PERMEN

Peraturan Menteri Nomor m-01-ht-01-10 Tahun 2007 tentang TATA CARA PENGAJUAN PERMOHONAN PENGESAHAN BADAN HUKUM DAN PERSETUJUAN PERUBAHAN ANGGARAN DASAR, PENYAMPAIAN PEMBERITAHUAN PERUBAHAN ANGGARAN DASAR DAN PERUBAHAN DATA PERSEROAN

PERMEN Nomor m-01-ht-01-10 Tahun 2007

Konten ini bukan nasihat hukum. Selalu rujuk sumber resmi untuk kepastian hukum.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan: 1. Perseroan Terbatas, yang selanjutnya disebut Perseroan, adalah badan hukum yang merupakan persekutuan modal, didirikan berdasarkan perjanjian, melakukan kegiatan usaha dengan modal dasar yang seluruhnya terbagi dalam saham dan memenuhi persyaratan yang ditetapkan dalam UNDANG-UNDANG Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas serta peraturan pelaksanaannya. 2. Sistem Administrasi Badan Hukum yang selanjutnya disebut Sisminbakum adalah jeni pelayanan yang diberikan kepada masyarakat dalam proses pengesahan badan hukum Perseroan dan proses pemberian persetujuan perubahan anggaran dasar, penerimaan pemberitahuan perubahan anggaran dasar dan perubahan data Perseroan serta pemberian informasi lainnya secara elektronik, yang diselenggarakan oleh Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum. 3. Format Isian adalah Format Isian Akta Notaris yang selanjutnya disebut FIAN. 4. FIAN Model I adalah FIAN untuk permohonan pengesahan status badan hukum Perseroan. 5. FIAN Model II adalah FIAN untuk permohonan persetujuan perubahan anggaran dasar Perseroan. 6. FIAN Model III adalah FIAN untuk penyampaian pemberitahuan perubahan anggaran dasar dan perubahan data Perseroan yang diwajibkan oleh UNDANG-UNDANG Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas. 7. Menteri adalah Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia. 8. Pejabat yang Ditunjuk adalah Direktur Jenderal Administrasi Hukum Umum.

Buka PDF Asli

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

BAB II

PENGESAHAN BADAN HUKUM PERSEROAN

Pasal 2

Koreksi

(1) Pengajuan permohonan pengesahan badan hukum Perseroan dilakukan oleh Notaris sebagai kuasa dari pendiri. (2) Notaris sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengajukan permohonan kepada Menteri atau Pejabat yang Ditunjuk.

Pasal 3

Koreksi

(1) Permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) diajukan oleh Notaris melalui Sisminbakum dengan cara mengisi FIAN Model I setelah pemakaian nama disetujui Menteri atau Pejabat yang Ditunjuk dan dilengkapi keterangan mengenai dokumen pendukung. (2) Ketentuan mengenai bentuk FIAN Model I tercantum pada Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal 4

(1) Menteri atau Pejabat yang Ditunjuk dapat menyatakan tidak berkeberatan atau menolak permohonan yang diajukan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2. (2) Pernyataan tidak berkeberatan atau penolakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan langsung melalui Sisminbakum.

Pasal 5

(1) Jika FIAN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) dan keterangan mengenai dokumen pendukung telah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan, Menteri atau Pejabat yang Ditunjuk langsung menyatakan tidak berkeberatan atas permohonan yang bersangkutan. (2) Dalam jangka waktu paling lambat 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak tanggal pernyataan tidak berkeberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Notaris yang bersangkutan wajib menyampaikan secara fisik surat permohonan yang dilampiri dokumen pendukung dan dibuktikan dengan tanda terima. (3) Jika semua persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) telah dipenuhi secara lengkap, paling lambat 7 (tujuh) hari, Menteri atau Pejabat yang Ditunjuk menerbitkan keputusan tentang pengesahan badan hukum Perseroan. (4) Pengesahan badan hukum Perseroan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditandatangani secara elektronik.

