PERMEN

Peraturan Menteri Nomor 41 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Pelatihan Teknis Keimigrasian

PERMEN Nomor 41 Tahun 2018

Konten ini bukan nasihat hukum. Selalu rujuk sumber resmi untuk kepastian hukum.

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan: 1. Pelatihan adalah proses pengembangan kompetensi aparatur sipil negara melalui proses pembelajaran klasikal dan pembelajaran nonklasikal. 2. Pelatihan Teknis Keimigrasian adalah proses pengembangan kompetensi aparatur sipil negara dalam bentuk klasikal atau nonklasikal di bidang keimigrasian. 3. Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Hukum dan Hak Asasi Manusia yang selanjutnya disebut BPSDM Hukum dan HAM adalah unit eselon I di Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia yang mempunyai tugas melaksanakan pengembangan sumber daya manusia di bidang hukum dan hak asasi manusia. 4. Pelatihan Teknis Substantif adalah pelatihan untuk membekali peserta pelatihan agar memiliki pengetahuan, sikap perilaku, dan keterampilan teknis keimigrasian. 5. Pelatihan Teknis Umum adalah pelatihan lanjutan bagi pegawai imigrasi untuk mengembangkan pengetahuan dan keterampilan khusus fungsi fasilitatif manajemen dan administrasi bidang keimigrasian. 6. Pelatihan Teknis Manajemen Keimigrasian adalah pelatihan lanjutan untuk mengembangkan dan meningkatkan pengetahuan dan keterampilan manajerial serta kepemimpinan pegawai imigrasi sesuai dengan jenjang jabatan struktural dan kepangkatan. 9. Rumpun Substansi adalah kelompok kurikulum pelatihan yang didasarkan pada standar kompetensi teknis substansi dan pengelompokan tujuan Pelatihan. 10. Uji Kompetensi adalah penilaian yang dilakukan oleh assesor internal pemerintah dengan tim penilai lain yang mencakup pengukuran kompetensi teknis, kompetensi manajerial, dan kompetensi sosio kultral dalam rangka menyediakan informasi mengenai kemampuan pegawai negeri sipil terhadap Pelatihan Teknis Keimigrasian. 11. Sekretariat Jenderal adalah Sekretariat Jenderal Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik INDONESIA. 12. Direktorat Jenderal adalah Direktorat Jenderal Imigrasi Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik INDONESIA. 13. Alumni Pelatihan adalah peserta Pelatihan yang telah lulus Pelatihan teknis.

BAB IV

EVALUASI PELATIHAN TEKNIS KEIMIGRASIAN

Pasal 8

Koreksi

(1) Evaluasi Pelatihan Teknis Keimigrasian dilakukan untuk: a. menilai efektivitas pelatihan; dan b. memperbaiki pelaksanaan penyelenggaraan pelatihan. (2) Evaluasi Pelatihan Teknis Keimigrasian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan terhadap: a. peserta; b. tenaga pengajar; c. penyelenggara; dan d. Alumni Pelatihan.

Pasal 9

Koreksi

(1) Evaluasi peserta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2) huruf a dilakukan berdasarkan: a. tingkat kehadiran; b. keaktifan selama mengikuti Pelatihan; c. kedisiplinan, sikap, dan perilaku dalam mengikuti Pelatihan; d. kemampuan akademik; dan e. pre test dan post test. (2) Evaluasi tenaga pengajar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2) huruf b dilakukan berdasarkan: a. penguasaan materi; b. ketepatan waktu; c. sistematika penyajian; d. penggunaan metode dan alat bantu Pelatihan; e. empati, gaya dan sikap kepada peserta; f. pencapaian tujuan pembelajaran; g. kesempatan tanya jawab; h. kemampuan menyajikan; i. kerapihan pakaian; dan j. penguasaan/pengelolaan kelas. (3) Evaluasi penyelenggara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2) huruf c dilakukan berdasarkan: a. efektivitas pelaksanaan; b. kesiapan dan ketersediaan sarana Pelatihan; c. kesesuaian pelaksanaan program dengan rencana; d. kebersihan kelas, asrama, kafetaria, dan toilet; e. ketersediaan dan kelengkapan bahan Pelatihan; f. ketersediaan sarana teknologi informasi; g. ketersediaan fasilitas olah raga, kesehatan, dan ibadah; h. pelayanan terhadap peserta dan tenaga pengajar; dan i. administrasi Pelatihan. (4) Evaluasi Alumni Pelatihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2) huruf d dilakukan berdasarkan: a. kemampuan dan pendayagunaan Alumni Pelatihan; b. kemampuan para Alumni Pelatihan dalam menerapkan pengetahuan atau keterampilan pada pelaksanaan tanggung jawab dan kewajiban yang menyertai jabatannya; c. pendayagunaan potensi para Alumni Pelatihan sesuai dengan bidang Pelatihan yang telah diikuti; dan d. kontribusi Alumni Pelatihan terhadap kualitas output instansi tempat alumni bekerja.

Pasal 10

(1) Kriteria kelulusan peserta Pelatihan Teknis Keimigrasian ditentukan berdasarkan evaluasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) dan kualifikasi penilaian terhadap peserta. (2) Kualifikasi penilaian terhadap peserta Pelatihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diperoleh berdasarkan penilaian kriteria evaluasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf b sampai huruf d yang terdiri atas: a. sangat memuaskan dengan skor 90,01-100 (sembilan puluh koma nol satu sampai dengan seratus); b. memuaskan dengan skor 80,01-90 (delapan puluh koma nol satu sampai dengan sembilan puluh); c. cukup memuaskan dengan skor 70,01-80 (tujuh puluh koma nol satu sampai dengan delapan puluh); d. kurang memuaskan dengan skor 60,01-70 (enam puluh koma nol satu sampai dengan tujuh puluh); atau e. tidak memuaskan dengan skor ≤ 60 (kurang dari atau sama dengan enam puluh). (3) Peserta Pelatihan dinyatakan lulus apabila telah memenuhi kriteria sebagai berikut: a. kehadiran dalam sesi pembelajaran paling sedikit 95% (sembilan puluh lima persen) dari seluruh sesi pembelajaran; dan b. kualifikasi penilaian paling rendah cukup memuaskan.

Pasal 11

(1) Peserta Pelatihan Teknis Keimigrasian yang dinyatakan lulus diberikan sertifikat berupa Surat Tanda Tamat Pelatihan. (2) Dalam hal peserta Pelatihan Teknis Keimigrasian dinyatakan tidak lulus, diberikan surat keterangan telah mengikuti pelatihan. (3) Surat Tanda Tamat Pelatihan atau surat keterangan telah mengikuti pelatihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diberi nomor register dan ditandatangani oleh Kepala BPSDM Hukum dan HAM.

BAB Kesatu

Evaluasi

Pasal 8

Koreksi

Pasal 9

Koreksi

Peraturan Menteri Nomor 41 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Pelatihan Teknis Keimigrasian

BAB I

Pasal 1

BAB I

Pasal 1

BAB II

Pasal 2

Pasal 3

BAB III

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

BAB Kesatu

Pasal 4

Pasal 5

BAB Kedua

Pasal 6

BAB III

Pasal 7

BAB IV

Pasal 8

Pasal 9

Pasal 10

Pasal 11

BAB Kesatu

Pasal 8

Pasal 9

BAB Kedua

Pasal 10

Pasal 11

BAB V

Pasal 12