PERMEN

Peraturan Menteri Nomor 47 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penyampaian Permohonan Kewarganegaraan Republik Indonesia Secara Elektronik

PERMEN Nomor 47 Tahun 2016

Konten ini bukan nasihat hukum. Selalu rujuk sumber resmi untuk kepastian hukum.

BAB II

TATA CARA PENYAMPAIAN PERMOHONAN PERNYATAAN MEMILIH KEWARGANEGARAAN REPUBLIK INDONESIA BAGI ANAK BERKEWARGANEGARAAN GANDA

Pasal 5

(1) Pemohon yang menyatakan memilih Kewarganegaraan Republik INDONESIA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a adalah: a. anak yang lahir sebelum tanggal 1 Agustus 2006, yang memiliki Keputusan Menteri tentang Kewarganegaraan Republik INDONESIA; b. anak yang lahir setelah tanggal 1 Agustus 2006, yang memiliki Affidavit; atau c. anak yang memiliki surat keterangan Kewarganegaraan dari Direktur Jenderal. (2) Surat keterangan Kewarganegaraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c berlaku bagi: a. anak yang lahir berada dan bertempat tinggal di wilayah Negara Republik INDONESIA dari ayah atau ibu yang memperoleh Kewarganegaraan Republik INDONESIA; atau b. anak warga negara asing yang belum berusia 5 (lima) tahun yang diangkat secara sah menurut penetapan Pengadilan sebagai anak oleh warga negara INDONESIA.

Pasal 6

(1) Pernyataan Memilih Kewarganegaraan Republik INDONESIA bagi Pemohon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a dilakukan berdasarkan permohonan. (2) Permohonan sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) diajukan kepada Menteri dengan mengisi format Pernyataan memilih Kewarganegaraan Republik INDONESIA. (3) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenai biaya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang penerimaan negara bukan pajak yang berlaku pada Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia.

Pasal 7

Pasal 8

(1) Pemohon harus mengunggah dokumen persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (3). (2) Selain mengunggah dokumen persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemohon juga harus menyampaikan dokumen fisik persyaratan kepada Menteri dalam jangka waktu paling lama 7 (tujuh) Hari terhitung sejak tanggal pengisian format pernyataan.

Pasal 9

(1) Setiap permohonan Pernyataan Memilih Kewarganegaraan Republik INDONESIA wajib dilakukan pemeriksaan. (2) Pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan terhadap kelengkapan dokumen persyaratan. (3) Pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) Hari terhitung sejak tanggal dokumen diterima.

Pasal 10

Dalam hal hasil pemeriksaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 terdapat kekurangan kelengkapan dokumen persyaratan, Menteri memberitahukan kepada Pemohon untuk dilengkapi.

Pasal 11

(1) Dalam hal hasil pemeriksaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 dinyatakan lengkap, Menteri menerbitkan keputusan tentang pernyataan sebagai warga negara INDONESIA. (2) Penerbitan keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) Hari terhitung sejak tanggal permohonan dinyatakan lengkap. (3) Pemohon dapat mengunduh keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) pada laman resmi Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum dan mencetak keputusan dengan menggunakan jenis kertas concord warna putih ukuran F4 atau folio dengan berat 80 gr (delapan puluh gram).

Pasal 12

Sebelum ditetapkannya Keputusan Menteri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11, anak berkewarganegaraan ganda yang memilih Kewarganegaraan Republik INDONESIA diberikan hak sebagai warga negara INDONESIA.

Pasal 13

(1) Dengan diberikan hak sebagai warga negara INDONESIA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12, Pejabat mencabut Affidavit yang dimiliki oleh anak berkewarganegaraan ganda. (2) Pencabutan Affidavit sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib disampaikan kepada Direktur Jenderal Imigrasi.

Pasal 14

Format Pernyataan Memilih Kewarganegaraan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 dan pencabutan Affidavit sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (2) menjadi tanda bukti yang digunakan untuk mengajukan permohonan paspor Republik INDONESIA.

