Peraturan Menteri Nomor 7 Tahun 2016 tentang MAJELIS KEHORMATAN NOTARIS

(1) Majelis Kehormatan Notaris terdiri atas: a. Majelis Kehormatan Notaris Pusat; dan b.Majelis Kehormatan Notaris Wilayah. (2) Majelis Kehormatan Notaris Pusat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dibentuk oleh Menteri dan berkedudukan di ibukota Negara Republik INDONESIA. (3) Majelis Kehormatan Notaris Wilayah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dibentuk oleh Direktur Jenderal atas nama Menteri dan berkedudukan di ibukota Provinsi.

(1) Majelis Kehormatan Notaris Pusat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf a terdiri atas unsur: a. pemerintah; b.Notaris; dan c. ahli atau akademisi. (2) Majelis Kehormatan Notaris Pusat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) beranggotakan 7 (tujuh) orang terdiri atas: a. 1 (satu) orang ketua; b.1 (satu) orang wakil ketua; dan c. 5 (lima) orang anggota. (3) Ketua dan wakil ketua Majelis Kehormatan Notaris Pusat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus berasal dari unsur yang berbeda dan dipilih dari dan oleh anggota Majelis Kehormatan Notaris Pusat. (4) Pemilihan ketua dan wakil ketua Majelis Kehormatan Notaris Pusat sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan secara musyawarah. (5) Dalam hal pemilihan secara musyawarah tidak mencapai kata sepakat, pemilihan ketua dan wakil ketua Majelis Kehormatan Notaris Pusat sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilakukan dengan cara pemungutan suara.

(1) Majelis Kehormatan Notaris Wilayah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf b terdiri atas unsur: a. pemerintah; b.Notaris; dan c. ahli atau akademisi. (2) Majelis Kehormatan Notaris Wilayah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) beranggotakan 7 (tujuh) orang terdiri atas: a. 1 (satu) orang ketua; b.1 (satu) orang wakil ketua; dan c. 5 (lima) orang anggota. (3) Ketua dan wakil ketua Majelis Kehormatan Notaris Wilayah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus berasal dari unsur yang berbeda dan dipilih dari dan oleh anggota Majelis Kehormatan Notaris Wilayah. (4) Pemilihan ketua dan wakil ketua Majelis Kehormatan Notaris Wilayah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan secara musyawarah. (5) Dalam hal pemilihan secara musyawarah tidak mencapai kata sepakat, pemilihan ketua dan wakil ketua Majelis Kehormatan Notaris Wilayah sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilakukan dengan cara pemungutan suara.

(1) Untuk dapat diangkat menjadi anggota Majelis Kehormatan Notaris harus memenuhi persyaratan sebagai berikut: a. berkewarganegaraan INDONESIA; b.bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa; c. berpendidikan paling rendah sarjana hukum; d.sehat jasmani dan rohani; e. tidak pernah melakukan perbuatan tercela; f. tidak pernah dihukum karena melakukan tindak pidana kejahatan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap; g. tidak dalam keadaan pailit; dan h.berpengalaman dalam bidang hukum paling singkat 3 (tiga) tahun. (2) Selain harus memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), bagi calon anggota Majelis Kehormatan Notaris yang berasal dari unsur ahli atau akademisi bukan merupakan advokat atau penasehat hukum. (3) Persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dibuktikan dengan melampirkan dokumen: a. fotokopi kartu tanda penduduk atau tanda bukti diri lain yang sah; b. fotokopi ijazah sarjana hukum yang disahkan oleh fakultas hukum atau perguruan tinggi yang bersangkutan; c. surat keterangan sehat jasmani dan rohani dari dokter rumah sakit pemerintah; d. surat pernyataan tidak pernah dihukum; e. surat pernyataan tidak pernah pailit; dan f. daftar riwayat hidup yang dilekatkan pasfoto berwarna terbaru. (4) Masa jabatan Majelis Kehormatan Notaris selama 3 (tiga) tahun dan dapat diangkat kembali.

