PERMEN

Peraturan Menteri Nomor 44 Tahun 2015 tentang TATA CARA PEMERIKSAAN MASUK DAN KELUAR WILAYAH INDONESIA DI TEMPAT PEMERIKSAAN IMIGRASI

PERMEN Nomor 44 Tahun 2015

Konten ini bukan nasihat hukum. Selalu rujuk sumber resmi untuk kepastian hukum.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan: 1. Keimigrasian adalah hal ihwal lalu lintas orang yang masuk atau keluar wilayah INDONESIA serta pengawasannya dalam rangka menjaga tegaknya kedaulatan negara. 2. Wilayah Negara Republik INDONESIA yang selanjutnya disebut Wilayah INDONESIA adalah seluruh wilayah INDONESIA serta zona tertentu yang ditetapkan berdasarkan UNDANG-UNDANG Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian. 3. Tempat Pemeriksaan Imigrasi yang selanjutnya disingkat TPI adalah tempat pemeriksaan di pelabuhan laut, bandar udara, pos lintas batas, atau tempat lain sebagai tempat masuk dan keluar Wilayah INDONESIA. 4. Alat Angkut adalah kapal laut, pesawat udara, atau sarana transportasi lain yang lazim digunakan, baik untuk mengangkut orang maupun barang. 5. Penanggung Jawab Alat Angkut adalah pemilik, pengurus, agen, nakhoda, kapten kapal, kapten pilot, atau pengemudi Alat Angkut yang bersangkutan. 6. Visa Republik INDONESIA yang selanjutnya disebut Visa adalah keterangan tertulis yang diberikan oleh pejabat yang berwenang di Perwakilan Republik INDONESIA atau di tempat lain yang ditetapkan oleh Pemerintah Republik INDONESIA yang memuat persetujuan bagi Orang Asing untuk melakukan perjalanan ke Wilayah INDONESIA dan menjadi dasar untuk pemberian izin tinggal. 7. Dokumen Perjalanan adalah dokumen resmi yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang dari suatu negara, Perserikatan Bangsa-Bangsa, atau organisasi internasional lainnya untuk melakukan perjalanan antarnegara yang memuat identitas pemegangnya. 8. Dokumen Perjalanan Republik INDONESIA adalah Paspor Republik INDONESIA dan Surat Perjalanan Laksana Paspor Republik INDONESIA. 9. Paspor Kebangsaan adalah dokumen yang dikeluarkan oleh negara asing kepada warga negaranya untuk melakukan perjalanan antarnegara yang berlaku selama jangka waktu tertentu. 10. Sistem Informasi Manajemen Keimigrasian yang selanjutnya disebut Simkim adalah sistem teknologi informasi dan komunikasi yang digunakan untuk mengumpulkan, mengolah, dan menyajikan informasi guna mendukung operasional, manajemen, dan pengambilan keputusan dalam melaksanakan fungsi keimigrasian. 11. Orang Asing adalah orang yang bukan warga negara INDONESIA. 12. Tanda Masuk adalah tanda tertentu berupa cap yang dibubuhkan pada Dokumen Perjalanan warga negara INDONESIA dan Orang Asing, baik manual maupun elektronik, yang diberikan oleh pejabat imigrasi sebagai tanda bahwa yang bersangkutan masuk Wilayah INDONESIA. 13. Tanda Keluar adalah tanda tertentu berupa cap yang dibubuhkan pada Dokumen Perjalanan warga negara INDONESIA dan Orang Asing, baik manual maupun elektronik, yang diberikan oleh pejabat imigrasi sebagai tanda bahwa yang bersangkutan keluar Wilayah INDONESIA. 14. Izin Tinggal adalah izin yang diberikan kepada Orang Asing oleh Pejabat Imigrasi atau Pejabat Dinas Luar Negeri untuk berada di Wilayah INDONESIA. 15. Izin Tinggal Kunjungan adalah izin yang diberikan kepada Orang Asing untuk tinggal dan berada di Wilayah INDONESIA untuk waktu singkat dalam rangka kunjungan. 16. Izin Tinggal Terbatas adalah izin yang diberikan kepada Orang Asing untuk tinggal dan berada di Wilayah INDONESIA untuk jangka yang terbatas. 17. Izin Tinggal Tetap adalah izin yang diberikan kepada Orang Asing tertentu untuk bertempat tinggal dan menetap di Wilayah INDONESIA sebagai penduduk INDONESIA. 18. Izin Masuk Kembali adalah izin tertulis yang diberikan oleh Pejabat Imigrasi kepada Orang Asing pemegang Izin Tinggal Terbatas dan Izin Tinggal Tetap untuk masuk kembali ke Wilayah INDONESIA. 19. Supernumery adalah suami, istri atau anak yang merupakan keluarga dari nakhoda atau perwira Alat Angkut laut yang ikut bersama dalam alat angkutnya yang diperlakukan sebagai penumpang. 20. Supercargo adalah pemilik muatan atau kargo dalam Alat Angkut laut yang bukan merupakan nahkoda atau awak Alat Angkut laut yang diperlakukan sebagai penumpang. 21. Superintendent adalah Pengawas Alat Angkut laut yang bukan merupakan nakhoda atau awak Alat Angkut laut yang diperlakukan sebagai penumpang. 22. Tanda Menolak Masuk adalah tanda tertentu berupa cap yang dibubuhkan pada Dokumen Perjalanan atau Paspor Kebangsaan yang diberikan oleh pejabat imigrasi sebagai tanda penolakan masuk ke Wilayah INDONESIA. 23. Surat Keterangan Penolakan Masuk adalah surat yang dikeluarkan oleh Pejabat Imigrasi di Tempat Pemeriksaan Imigrasi yang memuat tentang alasan penolakan masuk ke wilayah INDONESIA. 24. Data Biometrik adalah data yang memuat identitas wajah dan sidik jari pemegang Dokumen Perjalanan. 25. Pencegahan adalah larangan sementara terhadap orang untuk keluar dari Wilayah INDONESIA berdasarkan alasan Keimigrasian atau alasan lain yang ditentukan oleh UNDANG-UNDANG. 26. Penangkalan adalah larangan terhadap Orang Asing untuk masuk Wilayah INDONESIA berdasarkan alasan Keimigrasian. 27. Surat Tanda Penerimaan adalah surat yang dikeluarkan oleh pejabat imigrasi kepada Orang Asing atau warga negara INDONESIA sebagai bukti penarikan Dokumen Keimigrasian atau Dokumen Perjalanan. 28. Pejabat Imigrasi adalah pegawai yang telah melalui pendidikan khusus Keimigrasian dan memiliki keahlian teknis Keimigrasian serta memiliki wewenang untuk melaksanakan tugas dan tanggung jawab berdasarkan UNDANG-UNDANG Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian. 29. Petugas Pemeriksa Pendaratan adalah pegawai imigrasi yang ditunjuk oleh Kepala Kantor Imigrasi untuk melakukan pemeriksaan terhadap orang yang masuk atau keluar Wilayah INDONESIA. 30. Konter Imigrasi adalah tempat dilakukan tahapan pemeriksaan keimigrasian di area imigrasi. 31. Kartu Elektronik Sistem Perlintasan Keimigrasian adalah kartu yang memuat data elektronik yang berisikan jati diri dan data biometrik pemegangnya yang dapat digunakan sebagai verifikasi dalam proses pemeriksaan keimigrasian. 32. Area Imigrasi adalah area terbatas yang hanya dapat dilalui oleh penumpang atau awak Alat Angkut yang akan keluar atau masuk Wilayah INDONESIA atau pejabat dan petugas yang berwenang. 33. Pas Lintas Batas adalah berupa kartu atau buku yang berfungsi sebagai bukti identitas diri penduduk daerah perbatasan sebagai Dokumen Perjalanan pengganti Paspor dan Visa untuk melakukan lintas batas tradisional pada daerah perbatasan antara Negara Republik INDONESIA dengan negara tetangga. 34. Penduduk Daerah Perbatasan adalah warga negara INDONESIA yang karena kelahiran, perkawinan, atau pindah dari daerah lain yang bertempat tinggal secara sah di daerah perbatasan. 35. Autogate adalah pintu perlintasan elektronik bagi warga negara INDONESIA atau Orang Asing tertentu dalam pemeriksaan keluar atau masuk wilayah INDONESIA. 36. Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum dan hak asasi manusia. 37. Direktur Jenderal adalah Direktur Jenderal Imigrasi.

