PERMEN

Peraturan Menteri Nomor 46 Tahun 2015 tentang TATA CARA PENYELESAIAN KERUGIAN NEGARA DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA

PERMEN Nomor 46 Tahun 2015

Konten ini bukan nasihat hukum. Selalu rujuk sumber resmi untuk kepastian hukum.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan: 1. Keuangan Negara adalah semua hak dan kewajiban negara yang dapat dinilai dengan uang serta segala sesuatu baik berupa uang maupun berupa barang yang dapat dijadikan milik negara berhubung dengan pelaksanaan hak dan kewajiban tersebut. 2. Kerugian Negara adalah kekurangan uang, surat berharga dan barang yang nyata dan pasti jumlahnya sebagai akibat perbuatan melawan hukum baik sengaja maupun lalai. 3. Bendahara adalah setiap orang atau badan yang diberi tugas untuk dan atas nama negara, menerima, menyimpan dan membayar/menyerahkan uang atau surat berharga atau barang-barang negara. 4. Pegawai Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia yang selanjutnya disebut Pegawai adalah pegawai negeri sipil, calon pegawai negeri sipil, dan pegawai lain di lingkungan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, baik yang berada di pusat maupun di daerah yang diangkat dalam suatu jabatan atau ditugaskan dan bekerja secara penuh berdasarkan keputusan pejabat yang berwenang. 5. Pihak Ketiga adalah orang atau badan hukum yang melakukan kerja sama dengan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia di bidang pengadaan barang dan/atau jasa yang karena perbuatannya melawan hukum baik sengaja maupun lalai yang menimbulkan kerugian negara. 6. Tuntutan Ganti Rugi yang selanjutnya disebut TGR adalah suatu proses yang dilakukan terhadap Bendahara, Pegawai dan Pihak Ketiga dengan tujuan untuk pemulihan kerugian negara sebagai akibat langsung ataupun tidak langsung dari suatu perbuatan melanggar hukum dan/atau lalai dalam pelaksanaan tugas kewajibannya. 7. Kelalaian adalah mengabaikan sesuatu yang semestinya dilakukan dan/atau melakukan kewajiban tidak sebagaimana mestinya sehingga menyebabkan kerugian Negara. 8. Tim Penyelesaian Kerugian Negara yang selanjutnya disingkat TPKN adalah Tim yang diangkat oleh Menteri untuk membantu dalam menangani penyelesaian kerugian Negara. 9. Surat Keterangan Tanggung Jawab Mutlak yang selanjutnya disingkat SKTJM adalah surat keterangan yang menyatakan kesanggupan dan/atau pengakuan bahwa yang bersangkutan bertanggung jawab atas kerugian negara yang terjadi dan bersedia mengganti Kerugian Negara tersebut. 10. Surat Keputusan Pembebanan Sementara yang selanjutnya disingkat SKPS adalah surat keputusan yang dikeluarkan oleh Menteri tentang pembebanan penggantian sementara atas Kerugian Negara sebagai dasar untuk melaksanakan sita jaminan. 11. Surat Keputusan Penetapan Batas Waktu selanjutnya disingkat SKPBW adalah surat keputusan yang dikeluarkan oleh Badan Pemeriksa Keuangan tentang pemberian kesempatan kepada Bendahara untuk mengajukan keberatan atau pembelaan diri atas tuntutan penggantian Kerugian Negara. 12. Surat Keputusan Pencatatan adalah surat keputusan yang dikeluarkan oleh Badan Pemeriksa Keuangan tentang proses penuntutan kasus Kerugian Negara untuk sementara tidak dapat dilanjutkan. 13. Surat Keputusan Pembebanan yang selanjutnya disingkat SKP adalah surat keputusan yang dikeluarkan oleh Badan Pemeriksa Keuangan yang mempunyai kekuatan hukum final tentang pembebanan penggantian Kerugian Negara terhadap Bendahara. 14. Surat Keputusan Pembebasan adalah surat keputusan yang dikeluarkan oleh Badan Pemeriksa Keuangan tentang pembebasan Bendahara dari kewajiban untuk mengganti Kerugian Negara karena tidak ada unsur perbuatan melawan hukum baik sengaja maupun lalai. 15. Surat Keputusan Pembebanan Penggantian Kerugian Sementara yang selanjutnya disingkat SKP2KS adalah surat keputusan yang dibuat oleh Menteri Hukum dan Hukum Asasi Manusia apabila SKTJM tidak mungkin diperoleh atau tidak dapat menjamin pengembalian Kerugian Negara yang ditunjukkan kepada Pegawai yang telah melakukan perbuatan merugikan negara. 16. Surat Keputusan Pembebanan Penggantian Kerugian yang selanjutnya disingkat SKP2K adalah surat keputusan yang dikeluarkan oleh Menteri yang mempunyai kekuatan hukum tetap tentang pembebanan penggantian Kerugian Negara terhadap Pegawai. 17. Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum dan hak asasi manusia. 18. Unit Pelaksanaan Teknis yang selanjutnya disingkat UPT adalah UPT di lingkungan Kementerian Hukum dan Hak Asasi manusia. 19. Kantor Wilayah adalah kantor wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia. 20. Ahli Waris adalah anggota keluarga yang masih hidup yang menggantikan kedudukan pewaris dalam bidang hukum kekayaan karena meninggalnya pewaris.