Pasal 6

(1) Apabila persyaratan tentang jangka waktu dan kelengkapan dokumen pendukung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) tidak dipenuhi, Menteri atau Pejabat yang Ditunjuk langsung memberitahukan hal tersebut kepada Notaris melalui Sisminbakum, dan pernyataan tidak berkeberatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) menjadi gugur. (2) Jika Notaris dapat membuktikan telah menyampaikan secara fisik permohonan yang dilampiri dokumen pendukung dalam batas waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2), maka pernyataan tidak berkeberatan tidak menjadi gugur. (3) Notaris sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat menyampaikan secara fisik surat kedua yang dilampiri dokumen pendukung paling lambat 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak tanggal pemberitahuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1). (4) Dalam hal pernyataan tidak berkeberatan gugur, pemohon sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat mengajukan kembali permohonan untuk memperoleh Keputusan Menteri melalui cara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) dengan memperhatikan ketentuan batas waktu 60 (enam puluh) hari terhitung sejak tanggal akta pendirian ditandatangani. (5) Dalam hal permohonan untuk memperoleh Keputusan Menteri tidak diajukan dalam jangka waktu 60 (enam puluh) hari terhitung sejak tanggal akta pendirian ditandatangani, maka akta pendirian batas sejak lewatnya jangka waktu tersebut dan Perseroan yang belum memperoleh status badan hukum bubar karena hukum dan pemberesannya dilakukan oleh pendiri.

Pasal 7

Dokumen pendukung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) meliputi: a. salinan akta pendirian Perusahaan dan salinan akta perubahan pendirian Perseroan, jika ada; b. salinan akta peleburan dalam hal pendirian perseroan dilakukan dalam rangka peleburan; c. bukti pembayaran biaya untuk: 1) persetujuan pemakaian nama; 2) pengesahan badan hukum Perseroan; dan 3) pengumuman dalam Tambahan Berita Negara Republik INDONESIA. d. bukti setor modal Perseroan berupa: 1) slip setoran atau keterangan bank atas nama Perseroan atau rekening bersama atas nama para pendiri atau pernyataan telah menyetor modal Perseroan yang ditandatangani oleh semua anggota Direksi bersama-sama semua pendiri serta semua anggota Dewan Komisaris Perseroan, jika setoran modal dalam bentuk uang; 2) keterangan penilaian dari ahli yang tidak terafiliasi atau bukti pembelian barang jika setoran modal dalam bentuk lain selain uang yang disertai pengumuman dalam surat kabar jika setoran dalam bentuk benda tidak bergerak; 3) PERATURAN PEMERINTAH dan/atau surat keputusan Menteri Keuangan bagi Perseroan Persero; atau 4) neraca dari Perseroan atau neraca dari badan usaha bukan badan hukum yang dimasukkan sebagai setoran modal. e. surat keterangan alamat lengkap Perseroan dari Pengelola Gedung atau surat pernyataan tentang alamat lengkap Perseroan yang ditandatangani oleh semua anggota Direksi bersama-sama semua pendiri serta semua anggota Dewan Komisaris Perseroan; dan f. dokumen pendukung lain dari instansi terkait sesuai dengan peraturan perundang- undangan.

BAB III

PERSETUJUAN AKTA PERUBAHAN ANGGARAN DASAR PERSEROAN

Pasal 8

Koreksi

(1) Menteri memberikan persetujuan Akta perubahan anggaran dasar Perseroan. (2) Akta perubahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi: a. nama dan/atau tempat kedudukan; b. maksud dan tujuan serta kegiatan usaha; c. jangka waktu; d. besarnya modal dasar; e. pengurangan modal ditempatkan dan disetor; dan/atau f. status Perseroan yang tertutup menjadi Perseroan Terbuka atau sebaliknya. (3) Untuk memperoleh persetujuan akta perubahan anggaran dasar Perseroan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), Notaris sebagai kuasa direksi mengajukan permohonan kepada Menteri atau Pejabat yang Ditunjuk.