(1) Pengusulan anggota Majelis Kehormatan Notaris Pusat diajukan kepada Menteri melalui Direktur Jenderal, dengan ketentuan sebagai berikut: a. unsur pemerintah diajukan oleh Direktur Jenderal atau pejabat yang ditunjuk oleh Menteri sebanyak 2 (dua) orang; b. unsur Notaris diajukan oleh Pengurus Pusat Ikatan Notaris INDONESIA sebanyak 3 (tiga) orang; dan c. unsur ahli atau akademisi diajukan oleh Dekan Fakultas Hukum perguruan tinggi negeri yang menyelenggarakan Program Magister Kenotariatan sebanyak 2 (dua) orang. (2) Direktur Jenderal menyampaikan usulan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Menteri dalam jangka waktu paling lama 7 (tujuh) Hari terhitung sejak tanggal surat pengusulan diterima. (3) Dalam usulan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) telah disetujui, Menteri MENETAPKAN anggota Majelis Kehormatan Notaris Pusat dalam jangka waktu paling lama 20 (dua puluh) Hari terhitung sejak tanggal usulan diterima. (4) Ketua dan anggota Majelis Kehormatan Notaris Pusat dapat diusulkan dan dirangkap dari Ketua dan anggota Majelis Pengawas Pusat Notaris.

(1) Pengusulan anggota Majelis Kehormatan Notaris Wilayah diajukan kepada Direktur Jenderal melalui Kepala Kantor Wilayah, dengan ketentuan sebagai berikut: a. unsur pemerintah diajukan oleh Kepala Kantor Wilayah sebanyak 2 (dua) orang; b. unsur Notaris diajukan oleh Pengurus Wilayah Ikatan Notaris INDONESIA sebanyak 3 (tiga) orang; dan c. unsur ahli atau akademisi diajukan oleh Dekan Fakultas Hukum perguruan tinggi negeri pada wilayah provinsi tersebut sebanyak 2 (dua) orang. (2) Kepala Kantor Wilayah menyampaikan usulan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Direktur Jenderal dalam jangka waktu paling lama 7 (tujuh) Hari terhitung sejak tanggal surat pengusulan diterima. (3) Dalam hal usulan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) telah disetujui, Direktur Jenderal atas nama Menteri MENETAPKAN anggota Majelis Kehormatan Notaris Wilayah dalam jangka waktu paling lama 20 (dua puluh) Hari sejak tanggal usulan diterima. (4) Ketua dan anggota Majelis Kehormatan Notaris Wilayah dapat diusulkan dan dirangkap dari Ketua dan anggota Majelis Pengawas Wilayah Notaris.

(1) Ketua, wakil ketua, dan anggota Majelis Kehormatan Notaris sebelum melaksanakan tugasnya mengucapkan sumpah/janji jabatan di hadapan pejabat yang mengangkatnya. (2) Pengucapan sumpah/janji jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dalam jangka waktu paling lama 30 (tiga puluh) Hari terhitung sejak tanggal keputusan pengangkatan sebagai ketua, wakil ketua, dan anggota Majelis Kehormatan Notaris ditetapkan. (3) Lafal sumpah/janji sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah: “Saya bersumpah/berjanji: bahwa saya akan patuh dan setia kepada negara Republik INDONESIA, Pancasila, UNDANG-UNDANG Dasar Negara Republik INDONESIA Tahun 1945, UNDANG-UNDANG tentang Jabatan Notaris, dan peraturan perundang- undangan lainnya. bahwa saya untuk diangkat sebagai anggota Majelis Kehormatan Notaris, baik langsung maupun tidak langsung, dengan nama atau dalih apapun juga tidak memberi atau menyanggupi akan memberi sesuatu kepada siapapun juga. bahwa saya akan memegang rahasia hasil pemeriksaan atau segala sesuatu yang menurut peraturan perundang- undangan atau menurut sifatnya harus dirahasiakan. bahwa saya tidak akan menerima hadiah atau suatu pemberian berupa apa saja dari siapapun juga, yang saya tahu atau patut dapat menduga, bahwa ia mempunyai hal yang bersangkutan atau mungkin bersangkutan dengan jabatan atau pekerjaan saya. bahwa dalam menjalankan jabatan atau pekerjaan saya, saya senantiasa akan lebih mementingkan kepentingan negara dari pada kepentingan saya sendiri, seseorang, atau golongan. bahwa saya senantiasa akan menjunjung tinggi kehormatan negara dan pemerintah. bahwa saya akan bekerja dengan jujur, tertib, cermat, dan semangat untuk kepentingan negara“.