BAB II

PENANGGUNG JAWAB ALAT ANGKUT

Pasal 4

Koreksi

(1) Penanggung Jawab Alat Angkut yang datang dari luar Wilayah INDONESIA diwajibkan untuk: a. sebelum kedatangan atau keberangkatan memberitahukan rencana kedatangan atau keberangkatan secara tertulis atauelektronik kepada Pejabat Imigrasi dalam waktu paling lambat 6 (enam) jam sebelum Alat Angkut reguler tiba dan paling lambat 48 (empat puluh delapan) jam sebelum Alat Angkut nonreguler tiba; b. menyampaikan daftar penumpang dan daftar awak Alat Angkut yang ditandatanganinya kepada Pejabat Imigrasi; c. memberikan tanda atau mengibarkan bendera isyarat bagi kapal laut yang datang dari luar Wilayah INDONESIA dengan membawa penumpang; d. melarang setiap orang naik atau turun dari Alat Angkut tanpa izin Pejabat Imigrasi sebelum dan selama dilakukan pemeriksaan Keimigrasian; e. melarang setiap orang naik atau turun dari Alat Angkut yang telah mendapat penyelesaian Keimigrasian selama menunggu keberangkatan; f. membawa kembali keluar Wilayah INDONESIA pada kesempatan pertama setiap Orang Asing yang tidak memenuhi persyaratan yang datang dengan Alat Angkutnya; g. menjamin bahwa Orang Asing yang diduga atau dicurigai akan masuk Wilayah INDONESIA secara tidak sah untuk tidak turun dari Alat Angkutnya; dan h. menanggung segala biaya yang timbul sebagai akibat pemulangan setiap penumpang dan/atau awak Alat Angkutnya. (2) Pemberitahuan kedatangan Alat Angkut militer negara asing disampaikan oleh Markas Besar Tentara Nasional kepada Kepala Kantor Imigrasi atau Pejabat Imigrasi yang ditunjuk di Tempat Pemeriksaan Imigrasi. (3) Penanggung Jawab Alat Angkut reguler wajib menggunakan sistem informasi pemrosesan pendahuluan data penumpang dan melakukan kerja sama dalam rangka pemberitahuan data penumpang melalui Simkim.

