Tata Cara Pengajuan Permohonan dan Pengesahan Akta Pendir…

Pasal 9

Akta Perubahan Anggaran Dasar yang wajib dilaporkan kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik INDONESIA adalah akta perubahan yang dibuat di hadapan Notaris berdasarkan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham sesuai dengan tata cara yang ditentukan dalam UNDANG-UNDANG Nomor 1 Tahun 1995 tentang Perseroan Terbatas adalah yang berisi perubahan ketentuan selain ketentuan mengenai nama, tempat kedudukan dan alamat lengkap perseroan terbatas, jangka waktu, maksud dan tujuan, kegiatan usaha, peningkatan modal dasar atau pengurangan modal perseroan terbatas, dan perubahan status perseroan terbatas 8/2/23, 4:39 PM PERMEN06.M.01-HT.01.10 www.flevin.com/id/lgso/legislation/Mirror/czozODoiZD1ibisyMDA3JmY9cGVybWVuMDYuTS4wMS1IVC4wMS4xMC5odG0iOw==.html 3/4 tertutup menjadi perseroan terbatas terbuka atau sebaliknya.

Pasal 10

Akta perubahan anggaran dasar yang diberitahukan kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik INDONESIA adalah akta perubahan yang dibuat di hadapan Notaris berdasarkan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham sesuai dengan tata cara yang ditentukan dalam UNDANG-UNDANG Nomor 1 Tahun 1995 tentang Perseroan Terbatas adalah yang berisi khusus mengenai perubahan pengurus, pengalihan hak atas saham, pembubaran perseroan terbatas dan perubahan jenis perseroan terbatas.

Pasal 11

(1) Penyampaian laporan atau pemberitahuan akta perubahan anggaran dasar perseroan terbatas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 dan Pasal 10 diajukan oleh Notaris kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik INDONESIA atau pejabat yang ditunjuk. (2) Penyampaian laporan atau pemberitahuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diajukan secara elektronis dengan mengisi FIAN Mode! III pelaporan atau FIAN Model III pemberitahuan (3) Penyampaian laporan atau pemberitahuan akta perubahan anggaran dasar perseroan terbatas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilengkapi dokumen pendukung secara elektronis.

Pasal 12

(1) Dalam hal penyampaian laporan atau pemberitahuan akta perubahan anggaran dasar perseroan terbatas terdapat kesalahan dalam pengisian FIAN Model III pelaporan atau FIAN Model III pemberitahuan dan atau dokumen pendukung tidak lengkap, maka Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik INDONESIA atau pejabat yang ditunjuk memberitahukan secara elektronis kepada Notaris yang bersangkutan untuk mengadakan perbaikan dan atau melengkapi dokumen pendukung dalam waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal pemberitahuan. (2) Apabila dalam jangka waktu sebagaimana ditentukan pada ayat (1), Notaris yang bersangkutan tidak mengadakan perbaikan dan atau melengkapi dokumen pendukung, maka penyampaian laporan atau pemberitahuan akta perubahan anggaran dasar dianggap tidak pernah dilakukan.

Pasal 13

(1) Dalam hal penyampaian laporan atau pemberitahuan akta perubahan anggaran dasar perseroan terbatas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 sudah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik INDONESIA atau pejabat yang ditunjuk langsung menyatakan tidak berkeberatan atas penyampaian laporan atau pemberitahuan akta perubahan anggaran dasar perseroan terbatas tersebut secara e!ektronis. (2) Dalam jangka waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal pernyataan tidak berkeberatan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik INDONESIA atau pejabat yang ditunjuk sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Notaris yang bersangkutan wajib menyampaikan dokumen fisik kepada Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik INDONESIA sebagai berikut: a. Salinan akta perubahan anggaran dasar perseroan terbatas; b. Nomor pokok wajib pajak atas nama perseroan terbatas; c. Bukti pembayaran uang muka pengumuman akta perubahan anggaran dasar perseroan dalam Berita Negara Republik INDONESIA dari Kantor Percetakan Negara Republik INDONESIA; d. Bukti pembayaran Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP); (3) Dokumen fisik sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c dan huruf d, tidak berlaku bagi penyampaian pemberitahuan akta perubahan anggaran dasar perseroan terbatas.

Pasal 14

(1) Apabila ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (2) dan ayat (3) telah dipenuhi, Kepala Kantor Wilayah Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik INDONESIA paling singkat 3 (tiga) hari atau paling lambat 7 (tujuh) hari sejak tanggal pernyataan tidak keberatan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik INDONESIA, menerbitkan surat pencatatan penyampaian Laporan dan Pemberitahuan akta perubahan anggaran dasar perseroan terbatas. (2) Apabila ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (2) dan ayat (3) tidak dipenuhi, Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik INDONESIA langsung memberitahukan kepada Notaris yang bersangkutan secara elektronis, dan pernyataan tidak keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi batal dan dicabut kembali. (3) Dalam hal pernyataan tidak keberatan batal dan dicabut kembali, pendiri atau direksi melalui Notaris dapat mengajukan permohonan baru mengenai pengesahan akta pendirian atau persetujuan akta perubahan anggaran dasar perseroan terbatas tersebut sesuai dengan Pasal 9.

Pasal 15

Apabila ketentuan dalam Pasal 11 dan Pasal 13 sudah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, maka Kepala Kantor Wilayah Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik INDONESIA menerbitkan surat penerimaan laporan atau surat penerimaan pemberitahuan akta perubahan anggaran dasar perseroan dalam waktu paling lama 60 (enam puluh) hari ketja, sejak tanggal permohonan diterima.

Pasal 16

Notaris bertanggung jawab penuh terhadap materi akta perubahan anggaran dasar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 dan Pasal 10 yang telah dibuat di hadapannya

Pasal 17

Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik INDONESIA ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan. Ditetapkan di Jakarta Pada tanggal 19 Juni 2006 MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA HAMID AWALUDIN 8/2/23, 4:39 PM PERMEN06.M.01-HT.01.10 www.flevin.com/id/lgso/legislation/Mirror/czozODoiZD1ibisyMDA3JmY9cGVybWVuMDYuTS4wMS1IVC4wMS4xMC5odG0iOw==.html 4/4 ke atas (c)2010 Ditjen PP :: www.djpp.depkumham.go.id || www.djpp.info || Kembali

Peraturan Menteri Nomor m-01-ht-01-10 Tahun 2006 tentang TATA CARA PENGAJUAN PERMOHONAN DAN PENGESAHAN AKTA PENDIRIAN, PERSETUJUAN PENYAMPAIAN LAPORAN DAN PEMBERITAHUAN AKTA PERUBAHAN ANGGARAN DASAR PERSEROAN TERBATAS

BAB I

Pasal 2

Pasal 3

BAB I

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

BAB II

Pasal 9

Pasal 10

Pasal 11

Pasal 12

Pasal 13

Pasal 14

Pasal 15

Pasal 16

Pasal 17