(1) Anggota Majelis Kehormatan Notaris diberhentikan dengan hormat dari jabatannya karena: a. meninggal dunia; b. telah berakhir masa jabatannya; c. permintaan sendiri; d. pindah wilayah kerja; e. tidak menghadiri rapat dan/atau sidang Majelis Kehormatan Notaris sebanyak 3 (tiga) kali berturut- turut atau 6 (enam) kali tidak berturut-turut dalam masa 1 (satu) tahun jabatan; f. kehilangan kewarganegaraan INDONESIA; g. tidak sehat jasmani dan/atau rohani; dan/atau h. dinyatakan pailit. (2) Anggota Majelis Kehormatan Notaris diberhentikan dengan tidak hormat dari jabatannya karena: a. dipidana berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap dengan ancaman pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih; b. melakukan perbuatan yang merendahkan kehormatan dan martabat jabatan; dan c. telah melanggar sumpah jabatan. (3) Dalam hal anggota Majelis Kehormatan Notaris diduga melakukan tindak pidana dan ditetapkan sebagai tersangka atau terdakwa, yang bersangkutan diberhentikan sementara dari jabatannya sampai dikeluarkannya putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.

Anggota Majelis Kehormatan Notaris yang berasal dari unsur Notaris karena hukum berhenti sebagai anggota Majelis Kehormatan Notaris dalam hal: a. yang bersangkutan diberhentikan sementara dari jabatannya selaku Notaris berdasarkan ketentuan Pasal 9 UNDANG-UNDANG; atau b. yang bersangkutan diberhentikan dengan tidak hormat dari jabatannya selaku Notaris berdasarkan ketentuan Pasal 12 UNDANG-UNDANG.

(1) Dalam hal terjadi kekosongan anggota Majelis Kehormatan Notaris karena terjadi pemberhentian dengan hormat atau tidak dengan dengan hormat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 dan Pasal 10, Menteri atau Direktur Jenderal dapat meminta kepada masing-masing unsur untuk mengajukan calon anggota sebagai pengganti antarwaktu anggota yang diberhentikan. (2) Ketentuan penunjukan anggota pengganti antarwaktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tetap memperhatikan persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5. (3) Masa jabatan anggota pengganti antarwaktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disesuaikan dengan sisa masa jabatan anggota yang digantikan.

Dalam melaksanakan tugasnya Majelis Kehormatan Notaris dibantu oleh majelis pemeriksa dan sekretariat Majelis Kehormatan Notaris.

(1) Majelis pemeriksa bertugas untuk melakukan pemeriksaan. (2) Majelis pemeriksa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibantu oleh 1 (satu) orang sekretaris.

(1) Majelis Kehormatan Notaris dibantu oleh sekretariat Majelis Kehormatan Notaris. (2) Sekretariat Majelis Kehormatan Notaris Pusat mempunyai tugas melakukan pembinaan administrasi, sumber daya manusia, anggaran, dan sarana dan prasarana. (3) Sekretariat Majelis Kehormatan Notaris Wilayah mempunyai tugas memberikan dukungan administrasi, teknis pemeriksaan dan penyusunan program kerja, anggaran, dan laporan kepada Majelis Kehormatan Notaris. (4) Sekretariat Majelis Kehormatan Notaris sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) harus mempunyai kantor dalam wilayah kerja Majelis Kehormatan Notaris. (5) Tempat kedudukan kantor sekretariat sebagaimana dimaksud pada ayat (4), untuk tingkat: a. Majelis Kehormatan Notaris Pusat berada di Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia; dan b. Majelis Kehormatan Notaris Wilayah berada di Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia.

(1) Sekretariat Majelis Kehormatan Notaris dipimpin oleh 1 (satu) orang sekretaris Majelis Kehormatan Notaris. (2) Sekretaris Majelis Kehormatan Notaris Pusat diangkat oleh Direktur Jenderal. (3) Sekretaris Majelis Kehormatan Notaris Wilayah diangkat oleh Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia.

(1) Untuk dapat diangkat sebagai Sekretaris Majelis Kehormatan Notaris sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 harus memenuhi persyaratan: a. berasal dari unsur pemerintah; dan b.mempunyai golongan ruang: 1. paling rendah III/d untuk Majelis Kehormatan Notaris Pusat; dan 2. paling rendah III/b untuk Majelis Kehormatan Notaris Wilayah. (2) Sekretaris Majelis Kehormatan Notaris sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berwenang mengusulkan pengangkatan staf sekretariat sesuai dengan kebutuhan kepada Direktur Jenderal atau Kepala Kantor wilayah.

(1) Majelis Kehormatan Notaris terdiri atas: a. Majelis Kehormatan Notaris Pusat; dan b.Majelis Kehormatan Notaris Wilayah. (2) Majelis Kehormatan Notaris Pusat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dibentuk oleh Menteri dan berkedudukan di ibukota Negara Republik INDONESIA. (3) Majelis Kehormatan Notaris Wilayah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dibentuk oleh Direktur Jenderal atas nama Menteri dan berkedudukan di ibukota Provinsi.