Pasal 5

Penanggung Jawab Alat Angkut dilarang: a. membawa penumpang internasional dan domestik dalam satu Alat Angkut yang sama; b. membawa orang yang tidak terdapat dalam daftar awak Alat Angkut dan/atau daftar penumpang; dan c. membawa orang yang tidak memiliki: 1. Dokumen Perjalanan dan/atau dokumen Keimigrasian yang sah dan masih berlaku; dan 2. Visa kecuali Orang Asing warga negara dari negara tertentu yang dibebaskan dari kewajiban memiliki Visa sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan.

BAB Kesatu

Kewajiban dan Larangan bagi Penanggung Jawab Alat angkut

Pasal 4

Koreksi

(1) Penanggung Jawab Alat Angkut yang datang dari luar Wilayah INDONESIA diwajibkan untuk: a. sebelum kedatangan atau keberangkatan memberitahukan rencana kedatangan atau keberangkatan secara tertulis atauelektronik kepada Pejabat Imigrasi dalam waktu paling lambat 6 (enam) jam sebelum Alat Angkut reguler tiba dan paling lambat 48 (empat puluh delapan) jam sebelum Alat Angkut nonreguler tiba; b. menyampaikan daftar penumpang dan daftar awak Alat Angkut yang ditandatanganinya kepada Pejabat Imigrasi; c. memberikan tanda atau mengibarkan bendera isyarat bagi kapal laut yang datang dari luar Wilayah INDONESIA dengan membawa penumpang; d. melarang setiap orang naik atau turun dari Alat Angkut tanpa izin Pejabat Imigrasi sebelum dan selama dilakukan pemeriksaan Keimigrasian; e. melarang setiap orang naik atau turun dari Alat Angkut yang telah mendapat penyelesaian Keimigrasian selama menunggu keberangkatan; f. membawa kembali keluar Wilayah INDONESIA pada kesempatan pertama setiap Orang Asing yang tidak memenuhi persyaratan yang datang dengan Alat Angkutnya; g. menjamin bahwa Orang Asing yang diduga atau dicurigai akan masuk Wilayah INDONESIA secara tidak sah untuk tidak turun dari Alat Angkutnya; dan h. menanggung segala biaya yang timbul sebagai akibat pemulangan setiap penumpang dan/atau awak Alat Angkutnya. (2) Pemberitahuan kedatangan Alat Angkut militer negara asing disampaikan oleh Markas Besar Tentara Nasional kepada Kepala Kantor Imigrasi atau Pejabat Imigrasi yang ditunjuk di Tempat Pemeriksaan Imigrasi. (3) Penanggung Jawab Alat Angkut reguler wajib menggunakan sistem informasi pemrosesan pendahuluan data penumpang dan melakukan kerja sama dalam rangka pemberitahuan data penumpang melalui Simkim.

Pasal 5

Penanggung Jawab Alat Angkut dilarang: a. membawa penumpang internasional dan domestik dalam satu Alat Angkut yang sama; b. membawa orang yang tidak terdapat dalam daftar awak Alat Angkut dan/atau daftar penumpang; dan c. membawa orang yang tidak memiliki: 1. Dokumen Perjalanan dan/atau dokumen Keimigrasian yang sah dan masih berlaku; dan 2. Visa kecuali Orang Asing warga negara dari negara tertentu yang dibebaskan dari kewajiban memiliki Visa sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan.

BAB 1

Umum

Pasal 6

Koreksi

Setiap Penanggung Jawab Alat Angkut yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (4) UNDANG-UNDANG Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian wajib membayar biaya beban sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 7

Koreksi

(1) Pejabat Imigrasi atau Petugas Pemeriksa Pendaratan membuat laporan kejadian atas pelanggaran yang dilakukan oleh Penanggung Jawab Alat Angkut. (2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Kepala Seksi Unit disertai dengan dokumen pendukung untuk dilakukan pemeriksaan.

Pasal 8

(1) Pemeriksaan terhadap laporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 wajib dibuatkan berita acara pemeriksaan. (2) Berita acara pemeriksaan sebagaimana dimasud pada ayat (1) disampaikan kepada Kepala Bidang Pendaratan dan Izin Masuk untuk dibuatkan berita acara pendapat. (3) Hasil berita acara pendapat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan kepada Kepala Kantor Imigrasi sebagai dasar pembuatan Keputusan mengenai penjatuhan tindakan administratif Keimigrasian berupa pengenaan biaya beban.

