Peraturan Menteri Nomor 6 Tahun 2021 tentang SYARAT DAN T...

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini, yang dimaksud dengan: 1. Organisasi Profesi adalah organisasi yang diakui dan ditetapkan oleh Instansi Pembina untuk pengembangan profesionalisme dan pembinaan kode etik serta kode perilaku profesi Jabatan Fungsional. 2. Organisasi Profesi Jabatan Fungsional Pemeriksa Keimigrasian yang selanjutnya disingkat Organisasi Profesi JFPK adalah organisasi dari praktisi Pemeriksa Keimigrasian yang mempunyai ikatan bersama untuk menyelenggarakan pelayanan fungsional yang berdasarkan pada keterampilan tertentu di bidang keimigrasian. 3. Jabatan Fungsional yang selanjutnya disingkat JF adalah sekelompok Jabatan yang berisi fungsi dan tugas berkaitan dengan pelayanan fungsional berdasarkan pada keahlian dan keterampilan tertentu. 4. Jabatan Fungsional Pemeriksa Keimigrasian yang selanjutnya disingkat JFPK adalah jabatan yang mempunyai ruang lingkup, tugas, tanggung jawab dan wewenang untuk melakukan kegiatan pemeriksaan keimigrasian. 5. Pejabat Fungsional adalah Pegawai ASN yang menduduki JF pada instansi pemerintah. 6. Pejabat Fungsional Pemeriksa Keimigrasian adalah PNS yang diberi tugas, tanggung jawab dan wewenang untuk melaksanakan pekerjaan pemeriksaan keimigrasian. 7. Instansi Pembina adalah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia.

Pasal 1

Pasal 2

Koreksi

(1) Jabatan Fungsional Pemeriksa Keimigrasian wajib memiliki 1 (satu) Organisasi Profesi. (2) Pemeriksa Keimigrasian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib menjadi anggota Organisasi Profesi JFPK.

Pasal 3

Koreksi

Organisasi Profesi JFPK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 harus memenuhi syarat yang meliputi: a. memiliki anggaran dasar dan anggaran rumah tangga; b. memiliki tujuan dan sasaran pembentukan; c. memiliki visi dan misi yang jelas dan tergambar dalam program kerja; d. terdapat sumber pendanaan yang jelas; e. memiliki alamat domisili; f. memiliki pembagian kerja dan tugas dan wewenang yang jelas berdasarkan struktur organisasi; dan g. berbadan hukum.

Pasal 4

Koreksi

(1) Instansi Pembina memfasilitasi pembentukan Organisasi Profesi JFPK. (2) Fasilitasi pembentukan Organisasi Profesi JFPK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi: a. proses usulan sampai dengan pengesahan; b. musyawarah nasional untuk pemilihan kepengurusan Organisasi Profesi JFPK; dan c. mengukuhkan kepengurusan Organisasi Profesi JFPK terpilih berdasarkan hasil keputusan musyawarah nasional.

Pasal 5

Koreksi

(1) Pembentukan Organisasi Profesi JFPK diusulkan oleh pengurus/calon pengurus kepada pimpinan Instansi Pembina dan/atau berdasarkan usulan dari perkumpulan profesi JF dengan rekomendasi dari Instansi Pembina. (2) Usulan Pembentukan Organisasi Profesi JFPK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan dengan melampirkan akta pendirian yang dikeluarkan oleh notaris dan telah disahkan sebagai badan hukum yang memuat: a. anggaran dasar dan anggaran rumah tangga; b. program kerja; dan c. susunan pengurus. (3) Dalam hal usulan dinyatakan telah memenuhi persyaratan, Organisasi Profesi JFPK ditetapkan melalui keputusan pimpinan Instansi Pembina. (4) Keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disampaikan kepada menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pendayagunaan aparatur negara dengan tembusan Kepala Badan Kepegawaian Negara dan Kepala Lembaga Administrasi Negara.

Pasal 6

Koreksi

(1) Hubungan kerja antara Instansi Pembina dengan Organisasi Profesi JFPK bersifat koordinatif dan fasilitatif dalam rangka penyelenggaraan tugas dan fungsi pembinaan JF. (2) Dalam melaksanakan hubungan kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Instansi Pembina dapat: a. memberikan fasilitasi dalam penyusunan dan persetujuan dalam penetapan kode etik dan kode perilaku profesi JF; b. menjalin kerja sama dengan Organisasi Profesi sebagai mitra dalam penegakan kode etik profesi, penyusunan standar kompetensi profesi, penyelenggaraan uji kompetensi dan sertifikasi kompetensi, pemberian advokasi dan pengembangan profesi, serta pengembangan ilmu pengetahuan, metode, dan inovasi bagi profesi; c. memberikan dukungan kepada Organisasi Profesi sepanjang rencana kegiatannya mendorong peningkatan profesionalitas, memberikan advokasi, dan penegakan kode etik JF; dan d. melakukan monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan tugas Organisasi Profesi dalam pembinaan dan peningkatan profesional JF.

Pasal 7

Koreksi

(1) Organisasi Profesi JFPK dapat memberikan bahan masukan, rekomendasi, dan/atau dukungan lainnya untuk penyelenggaraan dan/atau pemajuan tugas keimigrasian kepada Instansi Pembina. (2) Bahan masukan, rekomendasi, dan/atau dukungan lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan berdasarkan inisiatif Organisasi Profesi JFPK maupun permintaan Instansi Pembina.

Pasal 8

Koreksi

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik INDONESIA. Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 29 Januari 2021 MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA, ttd. YASONNA H. LAOLY Diundangkan di Jakarta pada tanggal 3 Februari 2021 DIREKTUR JENDERAL PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA, ttd. WIDODO EKATJAHJANA

Peraturan Menteri Nomor 6 Tahun 2021 tentang SYARAT DAN TATA CARA PEMBENTUKAN ORGANISASI PROFESI JABATAN FUNGSIONAL PEMERIKSA KEIMIGRASIAN SERTA HUBUNGAN KERJA DENGAN INSTANSI PEMBINA

Pasal 1

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8