(1) Majelis Kehormatan Notaris Pusat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf a terdiri atas unsur: a. pemerintah; b.Notaris; dan c. ahli atau akademisi. (2) Majelis Kehormatan Notaris Pusat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) beranggotakan 7 (tujuh) orang terdiri atas: a. 1 (satu) orang ketua; b.1 (satu) orang wakil ketua; dan c. 5 (lima) orang anggota. (3) Ketua dan wakil ketua Majelis Kehormatan Notaris Pusat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus berasal dari unsur yang berbeda dan dipilih dari dan oleh anggota Majelis Kehormatan Notaris Pusat. (4) Pemilihan ketua dan wakil ketua Majelis Kehormatan Notaris Pusat sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan secara musyawarah. (5) Dalam hal pemilihan secara musyawarah tidak mencapai kata sepakat, pemilihan ketua dan wakil ketua Majelis Kehormatan Notaris Pusat sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilakukan dengan cara pemungutan suara.

(1) Majelis Kehormatan Notaris Wilayah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf b terdiri atas unsur: a. pemerintah; b.Notaris; dan c. ahli atau akademisi. (2) Majelis Kehormatan Notaris Wilayah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) beranggotakan 7 (tujuh) orang terdiri atas: a. 1 (satu) orang ketua; b.1 (satu) orang wakil ketua; dan c. 5 (lima) orang anggota. (3) Ketua dan wakil ketua Majelis Kehormatan Notaris Wilayah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus berasal dari unsur yang berbeda dan dipilih dari dan oleh anggota Majelis Kehormatan Notaris Wilayah. (4) Pemilihan ketua dan wakil ketua Majelis Kehormatan Notaris Wilayah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan secara musyawarah. (5) Dalam hal pemilihan secara musyawarah tidak mencapai kata sepakat, pemilihan ketua dan wakil ketua Majelis Kehormatan Notaris Wilayah sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilakukan dengan cara pemungutan suara.

(1) Untuk dapat diangkat menjadi anggota Majelis Kehormatan Notaris harus memenuhi persyaratan sebagai berikut: a. berkewarganegaraan INDONESIA; b.bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa; c. berpendidikan paling rendah sarjana hukum; d.sehat jasmani dan rohani; e. tidak pernah melakukan perbuatan tercela; f. tidak pernah dihukum karena melakukan tindak pidana kejahatan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap; g. tidak dalam keadaan pailit; dan h.berpengalaman dalam bidang hukum paling singkat 3 (tiga) tahun. (2) Selain harus memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), bagi calon anggota Majelis Kehormatan Notaris yang berasal dari unsur ahli atau akademisi bukan merupakan advokat atau penasehat hukum. (3) Persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dibuktikan dengan melampirkan dokumen: a. fotokopi kartu tanda penduduk atau tanda bukti diri lain yang sah; b. fotokopi ijazah sarjana hukum yang disahkan oleh fakultas hukum atau perguruan tinggi yang bersangkutan; c. surat keterangan sehat jasmani dan rohani dari dokter rumah sakit pemerintah; d. surat pernyataan tidak pernah dihukum; e. surat pernyataan tidak pernah pailit; dan f. daftar riwayat hidup yang dilekatkan pasfoto berwarna terbaru. (4) Masa jabatan Majelis Kehormatan Notaris selama 3 (tiga) tahun dan dapat diangkat kembali.

(1) Pengusulan anggota Majelis Kehormatan Notaris Pusat diajukan kepada Menteri melalui Direktur Jenderal, dengan ketentuan sebagai berikut: a. unsur pemerintah diajukan oleh Direktur Jenderal atau pejabat yang ditunjuk oleh Menteri sebanyak 2 (dua) orang; b. unsur Notaris diajukan oleh Pengurus Pusat Ikatan Notaris INDONESIA sebanyak 3 (tiga) orang; dan c. unsur ahli atau akademisi diajukan oleh Dekan Fakultas Hukum perguruan tinggi negeri yang menyelenggarakan Program Magister Kenotariatan sebanyak 2 (dua) orang. (2) Direktur Jenderal menyampaikan usulan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Menteri dalam jangka waktu paling lama 7 (tujuh) Hari terhitung sejak tanggal surat pengusulan diterima. (3) Dalam usulan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) telah disetujui, Menteri MENETAPKAN anggota Majelis Kehormatan Notaris Pusat dalam jangka waktu paling lama 20 (dua puluh) Hari terhitung sejak tanggal usulan diterima. (4) Ketua dan anggota Majelis Kehormatan Notaris Pusat dapat diusulkan dan dirangkap dari Ketua dan anggota Majelis Pengawas Pusat Notaris.

