Syarat dan Tata Cara Permohonan Pencatatan Perjanjian Lis…

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan: 1. Lisensi adalah izin yang diberikan oleh pemegang hak atau pemilik hak kepada pihak lain melalui suatu perjanjian berdasarkan pada pemberian hak untuk menggunakan hak eksklusifnya untuk jangka waktu dan syarat tertentu. 2. Kuasa adalah konsultan kekayaan intelektual atau orang yang mendapat kuasa dari pencipta, pemegang hak cipta, atau pemilik hak terkait. 3. Pemohon adalah pemberi Lisensi, penerima Lisensi, atau Kuasa. 4. Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum. 5. Hari adalah hari kerja.

Pasal 1

Pasal 3

Koreksi

(1) Permohonan pencatatan perjanjian Lisensi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 diajukan oleh Pemohon. (2) Permohonan pencatatan perjanjian Lisensi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan secara tertulis kepada Menteri. (3) Permohonan pencatatan perjanjian Lisensi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dilakukan secara: a. elektronik; atau b. nonelektronik.

Pasal 4

Koreksi

(1) Permohonan pencatatan perjanjian Lisensi secara elektronik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (3) huruf a dilakukan melalui laman resmi Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual. (2) Dalam mengajukan permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemohon harus mengunggah dokumen sebagai berikut: a. perjanjian Lisensi atau bukti perjanjian Lisensi; b. salinan atau petikan sertifikat Paten, Merek, Desain Industri, Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu atau bukti kepemilikan Hak Cipta, Hak Terkait, dan Rahasia Dagang yang dilisensikan masih berlaku; c. asli surat kuasa khusus, jika permohonan diajukan melalui Kuasa; dan d. asli bukti pembayaran biaya permohonan pencatatan perjanjian Lisensi. (3) Selain mengunggah dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Pemohon juga harus mengisi formulir pernyataan secara elektronik bahwa perjanjian Lisensi yang dicatatkan merupakan objek kekayaan intelektual yang: a. masih dalam masa perlindungan; b. tidak merugikan kepentingan ekonomi nasional; c. tidak menghambat pengembangan teknologi; dan d. tidak bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, kesusilaan, dan ketertiban umum.

Pasal 5

Koreksi

(1) Permohonan pencatatan perjanjian Lisensi secara nonelektronik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (3) huruf b diajukan secara tertulis kepada Menteri. (2) Dalam mengajukan permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemohon harus melampirkan dokumen sebagai berikut: a. fotokopi perjanjian Lisensi atau bukti perjanjian Lisensi; b. fotokopi atau petikan sertifikat Paten, Merek, Desain Industri, Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu atau bukti kepemilikan Hak Cipta, Hak Terkait, dan Rahasia Dagang yang dilisensikan masih berlaku; c. asli surat kuasa khusus, jika permohonan diajukan melalui Kuasa; dan d. asli bukti pembayaran biaya permohonan pencatatan perjanjian Lisensi. (3) Selain melampirkan dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Pemohon juga harus menyampaikan formulir surat pernyataan bahwa perjanjian Lisensi yang dicatatkan merupakan objek kekayaan intelektual yang: a. masih dalam masa perlindungan; b. tidak merugikan kepentingan ekonomi nasional; c. tidak menghambat pengembangan teknologi; dan d. tidak bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, kesusilaan, dan ketertiban umum. (4) Format formulir sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal 6

Koreksi

(1) Dalam hal permohonan pencatatan perjanjian Lisensi diajukan oleh warga negara asing, permohonan pencatatan perjanjian Lisensi wajib dilakukan oleh konsultan kekayaan intelektual yang berdomisili di INDONESIA. (2) Dalam hal objek permohonan pencatatan perjanjian Lisensi merupakan milik warga negara asing, permohonan pencatatan lisensi wajib dilakukan oleh konsultan kekayaan intelektual yang berdomisili di INDONESIA.

Pasal 7

Koreksi

(1) Setiap permohonan pencatatan perjanjian Lisensi wajib dilakukan pemeriksaan. (2) Pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan terhadap kelengkapan dokumen persyaratan. (3) Pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan dalam jangka waktu paling lama 10 (sepuluh) Hari terhitung sejak tanggal permohonan pencatatan perjanjian Lisensi diterima.

Pasal 8

Koreksi

(1) Dalam hal berdasarkan hasil pemeriksaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 terdapat kekurangan kelengkapan dokumen persyaratan, Menteri mengembalikan permohonan kepada Pemohon untuk dilengkapi dalam jangka waktu paling lama 10 (sepuluh) Hari terhitung sejak tanggal pemberitahuan kekurangan kelengkapan dokumen persyaratan. (2) Apabila dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemohon tidak melengkapi dokumen persyaratan, permohonan dianggap ditarik kembali.

Pasal 9

Koreksi

Dalam hal berdasarkan hasil pemeriksaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 dokumen persyaratan dinyatakan lengkap, Menteri mencatatkan perjanjian Lisensi dan mengumumkan pencatatan perjanjian Lisensi dalam laman resmi Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual.

Pasal 10

Koreksi

(1) Pencatatan perjanjian Lisensi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 berlaku untuk jangka waktu 5 (lima) tahun. (2) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) telah berakhir, Pemohon dapat mengajukan permohonan kembali dengan dikenai biaya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang Penerimaan Negara Bukan Pajak yang berlaku pada Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia.

Pasal 11

Koreksi

Permohonan pencatatan perjanjian Lisensi yang telah diajukan sebelum berlakunya Peraturan Menteri ini, diproses berdasarkan Peraturan Menteri ini.

Pasal 12

Koreksi

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik INDONESIA. Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 24 Februari 2016 MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA, ttd YASONNA H. LAOLY Diundangkan di Jakarta pada tanggal 24 Februari 2016 DIREKTUR JENDERAL PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA, ttd WIDODO EKATJAHJANA

Peraturan Menteri Nomor 8 Tahun 2016 tentang Syarat dan Tata Cara Permohonan Pencatatan Perjanjian Lisensi Kekayaan Intelektual

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Pasal 10

Pasal 11

Pasal 12