PERMEN

Peraturan Menteri Nomor 62 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 25 Tahun 2014 tentang Syarat dan Tata Cara Pengangkatan, Perpindahan, Pemberhentian, dan Perpanjangan Masa Jabatan Notaris

PERMEN Nomor 62 Tahun 2016

Konten ini bukan nasihat hukum. Selalu rujuk sumber resmi untuk kepastian hukum.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 25 Tahun 2014 tentang Syarat dan Tata Cara Pengangkatan, Perpindahan, Pemberhentian, dan Perpanjangan Masa Jabatan Notaris (Berita Negara Republik INDONESIA Nomor 1727 Tahun 2014) diubah sebagai berikut: 1. Ketentuan Pasal 2 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 2

Pasal 30

Koreksi

(1) Permohonan untuk pindah Wilayah Jabatan Notaris sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (1) diajukan dengan mengisi Format Isian pindah Wilayah Jabatan Notaris dan memperhatikan Formasi Jabatan Notaris. (2) Dalam hal Formasi Jabatan Notaris di tempat kedudukan yang dimohonkan tersedia, Notaris wajib: a. membayar biaya akses pindah Wilayah Jabatan Notaris sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan b. mengirimkan dokumen pendukung kepada Menteri, dalam jangka waktu paling lambat 7 (tujuh) hari terhitung sejak tanggal pengisian format isian pindah Wilayah Jabatan Notaris. (3) Dokumen pendukung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b meliputi: a. fotokopi Keputusan Pengangkatan sebagai Notaris yang telah dilegalisasi; b. fotokopi berita acara sumpah/janji jabatan Notaris yang dilegalisasi; c. asli surat keterangan dari MPD, MPW, dan MPP tentang konduite Notaris; d. asli surat keterangan dari MPD, MPW, dan MPP tentang cuti Notaris; e. fotokopi sertifikat cuti; f. asli surat rekomendasi dari pengurus daerah, pengurus wilayah, dan pengurus pusat Organisasi Notaris; g. asli surat keterangan dari MPD, yang menyatakan bahwa Notaris yang bersangkutan telah menyelesaikan seluruh kewajibannya sebagai Notaris sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai jabatan Notaris; dan h. asli surat penunjukan dari MPD kepada Notaris lain sebagai pemegang protokol dari Notaris yang akan pindah. i. asli surat pernyataan bermeterai yang menyatakan bahwa Notaris bersedia menjadi pemegang protokol Notaris lain, baik karena pindah, pensiun, meninggal dunia, menjabat sebagai pejabat negara, mengundurkan diri, atau diberhentikan sementara; j. fotokopi SPT 2 tahun terakhir yang telah dilegalisasi; dan k. fotokopi Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) yang telah dilegalisir. (4) Bukti pengiriman dokumen pendukung sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disampaikan secara elektronik kepada Menteri. (5) Apabila dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (3), pemohon tidak mengirimkan dokumen pendukung, permohonan perpindahan Wilayah Jabatan Notaris dianggap gugur. 16. Ketentuan Pasal 31 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Peraturan Menteri Nomor 62 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 25 Tahun 2014 tentang Syarat dan Tata Cara Pengangkatan, Perpindahan, Pemberhentian, dan Perpanjangan Masa Jabatan Notaris

Pasal I

Pasal 2

Pasal I

Pasal 2

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 10A

Pasal 11

Pasal 12

Pasal 13

Pasal 15

Pasal 17

Pasal 23

Pasal 30

Pasal 31

Pasal 32

Pasal 48

Pasal 50

Pasal 73

Pasal 74