(1) Pengusulan anggota Majelis Kehormatan Notaris Wilayah diajukan kepada Direktur Jenderal melalui Kepala Kantor Wilayah, dengan ketentuan sebagai berikut: a. unsur pemerintah diajukan oleh Kepala Kantor Wilayah sebanyak 2 (dua) orang; b. unsur Notaris diajukan oleh Pengurus Wilayah Ikatan Notaris INDONESIA sebanyak 3 (tiga) orang; dan c. unsur ahli atau akademisi diajukan oleh Dekan Fakultas Hukum perguruan tinggi negeri pada wilayah provinsi tersebut sebanyak 2 (dua) orang. (2) Kepala Kantor Wilayah menyampaikan usulan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Direktur Jenderal dalam jangka waktu paling lama 7 (tujuh) Hari terhitung sejak tanggal surat pengusulan diterima. (3) Dalam hal usulan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) telah disetujui, Direktur Jenderal atas nama Menteri MENETAPKAN anggota Majelis Kehormatan Notaris Wilayah dalam jangka waktu paling lama 20 (dua puluh) Hari sejak tanggal usulan diterima. (4) Ketua dan anggota Majelis Kehormatan Notaris Wilayah dapat diusulkan dan dirangkap dari Ketua dan anggota Majelis Pengawas Wilayah Notaris.

(1) Ketua, wakil ketua, dan anggota Majelis Kehormatan Notaris sebelum melaksanakan tugasnya mengucapkan sumpah/janji jabatan di hadapan pejabat yang mengangkatnya. (2) Pengucapan sumpah/janji jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dalam jangka waktu paling lama 30 (tiga puluh) Hari terhitung sejak tanggal keputusan pengangkatan sebagai ketua, wakil ketua, dan anggota Majelis Kehormatan Notaris ditetapkan. (3) Lafal sumpah/janji sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah: “Saya bersumpah/berjanji: bahwa saya akan patuh dan setia kepada negara Republik INDONESIA, Pancasila, UNDANG-UNDANG Dasar Negara Republik INDONESIA Tahun 1945, UNDANG-UNDANG tentang Jabatan Notaris, dan peraturan perundang- undangan lainnya. bahwa saya untuk diangkat sebagai anggota Majelis Kehormatan Notaris, baik langsung maupun tidak langsung, dengan nama atau dalih apapun juga tidak memberi atau menyanggupi akan memberi sesuatu kepada siapapun juga. bahwa saya akan memegang rahasia hasil pemeriksaan atau segala sesuatu yang menurut peraturan perundang- undangan atau menurut sifatnya harus dirahasiakan. bahwa saya tidak akan menerima hadiah atau suatu pemberian berupa apa saja dari siapapun juga, yang saya tahu atau patut dapat menduga, bahwa ia mempunyai hal yang bersangkutan atau mungkin bersangkutan dengan jabatan atau pekerjaan saya. bahwa dalam menjalankan jabatan atau pekerjaan saya, saya senantiasa akan lebih mementingkan kepentingan negara dari pada kepentingan saya sendiri, seseorang, atau golongan. bahwa saya senantiasa akan menjunjung tinggi kehormatan negara dan pemerintah. bahwa saya akan bekerja dengan jujur, tertib, cermat, dan semangat untuk kepentingan negara“.

(1) Anggota Majelis Kehormatan Notaris diberhentikan dengan hormat dari jabatannya karena: a. meninggal dunia; b. telah berakhir masa jabatannya; c. permintaan sendiri; d. pindah wilayah kerja; e. tidak menghadiri rapat dan/atau sidang Majelis Kehormatan Notaris sebanyak 3 (tiga) kali berturut- turut atau 6 (enam) kali tidak berturut-turut dalam masa 1 (satu) tahun jabatan; f. kehilangan kewarganegaraan INDONESIA; g. tidak sehat jasmani dan/atau rohani; dan/atau h. dinyatakan pailit. (2) Anggota Majelis Kehormatan Notaris diberhentikan dengan tidak hormat dari jabatannya karena: a. dipidana berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap dengan ancaman pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih; b. melakukan perbuatan yang merendahkan kehormatan dan martabat jabatan; dan c. telah melanggar sumpah jabatan. (3) Dalam hal anggota Majelis Kehormatan Notaris diduga melakukan tindak pidana dan ditetapkan sebagai tersangka atau terdakwa, yang bersangkutan diberhentikan sementara dari jabatannya sampai dikeluarkannya putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.