Pasal 15

Anak berkewarganegaraan ganda yang telah memperoleh Keputusan Pernyataan Memilih Kewarganegaraan Republik INDONESIA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12, harus melaporkan kepada pejabat keimigrasian dan pencatatan sipil.

BAB III

TATA CARA PENYAMPAIAN PERMOHONAN PERNYATAAN TETAP MENJADI WARGA NEGARA INDONESIA

Pasal 16

(1) Laki-laki atau perempuan warga negara INDONESIA yang kawin dengan perempuan atau laki-laki warga negara asing dapat kehilangan kewarganegaraannya sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan. (2) Dalam hal laki-laki atau perempuan warga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menginginkan tetap menjadi warga harus mengajukan permohonan secara elektronik kepada Menteri. (3) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diajukan dengan cara mengisi format pernyataan tetap menjadi warga negara INDONESIA. (4) Permohonan pernyataan tetap menjadi warga negara INDONESIA sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat diajukan setelah 3 (tiga) tahun sejak tanggal perkawinan.

Pasal 17

(1) Format pernyataan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (3) memuat: a. nama lengkap; b. tempat dan tanggal lahir; c. jenis kelamin; d. alamat tempat tinggal; e. pekerjaan; f. Kewarganegaraan suami atau istri; g. status perkawinan; dan h. nama lengkap suami atau istri. (2) Format pernyataan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) juga memuat dokumen persyaratan: a. fotokopi kutipan akta kelahiran orang yang mengajukan pernyataan yang disahkan oleh Pejabat atau Perwakilan Republik INDONESIA; b. fotokopi kutipan akta perkawinan/buku nikah orang yang mengajukan surat pernyataan yang disahkan Pejabat atau Perwakilan Republik INDONESIA; c. fotokopi paspor Republik INDONESIA, surat yang bersifat paspor, atau surat lain yang dapat membuktikan bahwa orang yang mengajukan surat pernyataan pernah menjadi warga negara INDONESIA yang disahkan oleh Pejabat atau Perwakilan Republik INDONESIA; d. surat pernyataan menolak menjadi warga negara asing dari orang yang mengajukan surat pernyataan di atas kertas bermaterai cukup yang disetujui oleh pejabat negara asing yang berwenang atau kantor perwakilan negara asing; dan e. pasfoto berwarna terbaru dari orang yang mengajukan pernyataan dengan ukuran 4x6 cm (empat kali enam sentimeter) sebanyak 2 (dua) lembar. (3) Pemohon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (2) wajib mengunggah dokumen persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) secara elektronik. (4) Selain mengunggah dokumen persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Pemohon juga harus menyampaikan dokumen fisik persyaratan kepada Menteri dalam jangka waktu paling lama 7 (tujuh) Hari terhitung sejak tanggal pengisian format pernyataan.

Pasal 18

(1) Setiap permohonan pernyataan tetap sebagai warga negara INDONESIA wajib dilakukan pemeriksaan. (2) Pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan terhadap kelengkapan dokumen persyaratan. (3) Pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) Hari terhitung sejak tanggal dokumen diterima.

Pasal 19

Dalam hal hasil pemeriksaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 terdapat kekurangan kelengkapan dokumen persyaratan, Menteri memberitahukan kepada Pemohon untuk dilengkapi.

Pasal 20

(1) Dalam hal hasil pemeriksaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 dinyatakan lengkap, Menteri menerbitkan keputusan tentang pernyataan tetap sebagai warga negara INDONESIA. (2) Penerbitan keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) Hari terhitung sejak tanggal permohonan dinyatakan lengkap. (3) Pemohon dapat mengunduh keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) pada laman resmi Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum dan mencetak keputusan dengan menggunakan jenis kertas concord warna putih ukuran F4 atau folio dengan berat 80 gr (delapan puluh gram).

