Peraturan Menteri Nomor 8 Tahun 2020 tentang PENGHENTIAN ...

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan: 1. Visa Republik INDONESIA yang selanjutnya disebut Visa adalah keterangan tertulis yang diberikan oleh pejabat yang berwenang di Perwakilan Republik INDONESIA atau di tempat lain yang ditetapkan oleh Pemerintah Republik INDONESIA yang memuat persetujuan bagi Orang Asing untuk melakukan perjalanan ke Wilayah INDONESIA dan menjadi dasar untuk pemberian Izin Tinggal. 2. Orang Asing adalah orang yang bukan Warga Negara INDONESIA. 3. Penerima Bebas Visa Kunjungan adalah Orang Asing warga suatu negara dari seluruh negara, pemerintah wilayah administratif khusus suatu negara, dan entitas tertentu. 4. Izin Tinggal adalah izin yang diberikan kepada Orang Asing oleh Pejabat Imigrasi atau pejabat dinas luar negeri untuk berada di Wilayah INDONESIA. 5. Tanda Masuk adalah tanda tertentu berupa cap yang dibubuhkan pada Dokumen Perjalanan warga negara INDONESIA dan Orang Asing, baik manual maupun elektronik, yang diberikan oleh Pejabat Imigrasi sebagai tanda bahwa yang bersangkutan masuk Wilayah INDONESIA. 6. Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum dan hak asasi manusia.

Pasal 1

Pasal 2

Koreksi

Penghentian sementara pemberian bebas Visa kunjungan diberlakukan kepada Orang Asing Penerima Bebas Visa Kunjungan sebagaimana tercantum dalam lampiran Peraturan PRESIDEN Nomor 21 Tahun 2016 tentang Bebas Visa Kunjungan.

Pasal 3

Koreksi

Penghentian sementara pemberian Visa kunjungan saat kedatangan diberlakukan kepada Orang Asing subjek Visa kunjungan saat kedatangan sebagaimana tercantum dalam lampiran Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 39 Tahun 2015 tentang Perubahan Kesembilan atas Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor M.HH-01.GR.01.06 Tahun 2010 tentang Visa Kunjungan Saat Kedatangan.

Pasal 4

Koreksi

(1) Bagi Orang Asing warga negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dan Pasal 3 dapat diberikan Visa berdasarkan permohonan melalui Perwakilan Republik INDONESIA di luar negeri sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. (2) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan dengan memenuhi persyaratan: a. surat keterangan sehat dalam bahasa inggris dari otoritas kesehatan di masing-masing negara; b. telah berada 14 (empat belas) hari di wilayah/negara yang bebas virus corona; c. pernyataan bersedia masuk karantina selama 14 (empat belas) hari yang dilaksanakan oleh pemerintah Republik INDONESIA. (3) Dalam hal persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak terpenuhi, permohonan ditolak.

Pasal 5

Koreksi

(1) Bagi Orang Asing yang karena terdampak kebijakan Lockdown di suatu negara sehingga tidak dapat memenuhi prosedur keimigrasian, dapat diberikan Izin Tinggal keadaan terpaksa, Izin Tinggal Terbatas, Izin Tinggal Tetap, Izin Masuk Kembali dan Tanda Masuk. (2) Pemberian Izin Tinggal keadaan terpaksa, Izin Tinggal Terbatas, Izin Tinggal Tetap, Izin Masuk Kembali dan Tanda Masuk sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberlakukan secara mutatis mutandis terhadap Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 7 Tahun 2020 tentang Pemberian Visa Dan Izin Tinggal Dalam Upaya Pencegahan Masuknya Virus Corona.

Pasal 6

Koreksi

Dalam keadaan tertentu, Menteri berdasarkan kewenangannya dapat mengeluarkan kebijakan lain terkait fasilitas keimigrasian sepanjang memberikan kemanfaatan umum.

Pasal 7

Koreksi

Peraturan Menteri ini mulai berlaku setelah 1 (satu) hari terhitung sejak tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik INDONESIA. Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 18 Maret 2020 MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA, ttd YASONNA H. LAOLY Diundangkan di Jakarta pada tanggal 19 Maret 2020 DIREKTUR JENDERAL PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA, ttd WIDODO EKATJAHJANA

Peraturan Menteri Nomor 8 Tahun 2020 tentang PENGHENTIAN SEMENTARA BEBAS VISA KUNJUNGAN DAN VISA KUNJUNGAN SAAT KEDATANGAN SERTA PEMBERIAN IZIN TINGGAL KEADAAN TERPAKSA

Pasal 1

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7