BAB II

TATA CARA PELAPORAN DAN PEMERIKSAAN KERUGIAN NEGARA

Pasal 4

Koreksi

(1) Setiap orang yang mengetahui Kerugian Negara yang disebabkan oleh Bendahara, Pegawai, dan Pihak Ketiga wajib melapor secara berjenjang kepada Menteri. (2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan secara tertulis paling sedikit memuat: a. identitas pelapor; b. jenis Kerugian Negara; c. identitas Bendahara atau Pegawai; d. unit kerja Bendahara atau Pegawai; dan e. jumlah Kerugian Negara. (3) Dalam menyampaikan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) harus disertai dokumen pendukung yang terdiri atas: a. laporan dari Kepolisian Negara Republik INDONESIA setempat; b. berita acara pemeriksaan; c. gambar/sket lokasi terjadinya Kerugian Negara; dan d. surat serah terima pemakaian kendaraan bermotor; e. fotokopi/rekaman buku kas akhir bulan yang bersangkutan memuat adanya kekurangan kas; f. surat keputusan pengangkatan sebagai Bendahara, hanya khusus Bendahara; dan g. penanggung jawab Kerugian Negara. (4) Format laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal 5

(1) Dalam hal kerugian negara disebabkan oleh Bendahara, Pegawai, dan Pihak Ketiga pada unit eselon I, laporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 sebelum disampaikan kepada Menteri harus disampaikan terlebih dahulu kepada Pimpinan Unit Eselon I secara berjenjang. (2) Dalam hal kerugian negara disebabkan oleh Bendahara, Pegawai, dan Pihak Ketiga pada Kantor Wilayah, laporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 sebelum disampaikan kepada Menteri harus disampaikan terlebih dahulu kepada Kepala Kantor Wilayah secara berjenjang. (3) Dalam hal Kerugian Negara disebabkan oleh Bendahara, Pegawai, dan Pihak Ketiga pada UPT, laporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 sebelum disampaikan kepada Menteri harus disampaikan terlebih dahulu kepada Kepala UPT secara berjenjang.

Pasal 6

(1) Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1), sebelum disampaikan kepada Menteri, Pimpinan Unit Eselon I membentuk tim ad hoc penyelesaian Kerugian Negara untuk melakukan pemeriksaan. (2) Tim ad hoc sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari unsur: a. Sekretaris Unit Eselon I sebagai ketua; b. Kepala Bagian Keuangan sebagai wakil ketua; c. Pejabat struktural setingkat eselon IV pada Bagian Keuangan sebagai sekretaris; dan d. Pejabat Fungsional Umum pada Bagian Keuangan sebagai anggota. (3) Tim ad hoc sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mempunyai tugas: a. mengumpulkan data/informasi terdiri atas: 1. kronologis terjadinya Kerugian Negara; 2. waktu terjadinya Kerugian Negara; 3. identitas Bendahara, Pegawai, dan Pihak Ketiga yang mengakibatkan kerugian negara; 4. jenis, tipe, merek, tahun pembuatan, tahun perolehan, sumber perolehan barang inventaris milik negara; 5. menyelesaikan Kerugian Negara melalui SKTJM; dan 6. data dan informasi yang membuktikan adanya Kerugian Negara. b. menyusun laporan pelaksanaan pemeriksaan kepada pimpinan unit eselon I; dan c. melakukan kegiatan lain dalam rangka membuktikan adanya Kerugian Negara. (4) Pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dituangkan dalam berita acara pemeriksaan.