Pasal 9

(1) Permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) dan ayat (2) diajukan oleh Notaris melalui Sisminbakum dengan cara mengisi FIAN Model II dan dilengkapi keterangan mengenai dokumen pendukung. (2) Permohonan persetujuan perubahan anggaran dasar mengenai nama Perseroan diajukan setelah pemakaian nama disetujui Menteri atau Pejabat yang Ditunjuk. (3) Ketentuan mengenai bentuk FIAN Model II tercantum pada Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal 10

Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, Pasal 5, dan Pasal 6 mutatis mutandis berlaku bagi pengajuan permohonan persetujuan perubahan anggaran dasar.

Pasal 11

Dokumen pendukung bagi persetujuan akta perubahan anggaran dasar meliputi: a. salinan akta perubahan anggaran dasar perseroan; b. Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) yang dilegalisir oleh Notaris; c. bukti pembayaran Permohonan Persetujuan Perubahan Anggaran Dasar; d. bukti pembayaran pengumuman dalam Tambahan Berita Negara Republik INDONESIA; e. bukti setor modal Perseroan dari bank atas nama Perseroan atau neraca Perseroan jika perubahan anggaran dasar mengenai peningkatan modal Perseroan; f. pengumuman dalam surat kabar jika perubahan anggaran dasar mengenai pengurangan modal; g. surat keterangan alamat lengkap Perseroan dari Pengelola Gedung atau surat pernyataan tentang alamat lengkap Perseroan dari direksi Perseroan jika alamat lengkap Perseroan berubah; dan h. dokumen pendukung lain dari instansi terkait sesuai dengan peraturan perundang- undangan.

BAB V

KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 16

Koreksi

(1) Notaris yang wilayah kerjanya: a. belum mempunyai jaringan elektronik, atau b. jaringan elektroniknya tidak dapat digunakan yang diumumkan resmi oleh pemerintah Republik INDONESIA, dapat mengajukan permohonan pengesahan badan hukum sebagaimana dimaksud pada Bab II, permohonan persetujuan perubahan anggaran dasar sebagaimana dimaksud pada Bab III dan penyampaian pemberitahuan sebagaimana dimaksud pada Bab IV secara manual. (2) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilampiri: a. Dokumen pendukung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7, Pasal 11 atau Pasal 15; b. Surat keterangan dari Kepala Kantor Telekomunikasi (PT. Telkom Tbk) setempat yang menyatakan bahwa wilayah kerja Notaris yang bersangkutan belum terjangkau oleh fasilitas internet. Bab VI KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 17

Perubahan data Perseroan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (2) huruf a, huruf b, huruf d, huruf e dan huruf f yang telah dilaksanakan sebelum tanggal 16 Agustus 2007 harus disampaikan pemberitahuannya oleh Notaris kepada Menteri atau Pejabat yang Ditunjuk dalam jangka waktu paling lambat 60 (enam puluh) hari terhitung sejak tanggal diberlakukannya peraturan Menteri ini.

Pasal 18

(1) Perseroan yang telah memperolah status badan hukum berdasarkan peraturan perundang-undangan dalam jangka waktu 1 (satu) tahun terhitung sejak tanggal 16 Agustus 2007 wajib menyesuaikan anggaran dasarnya dengan UNDANG-UNDANG Nomor 40 Tahun 2007. (2) Penyesuaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah dengan cara mengubah seluruh anggaran dasar Perseroan. (3) Perubahan seluruh anggaran dasar dalam rangka penyesuaian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diajukan oleh Notaris kepada Menteri atau Pejabat yang Ditunjuk untuk memperoleh persetujuan melalui Sisminbakum dengan cara mengisi FIAN model II dan dilengkapi keterangan mengenai dokumen pendukung. (4) Perubahan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) memuat pula mengenai nama- nama pemegang saham dan jumlah saham yang dimilikinya serta nama dari anggota direksi dan Dewan Komisaris secara lengkap.