BAB IV

TATA CARA PENYAMPAIAN LAPORAN KEHILANGAN KEWARGANEGARAAN REPUBLIK INDONESIA DENGAN SENDIRINYA

Pasal 21

Warga kehilangan Kewarganegaraan Republik INDONESIA dengan sendirinya jika karena alasan sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan perundang- undangan di bidang kewarganegaraan.

Pasal 22

Pejabat atau Perwakilan Republik INDONESIA yang mengetahui adanya warga negara INDONESIA yang memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 harus mengoordinasikan dan melaporkan kepada Menteri.

Pasal 23

(1) Laporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 disampaikan kepada Menteri. (2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat: a. nama lengkap, alamat pelapor dan terlapor; dan b. alasan kehilangan Kewarganegaraan Republik INDONESIA terlapor. (3) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dilampirkan dokumen pendukung, antara lain: a. fotokopi surat perjalanan Republik INDONESIA atas nama yang bersangkutan; dan b. paspor atau surat yang bersifat paspor dari negara asing atau surat yang dapat diartikan sebagai tanda Kewarganegaraan yang masih berlaku dari negara lain atas namanya.

Pasal 24

(1) Menteri memeriksa laporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 dalam jangka waktu paling lama 5 (lima) Hari sejak tanggal laporan diterima. (2) Untuk keperluan pemeriksaan, Menteri dapat melakukan klarifikasi kepada pelapor, terlapor, dan instansi terkait.

Pasal 25

(1) Menteri MENETAPKAN Keputusan tentang Nama Orang Yang Kehilangan Kewarganegaraan Republik INDONESIA berdasarkan hasil pemeriksaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24. (2) Keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) Hari sejak tanggal pemeriksaan laporan diterima.

Pasal 26

(1) Menteri menyampaikan tembusan keputusan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 kepada: a. PRESIDEN; b. Pejabat yang wilayah kerjanya meliputi tempat tinggal orang yang kehilangan kewarganegaraan; c. Perwakilan yang wilayah kerjanya meliputi tempat tinggal orang yang kehilangan kewarganegaraan; dan d. instansi terkait. (2) Tembusan keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan dalam jangka waktu paling lama 5 (lima) Hari sejak tanggal keputusan ditetapkan.

Pasal 27

Menteri mengumumkan Nama Orang Yang Kehilangan Kewarganegaraan Republik INDONESIA dalam Berita Negara Republik INDONESIA.

BAB V

TATA CARA PENYAMPAIAN PERMOHONAN KEHILANGAN KEWARGANEGARAAN REPUBLIK INDONESIA ATAS PERMOHONAN SENDIRI KEPADA PRESIDEN

Pasal 28

Warga dinyatakan hilang Kewarganegaraannya oleh atas permohonannya sendiri, jika yang bersangkutan: a. sudah berusia 18 (delapan belas) tahun atau sudah kawin; b. bertempat tinggal di luar negeri; dan c. dengan dinyatakan hilang kewarganegaraan Republik INDONESIA tidak menjadi tanpa kewarganegaraan.

Pasal 29

(1) Warga yang dinyatakan hilang Kewarganegaraannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 harus mengajukan permohonan kepada PRESIDEN melalui Menteri. (2) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan dengan cara mengisi format permohonan kehilangan kewarganegaraan atas permohonan sendiri kepada PRESIDEN.

