PERMEN

Peraturan Menteri Nomor 6 Tahun 2019 tentang Penilaian Kriteria Klasifikasi Kantor Imigrasi

PERMEN Nomor 6 Tahun 2019

Konten ini bukan nasihat hukum. Selalu rujuk sumber resmi untuk kepastian hukum.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan: 1. Kantor Imigrasi adalah unit pelaksana teknis yang menjalankan fungsi keimigrasian di daerah kabupaten, kota, atau kecamatan. 2. Tempat Pemeriksaan Imigrasi adalah tempat pemeriksaan di pelabuhan laut, bandar udara, pos lintas batas, atau tempat lain sebagai tempat masuk dan keluar Wilayah INDONESIA. 3. Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum dan hak asasi manusia. 4. Direktur Jenderal adalah Direktur Jenderal Imigrasi.

BAB II

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

BAB III

PEMBENTUKAN DAN PENINGKATAN

Pasal 5

Koreksi

(1) Pembentukan Kantor Imigrasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a dilakukan dengan pertimbangan: a. perkembangan akan kebutuhan pelayanan di bidang keimigrasian; b. tuntutan pelaksanaan peraturan perundang- undangan dan kebijakan pemerintah; c. penyesuaian terhadap volume dan beban kerja; d. telah terdapat unit kerja nonstruktural yang telah terbentuk; dan e. telah tersedia lahan dan gedung/bangunan yang telah dihibahkan dari pemerintah daerah untuk operasional Kantor Imigrasi. (2) Selain pertimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pembentukan Kantor Imigrasi harus memenuhi kriteria klasifikasi sebagaimana diatur di dalam Peraturan Menteri ini. (3) Pembentukan Kantor Imigrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dimulai dari besaran organisasi paling efisien sesuai analisis organisasi.

Pasal 6

(1) Pembentukan Kantor Imigrasi harus dilakukan melalui kegiatan verifikasi dan peninjauan lapangan. (2) Verifikasi dan peninjauan lapangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh unsur dari Direktorat Jenderal Imigrasi, Sekretariat Jenderal Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, dan Kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang aparatur negara. (3) Verifikasi dan peninjauan lapangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan untuk mengetahui kondisi riil dari segi: a. potensi atau beban pelayanan dan pengawasan keimigrasian; dan b. efektivitas rentang kendali pelayanan dan pengawasan keimigrasian.

Pasal 7

(1) Peningkatan Kantor Imigrasi ditentukan berdasarkan kriteria penilaian yang diatur di dalam Peraturan Menteri ini. (2) Kriteria penilaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa penentuan nilai terhadap seluruh komponen yang berpengaruh pada beban kerja dan kinerja suatu Kantor Imigrasi.

Pasal 8

(1) Peningkatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 dilakukan berdasarkan usulan dari Kepala Kantor Imigrasi melalui Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia kepada Direktur Jenderal, untuk diteruskan kepada Sekretaris Jenderal Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia. (2) Usulan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan persyaratan sebagai berikut: a. data penilaian klasifikasi Kantor Imigrasi 2 (dua) tahun terakhir; b. telah operasional paling sedikit 2 (dua) tahun; c. surat penetapan inovasi dalam tugas dan fungsi keimigrasian; dan d. adanya dukungan dari pemerintah daerah.

BAB IV

KLASIFIKASI DAN KRITERIA

Pasal 9

Koreksi

Klasifikasi Kantor Imigrasi terdiri atas: a. Kantor Imigrasi Kelas I Khusus; b. Kantor Imigrasi Kelas I; c. Kantor Imigrasi Kelas II; dan d. Kantor Imigrasi Kelas III.

Pasal 10

Koreksi

(1) Kriteria klasifikasi Kantor Imigrasi merupakan standar persyaratan untuk menentukan kelas Kantor Imigrasi. (2) Kriteria klasifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa penilaian terhadap seluruh unsur yang berpengaruh pada beban kerja dan kinerja Kantor Imigrasi.

Pasal 11

Kriteria klasifikasi Kantor Imigrasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) ditetapkan berdasarkan: a. unsur utama; dan b. unsur penunjang.

Pasal 12

Unsur utama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf a merupakan data dan informasi yang terkait langsung dengan pelaksanaan tugas dan fungsi pada Kantor Imigrasi yang terdiri atas: a. subunsur pelayanan; b. subunsur pengawasan; dan c. subunsur penindakan.