Pasal 7

(1) Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2), sebelum disampaikan kepada Menteri, Kepala Kantor Wilayah membentuk tim ad hoc penyelesaian Kerugian Negara untuk melakukan pemeriksaan. (2) Tim ad hoc sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari unsur: a. Kepala Divisi Administrasi sebagai ketua; b. Kepala Bagian Keuangan sebagai wakil ketua; c. Pejabat struktural setingkat eselon IV pada Bagian Keuangan sebagai sekretaris; dan d. Pejabat Fungsional Umum pada Bagian Keuangan sebagai anggota. (3) Tim ad hoc sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mempunyai tugas: a. mengumpulkan data/informasi terdiri atas: 1. kronologis terjadinya Kerugian Negara; 2. waktu terjadinya Kerugian Negara; 3. identitas Bendahara, Pegawai, dan Pihak Ketiga yang mengakibatkan kerugian negara; 4. jenis, tipe, merek, tahun pembuatan, tahun perolehan, sumber perolehan barang inventaris milik negara; 5. menyelesaikan Kerugian Negara melalui SKTJM; dan 6. data dan informasi yang membuktikan adanya Kerugian Negara. b. menyusun laporan pelaksanaan pemeriksaan kepada Kepala Kantor Wilayah; dan c. melakukan kegiatan lain dalam rangka membuktikan adanya Kerugian Negara. (4) Pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dituangkan dalam berita acara pemeriksaan.

Pasal 8

(1) Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (3), sebelum disampaikan kepada Menteri, Kepala UPT membentuk tim ad hoc penyelesaian Kerugian Negara untuk melakukan pemeriksaan. (2) Tim ad hoc sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari unsur: a. Kepala Bagian Keuangan sebagai ketua; b. Pejabat struktural setingkat eselon IV pada Bagian Keuangan sebagai sekretaris; dan c. Pejabat Fungsional Umum pada Bagian Keuangan sebagai anggota. (3) Tim ad hoc sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mempunyai tugas: a. mengumpulkan data/informasi terdiri atas: 1. kronologis terjadinya Kerugian Negara; 2. kapan terjadinya Kerugian Negara; 3. identitas Bendahara, Pegawai, dan Pihak Ketiga yang mengakibatkan Kerugian Negara; 4. jenis, tipe, merek, tahun pembuatan, tahun perolehan, sumber perolehan barang inventaris milik negara; 5. menyelesaikan Kerugian Negara melalui SKTJM; dan 6. data dan informasi yang membuktikan adanya Kerugian Negara. b. menyusun laporan pelaksanaan pemeriksaan kepada Kepala UPT; dan c. melakukan kegiatan lain dalam rangka membuktikan adanya Kerugian Negara. (4) Pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dituangkan dalam berita acara pemeriksaan.

Pasal 9

(1) Dalam rangka penyelesaian Kerugian Negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, Menteri membentuk TPKN untuk melakukan pemeriksaan. (2) TPKN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari unsur: a. Sekretaris Jenderal sebagai ketua; b. Inspektur Jenderal sebagai wakil ketua; c. Kepala Biro Keuangan sebagai sekretaris; d. Kepala Biro Kepegawaian sebagai anggota; e. Kepala Biro Perlengkapan sebagai anggota f. seluruh Inspektur Wilayah sebagai anggota; g. Kepala Bagian Tata Usaha Keuangan pada Biro Keuangan sebagai anggota; h. Kepala Sub Bagian Tata Usaha Keuangan pada Biro Keuangan sebagai anggota; dan i. Pejabat Fungsional Umum pada Biro Keuangan sebagai anggota.

Pasal 10

(1) TPKN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 mempunyai tugas: a. memeriksa seluruh laporan Kerugian Negara yang disebabkan oleh Bendahara, Pegawai, dan Pihak Ketiga; b. mengumpulkan dan melakukan verifikasi terhadap dokumen pendukung laporan Kerugian Negara; c. menghitung jumlah Kerugian negara yang dilakukan oleh Bendahara, Pegawai, dan Pihak Ketiga; d. menginventarisasi harta kekayaan milik Bendahara, Pegawai, dan Pihak Ketiga yang dapat dijadikan sebagai jaminan penyelesaian kerugian negara; e. menyelesaikan Kerugian Negara melalui SKTJM; f. menyusun bahan pertimbangan guna MENETAPKAN pembebanan sementara berdasarkan Keputusan Menteri; dan g. memantau perkembangan penyelesaian kasus Kerugian Negara. (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), TPKN dapat melakukan pemeriksaan langsung ke setiap unit eselon I, Kantor Wilayah, dan UPT.

