PERMEN

Peraturan Menteri Nomor 9 Tahun 2023 tentang PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA NOMOR 24 TAHUN 2022 TENTANG PAKAIAN DINAS APARATUR SIPIL NEGARA DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA

PERMEN Nomor 9 Tahun 2023

Konten ini bukan nasihat hukum. Selalu rujuk sumber resmi untuk kepastian hukum.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 24 Tahun 2022 tentang Pakaian Dinas Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Berita Negara Republik INDONESIA Tahun 2022 Nomor 1182) diubah sebagai berikut: 1. Ketentuan ayat (5) dan ayat (6) Pasal 6 diubah, sehingga Pasal 6 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 6

Pasal 32

Koreksi

(1) Tanda pangkat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 huruf a terdiri atas: a. tanda pangkat upacara; b. tanda pangkat harian; c. tanda pangkat lapangan; dan d. tanda pangkat kerah. (2) Tanda pangkat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf b terdiri atas: a. tanda pangkat dengan lis warna merah yang digunakan oleh Menteri, Wakil Menteri, dan kepala satuan kerja; dan b. tanda pangkat tanpa lis yang digunakan oleh Pegawai yang bukan merupakan kepala satuan kerja. (3) Tanda pangkat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c terdiri atas: a. tanda pangkat dengan lis warna merah yang digunakan oleh Menteri, Wakil Menteri, dan kepala satuan kerja; dan b. tanda pangkat tanpa lis yang digunakan oleh Pegawai yang bukan merupakan kepala satuan kerja. (4) Tanda pangkat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d digunakan oleh Menteri, Wakil Menteri, pimpinan tinggi madya, dan pimpinan tinggi pratama di lingkungan Kementerian pada saat menggunakan PDH-I dan PDH-IV. (5) Tanda pangkat sebagaimana dimaksud pada ayat (4) berbentuk bintang 8 (delapan) sudut. (6) Penggunaan tanda pangkat sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disesuaikan dengan jabatan yang diemban, dengan pengaturan sebagai berikut: a. empat bintang 8 (delapan) sudut digunakan oleh Menteri; b. tiga bintang 8 (delapan) sudut digunakan oleh Wakil Menteri, pimpinan tinggi madya setara eselon Ia dan eselon Ib, dan staf khusus Menteri; c. dua bintang 8 (delapan) sudut digunakan oleh pimpinan tinggi pratama setara eselon IIa; dan d. satu bintang 8 (delapan) sudut digunakan oleh pimpinan tinggi pratama setara eselon IIb. (7) Filosofi tanda bintang 8 (delapan) sudut tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini. 9. Ketentuan Lampiran I diubah sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini. 10. Ketentuan Lampiran II diubah sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini. 11. Ketentuan Lampiran III diubah sebagaimana tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Peraturan Menteri Nomor 9 Tahun 2023 tentang PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA NOMOR 24 TAHUN 2022 TENTANG PAKAIAN DINAS APARATUR SIPIL NEGARA DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA

Pasal I

Pasal 6

Pasal I

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 10

Pasal 16

Pasal 18

Pasal 23

Pasal 26A

Pasal 32

Pasal II