Anggota Majelis Kehormatan Notaris yang berasal dari unsur Notaris karena hukum berhenti sebagai anggota Majelis Kehormatan Notaris dalam hal: a. yang bersangkutan diberhentikan sementara dari jabatannya selaku Notaris berdasarkan ketentuan Pasal 9 UNDANG-UNDANG; atau b. yang bersangkutan diberhentikan dengan tidak hormat dari jabatannya selaku Notaris berdasarkan ketentuan Pasal 12 UNDANG-UNDANG.

(1) Dalam hal terjadi kekosongan anggota Majelis Kehormatan Notaris karena terjadi pemberhentian dengan hormat atau tidak dengan dengan hormat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 dan Pasal 10, Menteri atau Direktur Jenderal dapat meminta kepada masing-masing unsur untuk mengajukan calon anggota sebagai pengganti antarwaktu anggota yang diberhentikan. (2) Ketentuan penunjukan anggota pengganti antarwaktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tetap memperhatikan persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5. (3) Masa jabatan anggota pengganti antarwaktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disesuaikan dengan sisa masa jabatan anggota yang digantikan.

Dalam melaksanakan tugasnya Majelis Kehormatan Notaris dibantu oleh majelis pemeriksa dan sekretariat Majelis Kehormatan Notaris.

(1) Majelis pemeriksa bertugas untuk melakukan pemeriksaan. (2) Majelis pemeriksa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibantu oleh 1 (satu) orang sekretaris.

(1) Majelis Kehormatan Notaris dibantu oleh sekretariat Majelis Kehormatan Notaris. (2) Sekretariat Majelis Kehormatan Notaris Pusat mempunyai tugas melakukan pembinaan administrasi, sumber daya manusia, anggaran, dan sarana dan prasarana. (3) Sekretariat Majelis Kehormatan Notaris Wilayah mempunyai tugas memberikan dukungan administrasi, teknis pemeriksaan dan penyusunan program kerja, anggaran, dan laporan kepada Majelis Kehormatan Notaris. (4) Sekretariat Majelis Kehormatan Notaris sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) harus mempunyai kantor dalam wilayah kerja Majelis Kehormatan Notaris. (5) Tempat kedudukan kantor sekretariat sebagaimana dimaksud pada ayat (4), untuk tingkat: a. Majelis Kehormatan Notaris Pusat berada di Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia; dan b. Majelis Kehormatan Notaris Wilayah berada di Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia.

(1) Sekretariat Majelis Kehormatan Notaris dipimpin oleh 1 (satu) orang sekretaris Majelis Kehormatan Notaris. (2) Sekretaris Majelis Kehormatan Notaris Pusat diangkat oleh Direktur Jenderal. (3) Sekretaris Majelis Kehormatan Notaris Wilayah diangkat oleh Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia.

(1) Untuk dapat diangkat sebagai Sekretaris Majelis Kehormatan Notaris sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 harus memenuhi persyaratan: a. berasal dari unsur pemerintah; dan b.mempunyai golongan ruang: 1. paling rendah III/d untuk Majelis Kehormatan Notaris Pusat; dan 2. paling rendah III/b untuk Majelis Kehormatan Notaris Wilayah. (2) Sekretaris Majelis Kehormatan Notaris sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berwenang mengusulkan pengangkatan staf sekretariat sesuai dengan kebutuhan kepada Direktur Jenderal atau Kepala Kantor wilayah.

(1) Majelis Kehormatan Notaris Pusat mempunyai tugas melaksanakan pembinaan terhadap Majelis Kehormatan Wilayah yang berkaitan dengan tugasnya. (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Majelis Kehormatan Notaris Pusat mempunyai fungsi melakukan pengawasan terhadap Majelis Kehormatan Notaris Wilayah.