Pasal 30

(1) Format permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 memuat: a. nama lengkap; b. tempat dan tanggal lahir; c. alamat tempat tinggal; d. pekerjaan; e. jenis kelamin; f. status perkawinan pemohon; dan g. alasan permohonan. (2) Format permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) juga memuat dokumen persyaratan yaitu: a. fotokopi kutipan akta kelahiran atau surat yang membuktikan kelahiran pemohon yang disahkan oleh Kepala Perwakilan Republik INDONESIA; b. fotokopi akta perkawinan/buku nikah, kutipan akta perceraian/surat talaq/perceraian, atau kutipan akta kematian suami/isteri pemohon bagi yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun dan sudah kawin yang disahkan oleh Kepala Perwakilan Republik INDONESIA; c. fotokopi surat perjalanan Republik INDONESIA atau kartu tanda penduduk yang disahkan oleh Kepala Perwakilan Republik INDONESIA; d. surat keterangan dari perwakilan negara asing bahwa dengan kehilangan Kewarganegaraan Republik INDONESIA Pemohon akan menjadi warga negara asing; dan e. pasfoto Pemohon terbaru berwarna dengan ukuran 4x6 cm (empat kali enam sentimeter) sebanyak 2 (dua) lembar. (3) Pemohon wajib mengunggah dokumen persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) secara elektronik. (4) Selain mengunggah dokumen persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Pemohon juga harus menyampaikan dokumen fisik persyaratan kepada Menteri dalam jangka waktu paling lama 7 (tujuh) Hari terhitung sejak tanggal pengisian format pernyataan.

Pasal 31

(1) Setiap Permohonan kehilangan kewarganegaraan Republik INDONESIA wajib dilakukan pemeriksaan. (2) Pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan terhadap kelengkapan dokumen persyaratan. (3) Pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan dalam jangka waktu paling lama 5 (lima) Hari terhitung sejak tanggal dokumen diterima.

Pasal 32

Dalam hal hasil pemeriksaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 terdapat kekurangan kelengkapan dokumen persyaratan, Menteri memberitahukan kepada Pemohon untuk dilengkapi.

Pasal 33

(1) Dalam hal hasil pemeriksaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 dinyatakan lengkap, Menteri meneruskan permohonan dengan surat kepada PRESIDEN. (2) Surat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diunduh oleh pemohon pada laman resmi Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum.

Pasal 34

MENETAPKAN keputusan mengenai kehilangan Kewarganegaraan Republik INDONESIA.

Pasal 35

Menteri mengumumkan nama orang yang kehilangan Kewarganegaraan Republik INDONESIA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 dalam Berita Negara Republik INDONESIA.

BAB VI

TATA CARA PENYAMPAIAN PERMOHONAN SURAT KETERANGAN KEHILANGAN KEWARGANEGARAAN

Pasal 36

Warga Negara INDONESIA dapat melepaskan Kewarganegaraan Republik INDONESIA menjadi warga negara asing karena : a. perkawinan dengan warga negara asing; atau b. kemauan sendiri.

Pasal 37

Untuk melepaskan Kewarganegaraan menjadi warga negara asing sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 diperlukan surat keterangan kehilangan Kewarganegaraan Republik INDONESIA.

Pasal 38

(1) Untuk mendapatkan surat keterangan kehilangan Kewarganegaraan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 karena perkawinan, Pemohon mengajukan permohonan kepada Direktur Jenderal. (2) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan dengan cara mengisi format keterangan kehilangan Kewarganegaraan Republik INDONESIA. (3) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenai biaya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang penerimaan negara bukan pajak yang berlaku pada Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia.

Pasal 39

(1) Format permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 memuat: a. nama lengkap; b. tempat dan tanggal lahir; c. jenis kelamin; d. pekerjaan; e. status perkawinan; f. nama lengkap suami atau isteri; g. Kewarganegaraan suami atau isteri; h. alamat tempat tinggal; dan i. alasan permohonan. (2) Format permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) juga memuat dokumen persyaratan yaitu: a. fotokopi kutipan akta kelahiran dari orang yang mengajukan permohonan; b. fotokopi kutipan akta perkawinan/buku nikah/laporan perkawinan/ surat keterangan perkawinan dari orang yang mengajukan permohonan; c. fotokopi paspor Republik INDONESIA, surat yang bersifat paspor, atau surat lain yang dapat membuktikan bahwa orang yang mengajukan permohonan adalah warga negara INDONESIA; d. surat keterangan Naturalisasi dari negara asing yang diterjemahkan dalam bahasa INDONESIA oleh penerjemah resmi tersumpah; e. pasfoto berwarna terbaru dari orang yang mengajukan pernyataan dengan ukuran 4x6 cm (empat kali enam sentimeter) sebanyak 2 (dua) lembar; dan f. asli bukti pembayaran Penerimaan Negara Bukan Pajak. (3) Pemohon harus mengunggah dokumen persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) secara eletronik. (4) Selain mengunggah dokumen persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Pemohon juga harus menyampaikan dokumen fisik persyaratan kepada Menteri dalam jangka waktu paling lama 5 (lima) Hari terhitung sejak tanggal pengisian format permohonan.

