Penerbitan Student Visa Dan Cap Student Visa — PERMEN Nomor 52 Tahun 2016

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan: 1. Orang Asing adalah orang yang bukan warga negara INDONESIA. 2. Paspor Kebangsaan adalah dokumen yang dikeluarkan oleh negara asing kepada warga negaranya untuk melakukan perjalanan antarnegara yang berlaku selama jangka waktu tertentu. 3. Penjamin adalah pimpinan atau penanggung jawab lembaga pendidikan tinggi yang bertanggung jawab atas keberadaan dan kegiatan mahasiswa selama berada di wilayah INDONESIA. 4. Student Visa adalah visa tinggal terbatas yang diberikan kepada Orang Asing yang akan mengikuti program pendidikan di lembaga pendidikan tinggi di INDONESIA yang diterbitkan berdasarkan rekomendasi dari Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi. 5. Clearing House adalah forum evaluasi berkas permohonan izin belajar dan pengawasan mahasiswa asing yang beranggotakan instansi terkait. 6. Direktur Jenderal adalah Direktur Jenderal Imigrasi. 7. Pemohon adalah Orang Asing yang akan mengikuti pendidikan tinggi di Wilayah INDONESIA.

Pasal 1

Pasal 2

Koreksi

(1) Permohonan rekomendasi izin belajar diajukan oleh Penjamin kepada Direktur Jenderal Kelembagaan Ilmu Pengetahuan, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi. (2) Permohonan rekomendasi izin belajar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara elektronik.

Pasal 3

Koreksi

(1) Penerbitan rekomendasi izin belajar bagi Pemohon dikeluarkan oleh kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dibidang pendidikan tinggi dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. (2) Penerbitan rekomendasi izin belajar bagi Pemohon sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan mekanisme sebagai berikut: a. pemeriksaan dan penelitian kelengkapan dan keabsahan persyaratan; b. pemeriksaan seluruh persyaratan melalui Clearing House; c. penerbitan rekomendasi izin belajar; dan d. pengiriman rekomendasi izin belajar.

Pasal 4

Koreksi

Rekomendasi izin belajar Pemohon yang telah disetujui, dapat disampaikan kepada Direktur Jenderal secara elektronik.

Pasal 5

Koreksi

Permohonan Student Visa diajukan oleh Pemohon dengan mengisi aplikasi data dan melampirkan persyaratan sebagai berikut: a. surat penjaminan dari Penjamin; b. surat rekomendasi izin belajar yang diperoleh dari kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dibidang pendidikan tinggi dengan melengkapi persyaratan sebagai berikut: 1. surat permohonan izin belajar dari perguruan tinggi terkait; 2. hasil pindaian Paspor Kebangsaan yang sah dan masih berlaku; 3. hasil pindaian ijazah terakhir; 4. daftar riwayat hidup; 5. surat pernyataan jaminan keuangan; 6. surat keterangan telah diterima sebagai mahasiswa di perguruan tinggi terkait; 7. surat keterangan berbadan sehat; 8. surat pernyataan dari Pemohon mengenai: a) tidak bekerja selama menempuh studi; b) tidak melakukan perbuatan melawan hukum; c) tidak terlibat dalam kegiatan politik selama menempuh studi; dan d) mematuhi peraturan yang berlaku di INDONESIA; c. fotokopi Paspor Kebangsaan yang sah dan masih berlaku: 1. paling singkat 30 (tiga puluh) bulan bagi yang akan mengikuti pendidikan paling lama 2 (dua) tahun; atau 2. paling singkat 18 (delapan belas) bulan bagi yang akan mengikuti pendidikan paling lama 1 (satu) tahun. d. bukti memiliki biaya hidup bagi dirinya dan/atau keluarganya selama berada di Wilayah INDONESIA paling sedikit US$1500 (seribu lima ratus dollar Amerika) setiap orang dalam bentuk tabungan kecuali untuk program beasiswa pendidikan yang dibiayai oleh Pemerintah INDONESIA.

Pasal 6

Koreksi

Penerbitan persetujuan Student Visa dilaksanakan melalui mekanisme sebagai berikut: a. pemeriksaan permohonan yang diterima secara elektronik oleh pejabat imigrasi yang ditunjuk pada Direktorat Jenderal; b. verifikasi permohonan dan persyaratan yang disampaikan oleh Direktur Jenderal Kelembagaan Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi; c. penerbitan Perintah Bayar Penerimaan Negara Bukan Pajak persetujuan Student Visa; d. pembayaran Penerimaan Negara Bukan Pajak persetujuan Student Visa oleh Penjamin; e. penerbitan Persetujuan Student Visa; dan f. pengiriman kawat persetujuan Student Visa kepada Perwakilan Republik INDONESIA yang telah ditentukan dengan tembusan kepada Direktur Jenderal Kelembagaan Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi.

Pasal 7

Koreksi

(1) Cap Student Visa terdiri atas: a. cap Student Visa yang diterakan pada persetujuan visa; dan b. cap Student Visa yang diterakan pada visa. (2) Cap Student Visa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a paling sedikit memuat: a. frasa “Student Visa”; b. kode register perwakilan; dan c. dasar hukum pemberian cap. (3) Cap Student Visa yang diterakan pada persetujuan visa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a berbentuk persegi panjang dengan ukuran 7cm X 2cm (tujuh sentimeter kali dua sentimeter) dan menggunakan jenis huruf arial dengan ukuran 11. (4) Cap Student Visa yang diterakan pada visa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b berbentuk persegi panjang dengan ukuran 3 cm X 0,7cm (tiga sentimeter kali nol koma tujuh sentimeter) dan menggunakan jenis huruf arial dengan ukuran 8. (5) Format cap Student Visa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal 8

Koreksi

Cap Student Visa diterakan pada: a. surat persetujuan visa diletakkan di bagian bawah sebelah kiri sejajar dengan nama jabatan pejabat yang menandatangani surat persetujuan; dan b. stiker visa yang diletakan di bagian bawah tulisan indeks visa.

Pasal 9

Koreksi

Dalam hal terjadi gangguan yang menyebabkan sistem elektronik tidak berfungsi, pengajuan permohonan penerbitan Student Visa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dapat dilakukan secara manual.

Pasal 10

Koreksi

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik INDONESIA Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 15 Desember 2016 MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA, ttd YASONNA H. LAOLY Diundangkan di Jakarta pada tanggal 29 Desember 2016 DIREKTUR JENDERAL PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA, ttd WIDODO EKATJAHJANA LAMPIRAN PERATURAN MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA NOMOR 52 TAHUN 2016 TENTANG PENERBITAN STUDENT VISA DAN CAP STUDENT VISA FORMAT CAP STUDENT VISA 1. Bentuk cap Student Visa nomenklatur cap kode register 2. Bentuk cap STUDENT VISA untuk stiker visa nomenklatur cap kode register MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA, ttd YASONNA H. LAOLY STUDENT VISA 000 STUDENT VISA 000 2 cm 7 cm 0,7 cm 3 cm

Peraturan Menteri Nomor 52 Tahun 2016 tentang Penerbitan Student Visa Dan Cap Student Visa

Pasal 1

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Pasal 10