Pasal 9

(1) Keputusan mengenai penjatuhan tindakan administratif Keimigrasian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (3) disampaikan kembali kepada Kepala Bidang Pendaratan dan Izin Masuk. (2) Kepala Bidang Pendaratan dan Izin Masuk menyampaikan kepada Penanggung Jawab Alat Angkut dalam jangka waktu waktu paling lama 3 (tiga) hari kerja terhitung sejak tanggal Keputusan ditandatangani. (3) Keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditembuskan kepada bendahara penerima.

Pasal 10

(1) Penanggung Jawab Alat Angkut sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 wajib melakukan pembayaran biaya beban ke kas negara melalui bank persepsi/bendahara penerima/bendahara penerima pengganti/pejabat yang ditunjuk. (2) Dalam hal pembayaran dilakukan melalui bank persepsi, bukti pembayaran disampaikan kepada bendahara penerima/bendahara penerima pengganti/pejabat yang ditunjuk. (3) Dalam hal pembayaran dilakukan melalui bendahara penerima/bendahara penerima pengganti/pejabat yang ditunjuk maka bendahara penerima/bendahara penerima pengganti/pejabat yang ditunjuk segera menyetorkan beban biaya ke kas negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 11

(1) Kepala Bidang Pendaratan dan Izin Masuk melaporkan pelaksanaan pengenaan biaya beban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 kepada Kepala Kantor Imigrasi dengan melampirkan bukti pembayaran biaya beban. (2) Apabila Penanggung Jawab Alat Angkut tidak melakukan pembayaran dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9, Penanggung Jawab Alat Angkut dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan di bidang Keimigrasian.

BAB 2

Pemeriksaan pada TPI di Wilayah Kerja Kantor Imigrasi Kelas I Khusus

Pasal 7

Koreksi

(1) Pejabat Imigrasi atau Petugas Pemeriksa Pendaratan membuat laporan kejadian atas pelanggaran yang dilakukan oleh Penanggung Jawab Alat Angkut. (2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Kepala Seksi Unit disertai dengan dokumen pendukung untuk dilakukan pemeriksaan.

Pasal 8

Koreksi

(1) Pemeriksaan terhadap laporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 wajib dibuatkan berita acara pemeriksaan. (2) Berita acara pemeriksaan sebagaimana dimasud pada ayat (1) disampaikan kepada Kepala Bidang Pendaratan dan Izin Masuk untuk dibuatkan berita acara pendapat. (3) Hasil berita acara pendapat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan kepada Kepala Kantor Imigrasi sebagai dasar pembuatan Keputusan mengenai penjatuhan tindakan administratif Keimigrasian berupa pengenaan biaya beban.

Pasal 9

(1) Keputusan mengenai penjatuhan tindakan administratif Keimigrasian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (3) disampaikan kembali kepada Kepala Bidang Pendaratan dan Izin Masuk. (2) Kepala Bidang Pendaratan dan Izin Masuk menyampaikan kepada Penanggung Jawab Alat Angkut dalam jangka waktu waktu paling lama 3 (tiga) hari kerja terhitung sejak tanggal Keputusan ditandatangani. (3) Keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditembuskan kepada bendahara penerima.

Pasal 10

(1) Penanggung Jawab Alat Angkut sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 wajib melakukan pembayaran biaya beban ke kas negara melalui bank persepsi/bendahara penerima/bendahara penerima pengganti/pejabat yang ditunjuk. (2) Dalam hal pembayaran dilakukan melalui bank persepsi, bukti pembayaran disampaikan kepada bendahara penerima/bendahara penerima pengganti/pejabat yang ditunjuk. (3) Dalam hal pembayaran dilakukan melalui bendahara penerima/bendahara penerima pengganti/pejabat yang ditunjuk maka bendahara penerima/bendahara penerima pengganti/pejabat yang ditunjuk segera menyetorkan beban biaya ke kas negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 11

(1) Kepala Bidang Pendaratan dan Izin Masuk melaporkan pelaksanaan pengenaan biaya beban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 kepada Kepala Kantor Imigrasi dengan melampirkan bukti pembayaran biaya beban. (2) Apabila Penanggung Jawab Alat Angkut tidak melakukan pembayaran dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9, Penanggung Jawab Alat Angkut dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan di bidang Keimigrasian.

Pasal 12

(1) Pejabat Imigrasi atau Petugas Pemeriksa Pendaratan membuat laporan kejadian atas pelanggaran yang dilakukan oleh Penanggung Jawab Alat Angkut. (2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Kepala Sub Seksi Lalu Lintas Keimigrasian disertai dengan dokumen pendukung untuk dilakukan pemeriksaan.

