PERMEN

Peraturan Menteri Nomor 65 Tahun 2016 tentang Penataan Kerja Sama di Lingkungan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia

PERMEN Nomor 65 Tahun 2016

Konten ini bukan nasihat hukum. Selalu rujuk sumber resmi untuk kepastian hukum.

BAB I

JENIS KERJA SAMA

Pasal 1

Jenis kerja sama di lingkungan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia terdiri atas: a. kerja sama dalam negeri; dan b. kerja sama luar negeri.

Pasal 2

BAB II

TATA CARA PEMBUATAN KERJA SAMA

Pasal 9

Koreksi

(1) Setiap Pimpinan Unit Utama, Kepala Kantor Wilayah, dan Kepala Unit Pelaksana Teknis wajib membuat rencana kerja sama sesuai dengan kewenangannya. (2) Rencana kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Menteri secara berjenjang melalui Sekretaris Jenderal. (3) Rencana kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling sedikit memuat: a. urgensi dilaksanakannya kerja sama; b. bentuk kerja sama yang akan dilakukan; c. pokok kerja sama; dan d. jangka waktu pelaksanaan kerja sama.

Pasal 10

Berdasarkan rencana kerja sama yang disampaikan kepada Menteri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9, Sekretaris Jenderal menugaskan Kepala Biro Humas, Hukum, dan Kerja Sama melakukan pengkajian dan analisa dengan memperhatikan rencana strategis Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia.

Pasal 11

Hasil pengkajian dan analisa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 disampaikan kepada Pimpinan Unit Utama, Kepala Kantor Wilayah, dan Kepala Unit Pelaksana Teknis.

Pasal 12

(1) Berdasarkan hasil pengkajian dan analisa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11, Pimpinan Unit Utama, Kepala Kantor Wilayah, dan Kepala Unit Pelaksana Teknis melakukan penyusunan konsep naskah kerja sama sesuai dengan kewenangannya. (2) Dalam menyusun konsep naskah kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pimpinan Unit Utama wajib mengikutsertkan wakil dari Biro Humas, Hukum, dan Kerja Sama. (3) Dalam hal penyusunan konsep naskah kerja sama dilakukan oleh Kepala Kantor Wilayah dan Kepala Unit Pelaksana Teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat mengikutsertkan wakil dari Biro Humas, Hukum, dan Kerja Sama.

Pasal 13

Hasil penyusunan konsep naskah kerja sama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 dilakukan pembahasan bersama dengan mengikutsertakan instansi/lembaga terkait sesuai dengan kewenangannya.

Pasal 14

(1) Naskah kerja sama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ditandatangani oleh: a. Menteri; b. Pimpinan Unit Utama; c. Kepala Kantor Wilayah; dan d. Kepala Unit Pelaksana Teknis, sesuai dengan kewenangannya masing-masing. (2) Naskah kerja sama yang telah ditandatangani oleh Kepala Kantor Wilayah dan Kepala Unit Pelaksana Teknis disampaikan kepada Sekretaris Jenderal melalui Biro Humas, Hukum, dan Kerja Sama.

Peraturan Menteri Nomor 65 Tahun 2016 tentang Penataan Kerja Sama di Lingkungan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia

BAB I

Pasal 1

Pasal 2

BAB I

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

BAB Kesatu

Pasal 1

BAB Kedua

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

BAB Ketiga

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

BAB II

Pasal 9

Pasal 10

Pasal 11

Pasal 12

Pasal 13

Pasal 14

BAB III

Pasal 15

BAB IV

Pasal 16

BAB V

Pasal 17