PERMEN

Peraturan Menteri Nomor 49 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pengajuan Permohonan Grasi

PERMEN Nomor 49 Tahun 2016

Konten ini bukan nasihat hukum. Selalu rujuk sumber resmi untuk kepastian hukum.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan: 1. Grasi adalah pengampunan berupa perubahan, peringanan, pengurangan, atau penghapusan pelaksanaan pidana kepada terpidana yang diberikan oleh PRESIDEN. 2. Terpidana adalah seseorang yang dipidana berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan tetap. 3. Keluarga adalah istri atau suami, anak kandung, orang tua kandung, atau saudara kandung Terpidana. 4. Lembaga Pemasyarakatan yang selanjutnya disebut Lapas adalah tempat untuk melaksanakan pembinaan narapidana dan anak didik pemasyarakatan. 5. Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum dan hak asasi manusia. 6. Direktur Jenderal adalah Direktur Jenderal Administrasi Hukum Umum. 7. Hari adalah hari kerja.

BAB II

PENGAJUAN PERMOHONAN GRASI PADA UMUMNYA

Pasal 3

Koreksi

(1) Permohonan Grasi sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 huruf a diajukan oleh Pemohon. (2) Dalam hal permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan oleh Keluarga, permohonan tersebut harus mendapatkan persetujuan Terpidana. (3) Dalam hal Terpidana dijatuhi pidana mati, permohonan Grasi dapat diajukan oleh Keluarga tanpa persetujuan Terpidana.

Pasal 4

Koreksi

(1) Permohonan Grasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 hanya dapat diajukan terhadap putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap bagi pidana mati, pidana penjara seumur hidup, atau pidana penjara paling rendah 2 (dua) tahun. (2) Permohonan Grasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya dapat diajukan 1 (satu) kali.

Pasal 5

(1) Permohonan Grasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 diajukan secara tertulis kepada Presidenmelalui Menteri. (2) Permohonan Grasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat: a. identitas Terpidanayang terdiriatas: 1. nama; 2. umur; 3. tempat tanggal lahir; 4. alamat; 5. agama; dan 6. status perkawinan. b. tindak pidana yang dilakukan; c. putusan pengadilan; dan d. alasan pengajuan permohonan Grasi. (3) Permohonan Grasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditandatangani atau dibubuhi cap jempol oleh Terpidana, Keluarga, atau kuasa hukum Terpidana. (4) Dalam mengajukan permohonan Grasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus disertai dengan: a. surat persetujuan Terpidana, kecuali permohonan yang diajukan oleh Keluarga terhadap Terpidana mati; b. fotokopi kartu keluarga, jika yang mengajukan adalah Keluarga Terpidana; c. fotokopi surat kenal lahir atau kartu tanda penduduk Terpidana; d. surat kuasa, jika permohonan diajukan melalui kuasa hukum Terpidana; e. foto Terpidana; f. fotokopi salinan register F dari Kepala Lapas; g. fotokopi hasil penelitian kemasyarakatan dari Kepala Balai Pemasyarakatan; h. fotokopi putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap; dan i. fotokopi paspor atau bukti tanda pengenal lain bagi Terpidanawarga negara asing. (5) Surat persetujuan Terpidana sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf a dibuat secara tertulis yang paling sedikit memuat identitas Terpidana dan alasan memberikan persetujuan.

Pasal 6

(1) Terpidana, Keluarga, atau kuasa hukum Terpidanajuga menyampaikan salinan permohonan Grasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 kepada pengadilan yang memutus perkara pada tingkat pertama untuk diteruskan kepada Mahkamah Agung. (2) Penyampaian permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)dilakukan dalam jangka waktu paling lambat 7 (tujuh) Hari sejak permohonan Grasi disampaikan kepada PRESIDEN.

Pasal 7

Berdasarkan permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, Menteri mempersiapkan pertimbangan hukum Grasi kepada PRESIDEN.

Pasal 8

(1) Permohonan Grasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a dapat diajukan secara tertulis melalui Kepala Lapas tempat Terpidana menjalani pidana. (2) Permohonan Grasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat: a. identitas Terpidana yang terdiri atas: 1. nama; 2. umur; 3. tempat tanggal lahir; 4. alamat; 5. agama; dan 6. status perkawinan. b. tindak pidana yang dilakukan; c. putusan pengadilan; dan d. alasan pengajuan permohonan Grasi. (3) Dalam mengajukan permohonan Grasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus disertai dengan: a. surat persetujuan Terpidana, kecuali permohonan yang diajukan oleh Keluarga terhadap Terpidana mati; b. fotokopi kartu keluarga, jika yang mengajukan adalah Keluarga Terpidana; c. fotokopi surat kenal lahir atau kartu tanda penduduk Terpidana; d. surat kuasa, jika permohonan diajukan melalui kuasa hukum Terpidana; e. foto Terpidana; f. fotokopi salinan register F dari Kepala Lapas; g. fotokopi hasil penelitian kemasyarakatan dari Kepala Balai Pemasyarakatan; h. salinan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap; dan i. fotokopi paspor atau bukti tanda pengenal lain bagi Terpidana warga negara asing. (4) Salinan atas permohonan Grasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan oleh Kepala Lapas kepada pengadilan yang memutus perkara pada tingkat pertama dengan tembusan kepada Menteri. (5) sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disampaikan dalam jangka waktu paling lama 7 (tujuh) hari terhitung sejak tanggal permohonan diterima.