Pasal 13

(1) Pemeriksaan terhadap laporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 wajib dibuatkan berita acara pemeriksaan. (2) Berita acara pemeriksaan sebagaimana dimasud pad ayat (1) disampaikan kepada Kepala Seksi Lalintuskim untuk dibuatkan berita acara pendapat. (3) Hasil berita acara pendapat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan kepada Kepala Kantor Imigrasi sebagai dasar pembuatan keputusan mengenai penjatuhan tindakan administratif Keimigrasian berupa pengenaan biaya beban.

Pasal 14

(1) Keputusan mengenai penjatuhan tindakan administratif Keimigrasian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (3) disampaikan kembali kepada Kepala Sub Seksi Lalu Lintas Keimigrasian. (2) Kepala Sub Seksi Lalu Lintas Keimigrasian menyampaikan kepada Penanggung Jawab Alat angkut dalam jangka waktu waktu paling lama 3 (tiga) hari kerja terhitung sejak tanggal keputusan ditandatangani. (3) Keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditembuskan kepada bendahara penerima.

Pasal 15

(1) Penanggung Jawab Alat Angkut sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 wajib melakukan pembayaran biaya beban ke kas negara melalui bank persepsi/bendahara penerima/bendahara penerima pengganti/pejabat yang ditunjuk. (2) Dalam hal pembayaran dilakukan melalui bank persepsi, bukti pembayaran disampaikan kepada bendahara penerima/bendahara penerima pengganti/pejabat yang ditunjuk. (3) Dalam hal pembayaran dilakukan melalui bendahara penerima/bendahara penerima pengganti/pejabat yang ditunjuk maka bendahara penerima/bendahara penerima pengganti/pejabat yang ditunjuk segera menyetorkan beban biaya ke kas negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 16

(1) Kepala Seksi Lalu Lintas Keimigrasian atau Kepala Seksi Lalintuskim melaporkan pelaksanaan pengenaan biaya beban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 kepada Kepala Kantor dengan melampirkan bukti pembayaran biaya beban. (2) Apabila Penanggung Jawab Alat Angkut tidak melakukan pembayaran dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14, Penanggung Jawab Alat Angkut dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang keimigrasian.

BAB 3

Pemeriksaan pada TPI di Wilayah Kerja Kantor Imigrasi Kelas I dan Kelas II

Pasal 12

Koreksi

(1) Pejabat Imigrasi atau Petugas Pemeriksa Pendaratan membuat laporan kejadian atas pelanggaran yang dilakukan oleh Penanggung Jawab Alat Angkut. (2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Kepala Sub Seksi Lalu Lintas Keimigrasian disertai dengan dokumen pendukung untuk dilakukan pemeriksaan.

Pasal 13

Koreksi

(1) Pemeriksaan terhadap laporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 wajib dibuatkan berita acara pemeriksaan. (2) Berita acara pemeriksaan sebagaimana dimasud pad ayat (1) disampaikan kepada Kepala Seksi Lalintuskim untuk dibuatkan berita acara pendapat. (3) Hasil berita acara pendapat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan kepada Kepala Kantor Imigrasi sebagai dasar pembuatan keputusan mengenai penjatuhan tindakan administratif Keimigrasian berupa pengenaan biaya beban.

Pasal 14

(1) Keputusan mengenai penjatuhan tindakan administratif Keimigrasian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (3) disampaikan kembali kepada Kepala Sub Seksi Lalu Lintas Keimigrasian. (2) Kepala Sub Seksi Lalu Lintas Keimigrasian menyampaikan kepada Penanggung Jawab Alat angkut dalam jangka waktu waktu paling lama 3 (tiga) hari kerja terhitung sejak tanggal keputusan ditandatangani. (3) Keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditembuskan kepada bendahara penerima.

Pasal 15

(1) Penanggung Jawab Alat Angkut sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 wajib melakukan pembayaran biaya beban ke kas negara melalui bank persepsi/bendahara penerima/bendahara penerima pengganti/pejabat yang ditunjuk. (2) Dalam hal pembayaran dilakukan melalui bank persepsi, bukti pembayaran disampaikan kepada bendahara penerima/bendahara penerima pengganti/pejabat yang ditunjuk. (3) Dalam hal pembayaran dilakukan melalui bendahara penerima/bendahara penerima pengganti/pejabat yang ditunjuk maka bendahara penerima/bendahara penerima pengganti/pejabat yang ditunjuk segera menyetorkan beban biaya ke kas negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 16

(1) Kepala Seksi Lalu Lintas Keimigrasian atau Kepala Seksi Lalintuskim melaporkan pelaksanaan pengenaan biaya beban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 kepada Kepala Kantor dengan melampirkan bukti pembayaran biaya beban. (2) Apabila Penanggung Jawab Alat Angkut tidak melakukan pembayaran dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14, Penanggung Jawab Alat Angkut dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang keimigrasian.