Pasal 11

(1) Pimpinan Unit Eselon I, Kepala Kantor Wilayah, dan Kepala UPT menyampaikan hasil pemeriksaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, Pasal 7, dan Pasal 8 kepada Menteri secara berjenjang disertai dengan berita acara pemeriksaan. (2) TPKN melakukan pemeriksaan ulang hasil pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk mendapatkan keputusan.

Pasal 12

(1) TPKN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 melakukan pemeriksaan dalam jangka waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari kerja terhitung sejak tanggal penyampaian hasil pemeriksaan Pimpinan Unit Eselon I, Kepala Kantor Wilayah, dan Kepala UPT. (2) Dalam hal Kerugian Negara dilakukan oleh Bendahara, selama dalam proses pemeriksaan TPKN, Bendahara dibebastugaskan sementara dari jabatannya. (3) Hasil pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Bendahara, Pegawai, dan Pihak Ketiga dalam bentuk laporan hasil pemeriksaan guna mendapatkan tanggapan. (4) Tanggapan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disampaikan kepada Ketua TPKN secara tertulis dalam jangka waktu paling lama 14 (empat belas) hari kerja terhitung sejak tanggal hasil pemeriksaan diterima oleh Bendahara, Pegawai, dan Pihak Ketiga. (5) Apabila dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (4), Bendahara, Pegawai, dan Pihak Ketiga tidak menyampaikan tanggapan, laporan hasil pemeriksaan dianggap disetujui oleh Bendahara, Pegawai, dan Pihak Ketiga.

Pasal 13

(1) Laporan hasil pemeriksaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 disampaikan oleh TPKN kepada Menteri. (2) Dalam hal Kerugian Negara dilakukan oleh Pegawai atau Pihak Ketiga, Menteri melaksanakan penilaian dan/atau penetapan Kerugian Negara berdasarkan laporan hasil pemeriksaan TPKN. (3) Dalam hal Kerugian Negara dilakukan oleh Bendahara, Menteri meneruskan laporan hasil pemeriksaan kepada Badan Pemeriksa Keuangan melalui Wakil Ketua Badan Pemeriksa Keuangan dalam jangka waktu paling lama 7 (tujuh) hari kerja terhitung sejak tanggal pemeriksaan selesai dilakukan TPKN, untuk meminta penilaian dan/atau penetapan Kerugian Negara oleh Bendahara kepada Badan Pemeriksa Keuangan. (4) Format Laporan Hasil Pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

BAB III

PENYELESAIAN GANTI KERUGIAN NEGARA YANG DISEBABKAN OLEH BENDAHARA

Pasal 14

Koreksi

(1) Dalam hal Badan Pemeriksa Keuangan memberikan penilaian dan/atau penetapan berupa terbuktinya unsur Kerugian Negara sehingga penanggung jawab Kerugian Negara wajib mengembalikan/memulihkan Keuangan Negara, Menteri memerintahkan Ketua TPKN untuk mengupayakan agar Bendahara bersedia membuat dan menandatangani SKTJM paling lambat 7 (tujuh) hari setelah menerima penilaian dan penetapan dari Badan Pemeriksa Keuangan. (2) SKTJM sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterbitkan dalam jangka waktu paling lama 7 (tujuh) hari terhitung sejak tanggal penilaian dan penetapan Badan Pemeriksa Keuangan diterima. (3) SKTJM sebagaimana dimaksud pada ayat (2) wajib ditandatangani oleh Bendahara dan diketahui oleh Sekretaris Jenderal. (4) SKTJM yang telah ditandatangani oleh Bendahara sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tidak dapat ditarik kembali. (5) Format SKTJM sebagaimana dimaksud pada ayat (4) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal 15

(1) Dalam hal Bendahara menandatangani SKTJM sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14, Bendahara wajib menyerahkan jaminan atas penggantian Kerugian Negara kepada Ketua TPKN berupa dokumen sebagai berikut: a. bukti kepemilikan barang atau kekayaan lain atas nama Bendahara; dan b. surat kuasa menjual dan/atau mencairkan barang atau kekayaan lain dari Bendahara. (2) Surat kuasa menjual dan/atau mencairkan barang atau kekayaan lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dibuat bersamaan dengan penandatanganan SKTJM. (3) Surat kuasa menjual dan/atau mencairkan barang atau kekayaan lain berlaku setelah Badan Pemeriksa Keuangan menerbitkan Surat Keputusan Pembebanan.