Pasal 9

(1) Menteri wajib melakukan penelitian terhadap setiap permohonan Grasi. (2) Dalam melakukan penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Menteri menugaskan Direktur Jenderal. (3) Direktur Jenderal dalam melakukan penelitian dapat berkoordinasi dengan Direktur Jenderal Pemasyarakatan dan instansi terkait.

Pasal 10

(1) Penelitian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 dilakukan dalam jangka waktu paling lama 14 (empat belas) Hari dan dapat diperpanjang. (2) Perpanjangan jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diberikan untuk jangka waktu 14 (empat belas) Hari. (3) Perpanjangan jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diberikan dalam hal terdapat kekurangan kelengkapan dokumen persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 dan Pasal 8.

Pasal 11

(1) Hasil penelitian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 disampaikan oleh Direktur Jenderal kepada Menteri berupa pertimbangan hukum Grasi. (2) Pertimbangan hukum Grasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan oleh Menteri kepada PRESIDEN.

BAB III

PENGAJUAN PERMOHONAN GRASI BERDASARKAN KEMANUSIAAN DAN KEADILAN

Pasal 12

Koreksi

(1) Grasi berdasarkan alasan kepentingan kemanusiaan dan keadilan dapat diusulkan kepada Terpidana: a. anak bermasalah dengan hukum; b. berusia diatas 70 tahun; dan c. menderita sakit berkepanjangan. (2) Grasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diusulkan setelah dilakukan penelitian dan/atau mendapat informasi dari masyarakat atau Kepala Lapas.

Pasal 13

Koreksi

(1) Menteri meminta para pihak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12ayat (1) untuk mengajukan permohonan Grasi. (2) Pengajuan permohonan Grasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan olehTerpidana, Keluarga, atau kuasa hukum Terpidana.

Pasal 14

(1) Permohonan Grasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 diajukan secara tertulis kepada melalui Menteri. (2) Permohonan Grasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat: a. identitas Terpidana yang terdiri atas: 1. nama; 2. umur; 3. tempat tanggal lahir; 4. alamat; 5. agama; dan 6. status perkawinan. b. tindak pidana yang dilakukan; c. putusan pengadilan; dan d. alasan pengajuan permohonan Grasi. (3) Permohonan Grasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditandatangani atau dibubuhi cap jempol oleh Terpidana, Keluarga, atau kuasa hukum Terpidana. (4) Dalam mengajukan permohonan Grasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus disertai dengan: a. surat persetujuan Terpidana, kecuali permohonan yang diajukan oleh Keluarga terhadap Terpidana mati; b. fotokopi salinan putusan pengadilan; c. fotokopi salinan daftar register F dari Kepala Lapas; d. fotokopi hasil penelitian kemasyarakatan; e. fotokopi surat kenal lahir bagi lanjut usia atau kartu tanda penduduk atau paspor atau bukti tanda pengenal lain bagi Terpidana warga negara asing; f. asli surat keterangan dokter spesialis sesuai dengan penyakitnya dari rumah sakit pemerintah dan resume pemeriksaan medis bagi yang menderita sakit berkepanjangan; g. fotokopi risalah pembinaan dari Kepala Lapas; dan h. foto terbaru Terpidana postcarddengan ukuran 3R. (5) Surat persetujuan Terpidana sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf a dibuat secara tertulis yang paling sedikit memuat identitas Terpidana dan alasan memberikan persetujuan.

Pasal 15

Berdasarkan permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14, Menteri mempersiapkan pertimbangan hukum Grasi kepada PRESIDEN.

Pasal 16

(1) Dalam mempersiapkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15, Menteri menugaskan Direktur Jenderal. (2) Direktur Jenderal dapat berkoordinasi dengan Direktur Jenderal Pemasyarakatan dan instansi terkait.

Pasal 17

(1) Hasil pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16, disampaikan oleh Direktur Jenderal kepada Menteri dalam jangka waktu paling lama 14 (empat belas) Hari sejak tanggal penugasan Menteri. (2) Menteri menyampaikan hasil pertimbangan hukum Grasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada PRESIDEN.

Peraturan Menteri Nomor 49 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pengajuan Permohonan Grasi

BAB I

Pasal 1

BAB I

Pasal 1

Pasal 2

BAB II

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Pasal 10

Pasal 11

BAB III

Pasal 12

Pasal 13

Pasal 14

Pasal 15

Pasal 16

Pasal 17

BAB IV

Pasal 18