PERMEN

Peraturan Menteri Nomor m-03-pw-03-10 Tahun 2007 tentang TATA CARA PEMERIKSAAN, PENJATUHAN, DAN PENYAMPAIAN HUKUMAN DISIPLIN

PERMEN Nomor m-03-pw-03-10 Tahun 2007

Konten ini bukan nasihat hukum. Selalu rujuk sumber resmi untuk kepastian hukum.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Yang dimaksud dengan hukuman disiplin dalam Peraturan ini adalah hukuman disiplin sebagaimana dimaksud dalam PERATURAN PEMERINTAH Nomor 30 Tahun 1980 tentang Peraturan Disiplin Pegawai Negeri Sipil.

Pasal 2

Pasal 17

(1) Sebelum dibawa dalam rapat BAPERHUKDIS, usul penjatuhan jenis hukuman disiplin tingkat berat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (3) harus diberitahukan kepada Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan dan kepadanya diberi kesempatan untuk mengajukan keberatan. (2) Pemberitahuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus menyebutkan pelanggaran disiplin yang dilakukan dan jenis hukuman disiplin yang akan dijatuhkan. (3) Pemberitahuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan secara tertulis oleh Inspektur Jenderal melalui: a. Pimpinan Unit Eselon I bagi Pegawai Negeri Sipil yang menjadi bawahannya; atau b. Kepala Pusat dan Kepala Kantor Wilayah Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia bagi Pegawai Negeri Sipil yang menjadi bawahannya dan Pegawai Negeri Sipil yang berada dalam lingkungan wilayah kerjanya. (4) Pengajuan keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) oleh Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan diajukan secara tertulis dengan mengemukakan alasan-alasannya dan disampaikan kepada Inspektur Jenderal melalui Pejabat sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dalam waktu paling lambat 14 (empat belas) hari terhitung sejak yang bersangkutan menerima pemberitahuan secara tertulis. (5) Pejabat yang menerima pengajuan keberatan dari Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan dalam waktu paling lambat 7 (tujuh) hari harus menyampaikan keberatan tersebut dengan disertai pendapat dan saran kepada Inspektur Jenderal. (6) Apabila Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (4) tidak mengajukan keberatan, maka yang bersangkutan dianggap menerima hukuman disiplin yang akan dijatuhkan kepadanya dan pejabat sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dalam waktu paling lambat 7 (tujuh) hari dimaksud pada ayat (4) tidak mengajukan keberatan, maka yang bersangkutan dianggap menerima hukuman disiplin yang akan dijatuhkan kepadanya dan pejabat sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dalam waktu paling lambat 7 (tujuh) hari memberitahukan secara tertulis hal tersebut kepada Inspektur Jenderal.

Peraturan Menteri Nomor m-03-pw-03-10 Tahun 2007 tentang TATA CARA PEMERIKSAAN, PENJATUHAN, DAN PENYAMPAIAN HUKUMAN DISIPLIN

BAB I

Pasal 1

Pasal 2

BAB I

Pasal 1

Pasal 2

BAB II

Pasal 3

Pasal 4

BAB III

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Pasal 10

Pasal 11

Pasal 12

Pasal 13

BAB IV

Pasal 14

Pasal 15

BAB V

Pasal 16

Pasal 17

Pasal 18

BAB VI

Pasal 19

Pasal 20

BAB VII

Pasal 21

Pasal 22

BAB VIII

Pasal 23

Pasal 24