PERMEN

Peraturan Menteri Nomor 5 Tahun 2016 tentang TATA CARA PENGANGKATAN PELANTIKAN DAN PENGAMBILAN SUMPAH ATAU JANJI MUTASI PEMBERHENTIAN DAN PENGANGKATAN KEMBALI PEJABAT PENYIDIK PEGAWAI NEGERI SIPIL SERTA KARTU TANDA PENGENAL PEJABAT PENYIDIK PEGAWAI NEGERI SIPIL

PERMEN Nomor 5 Tahun 2016

Konten ini bukan nasihat hukum. Selalu rujuk sumber resmi untuk kepastian hukum.

BAB III

PELANTIKAN DAN PENGUCAPAN SUMPAH ATAU PERNYATAAN JANJI

Pasal 9

(1) Sebelum menjalankan jabatannya, calon Pejabat PPNS wajib dilantik dan mengucapkan sumpah atau menyatakan janji menurut agamanya di hadapan Menteri atau pejabat yang ditunjuk. (2) Pelantikan dan pengambilan sumpah atau janji Pejabat PPNS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh: a. Direktur Jenderal Administrasi Hukum Umum atas nama Menteri untuk Pejabat PPNS di tingkat pusat dan dilaksanakan di Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum; dan b. Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia atas nama Menteri untuk Pejabat PPNS di tingkat daerah dan dilaksanakan di Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia setempat. (3) Lafal sumpah atau janji Pejabat PPNS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berbunyi sebagai berikut. “ Demi Allah, saya bersumpah/berjanji: bahwa saya, untuk diangkat menjadi Pejabat PPNS, akan setia dan taat sepenuhnya pada Pancasila, UNDANG-UNDANG Dasar Negara Republik INDONESIA Tahun 1945, dan Negara Kesatuan serta pemerintah yang sah; bahwa saya, akan menaati segala peraturan perundang-undangan dan melaksanakan tugas kedinasan Pejabat PPNS yang dipercayakan kepada saya dengan penuh pengabdian, kesadaran, dan tanggungjawab; bahwa saya, akan senantiasa menjunjung tinggi kehormatan negara, pemerintah dan martabat Pejabat PPNS, serta akan senantiasa mengutamakan kepentingan masyarakat, bangsa dan negara daripada kepentingan saya sendiri, seseorang atau golongan; bahwa saya, akan bekerja dengan jujur, tertib, cermat dan bersemangat untuk kepentingan bangsa dan Negara Kesatuan Republik INDONESIA dan tidak akan menerima pemberian berupa hadiah dan/atau janji-janji baik langsung maupun tidak langsung yang ada kaitannya dengan pekerjaan saya”.

Pasal 10

(1) Pelantikan dan pengambilan sumpah atau janji Pejabat PPNS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 dituangkan dalam berita acara pelantikan dan pengucapan sumpah atau pernyataan janji. (2) Berita acara pelantikan dan pengucapan sumpah atau pernyataan janji yang dilakukan oleh Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia wajib dilaporkan kepada Direktur Jenderal Administrasi Hukum Umum dalam jangka waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak tanggal pelantikan dan pengucapan sumpah atau pernyataan janji dilaksanakan. (3) Segala biaya yang timbul terhadap segala bentuk pelantikan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dibebankan kepada daftar isian pengunaan anggaran Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum. (4) Format berita acara pelantikan dan pengucapan sumpah atau pernyataan janji Pejabat PPNS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal 11

(1) Pimpinan kementerian/lembaga pemerintah nonkementerian yang membawahi calon Pejabat PPNS mengusulkan nama Pejabat PPNS yang akan dilantik dan diambil sumpah atau janji kepada Direktur Jenderal Administrasi Hukum Umum untuk Pejabat PPNS yang wilayah kerjanya di seluruh INDONESIA dengan mengisi Formulir. (2) Pimpinan satuan kerja perangkat daerah atau pimpinan instansi vertikal yang membawahi Pejabat PPNS mengusulkan nama Pejabat PPNS yang akan dilantik dan diambil sumpah atau janji kepada Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia untuk Pejabat PPNS yang ada di tingkat daerah. (3) Usul pelantikan dan pengambilan sumpah atau janji sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diajukan dengan melampirkan secara elektronik dokumen: a. petikan Keputusan Menteri mengenai pengangkatan Pejabat PPNS; dan b. identitas Pejabat PPNS yang akan dilantik dan diambil sumpah atau janji.

BAB VI

PENGANGKATAN KEMBALI

Pasal 18

Pengangkatan kembali Pejabat PPNS dilakukan dalam hal terjadi: a. mutasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12; atau b. penugasan kembali Pejabat PPNS yang diberhentikan karena alasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 huruf b.

