PERMEN

Peraturan Menteri Nomor 64 Tahun 2016 tentang STANDAR KOMPETENSI JABATAN FUNGSIONAL PENYULUH HUKUM

PERMEN Nomor 64 Tahun 2016

Konten ini bukan nasihat hukum. Selalu rujuk sumber resmi untuk kepastian hukum.

Pasal 1

(1) Standar kompetensi jabatan fungsional penyuluh hukum merupakan ukuran kriteria kemampuan meliputi aspek pengetahuan, keahlian, dan sikap kerja yang diperlukan untuk melaksanakan tugas jabatan secara profesional di bidang penyuluhan hukum. (2) Standar kompetensi jabatan fungsional penyuluh hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan persyaratan kompetensi minimum yang harus dimiliki oleh pejabat fungsional penyuluh hukum baik yang berada di instansi pusat maupun instansi daerah dalam melaksanakan tugas dan fungsi jabatan.

Pasal 2

(1) Jabatan fungsional Penyuluh Hukum merupakan jabatan fungsional kategori keahlian. (2) Jenjang jabatan fungsional Penyuluh Hukum dari yang paling rendah sampai dengan yang paling tinggi, yaitu: a. Penyuluh Hukum Pertama; b. Penyuluh Hukum Muda; c. Penyuluh Hukum Madya; dan d. Penyuluh Hukum Utama.

Pasal 3

(1) Standar kompetensi jabatan fungsional Penyuluh Hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) terdiri atas: a. pendahuluan; b. penggunaan standar kompetensi jabatan fungsional penyuluh hukum; c. format standar kompetensi jabatan fungsional penyuluh hukum; d. rumusan kerangka standar kompetensi jabatan fungsional penyuluh hukum; e. peta fungsi pejabat fungsional penyuluh hukum; f. standar kompetensi jabatan fungsional penyuluh hukum; g. tata cara perumusan standar kompetensi dan pemaketan unit kompetensi; h. unit-unit kompetensi penyuluh hukum; i. standar kompetensi manajemen; dan j. kualifikasi kompetensi teknis di lingkungan penyuluh hukum. (2) Standar kompetensi jabatan fungsional Penyuluh Hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal 4

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik INDONESIA. Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 29 Desember 2016 MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA, ttd YASONNA H. LAOLY Diundangkan di Jakarta pada tanggal 30 Desember 2016 DIREKTUR JENDERAL PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA, ttd WIDODO EKATJAHJANA