PERMEN

Peraturan Menteri Nomor 45 Tahun 2016 tentang Pedoman Pelaksanaan Analisis Jabatan Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia

PERMEN Nomor 45 Tahun 2016

Konten ini bukan nasihat hukum. Selalu rujuk sumber resmi untuk kepastian hukum.

Pasal 1

Pedoman pelaksanaan analisis jabatan aparatur sipil negara dimaksudkan sebagai acuan atau panduan bagi unit kerja di lingkungan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia untuk menyusun: a. pembinaan kepegawaian dan penataan kelembagaan serta ketatalaksanaan; dan b. evaluasi kebijakan pembinaan kepegawaian dan penataan kelembagaan, serta ketatalaksanaan.

Pasal 2

(1) Pedoman pelaksanaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 terdiri atas: a. pendahuluan; b. konsep dasar; c. tahap pelaksanaan; d. format hasil; dan e. penutup. (2) Pedoman Analisis Jabatan Aparatur Sipil Negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal 3

(1) Setiap unit kerja di lingkungan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia wajib menyusun analisis jabatan aparatur sipil negara sesuai dengan kebutuhannya. (2) Setiap pimpinan unit kerja di lingkungan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia bertanggung jawab terhadap penyusunan analisis jabatan aparatur sipil negara di lingkungan unit kerjanya. (3) Penyusunan analisis jabatan aparatur sipil negara dilakukan berdasarkan karakteristik pekerjaan yang ada di setiap unit kerja.

Pasal 4

(1) Penyusunan analisis jabatan fungsional berpedoman pada hasil analisis jabatan yang dilakukan oleh instansi pembinanya berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan. (2) Dalam hal hasil analisis jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) belum tersedia dan/atau belum dilakukan oleh instansi pembina, unit kerja di lingkungan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia wajib menyusun analisis jabatan fungsional setelah berkoordinasi dengan unit kerja yang memiliki jenis jabatan fungsional yang sama. (3) Berdasarkan hasil koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), unit kerja yang membidangi urusan penataan ketatalaksanaan melakukan koordinasi dengan instansi pembina jabatan fungsional yang bersangkutan.

Pasal 5

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik INDONESIA. Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 6 Desember 2016 MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA, ttd YASONNA H. LAOLY Diundangkan di Jakarta pada tanggal 15 Desember 2016 DIREKTUR JENDERAL PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA, ttd WIDODO EKATJAHJANA