Pasal 17

(1) Pejabat Imigrasi atau Petugas Pemeriksa Pendaratan membuat laporan kejadian atas pelanggaran yang dilakukan oleh Penanggung Jawab Alat Angkut. (2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Kepala Sub Seksi Lalu Lintas Keimigrasian disertai dengan dokumen pendukung untuk dilakukan pemeriksaan.

Pasal 18

(1) Pemeriksaan terhadap laporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 wajib dibuatkan berita acara pemeriksaan. (2) Berita acara pemeriksaan sebagaimana dimasud pad ayat (1) disampaikan kepada Kepala Sub Seksi Informasi dan Sarana Komunikasi untuk dibuatkan berita acara pendapat. (3) Hasil berita acara pendapat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan kepada Kepala Kantor Imigrasi sebagai dasar pembuatan keputusan mengenai penjatuhan tindakan administratif Keimigrasian berupa pengenaan biaya beban.

Pasal 19

(1) Keputusan mengenai penjatuhan tindakan administratif Keimigrasian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (3) disampaikan kembali kepada Kepala Sub Seksi Lalu Lintas dan Status Keimigrasian. (2) Kepala Sub Seksi Lalu Lintas dan Status Keimigrasian menyampaikan kepada Penanggung Jawab Alat angkut dalam jangka waktu waktu paling lama 3 (tiga) hari kerja terhitung sejak tanggal keputusan ditandatangani. (3) Keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditembuskan kepada Bendahara Penerima.

Pasal 20

(1) Penanggung Jawab Alat Angkut sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 wajib melakukan pembayaran biaya beban ke kas negara melalui bank persepsi/bendahara penerima/bendahara penerima pengganti/pejabat yang ditunjuk. (2) Dalam hal pembayaran dilakukan melalui bank persepsi, bukti pembayaran disampaikan kepada bendahara penerima/bendahara penerima pengganti/pejabat yang ditunjuk. (3) Dalam hal pembayaran dilakukan melalui bendahara penerima/bendahara penerima pengganti/pejabat yang ditunjuk maka bendahara penerima/bendahara penerima pengganti/pejabat yang ditunjuk segera menyetorkan beban biaya ke kas negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 21

(1) Kepala Sub Seksi Lalu Lintas dan Status Keimigrasian melaporkan pelaksanaan pengenaan biaya beban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 kepada Kepala Kantor Imigrasi dengan melampirkan bukti pembayaran biaya beban. (2) Apabila Penanggung Jawab Alat Angkut tidak melakukan pembayaran dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam 19, Penanggung Jawab Alat Angkut dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan di bidang keimigrasian.

BAB 4

Pemeriksaan pada TPI di Wilayah Kerja Kantor Imigrasi Kelas Kelas III

Pasal 17

Koreksi

(1) Pejabat Imigrasi atau Petugas Pemeriksa Pendaratan membuat laporan kejadian atas pelanggaran yang dilakukan oleh Penanggung Jawab Alat Angkut. (2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Kepala Sub Seksi Lalu Lintas Keimigrasian disertai dengan dokumen pendukung untuk dilakukan pemeriksaan.

Pasal 18

Koreksi

(1) Pemeriksaan terhadap laporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 wajib dibuatkan berita acara pemeriksaan. (2) Berita acara pemeriksaan sebagaimana dimasud pad ayat (1) disampaikan kepada Kepala Sub Seksi Informasi dan Sarana Komunikasi untuk dibuatkan berita acara pendapat. (3) Hasil berita acara pendapat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan kepada Kepala Kantor Imigrasi sebagai dasar pembuatan keputusan mengenai penjatuhan tindakan administratif Keimigrasian berupa pengenaan biaya beban.

Pasal 19

(1) Keputusan mengenai penjatuhan tindakan administratif Keimigrasian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (3) disampaikan kembali kepada Kepala Sub Seksi Lalu Lintas dan Status Keimigrasian. (2) Kepala Sub Seksi Lalu Lintas dan Status Keimigrasian menyampaikan kepada Penanggung Jawab Alat angkut dalam jangka waktu waktu paling lama 3 (tiga) hari kerja terhitung sejak tanggal keputusan ditandatangani. (3) Keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditembuskan kepada Bendahara Penerima.

Pasal 20

(1) Penanggung Jawab Alat Angkut sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 wajib melakukan pembayaran biaya beban ke kas negara melalui bank persepsi/bendahara penerima/bendahara penerima pengganti/pejabat yang ditunjuk. (2) Dalam hal pembayaran dilakukan melalui bank persepsi, bukti pembayaran disampaikan kepada bendahara penerima/bendahara penerima pengganti/pejabat yang ditunjuk. (3) Dalam hal pembayaran dilakukan melalui bendahara penerima/bendahara penerima pengganti/pejabat yang ditunjuk maka bendahara penerima/bendahara penerima pengganti/pejabat yang ditunjuk segera menyetorkan beban biaya ke kas negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 21

(1) Kepala Sub Seksi Lalu Lintas dan Status Keimigrasian melaporkan pelaksanaan pengenaan biaya beban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 kepada Kepala Kantor Imigrasi dengan melampirkan bukti pembayaran biaya beban. (2) Apabila Penanggung Jawab Alat Angkut tidak melakukan pembayaran dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam 19, Penanggung Jawab Alat Angkut dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan di bidang keimigrasian.

