PERMEN

Peraturan Menteri Nomor 44 Tahun 2021 tentang PENGHITUNGAN DAN PENGUSULAN KEBUTUHAN JABATAN FUNGSIONAL PENYULUH HUKUM

PERMEN Nomor 44 Tahun 2021

Konten ini bukan nasihat hukum. Selalu rujuk sumber resmi untuk kepastian hukum.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan: 1. Penyuluhan Hukum adalah kegiatan penyebarluasan informasi hukum dan pemahaman terhadap norma hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta pengembangan kualitas penyuluhan hukum guna mewujudkan dan mengembangkan kesadaran hukum masyarakat sehingga tercipta budaya hukum dalam bentuk tertib dan taat atau patuh terhadap norma hukum dan peraturan perundang- undangan yang berlaku demi tegaknya supremasi hukum. 2. Jabatan Fungsional Penyuluh Hukum yang selanjutnya disingkat JFPH adalah jabatan yang mempunyai ruang lingkup, tugas, tanggung jawab, wewenang, dan hak untuk melakukan kegiatan Penyuluhan Hukum. 3. Penyuluh Hukum adalah pegawai negeri sipil yang diberi tugas, tanggung jawab, wewenang, dan hak secara penuh untuk melakukan kegiatan Penyuluhan Hukum. 4. Kebutuhan JFPH adalah jumlah Penyuluh Hukum dalam jenjang jabatan tertentu, yang diperlukan oleh suatu unit kerja yang melakukan kegiatan Penyuluhan Hukum untuk melaksanakan tugas pokok dan fungsinya dalam jangka waktu tertentu. 5. Beban Kerja adalah sejumlah target pekerjaan atau target hasil yang harus dicapai dalam satu satuan waktu tertentu. 6. Angka Kredit adalah satuan nilai dari tiap butir kegiatan dan/atau akumulasi nilai butir-butir kegiatan yang harus dicapai oleh Penyuluh Hukum dalam rangka pembinaan karier yang bersangkutan. 7. Jam Kerja Efektif adalah jam kerja yang secara obyektif digunakan untuk menyelesaikan pekerjaan dari kegiatan unsur utama penyuluhan hukum. 8. Standar Kemampuan Rata-rata yang selanjutnya disingkat SKR adalah kemampuan rata-rata pejabat fungsional untuk menghasilkan output dalam waktu efektif setahun atau sebanyak 1.250 (seribu dua ratus lima puluh) jam. 9. Instansi Pembina JFPH yang selanjutnya disebut Instansi Pembina adalah kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum dan hak asasi manusia. 10. Instansi Pengguna JFPH yang selanjutnya disebut Instansi Pengguna adalah lembaga negara, kementerian, lembaga pemerintah nonkementerian, lembaga nonstruktural, pemerintah daerah provinsi, dan pemerintah daerah kabupaten/kota. 11. Sekretaris Jenderal Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia yang selanjutnya disebut Sekretaris Jenderal adalah pejabat pimpinan tinggi madya Sekretariat Jenderal Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia. 12. Kepala Badan Pembinaan Hukum Nasional yang selanjutnya disebut Kepala Badan adalah pejabat pimpinan tinggi madya Badan Pembinaan Hukum Nasional. 13. Pejabat yang Berwenang yang selanjutnya disingkat PyB adalah pejabat yang mempunyai kewenangan melaksanakan proses pengangkatan, pemindahan, dan pemberhentian pegawai aparatur sipil negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB II

PENGHITUNGAN KEBUTUHAN

Pasal 3

Koreksi

(1) Penghitungan kebutuhan jumlah dan jenjang jabatan JFPH dilakukan untuk jangka waktu 5 (lima) tahun yang diperinci per 1 (satu) tahun berdasarkan prioritas kebutuhan. (2) Penghitungan Kebutuhan JFPH digunakan untuk pengangkatan dan kenaikan jenjang jabatan. (3) Penghitungan Kebutuhan JFPH dapat dilakukan dengan sistem elektronik sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 4

Koreksi

Penghitungan Kebutuhan JFPH dilakukan melalui tahapan: a. penghitungan; dan b. pengusulan.

Pasal 5

(1) Aspek dalam penghitungan Kebutuhan JFPH terdiri atas: a. Beban Kerja; dan b. SKR penyelesaian kegiatan. (2) Beban Kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a diperoleh berdasarkan jumlah target kerja yang ditetapkan oleh Instansi Pembina untuk masing-masing jenjang JFPH. (3) SKR penyelasaian kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b merupakan standar kemampuan rata- rata untuk memperoleh hasil kerja yang diukur menggunakan tugas per tugas jabatan. (4) SKR penyelesaian kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan dengan menghitung: a. jumlah materi Penyuluhan Hukum yang disiapkan; b. jumlah kegiatan Penyuluhan Hukum yang dilaksanakan; c. jumlah laporan evaluasi hasil Penyuluhan Hukum yang dilaksanakan; d. jumlah laporan kajian di bidang Penyuluhan Hukum; e. jumlah naskah/konsep program Penyuluhan hukum; f. jumlah laporan pengembangan model, metode, teknik, dan media Penyuluhan Hukum yang digunakan; g. jumlah pelaksanaan pengembangan kemitraan Penyuluhan Hukum; h. jumlah laporan evaluasi pengembangan kualitas Penyuluhan Hukum; i. jumlah laporan evaluasi Penyuluhan Hukum secara komprehensif; dan j. jumlah laporan konsultasi Penyuluhan Hukum dan bantuan hukum nonlitigasi.

Pasal 6

(1) Penghitungan Kebutuhan JFPH dilakukan melalui pendekatan tugas per tugas jabatan dengan memperhatikan aspek beban kerja dan SKR penyelesaian kegiatan. (2) Tata cara penghitungan Kebutuhan JFPH melalui pendekatan hasil kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi tahapan: a. mengidentifikasi aspek beban kerja; dan b. menghitung Kebutuhan JFPH berdasarkan persentase kontribusi dikalikan volume beban kerja dibagi SKR dari masing-masing jenjang JFPH. (3) Penghitungan Kebutuhan JFPH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Peraturan Menteri Nomor 44 Tahun 2021 tentang PENGHITUNGAN DAN PENGUSULAN KEBUTUHAN JABATAN FUNGSIONAL PENYULUH HUKUM

BAB I

Pasal 1

BAB I

Pasal 1

Pasal 2

BAB II

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

BAB III

Pasal 7

Pasal 8

BAB Kesatu

Pasal 7

BAB Kedua

Pasal 8

BAB IV

Pasal 9

BAB V

Pasal 10

Pasal 11