dilaksanakan paling banyak 2 (dua) kali dalam jangka waktu paling lama 10 (sepuluh) hari kerja; d. Forum publik IV, mendiskusikan usulan revisi kebijakan publik antara Menteri, pejabat eselon I, atau pejabat yang ditunjuk dengan pemangku berkepentingan yang lebih luas seperti masyarakat, Lembaga Swadaya Masyarakat, swasta dan lembaga lainnya, dilaksanakan paling banyak 2 (dua) kali dalam jangka waktu paling lama 10 (sepuluh) hari kerja.

Pasal 41

(1) Formulasi draf-1 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 ayat (3) huruf e dilakukan untuk memformulasikan revisi kebijakan publik dari hasil yang diperoleh dalam diskusi Forum Publik I sampai dengan Forum Publik IV. (2) Formulasi draf-1 dilaksanakan dalam jangka waktu paling lama 5 (lima) hari kerja.

Pasal 42

(1) Diskusi kelompok terfokus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 ayat (3) huruf f, dilaksanakan untuk mendiskusikan hasil formulasi draf-1. (2) Diskusi kelompok terfokus dilaksanakan paling banyak 2 (dua) kali dalam jangka waktu paling lama 10 (sepuluh) hari kerja.

Pasal 43

(1) Formulasi draf final sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 ayat (3) huruf g, dilaksanakan untuk memformulasikan kembali draf-1 setelah memperoleh masukan dari diskusi kelompok terfokus. (2) Formulasi draf final dilaksanakan dalam jangka waktu paling lama 5 (lima) hari kerja.

Pasal 44

Pengesahan kebijakan publik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 ayat (3) huruf h dilakukan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23.

Peraturan Menteri Nomor m-hh-01-gr-01-06 Tahun 2011 tentang PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA NOMOR M.HH-01.GR.01.06 TAHUN 2010 TENTANG VISA KUNJUNGAN SAAT KEDATANGAN DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BAB I

Pasal 1

BAB I

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 3

BAB Kesatu

Pasal 1

BAB Kedua

Pasal 2

BAB Ketiga

Pasal 3

BAB II

Pasal 4

BAB III

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Pasal 10

BAB Kesatu

Pasal 5

BAB Kedua

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

BAB Ketiga

Pasal 9

BAB Keempat

Pasal 10

BAB IV

Pasal 11

Pasal 12

Pasal 13

Pasal 14

Pasal 15

Pasal 16

Pasal 17

Pasal 18

Pasal 19

Pasal 20

Pasal 21

Pasal 22

Pasal 23

BAB Kesatu

Pasal 11

BAB Kedua

Pasal 12

BAB Ketiga

Pasal 13

BAB Keempat

Pasal 14

BAB Kelima

Pasal 15

Pasal 16

Pasal 17

Pasal 18

Pasal 19

BAB Keenam

Pasal 20

Pasal 21

Pasal 22

BAB Ketujuh

Pasal 23

BAB V

Pasal 24

Pasal 25

Pasal 26

Pasal 27

Pasal 28

BAB VI

Pasal 29

Pasal 30

Pasal 31

Pasal 32

Pasal 33

Pasal 34

Pasal 35