Pasal 16

(1) Dalam hal Bendahara menandatangani SKTJM, penggantian Kerugian Negara dilakukan secara tunai dalam waktu paling lambat 40 (empat puluh) hari kerja terhitung sejak tanggal SKTJM ditandatangani. (2) Dalam hal Bendahara telah mengganti Kerugian Negara, TPKN mengembalikan bukti kepemilikan barang dan surat kuasa menjual sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (1) kepada Bendahara. (3) Dalam rangka pelaksanaan SKTJM, Bendahara dapat menjual dan/atau mencairkan harta kekayaan yang dijaminkan setelah mendapat persetujuan dan di bawah pengawasan TPKN.

Pasal 17

Dalam hal kasus Kerugian Negara diperoleh berdasarkan pemeriksaan yang dilakukan oleh pemeriksa yang bekerja untuk dan atas nama dan pemeriksa keuangan dan dalam proses pemeriksaan, Bendahara bersedia mengganti Kerugian Negara secara sukarela maka Bendahara membuat dan menandatangani SKTJM di hadapan pemeriksa yang bekerja untuk dan atas nama Badan Pemeriksa Keuangan.

Pasal 18

(1) TPKN melaporkan hasil penyelesaian Kerugian Negara melalui SKTJM kepada Menteri. (2) Menteri memberitahukan hasil penyelesaian Kerugian Negara melalui SKTJM tersebut kepada Badan Pemeriksa Keuangan dalam waktu paling lambat 7 (tujuh) hari kerja terhitung sejak laporan TPKN diterima.

Pasal 19

(1) Dalam hal SKTJM tidak diperoleh atau tidak dapat menjamin pengembalian Kerugian Negara, Menteri mengeluarkan SKPS dalam jangka waktu paling lambat 7 (tujuh) hari sejak Bendahara tidak bersedia menandatangani SKTJM. (2) Menteri memberitahukan SKPS kepada Badan Pemeriksa Keuangan. (3) Format SKPS sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal 20

(1) SKPS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 merupakan dasar dalam melakukan sita jaminan terhadap aset Bendahara. (2) Sita jaminan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan oleh Menteri kepada lembaga yang berwenang dalam jangka waktu paling lama 7 (tujuh) hari kerja terhitung sejak tanggal SKPS diterbitkan. (3) TPKN melaksanakan koordinasi dengan lembaga yang berwenang dalam pelaksanaan sita jaminan tersebut. (4) Pelaksanaan sita jaminan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 21

(1) Dalam hal Bendahara tidak melaksanakan SKTJM, Menteri melaporkan kepada Badan Pemeriksa Keuangan untuk menerbitkan SKPBW. (2) Dalam hal Badan Pemeriksa Keuangan telah menerbitkan SKPBW, Menteri meminta kepada atasan langsung Bendahara atau pimpinan unit kerja melalui TPKN menyampaikan kepada Bendahara dengan tanda terima SKPBW dari Bendahara. (3) Tanda terima dari Bendahara disampaikan kepada Badan Pemeriksa Keuangan oleh atasan langsung Bendahara atau pimpinan unit kerja dalam waktu paling lambat 3 (tiga) hari kerja terhitung sejak SKPBW diterima Bendahara. (4) Berdasarkan SKPBW sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Bendahara dapat mengajukan keberatan atas SKPBW kepada Badan Pemeriksa Keuangan dalam jangka waktu paling lambat 14 (empat belas) hari kerja setelah terhitung sejak tanggal penerimaan SKPBW yang tertera pada tanda terima, dengan tembusan kepada Menteri dan atasan langsung Bendahara atau Kepala Kantor Satuan Kerja.