Pasal 40

(1) Setiap permohonan keterangan kehilangan kewarganegaraan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 wajib dilakukan pemeriksaan. (2) Pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan terhadap kelengkapan dokumen persyaratan. (3) Pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) Hari sejak tanggal dokumen diterima.

Pasal 41

Dalam hal hasil pemeriksaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 terdapat kekurangan kelengkapan dokumen persyaratan, Direktur Jenderal memberitahukan kepada Pemohon untuk dilengkapi dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) Hari terhitung sejak tanggal pemeriksaan.

Pasal 42

(1) Dalam hal hasil pemeriksaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 dinyatakan lengkap, Direktur Jenderal menerbitkan surat keterangan kehilangan Kewarganegaraan Republik INDONESIA. (2) Penerbitan surat keterangan kehilangan Kewarganegaraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) Hari sejak tanggal permohonan dinyatakan lengkap. (3) Pemohon dapat mengunduh surat keterangan kehilangan Kewarganegaraan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) pada laman resmi Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum dan mencetak dengan menggunakan jenis kertas concord warna putih ukuran F4 atau folio dengan berat 80 gr (delapan puluh gram).

Pasal 43

(1) Untuk mendapatkan surat keterangan kehilangan Kewarganegaraan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 karena kemauan sendiri, Pemohon mengajukan surat permohonan kepada Direktur Jenderal. (2) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan dengan cara mengisi format surat keterangan kehilangan kewarganegaraan Republik INDONESIA.

Pasal 44

(1) Format permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 memuat yaitu: a. nama lengkap; b. tempat dan tanggal lahir; c. jenis kelamin; d. pekerjaan; e. status perkawinan; f. alamat tempat tinggal; dan g. alasan permohonan. (2) Format Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) juga memuat dokumen persyaratan yaitu: a. fotokopi kutipan akta kelahiran dari orang yang mengajukan permohonan; b. fotokopi kutipan akta perkawinan/buku nikah/laporan perkawinan/ surat keterangan perkawinan dari orang yang mengajukan permohonan; c. fotokopi paspor Republik INDONESIA, surat yang bersifat paspor, atau surat lain yang dapat membuktikan bahwa orang yang mengajukan permohonan adalah warga negara INDONESIA; d. surat keterangan Naturalisasi dari negara asing yang diterjemahkan dalam bahasa INDONESIA oleh penerjemah resmi tersumpah; e. pasfoto berwarna terbaru dari orang yang mengajukan pernyataan berukuran 4x6 cm (empat kali enam sentimeter) sebanyak 2 (dua) lembar; dan f. asli bukti pembayaran penerimaan negara bukan pajak. (3) Pemohon harus mengunggah dokumen persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) secara elektronik. (4) Selain mengunggah dokumen persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Pemohon juga harus menyampaikan dokumen fisik persyaratan kepada Menteri dalam jangka waktu paling lama 5 (lima) Hari terhitung sejak tanggal pengisian format permohonan.

Pasal 45

(1) Setiap Permohonan surat keterangan kehilangan kewarganegaraan atas kemauan sendiri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 wajib dilakukan pemeriksaan. (2) Pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan terhadap kelengkapan dokumen persyaratan. (3) Pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) Hari sejak tanggal dokumen diterima.