BAB III

TATA CARA PEMERIKSAAN KEIMIGRASIAN MASUK DAN KE LUAR WILAYAH INDONESIA

Pasal 22

Koreksi

(1) Setiap Orang Asing yang masuk Wilayah INDONESIA harus memenuhi persyaratan: a. memiliki Visa yang sah dan masih berlaku, kecuali yang dibebaskan dari kewajiban memiliki Visa sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; b. memiliki Dokumen Perjalanan yang sah dan masih berlaku paling singkat 6 (enam) bulan; dan c. tidak termasuk dalam daftar Penangkalan. (2) Selain harus memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dan huruf c, Orang Asing yang dibebaskan dari kewajiban memiliki Visa juga harus memiliki tiket kembali atau tiket terusan ke negara lain.

Pasal 23

(1) Pemeriksaan Keimigrasian terhadap Orang Asing yang masuk wilayah INDONESIA dilakukan dengan tahapan: a. memeriksa Dokumen Perjalanan; b. melakukan wawancara; c. memeriksa Visa; d. memindai Dokumen Perjalanan; e. mengambil Data Biometrik; dan f. memeriksa dalam daftar Penangkalan. (2) Pemeriksaan Visa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, dikecualikan bagi Orang Asing yang dibebaskan dari kewajiban memiliki Visa. (3) Selain pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Orang Asing pemegang Izin Tinggal Terbatas atau Izin Tinggal Tetap juga dilakukan pemeriksaan Izin Masuk Kembali.

Pasal 24

Pemeriksaan Dokumen Perjalanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (1) huruf a meliputi pemeriksaan: a. fitur pengaman; b. keabsahan dan masa berlaku Dokumen Perjalanan; dan c. foto serta identitas yang tertera pada Dokumen Perjalanan sesuai dengan pemegangnya.

Pasal 25

Wawancara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (1) huruf b dilakukan untuk memastikan kesesuaian identitas pemegang dengan data yang tertera pada Dokumen Perjalanan.

Pasal 26

Pemeriksaan Visa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (1) huruf c bagi: a. Visa yang diterbitkan di luar negeri, meliputi pemeriksaan: 1. klasifikasi indeks Visa; 2. fitur pengaman Visa; 3. identitas pemegang Visa dengan data pemegang yang tercantum dalam Dokumen Perjalanan; dan 4. masa berlaku Visa. b. Visa yang diterbitkan di TPI pada saat kedatangan, meliputi pemeriksaan: 1. bukti pembayaran Visa; 2. bukti pembayaran, indeks Visa dan Dokumen Perjalanan dalam Simkim; dan 3. rekomendasi dari Direktur Jenderal, dalam hal pemberian Visa saat kedatangan diterbitkan berdasarkan persetujuan Direktur Jenderal.

Pasal 27

Pemindaian Dokumen Perjalanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (1) huruf d dilakukan untuk: a. membaca dan merekam data identitas pemegang; b. merekam data perlintasan; c. memverifikasi data pemegang dalam basis data Keimigrasian; dan d. memverifikasi data pemegang dalam daftar Penangkalan.

Pasal 28

(1) Pengambilan Data Biometrik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (1) huruf e dilakukan dengan mengambil dan merekam foto wajah serta sidik jari. (2) Pengambilan Data Biometrik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam hal Data Biometrik yang bersangkutan belum terekam.

Pasal 29

Pemeriksaan dalam daftar Penangkalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (1) huruf f dilakukan untuk memastikan Orang Asing tidak tercantum dalam daftar Penangkalan.

Pasal 30

Setiap Orang Asing yang keluar Wilayah INDONESIA harus memenuhi persyaratan: a. memiliki Dokumen Perjalanan yang sah dan masih berlaku; b. memiliki Izin Masuk Kembali ke Wilayah INDONESIA bagi Orang Asing pemegang Izin Tinggal Terbatas atau Izin Tinggal Tetap; c. memiliki izin keluar bagi Orang Asing yang dikenai tindakan administratif Keimigrasian; d. memiliki izin kunjungan yang masih berlaku; e. memiliki tanda bukti pengembalian dokumen; f. tidak termasuk dalam daftar Penangkalan.

BAB Kesatu

Pemeriksaan Keimigrasian Terhadap Orang Asing

Pasal 22

Koreksi

(1) Setiap Orang Asing yang masuk Wilayah INDONESIA harus memenuhi persyaratan: a. memiliki Visa yang sah dan masih berlaku, kecuali yang dibebaskan dari kewajiban memiliki Visa sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; b. memiliki Dokumen Perjalanan yang sah dan masih berlaku paling singkat 6 (enam) bulan; dan c. tidak termasuk dalam daftar Penangkalan. (2) Selain harus memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dan huruf c, Orang Asing yang dibebaskan dari kewajiban memiliki Visa juga harus memiliki tiket kembali atau tiket terusan ke negara lain.