Pasal 22

(1) Apabila jangka waktu untuk mengajukan keberatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 telah terlampaui dan Bendahara tidak mengajukan keberatan atau Bendahara mengajukan keberatan tetapi ditolak atau telah melampaui jangka waktu 40 (empat puluh) hari sejak ditandatangani SKTJM namun Kerugian Negara belum diganti sepenuhnya, Badan Pemeriksa Keuangan mengeluarkan SKP. (2) Jika Menteri telah menerima Surat Keputusan Pembebanan dari Badan Pemeriksa Keuangan, Menteri menyampaikan SKP tersebut kepada Bendahara melalui atasan langsung Bendahara atau Kepala Satuan Kerja dengan tanda terima dari Bendahara. (3) Berdasarkan SKP dari Badan Pemeriksa Keuangan, Bendahara wajib mengganti kerugian dengan cara menyetorkan secara tunai ke kas Negara dalam waktu paling lambat 7 (tujuh) hari setelah menerima Surat Keputusan Pembebanan. (4) Dalam hal Bendahara telah mengganti Kerugian Negara secara tunai maka harta kekayaan yang telah disita dikembalikan kepada yang bersangkutan.

Pasal 23

(1) SKP mempunyai kekuatan hukum untuk pelaksanaan sita eksekusi. (2) Apabila dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (1) telah terlampaui dan bendahara tidak mengganti Kerugian Negara secara tunai, Menteri mengajukan permintaan kepada instansi yang berwenang untuk melakukan penyitaan dan penjualan lelang atas harta kekayaan Bendahara. (3) TPKN melaksanakan koordinasi lebih lanjut terkait dengan penyitaan dan penjualan lelang atas harta kekayaan Bendahara. (4) Dalam hal Bendahara tidak memiliki harta kekayaan untuk melakukan ganti Kerugian Negara, maka penggantian Kerugian Negara dapat dilakukan dengan melakukan pemotongan penghasilan paling sedikit sebesar 50% (lima puluh per seratus) dari penghasilan setiap bulan. (5) Dalam hal Bendahara akan memasuki masa pensiun, dalam Surat Keterangan Pembayaran Pensiun dicantumkan bahwa Bendahara masih mempunyai hutang kepada negara, dan Tabungan Asuransi Pegawai Negeri yang menjadi hak Bendahara dapat diperhitungkan untuk mengganti Kerugian Negara.

Pasal 24

(1) Dalam hal pengampu, yang memperoleh hak, atau ahli waris bersedia mengganti Kerugian Negara secara suka rela, maka pengampu, pihak yang memperoleh hak, atau ahli waris harus membuat dan menandatangani surat pernyataan bersedia mengganti Kerugian Negara sebagai pengganti SKTJM. (2) Nilai Kerugian Negara yang dapat dibebankan kepada pengampu, pihak yang memperoleh hak, atau ahli waris sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya terhadap kekayaan yang dikelola atau diperoleh yang berasal dari Bendahara.

Pasal 25

Dalam hal Bendahara atau penanggung jawab Kerugian Negara oleh Bendahara, tidak mampu mengganti rugi/mengembalikan/memulihkan Keuangan Negara dari Kerugian Negara, Bendahara dapat mengajukan permohonan penghapusan piutang negara yang berasal dari ganti rugi kepada Menteri .

Pasal 26

Penghapusan Piutang Negara yang berasal dari Tuntutan Ganti Rugi dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 27

(1) Pelaksanaan Ganti Kerugian harus dilaporkan kepada Menteri oleh Ketua TPKN. (2) Hasil pelaksanaan Ganti Kerugian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Ketua Badan Pemeriksa Keuangan dalam jangka waktu paling lama 7 (tujuh) hari kerja terhitung sejak tanggal laporan diterima Menteri.

Pasal 28

Dalam hal berdasarkan hasil pemeriksaan Ketua Badan Pemeriksa Keuangan, Bendahara tidak terbukti melakukan Kerugian Negara, Menteri MENETAPKAN kasus Kerugian Negara untuk dihapuskan dan dikeluarkan dari daftar Kerugian Negara di lingkungan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia.

BAB IV

PENYELESAIAN GANTI KERUGIAN NEGARA YANG DISEBABKAN OLEH PEGAWAI

Pasal 29

Koreksi

(1) Dalam hal berdasarkan Keputusan TPKN, Pegawai terbukti melakukan Kerugian Negara, Menteri menugaskan Sekretaris Jenderal untuk melakukan penyelesaian Kerugian Negara melalui penerbitan SKTJM. (2) SKTJM sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterbitkan dalam jangka waktu paling lama 7 (tujuh) hari terhitung sejak tanggal Keputusan TPKN diterima. (3) SKTJM sebagaimana dimaksud pada ayat (2) wajib ditandatangani oleh Menteri dan Pegawai. (4) SKTJM yang telah ditandatangani oleh Menteri dan Pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tidak dapat ditarik kembali. (5) Format SKTJM sebagaimana dimaksud pada ayat (4) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal 30

Selain menerbitkan SKTJM sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24, Menteri juga menerbitkan SKP2K sebagai jaminan, jika Pegawai tidak melaksanakan SKTJM sesuai yang telah ditentukan.