Pasal 46

Dalam hal hasil pemeriksaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45 terdapat kekurangan kelengkapan dokumen persyaratan, Direktur Jenderal memberitahukan kepada Pemohon untuk dilengkapi dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) Hari terhitung sejak tanggal pemeriksaan.

Pasal 47

(1) Dalam hal hasil pemeriksaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45 dinyatakan lengkap, Direktur Jenderal menerbitkan surat keterangan kehilangan kewarganegaraan Republik INDONESIA. (2) Penerbitan surat keterangan kehilangan kewarganegaraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) Hari terhitung sejak tanggal permohonan dinyatakan lengkap. (3) Pemohon dapat mengunduh surat keterangan kehilangan kewarganegaraan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) pada laman resmi Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum dan mencetak dengan menggunakan jenis kertas concord warna putih ukuran F4 atau folio dengan berat 80 gr (delapan puluh gram).

BAB VII

TATA CARA PENYAMPAIAN PERMOHONAN MEMPEROLEH KEMBALI KEWARGANEGARAAN REPUBLIK INDONESIA

Pasal 48

Warga Negara INDONESIA yang kehilangan Kewarganegaraan Republik INDONESIA karena perkawinan dapat memperoleh kembali Kewarganegaraan Republik INDONESIA sejak putusnya perkawinan.

Pasal 49

(1) Untuk memperoleh kembali Kewarganegaraan Republik INDONESIA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48 harus mengajukan permohonan kepada Menteri. (2) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan dengan cara mengisi format permohonan memperoleh kembali Kewarganegaraan Republik INDONESIA. (3) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenai biaya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang penerimaan negara bukan pajak yang berlaku pada Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia.

Pasal 50

Pasal 51

(1) Setiap permohonan memperoleh kembali Kewarganegaraan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49 wajib dilakukan pemeriksaan. (2) Pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan terhadap kelengkapan dokumen persyaratan. (3) Pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan dalam jangka waktu paling lama 5 (lima) Hari terhitung sejak tanggal dokumen diterima.

Pasal 52

Dalam hal hasil pemeriksaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 terdapat kekurangan kelengkapan dokumen persyaratan, Menteri memberitahukan kepada Pemohon untuk dilengkapi dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) Hari sejak tanggal pemeriksaan.

Pasal 53

(1) Dalam hal hasil pemeriksaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 dinyatakan lengkap, Menteri MENETAPKAN keputusan memperoleh kembali Kewarganegaraan Republik INDONESIA. (2) Penetapan keputusan memperoleh kembali Kewarganegaraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) Hari sejak tanggal permohonan dinyatakan lengkap. (3) Pemohon dapat mengunduh keputusan memperoleh kembali Kewarganegaraan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) pada laman resmi Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum dan mencetak dengan menggunakan jenis kertas concord warna putih ukuran F4 atau folio dengan berat 80 gr (delapan puluh gram).

Pasal 54

Menteri mengumumkan nama orang yang memperoleh kembali Kewarganegaraan Republik INDONESIA dalam Berita Negara Republik INDONESIA.

