Koreksi Pasal 12

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal 4 Juni 2022. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik INDONESIA. Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 21 Januari 2022 MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA, ttd. YASONNA H. LAOLY Diundangkan di Jakarta pada tanggal 26 Januari 2022 DIREKTUR JENDERAL PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA, ttd. BENNY RIYANTO LAMPIRAN I PERATURAN MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA NOMOR 6 TAHUN 2022 TENTANG LAYANAN LEGALISASI APOSTILLE PADA DOKUMEN PUBLIK FORMAT FORMULIR SPESIMEN SPESIMEN TANDA TANGAN DAN PARAF SDR/SDRI: …………………. NAMA JABATAN PERIODE MENJABAT PARAF TANDA TANGAN CAP/ STEMPEL MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA, ttd. YASONNA H. LAOLY LAMPIRAN II PERATURAN MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA NOMOR 6 TAHUN 2022 TENTANG LAYANAN LEGALISASI APOSTILLE PADA DOKUMEN PUBLIK FORMAT SERTIFIKAT APOSTILLE MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA, ttd. YASONNA H. LAOLY