Pasal 19

(1) Usul pengangkatan kembali Pejabat PPNS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 diajukan oleh pimpinan kementerian/lembaga pemerintah nonkementerian yang membawahi Pejabat PPNS yang bersangkutan kepada Menteri dengan mengisi Formulir. (2) Pengajuan usulan pengangkatan kembali Pejabat PPNS karena alasan mutasi dengan melampirkan secara elektronik dokumen: a. keputusan pengangkatan/mutasi Pejabat PPNS; b. keputusan mutasi PNS yang bersangkutan; c. keputusan kenaikan pangkat dan jabatan terakhir; d. sasaran kinerja pegawai 1 (satu) tahun terakhir; e. daftar penilaian perilaku atau daftar penilaian pelaksanaan pekerjaan PNS 1 (satu) tahun terakhir; f. kartu tanda pengenal PPNS; dan g. pas foto terbaru berwarna dengan latar belakang merah dengan ukuran 3 x 4 (tiga kali empat) senti meter dalam bentuk dokumen elektronik. (3) Pengajuan usulan pengangkatan kembali Pejabat PPNS karena alasan penugasan kembali sebagai Pejabat PPNS yang diberhentikan dengan melampirkan secara elektronik dokumen: a. petikan keputusan mengenai pemberhentian Pejabat PPNS; b. keputusan kenaikan pangkat dan jabatan terakhir; c. sasaran kinerja pegawai 1 (satu) tahun terakhir; d. daftar penilaian perilaku atau daftar penilaian pelaksanaan pekerjaan PNS 1 (satu) tahun terakhir; dan e. pas foto terbaru berwarna dengan latar belakang merah dengan ukuran 3 x 4 (tiga kali empat) senti meter dalam bentuk dokumen elektronik.

Pasal 20

(1) Dalam hal dokumen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (2) dan ayat (3) telah lengkap, Menteri MENETAPKAN pengangkatan kembali Pejabat PPNS dengan Keputusan Menteri dalam jangka waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak tanggal usul pengangkatan kembali diterima. (2) Dalam hal dokumen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (2) dan ayat (3) belum lengkap, usulan pengangkatan kembali dinyatakan ditolak. (3) Penolakan usulan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan kepada pimpinan kementerian/lembaga pemerintah nonkementerian yang membawahi PNS yang bersangkutan secara elektronik disertai alasan penolakan.

Pasal 21

Kewenangan MENETAPKAN pengangkatan kembali Pejabat PPNS dapat dilimpahkan kepada Direktur Jenderal Administrasi Hukum Umum.

BAB VII

KARTU TANDA PENGENAL PEJABAT PPNS

Pasal 22

(1) PNS yang telah diangkat menjadi Pejabat PPNS diberi kartu tanda pengenal yang diterbitkan oleh Direktur Jenderal Administrasi Hukum Umum atas nama Menteri. (2) Kartu tanda pengenal Pejabat PPNS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan pada saat pelantikan dan pengucapan sumpah atau pernyataan janji.

Pasal 23

Kartu tanda pengenal Pejabat PPNS merupakan keabsahan wewenang dalam melaksanakan tugas dan fungsi.

Pasal 24

(1) Kartu tanda pengenal Pejabat PPNS berlaku selama 5 (lima) tahun dan dapat diperpanjang. (2) Permohonan perpanjangan kartu tanda pengenal Pejabat PPNS diajukan secara elektronik oleh pimpinan kementerian/lembaga pemerintah nonkementerian kepada Menteri melalui Direktur Jenderal Administrasi Hukum Umum dalam jangka waktu paling lama 90 (sembilan puluh) hari sebelum tanggal masa berlaku berakhir. (3) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dengan melampirkan secara elektronik dokumen: a. kartu tanda pengenal Pejabat PPNS; b. petikan keputusan mengenai pengangkatan Pejabat PPNS; c. berita acara pelantikan dan pengucapan sumpah atau pernyataan janji; d. pas foto terbaru berwarna dengan latar belakang merah dengan ukuran 3 x 4 (tiga kali empat) senti meter dalam bentuk dokumen elektronik.

Pasal 25

(1) Dalam hal kartu tanda pengenal Pejabat PPNS hilang, rusak, atau tidak dapat digunakan, usul penggantian kartu tanda pengenal Pejabat PPNS diajukan oleh pimpinan kementerian/lembaga pemerintah nonkementerian kepada Menteri melalui Direktur Jenderal Administrasi Hukum Umum. (2) Pengajuan usul sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan melampirkan secara elektronik dokumen: a. kartu tanda pengenal Pejabat PPNS yang rusak atau tidak dapat digunakan; b. surat laporan kehilangan dari Kepolisian Negara Republik INDONESIA, jika kartu tanda pengenal hilang; dan c. pas foto terbaru berwarna dengan latar belakang merah dengan ukuran 3 x 4 (tiga kali empat) senti meter dalam bentuk dokumen elektronik.

Pasal 26

Format kartu tanda pengenal Pejabat PPNS tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.