Pasal 31

(1) Setelah menandatangani SKTJM sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (4), Pegawai wajib menyerahkan jaminan atas penggantian Kerugian Negara kepada Ketua TPKN berupa dokumen sebagai berikut: a. bukti kepemilikan barang atau kekayaan lain atas nama Pegawai; dan b. surat kuasa menjual atau mencairkan barang tau kekayaan lain dari Pegawai. (2) Surat kuasa menjual atau mencairkan barang atau kekayaan lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dibuat setelah Menteri menerbitkan Surat Keputusan Pembebanan.

Pasal 32

(1) Dalam hal Pegawai tidak menandatangani SKTJM sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (4), Menteri menerbitkan SKP2KS dalam jangka waktu paling lama 7 (tujuh) hari kerja terhitung sejak tanggal SKTJM diterbitkan. (2) Format SKP2KS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal 33

(1) SKP2KS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 merupakan dasar dalam melakukan sita jaminan terhadap aset Pegawai. (2) Sita jaminan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh lembaga yang berwenang dalam jangka waktu paling lama 7 (tujuh) hari kerja terhitung sejak tanggal SKP2KS diterbitkan. (3) Pelaksanaan sita jaminan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 34

(1) Ganti Kerugian oleh Pegawai dapat dilakukan secara: a. tunai; atau b. angsuran (2) Ganti Kerugian secara tunai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilakukan dalam jangka waktu paling lama 40 (empat puluh) hari kerja terhitung sejak tanggal SKTJM ditandatangani. (3) Ganti Kerugian secara angsuran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut: a. di bawah Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) dilakukan dalam jangka waktu paling lama 24 (dua puluh empat) bulan terhitung sejak tanggal SKTJM ditandatangani; b. Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) sampai dengan Rp100.000.000,- (seratus juta rupiah) dilakukan dalam jangka waktu paling lama 36 (tiga puluh enam) bulan terhitung sejak tanggal SKTJM ditandatangani; dan c. di atas Rp.100.000.000,- dilakukan dalam jangka waktu paling lama 60 (enam puluh) bulan terhitung sejak tanggal SKTJM ditandatangani. (4) Pelaksanaan Ganti Kerugian secara angsuran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilakukan dengan cara melakukan pemotongan gaji atau setor tunai pada bank persepsi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. (5) Pelaksanaan Ganti Kerugian secara angsuran melebihi jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b dan huruf c dapat dilakukan dalam hal: a. pemotongan penghasilan Pegawai paling sedikit sebesar 50% (lima puluh per seratus) dari penghasilan setiap bulan tidak mencukupi untuk mengganti Kerugian Negara secara angsuran selama 24 (dua puluh empat) bulan; dan b. tidak memiliki harta kekayaan lainnya untuk mengganti Kerugian Negara.

Pasal 35

Dalam hal Pegawai akan memasuki masa pensiun, dalam surat keterangan pembayaran pensiun dicantumkan bahwa Pegawai masih mempunyai hutang kepada negara, dan Tabungan Asuransi Pegawai Negeri yang menjadi hak Pegawai dapat diperhitungkan untuk mengganti Kerugian Negara.

Pasal 36

(1) Dalam hal pengampu, pihak yang memperoleh hak, atau Ahli Waris bersedia mengganti Kerugian Negara secara suka rela, maka pengampu, pihak yang memperoleh hak, atau Ahli Waris harus membuat dan menandatangani surat pernyataan bersedia mengganti Kerugian Negara sebagai pengganti SKTJM. (2) Nilai Kerugian Negara yang dapat dibebankan kepada pengampu, pihak yang memperoleh hak, atau Ahli Waris sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya terhadap kekayaan yang dikelola atau diperolehnya yang berasal dari Pegawai.