Pasal 23

(1) Pemeriksaan Keimigrasian terhadap Orang Asing yang masuk wilayah INDONESIA dilakukan dengan tahapan: a. memeriksa Dokumen Perjalanan; b. melakukan wawancara; c. memeriksa Visa; d. memindai Dokumen Perjalanan; e. mengambil Data Biometrik; dan f. memeriksa dalam daftar Penangkalan. (2) Pemeriksaan Visa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, dikecualikan bagi Orang Asing yang dibebaskan dari kewajiban memiliki Visa. (3) Selain pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Orang Asing pemegang Izin Tinggal Terbatas atau Izin Tinggal Tetap juga dilakukan pemeriksaan Izin Masuk Kembali.

Pasal 24

Pemeriksaan Dokumen Perjalanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (1) huruf a meliputi pemeriksaan: a. fitur pengaman; b. keabsahan dan masa berlaku Dokumen Perjalanan; dan c. foto serta identitas yang tertera pada Dokumen Perjalanan sesuai dengan pemegangnya.

Pasal 25

Wawancara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (1) huruf b dilakukan untuk memastikan kesesuaian identitas pemegang dengan data yang tertera pada Dokumen Perjalanan.

Pasal 26

Pemeriksaan Visa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (1) huruf c bagi: a. Visa yang diterbitkan di luar negeri, meliputi pemeriksaan: 1. klasifikasi indeks Visa; 2. fitur pengaman Visa; 3. identitas pemegang Visa dengan data pemegang yang tercantum dalam Dokumen Perjalanan; dan 4. masa berlaku Visa. b. Visa yang diterbitkan di TPI pada saat kedatangan, meliputi pemeriksaan: 1. bukti pembayaran Visa; 2. bukti pembayaran, indeks Visa dan Dokumen Perjalanan dalam Simkim; dan 3. rekomendasi dari Direktur Jenderal, dalam hal pemberian Visa saat kedatangan diterbitkan berdasarkan persetujuan Direktur Jenderal.

Pasal 27

Pemindaian Dokumen Perjalanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (1) huruf d dilakukan untuk: a. membaca dan merekam data identitas pemegang; b. merekam data perlintasan; c. memverifikasi data pemegang dalam basis data Keimigrasian; dan d. memverifikasi data pemegang dalam daftar Penangkalan.

Pasal 28

(1) Pengambilan Data Biometrik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (1) huruf e dilakukan dengan mengambil dan merekam foto wajah serta sidik jari. (2) Pengambilan Data Biometrik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam hal Data Biometrik yang bersangkutan belum terekam.

Pasal 29

Pemeriksaan dalam daftar Penangkalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (1) huruf f dilakukan untuk memastikan Orang Asing tidak tercantum dalam daftar Penangkalan.

Pasal 30

Setiap Orang Asing yang keluar Wilayah INDONESIA harus memenuhi persyaratan: a. memiliki Dokumen Perjalanan yang sah dan masih berlaku; b. memiliki Izin Masuk Kembali ke Wilayah INDONESIA bagi Orang Asing pemegang Izin Tinggal Terbatas atau Izin Tinggal Tetap; c. memiliki izin keluar bagi Orang Asing yang dikenai tindakan administratif Keimigrasian; d. memiliki izin kunjungan yang masih berlaku; e. memiliki tanda bukti pengembalian dokumen; f. tidak termasuk dalam daftar Penangkalan.

Peraturan Menteri Nomor 44 Tahun 2015 tentang TATA CARA PEMERIKSAAN MASUK DAN KELUAR WILAYAH INDONESIA DI TEMPAT PEMERIKSAAN IMIGRASI

BAB I

Pasal 1

BAB I

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 3

BAB II

Pasal 4

Pasal 5

BAB Kesatu

Pasal 4

Pasal 5

BAB Kedua

Pasal 6

BAB 1

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Pasal 10

Pasal 11

BAB 2

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Pasal 10

Pasal 11

Pasal 12

Pasal 13

Pasal 14

Pasal 15

Pasal 16

BAB 3

Pasal 12

Pasal 13

Pasal 14

Pasal 15

Pasal 16

Pasal 17

Pasal 18

Pasal 19

Pasal 20

Pasal 21

BAB 4

Pasal 17

Pasal 18

Pasal 19

Pasal 20

Pasal 21

BAB III

Pasal 22

Pasal 23

Pasal 24

Pasal 25

Pasal 26

Pasal 27

Pasal 28

Pasal 29

Pasal 30

BAB Kesatu

Pasal 22

Pasal 23

Pasal 24

Pasal 25

Pasal 26

Pasal 27

Pasal 28

Pasal 29

Pasal 30

BAB Kedua

BAB Ketiga

BAB Keempat

BAB Kelima

BAB Keenam

BAB Ketujuh

BAB Ketujuh

BAB Kedelapan

BAB Kesembilan

BAB Kesepuluh