Pasal 19

Dokumen pendukung bagi penyesuaian anggaran dasar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 meliputi: a. salinan akta perubahan anggaran dasar Perseroan; b. Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) yang dilegalisir oleh Notaris; c. bukti pembayaran Penyesuaian Anggaran Dasar; d. bukti setor modal Perseroan dari bank atas nama Perseroan atau neraca Perseroan jika Perseroan juga melalukan peningkatan modal; e. pengumuman dalam surat kabar jika perseroan juga melakukan pengurangan modal; f. surat keterangan alamat lengkap Perseroan dari Pengelola Gedung atau surat pernyataan tentang alamat lengkap Perseroan dari direksi Perseroan; dan g. dokumen pendukung lain dari instansi terkait jika diperlukan.

(1) Dokumen pendukung bagi pemberitahuan perubahan anggaran dasar meliputi: a. salinan akta perubahan anggaran dasar Perseroan; b. salinan akta penggabungan bagi perubahan anggaran dasar yang tidak memerlukan persetujuan; c. bukti pembayaran pengumuman dalam Tambahan Berita Negara Republik INDONESIA; d. dokumen pendukung lain dari instansi terkait sesuai dengan peraturan perundang-undangan. (2) Dokumen pendukung bagi data Perseroan meliputi: a. perubahan nama pemegang saham, dokumen pendukungnya meliputi salinan akta perubahan nama pemegang saham dan jumlah saham yang dimilikinya dilengkapi dengan akta pemindahan hak atas saham; b. perubahan susunan nama anggota Direksi dan/atau Dewan Komisaris, dokumen pendukungnya meliputi salinan akta perubahan nama anggota Direksi dan/atau Dewan Komisaris dilengkapi dengan Berita Acara RUPS atau notula RUPS atau keputusan pemegang saham di luar RUPS; c. perubahan alamat lengkap Perseroan, dokumen pendukungnya meliputi surat keterangan alamat lengkap dari Pengelola Gedung atau surat pernyataan tentang alamat lengkap Perseroan dari direksi Perseroan. (3) Dokumen pendukung bagi pembubaran Perseroan meliputi: a. Berita Acara RUPS atau notula RUPS dan pengumuman pembubaran dalam surat kabar, karena Perseroan bubar berdasarkan keputusan RUPS; b. Berita Acara RUPS atau notula RUPS, karena berakhirnya jangka waktu berdirinya Perseroan; c. penetapan pengadilan. d. surat keterangan dari likuidator yang menyatakan harta pilit Perseroan tidak cukup untuk membayar biaya kepailitan; e. surat keterangan dari kurator yang menyatakan bahwa Perseroan yang telah dinyatakan pailit berada dalam keadaan insolvensi; f. surat keterangan dari instansi yang mencabut izin usaha Perseroan. (4) Dokumen pendukung bagi berakhirnya status badan hukum Perseroan karena hukum meliputi: a. salinan akta penggabungan, karena terjadinya penggabungan; b. salinan akta peleburan, karena terjadinya peleburan; c. salinan akta pemisahan murni, karena terjadinya pemisahan murni. (5) Dokumen pendukung telah berakhirnya proses likuidasi Perseroan meliputi: a. pemberitahuan dari likuidator atau kurator mengenai pertanggungjawaban hasil akhir proses likuidasi dan pengumuman dalam surat kabar mengenai pelunasan dan pembebasan kepada likuidator atau kurator; b. pengumuman dalam surat kabar mengenai hasil penggabungan atau peleburan atau pemisahan murni.

Peraturan Menteri Nomor m-01-ht-01-10 Tahun 2007 tentang TATA CARA PENGAJUAN PERMOHONAN PENGESAHAN BADAN HUKUM DAN PERSETUJUAN PERUBAHAN ANGGARAN DASAR, PENYAMPAIAN PEMBERITAHUAN PERUBAHAN ANGGARAN DASAR DAN PERUBAHAN DATA PERSEROAN

BAB I

Pasal 1

BAB I

Pasal 1

BAB II

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

BAB III

Pasal 8

Pasal 9

Pasal 10

Pasal 11

BAB IV

Pasal 12

Pasal 13

Pasal 14

Pasal 15

BAB V

Pasal 16

Pasal 17

Pasal 18

Pasal 19

BAB VII

Pasal 20

Pasal 21