(1) Format Pernyataan Memilih Kewarganegaraan Republik INDONESIA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 memuat data Pemohon dan dokumen persyaratan. (2) Data Pemohon sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi: a. nama lengkap anak; b. tempat dan tanggal lahir; c. jenis kelamin; d. alamat tempat tinggal; e. nama lengkap orang tua; f. status perkawinan orang tua; g. kewarganegaraan orang tua; h. Kewarganegaraan; i. status perkawinan; j. nomor paspor; k. tempat penerbitan paspor; l. tanggal berlaku paspor; m. nomor dan tanggal Keputusan Menteri tentang Kewarganegaraan Republik INDONESIA, nomor dan tanggal Affidavit, atau nomor dan tanggal surat keterangan Direktur Jenderal; n. nama ayah, Kewarganegaraan ayah, tempat dan tanggal lahir ayah, dan alamat tempat tinggal ayah; dan o. nama ibu, Kewarganegaraan ibu, tempat dan tanggal lahir ibu, dan alamat tempat tinggal ibu. (3) Dokumen persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa: a. fotokopi kutipan akta kelahiran anak yang disahkan oleh Pejabat atau Perwakilan Republik INDONESIA; b. fotokopi kutipan akta perkawinan/buku nikah orang tua yang disahkan oleh Pejabat atau Perwakilan Republik INDONESIA; c. fotokopi kutipan akta perkawinan/buku nikah anak yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun tetapi sudah kawin yang disahkan oleh Pejabat atau Perwakilan Republik INDONESIA; d. fotokopi paspor Republik INDONESIA dan/atau paspor asing atau surat lainnya yang disahkan oleh Pejabat atau Perwakilan Republik INDONESIA; e. surat pernyataan melepaskan Kewarganegaraan asing dari anak yang mengajukan surat pernyataan di atas kertas bermaterai cukup yang disetujui oleh Pejabat negara asing yang berwenang atau kantor perwakilan negara asing; f. pasfoto berwarna terbaru dari anak yang mengajukan surat pernyataan dengan ukuran 4x6 cm (empat kali enam sentimeter) sebanyak 2 (dua) lembar; g. Keputusan Menteri tentang Kewarganegaraan Republik INDONESIA atau fotokopi Affidavit atau surat keterangan Direktur Jenderal; dan h. asli bukti pembayaran penerimaan negara bukan pajak.

(1) Format permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49 paling sedikit memuat: a. nama lengkap; b. alamat tempat tinggal; c. tempat dan tanggal lahir; d. pekerjaan; e. jenis kelamin; f. status perkawinan; dan g. alasan kehilangan Kewarganegaraan Republik INDONESIA. (2) Format permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) juga memuat dokumen persyaratan yang harus dilampirkan, antara lain: a. fotokopi kutipan akta kelahiran atau surat lain yang membuktikan tentang kelahiran pemohon yang disahkan oleh Pejabat atau Perwakilan Republik INDONESIA; b. fotokopi paspor Republik INDONESIA, surat yang bersifat paspor, atau surat lain yang dapat membuktikan bahwa pemohon pernah menjadi Warga Negara INDONESIA yang disahkan oleh Pejabat atau Perwakilan Republik INDONESIA; c. fotokopi kutipan akta perkawinan/buku nikah, kutipan akta perceraian/ surat talak/perceraian, atau kutipan akta kematian isteri/suami pemohon yang disahkan oleh Pejabat atau Perwakilan Republik INDONESIA bagi pemohon yang telah kawin atau cerai; d. fotokopi kutipan akta kelahiran anak pemohon yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun dan belum kawin yang disahkan oleh Pejabat atau Perwakilan Republik INDONESIA bagi yang mempunyai anak; e. pernyataan tertulis bahwa pemohon setia kepada Negara Kesatuan Republik INDONESIA, Pancasila, UNDANG-UNDANG Dasar Negara Republik INDONESIA Tahun 1945, dan akan membelanya dengan sungguh-sungguh serta akan menjalankan kewajiban yang dibebankan negara sebagai Warga Negara INDONESIA dengan tulus dan ikhlas; f. daftar riwayat hidup pemohon; g. pasfoto pemohon terbaru berwarna berukuran 4x6 cm (empat kali enam sentimeter) sebanyak 2 (dua) lembar; dan h. asli bukti pembayaran Penerimaan Negara Bukan Pajak. (3) Pemohon harus mengunggah dokumen persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) secara elektronik. (4) Selain mengunggah dokumen persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Pemohon juga harus menyampaikan dokumen fisik persyaratan kepada Menteri dalam jangka waktu paling lama 7 (tujuh) Hari terhitung sejak tanggal pengisian format permohonan.