(1) Majelis Kehormatan Notaris Wilayah mempunyai tugas: a. melakukan pemeriksaan terhadap permohonan yang diajukan oleh penyidik, penuntut umum, dan hakim; dan b. memberikan persetujuan atau penolakan terhadap permintaan persetujuan pemanggilan Notaris untuk hadir dalam penyidikan, penuntutan, dan proses peradilan. (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Majelis Kehormatan Notaris Wilayah mempunyai fungsi melakukan pembinaan dalam rangka: a. menjaga martabat dan kehormatan Notaris dalam menjalankan profesi jabatannya; dan b. memberikan perlindungan kepada Notaris terkait dengan kewajiban Notaris untuk merahasiakan isi Akta.

Majelis Kehormatan Notaris Pusat melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi Majelis Kehormatan Notaris Wilayah berdasarkan persetujuan Ketua Majelis Kehormatan Notaris Pusat.

Kewenangan Majelis Kehormatan Notaris Wilayah berdasarkan keputusan rapat Majelis Kehormatan Notaris Wilayah meliputi: a. pemeriksaan terhadap Notaris yang dimintakan persetujuan kepada Majelis Kehormatan Notaris Wilayah oleh penyidik, penuntut umum, atau hakim; b. pemberian persetujuan atau penolakan terhadap permintaan persetujuan pengambilan fotokopi minuta akta dan/atau surat-surat yang dilekatkan pada minuta akta atau protokol Notaris dalam penyimpanan Notaris; dan c. pemberian persetujuan atau penolakan terhadap permintaan persetujuan pemanggilan Notaris untuk hadir dalam penyidikan, penuntutan, dan proses peradilan yang berkaitan dengan akta atau protokol Notaris yang berada dalam penyimpanan Notaris.

(1) Dalam melakukan pemeriksaan terhadap Notaris, Ketua Majelis Kehormatan Notaris Wilayah membentuk majelis pemeriksa yang beranggotakan sebanyak 3 (tiga) orang yang terdiri dari setiap unsur anggota Majelis Kehormatan Notaris Wilayah. (2) Majelis pemeriksa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas: a. 1 (satu) orang ketua merangkap anggota; dan b. 2 (dua) orang anggota. (3) Dalam melakukan pemeriksaan, majelis pemeriksa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dibantu oleh 1 (satu) sekretaris. (4) Pembentukan majelis pemeriksa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan dalam waktu paling lambat 5 (lima) hari kerja terhitung sejak tanggal laporan diterima. (5) Majelis pemeriksa sebagaimana dimaksud pada ayat (4) berwenang memeriksa dan memberikan persetujuan atau penolakan terhadap permintaan penyidik, penuntut umum, atau hakim terkait pengambilan fotokopi minuta akta dan surat-surat yang dilekatkan pada minuta akta dan/atau protokol Notaris dalam penyimpanan Notaris dan pemanggilan Notaris. (6) Setiap hasil pemeriksaan majelis pemeriksa sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dilaporkan kepada Ketua Majelis Kehormatan Notaris Wilayah. (7) Ketua Majelis Kehormatan Notaris Wilayah sebagaimana dimaksud pada ayat (6) wajib mengirim laporan setiap bulan kepada Ketua Majelis Kehormatan Notaris Pusat.

(1) Majelis pemeriksa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 wajib menolak untuk memeriksa Notaris yang mempunyai hubungan perkawinan atau hubungan darah dalam garis keturunan lurus ke bawah dan/atau ke atas tanpa pembatasan derajat, serta dalam garis ke samping sampai dengan derajat ketiga. (2) Dalam hal majelis pemeriksa mempunyai hubungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Ketua Majelis Kehormatan Notaris Wilayah menunjuk penggantinya.

(1) Permohonan persetujuan pengambilan minuta akta atau protokol Notaris dan pemanggilan Notaris oleh pihak penyidik, penuntut umum, atau hakim untuk hadir dalam pemeriksaan yang terkait dengan akta atau protokol Notaris yang berada dalam penyimpanan Notaris diajukan kepada Ketua Majelis Kehormatan Notaris Wilayah sesuai dengan wilayah kerja Notaris yang bersangkutan. (2) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan secara tertulis dalam bahasa INDONESIA dan tembusannya disampaikan kepada Notaris yang bersangkutan. (3) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus memuat paling sedikit: a. nama Notaris; b. alamat kantor Notaris; c. nomor akta dan/atau surat yang dilekatkan pada minuta akta atau protokol Notaris dalam penyimpanan Notaris; dan d. pokok perkara yang disangkakan. (4) Ketua Majelis Kehormatan Notaris Wilayah wajib memberikan jawaban berupa persetujuan atau penolakan terhadap permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam jangka waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari kerja terhitung sejak tanggal diterimanya permohonan. (5) Apabila dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (4) terlampaui, dianggap Majelis Kehormatan Notaris Wilayah menerima permintaan persetujuan.