Pasal 37

(1) Dalam hal Pegawai tidak mampu melakukan ganti rugi terhadap Kerugian Negara, Pegawai dapat mengajukan penghapusan ganti rugi terhadap Kerugian Negara kepada Menteri sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. (2) Penghapusan ganti rugi terhadap Kerugian Negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa: a. keseluruhan Kerugian Negara; atau b. sebagian Kerugian Negara. (3) Dalam hal Menteri menyetujui penghapusan keseluruhan ganti rugi atas Kerugian Negara sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, Menteri menerbitkan keputusan pembebasan tagihan terhadap Pegawai. (4) Dalam hal Menteri menyetujui penghapusan sebagian ganti rugi atas Kerugian Negara sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, Menteri menerbitkan surat keputusan pembebasan tagihan bersyarat terhadap Pegawai. (5) Penerbitan SKPT dan SKPTB sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4) dilakukan dalam jangka waktu paling lama 7 (tujuh) hari kerja terhitung sejak tanggal permohonan diterima.

Pasal 38

Pasal 39

Dalam hal berdasarkan hasil pemeriksaan TPKN, Pegawai tidak terbukti melakukan Kerugian Negara, Menteri MENETAPKAN kasus Kerugian Negara untuk dihapuskan dan dikeluarkan dari daftar Kerugian Negara di lingkungan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia.

Pasal 40

(1) Dalam hal penyelesaian Kerugian Negara dilakukan melalui pengadilan, Menteri melakukan upaya agar putusan pengadilan terhadap aset yang disita diserahkan kepada negara dan hasil penjualannya disetorkan ke kas negara. (2) Dalam hal dapat dibuktikan bahwa jumlah Kerugian Negara yang telah ditagih ternyata lebih besar dari yang seharusnya, Pegawai dapat mengajukan permohonan pengurangan tagihan negara. (3) Dalam hal Pegawai telah melakukan penyetoran ke kas negara, Pegawai dapat mengajukan permohonan pengembalian kelebihan setoran atas Kerugian Negara atas dasar pengurangan tagihan. (4) Tata cara pengembalian kelebihan tagihan negara sebagaimana dimaksud ayat (3) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 41

(1) Pegawai yang telah melakukan penyetoran Ganti Kerugian Negara ke kas negara sesuai dengan jumlah dan jangka waktu yang tercantum dalam SKTJM, SKP2K, atau SKP2KS, dinyatakan telah melakukan pelunasan dengan keterangan tanda lunas. (2) Keterangan tanda lunas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditandatangani oleh: a. Ketua TPKN, untuk SKTJM dan SKP2KS; dan b. Menteri untuk SKP2K. (3) Format keterangan tanda lunas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal 42

(1) Dalam hal keterangan tanda lunas diterbitkan atas dasar pelunasan SKTJM, pemberian keterangan tanda lunas kepada Pegawai disertai dengan pengembalian dokumen yang terkait dengan penyerahan barang jaminan. (2) Dalam hal terdapat harta kekayaan Pegawai yang telah disita atas dasar SKP2KS atau SKP2K, pemberian keterangan tanda lunas disertai dengan permohonan pencabutan sita atas harta kekayaan kepada instansi yang berwenang. (3) Keterangan tanda lunas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada: a. Ketua Badan Pemeriksa Keuangan; b. Pegawai, pengampu, pihak yang memperoleh hak, atau Ahli Waris yang melakukan penyetoran ganti Kerugian Negara; dan c. Ketua TPKN.

Pasal 43

(1) Keterangan tanda lunas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 ayat (3) sebagai dasar bagi Menteri untuk mengusulkan penghapusan Kerugian Negara. (2) Penghapusan Kerugian Negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Peraturan Menteri Nomor 46 Tahun 2015 tentang TATA CARA PENYELESAIAN KERUGIAN NEGARA DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA

BAB I

Pasal 1

BAB I

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 3

BAB II

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Pasal 10

Pasal 11

Pasal 12

Pasal 13

BAB III

Pasal 14

Pasal 15

Pasal 16

Pasal 17

Pasal 18

Pasal 19

Pasal 20

Pasal 21

Pasal 22

Pasal 23

Pasal 24

Pasal 25

Pasal 26

Pasal 27

Pasal 28

BAB IV

Pasal 29

Pasal 30

Pasal 31

Pasal 32

Pasal 33

Pasal 34

Pasal 35

Pasal 36

Pasal 37

Pasal 38

Pasal 39

Pasal 40

Pasal 41

Pasal 42

Pasal 43

BAB V

Pasal 44

Pasal 45

Pasal 46

Pasal 47

BAB VI

Pasal 48

Pasal 49

BAB VII

Pasal 50

BAB VIII

Pasal 51

BAB IX

Pasal 52

Pasal 53

BAB X

Pasal 54

BAB XI

Pasal 55