Koreksi Pasal 47

(1) Pemulihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) huruf c merupakan upaya untuk memperbaiki dan mengembalikan keadaan pasca terjadinya gangguan keamanan melalui cipta kondisi. (2) Penanganan pemulihan gangguan keamanan dan ketertiban dilakukan oleh: a. Kepala Rutan dan Kepala Lapas; b. Petugas Pemasyarakatan yang membidangi keamanan dan ketertiban yang ditunjuk oleh Kepala Kantor Wilayah; dan c. Petugas Pemasyarakatan yang membidangi keamanan dan ketertiban yang ditunjuk oleh Direktur Jenderal. (3) Pelaksanaan pemulihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan tahap: a. rekonsiliasi; b. rehabilitasi; dan c. rekonstruksi.