(1) Dalam melakukan pemeriksaan, majelis pemeriksa berwenang melakukan pemanggilan terhadap Notaris berdasarkan adanya permohonan dari penyidik, penuntut umum, atau hakim. (2) Pemanggilan terhadap Notaris sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui surat yang ditandatangani oleh Ketua Majelis Kehormatan Notaris Wilayah. (3) Dalam keadaan mendesak pemanggilan dapat dilakukan melalui faksimili dan/atau surat elektronik yang segera disusul dengan surat pemanggilan. (4) Pemanggilan terhadap Notaris dilakukan dalam waktu paling lambat 5 (lima) Hari sebelum pemeriksaan dilakukan. (5) Notaris wajib hadir memenuhi panggilan majelis pemeriksa dan tidak boleh diwakilkan. (6) Dalam hal Notaris tidak hadir setelah dipanggil secara sah dan patut sebanyak 2 (dua) kali berturut-turut, majelis pemeriksa dapat mengambil keputusan terhadap permintaan penyidik, penuntut umum, atau hakim.

(1) Majelis pemeriksa memberikan persetujuan atau penolakan setelah mendengar keterangan langsung dari Notaris yang bersangkutan. (2) Keterangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam berita acara pemeriksaan. (3) Dalam hal majelis pemeriksa memberikan persetujuan atas permohonan penyidik, penuntut umum, atau hakim, Notaris wajib: a. memberikan fotokopi minuta akta dan/atau surat- surat yang diperlukan kepada penyidik, penuntut umum, atau hakim; dan b. menyerahkan fotokopi minuta akta dan/atau surat- surat sebagaimana dimaksud dalam huruf a dengan dibuatkan berita acara penyerahan yang ditandatangani oleh Notaris dan penyidik, penuntut umum, atau hakim dengan disaksikan oleh 2 (dua) orang saksi.

Pengambilan minuta akta dan/atau surat-surat Notaris dalam penyimpanan Notaris sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25, dilakukan dalam hal: a. adanya dugaan tindak pidana yang berkaitan dengan minuta akta dan/atau surat-surat yang dilekatkan pada minuta akta atau protokol Notaris dalam penyimpanan Notaris; b. belum gugur hak menuntut berdasarkan ketentuan tentang daluwarsa dalam peraturan perundang- undangan di bidang hukum pidana; c. adanya penyangkalan keabsahan tanda tangan dari salah satu pihak atau lebih; d. adanya dugaan pengurangan atau penambahan atas minuta akta; atau e. adanya dugaan Notaris melakukan pemunduran tanggal (antidatum).

(1) Pemberian persetujuan kepada penyidik, penuntut umum, atau hakim untuk kepentingan proses peradilan dalam pemanggilan Notaris, dilakukan dalam hal: a. adanya dugaan tindak pidana berkaitan dengan minuta akta dan/atau surat-surat Notaris dalam penyimpanan Notaris; b. belum gugur hak menuntut berdasarkan ketentuan tentang daluwarsa dalam peraturan perundang- undangan di bidang hukum pidana; c. adanya penyangkalan keabsahan tanda tangan dari salah satu pihak atau lebih; d. adanya dugaan pengurangan atau penambahan atas Minuta Akta; atau e. adanya dugaan Notaris melakukan pemunduran tanggal (antidatum). (2) Majelis Kehormatan Notaris Wilayah dapat mendampingi Notaris dalam proses pemeriksaan di hadapan penyidik.

(1) Segala pendanaan yang dikeluarkan dalam pelaksanaan Peraturan Menteri ini, dibebankan pada Daftar Isian Pelaksana Anggaran Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum untuk Majelis Kehormatan Notaris Pusat. (2) Segala pendanaan yang dikeluarkan dalam pelaksanaan Peraturan Menteri ini, dibebankan pada Daftar Isian Pelaksana Anggaran Kepala Divisi Pelayanan Hukum Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia untuk Majelis Kehormatan Notaris Wilayah.

Ketentuan dalam Peraturan Menteri ini berlaku juga bagi Notaris Pengganti dan pejabat sementara Notaris,

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik INDONESIA. Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 3 Februari 2016 MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA, ttd YASONNA H. LAOLY Diundangkan di Jakarta pada tanggal 5 Februari 2016 DIREKTUR JENDERAL PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA, ttd WIDODO EKATJAHJANA