Pasal 13

Subunsur pelayanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf a merupakan pelaksanaan fungsi pelayanan keimigrasian yang terdiri atas: a. penerbitan dokumen keimigrasian bagi warga negara INDONESIA; b. penerbitan dokumen keimigrasian bagi orang asing; c. layanan informasi dan komunikasi keimigrasian; dan d. pemeriksaan keimigrasian di tempat pemeriksaan imigrasi.

Pasal 14

Subunsur pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf b merupakan pelaksanaan fungsi pengawasan keimigrasian terhadap warga negara INDONESIA dan orang asing yang terdiri atas: a. intelijen keimigrasian; dan b. pengawasan keimigrasian.

Pasal 15

Subunsur penindakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf c merupakan pelaksanaan fungsi penindakan keimigrasian terhadap warga negara INDONESIA dan orang asing yang terdiri atas: a. penyidikan keimigrasian; dan b. pemberian tindakan administratif keimigrasian.

Pasal 16

Unsur penunjang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf b merupakan data dan informasi yang terkait dengan tugas administrasi dan/atau pendukung terselenggaranya pelaksanaan tugas dan fungsi pada Kantor Imigrasi yang terdiri atas: a. subunsur penyerapan anggaran; b. subunsur tempat kedudukan; dan c. subunsur jumlah pegawai.

BAB Kedua

Kriteria

Pasal 10

Koreksi

(1) Kriteria klasifikasi Kantor Imigrasi merupakan standar persyaratan untuk menentukan kelas Kantor Imigrasi. (2) Kriteria klasifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa penilaian terhadap seluruh unsur yang berpengaruh pada beban kerja dan kinerja Kantor Imigrasi.

Pasal 11

Koreksi

Kriteria klasifikasi Kantor Imigrasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) ditetapkan berdasarkan: a. unsur utama; dan b. unsur penunjang.

Pasal 12

Unsur utama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf a merupakan data dan informasi yang terkait langsung dengan pelaksanaan tugas dan fungsi pada Kantor Imigrasi yang terdiri atas: a. subunsur pelayanan; b. subunsur pengawasan; dan c. subunsur penindakan.

Pasal 13

Subunsur pelayanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf a merupakan pelaksanaan fungsi pelayanan keimigrasian yang terdiri atas: a. penerbitan dokumen keimigrasian bagi warga negara INDONESIA; b. penerbitan dokumen keimigrasian bagi orang asing; c. layanan informasi dan komunikasi keimigrasian; dan d. pemeriksaan keimigrasian di tempat pemeriksaan imigrasi.

Pasal 14

Subunsur pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf b merupakan pelaksanaan fungsi pengawasan keimigrasian terhadap warga negara INDONESIA dan orang asing yang terdiri atas: a. intelijen keimigrasian; dan b. pengawasan keimigrasian.

Pasal 15

Subunsur penindakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf c merupakan pelaksanaan fungsi penindakan keimigrasian terhadap warga negara INDONESIA dan orang asing yang terdiri atas: a. penyidikan keimigrasian; dan b. pemberian tindakan administratif keimigrasian.

Pasal 16

Unsur penunjang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf b merupakan data dan informasi yang terkait dengan tugas administrasi dan/atau pendukung terselenggaranya pelaksanaan tugas dan fungsi pada Kantor Imigrasi yang terdiri atas: a. subunsur penyerapan anggaran; b. subunsur tempat kedudukan; dan c. subunsur jumlah pegawai.

Peraturan Menteri Nomor 6 Tahun 2019 tentang Penilaian Kriteria Klasifikasi Kantor Imigrasi

BAB I

Pasal 1

BAB II

Pasal 2

BAB I

Pasal 1

BAB II

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

BAB Kesatu

Pasal 2

BAB Kedua

Pasal 3

Pasal 4

BAB III

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

BAB Kesatu

Pasal 5

Pasal 6

BAB Kedua

Pasal 7

Pasal 8

BAB IV

Pasal 9

Pasal 10

Pasal 11

Pasal 12

Pasal 13

Pasal 14

Pasal 15

Pasal 16

BAB Kesatu

Pasal 9

BAB Kedua

Pasal 10

Pasal 11

Pasal 12

Pasal 13

Pasal 14

Pasal 15

Pasal 16

BAB V

Pasal 17

Pasal 18

Pasal 19

Pasal 20

BAB VI

Pasal 21

Pasal 22

BAB VII

Pasal 23

Pasal 24

Pasal 25

BAB VIII

Pasal 26

Pasal 27