PERMEN

Peraturan Menteri Nomor 48 Tahun 2016 tentang Sistem Pembayaran Penerimaan Negara Bukan Pajak Pada Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum

PERMEN Nomor 48 Tahun 2016

Konten ini bukan nasihat hukum. Selalu rujuk sumber resmi untuk kepastian hukum.

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan: 1. Sistem Pembayaran Penerimaan Negara Bukan Pajak Administrasi Hukum Umum yang selanjutnya disebut SIMPADHU adalah sistem pembayaran penerimaan negara bukan pajak yang terintegrasi antara Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, Direktorat Jenderal Anggaran Kementerian Keuangan, dan Bank Persepsi. 2. Penerimaan Negara Bukan Pajak Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum yang selanjutnya disebut PNBP Ditjen AHU adalah seluruh penerimaan Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum yang tidak berasal dari penerimaan perpajakan. 3. Sistem Administrasi Hukum Umum berbasis Online yang selanjutnya adalah sebuah sistem untuk melaksanakan pelayanan jasa hukum berbasis online pada Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum. 4. Sistem Bank Persepsi adalah sebuah sistem untuk melaksanakan layanan pembayaran penerimaan negara bukan pajak secara online pada bank persepsi. 5. Pemohon adalah orang pribadi atau badan yang melakukan permohonan pelayanan jasa hukum pada Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum. 6. Bank Persepsi adalah bank umum yang ditunjuk oleh Kementerian Keuangan untuk menerima setoran penerimaan negara bukan pajak. 7. Sistem Informasi Penerimaan Negara Bukan Pajak Online yang selanjutnya disebut SIMPONI adalah sistem informasi yang dikelola oleh Direktorat Jenderal Anggaran Kementerian Keuangan yang meliputi sistem perencanaan penerimaan negara bukan pajak, sistem billing dan sistem pelaporan penerimaan negara bukan pajak. 8. User Acceptance Test yang selanjutnya disingkat UAT adalah pengujian yang dilakukan oleh Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum atas sistem dan proses bisnis penatausahaan penerimaan negara bukan pajak pada Bank Persepsi yang mengajukan permohonan untuk dapat bekerja sama dengan persyaratan dan spesifikasi yang ditetapkan oleh Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum. 9. Kode Voucher adalah Kode Billing yang diterbitkan SIMPONI melalui SIMPADHU untuk pelayanan jasa hukum. 10. Surat Perintah Bayar adalah bukti hasil rekam data yang diterbitkan oleh SIMPADHU dan/atau Sistem Administrasi Hukum Umum sebagai dasar pembayaran penerimaan negara bukan pajak yang memuat Kode Voucher. 11. Keadaan Kahar adalah suatu kejadian yang terjadi diluar kemampuan dan kendali manusia, tidak dapat dihindarkan, dan tidak terbatas pada bencana alam, kebakaran, banjir, pemogokan umum, perang (dinyatakan atau tidak dinyatakan), pemberontakan, revolusi, makar, huru-hara, terorisme, wabah/epidemik dan diketahui secara luas sehingga suatu kegiatan tidak dapat dilaksanakan atau tidak dapat dilaksanakan sebagaimana mestinya. 12. Direktur Jenderal adalah Direktur Jenderal Administrasi Hukum Umum. 13. Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia yang selanjutnya disebut Ditjen AHU adalah unit kerja yang mengelola pelayanan jasa hukum.

Peraturan Menteri Nomor 48 Tahun 2016 tentang Sistem Pembayaran Penerimaan Negara Bukan Pajak Pada Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum

Pasal 1

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Pasal 10

Pasal 11