PERMEN

Peraturan Menteri Nomor 41 Tahun 2015 tentang TATA CARA PEMBERIAN DAN PENCABUTAN STATUS PEJABAT IMIGRASI

PERMEN Nomor 41 Tahun 2015

Konten ini bukan nasihat hukum. Selalu rujuk sumber resmi untuk kepastian hukum.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan: 1. Keimigrasian adalah hal ihwal lalu lintas orang yang masuk atau keluar wilayah INDONESIA serta pengawasannya dalam rangka menjaga tegaknya kedaulatan negara. No.1831, 2015 2. Pejabat Imigrasi adalah pegawai yang telah melalui pendidikan khusus Keimigrasian dan memiliki keahlian teknis Keimigrasian serta memiliki wewenang untuk melaksanakan tugas dan tanggung jawab berdasarkan UNDANG-UNDANG Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian. 3. Status Pejabat Imigrasi adalah status yang diberikan kepada pegawai yang telah melalui pendidikan khusus Keimigrasian dan memiliki keahlian teknis Keimigrasian sebagai dasar kewenangan untuk melaksanakan tugas dan tanggung jawab di bidang Keimigrasian sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. 4. Unit Pelaksana Teknis yang selanjutnya disingkat UPT adalah Kantor Imigrasi, Rumah Detensi Imigrasi, dan Divisi Keimigrasian Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia. 5. Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum dan hak asasi manusia. 6. Direktorat Jenderal adalah Direktorat Jenderal Imigrasi. 7. Direktur Jenderal adalah Direktur Jenderal Imigrasi. 8. Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS adalah warga negara INDONESIA yang memenuhi syarat tertentu, diangkat sebagai Pegawai ASN secara tetap oleh pejabat pembina kepegawaian untuk menduduki jabatan pemerintahan.

Buka PDF Asli

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

BAB II

PEMBERIAN STATUS PEJABAT IMIGRASI

Pasal 3

Koreksi

(1) Pegawai imigrasi yang telah memenuhi syarat sebagai Pejabat Imigrasi diberikan Status Pejabat Imigrasi. (2) Untuk dapat diberikan Status Pejabat Imigrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pegawai imigrasi harus memenuhi syarat paling sedikit: a. berstatus sebagai PNS; b. berpendidikan paling rendah sarjana strata satu (S1) atau yang setara; c. lulus pendidikan Pejabat Imigrasi; dan d. tidak melakukan pelanggaran kode etik dan/atau disiplin PNS sesudah kelulusan pendidikan Pejabat Imigrasi. (3) Persyaratan pemberian Status Pejabat Imigrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dibuktikan dengan dokumen yang terdiri atas: a. Keputusan Pengangkatan sebagai PNS; b. ijazah sarjana strata satu (S1) atau yang setara; c. surat tanda tamat pendidikan Pejabat Imigrasi; dan d. surat keterangan kepegawaian yang menyatakan pegawai yang bersangkutan tidak pernah melakukan pelanggaran kode etik pegawai imigrasi dan/atau disiplin PNS sesudah kelulusan pendidikan Pejabat Imigrasi.

Pasal 4

(1) Status Pejabat Imigrasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 diberikan berdasarkan usulan tim pertimbangan pemberian Status Pejabat Imigrasi. (2) Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibentuk oleh Direktur Jenderal, yang keanggotaannya berasal dari unsur: No.1831, 2015 a. Sekretariat Direktorat Jenderal; b. Biro Kepegawaian Sekretariat Jenderal Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia; c. Sekretariat Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Hukum dan Hak Asasi Manusia; dan d. Akademi Imigrasi.

Pasal 5

(1) Tim melakukan pemeriksaan terhadap seluruh kelengkapan dokumen persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (3) dan menyampaikan hasil pemeriksaan secara tertulis kepada Direktur Jenderal dengan tembusan kepada Sekretaris Jenderal Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia. (2) Jika berdasarkan hasil pemeriksaan, pegawai imigrasi yang bersangkutan memenuhi persyaratan untuk diberikan Status Pejabat Imigrasi, Direktur Jenderal MENETAPKAN pemberian Status Pejabat Imigrasi. (3) Jika berdasarkan hasil pemeriksaan, pegawai imigrasi yang bersangkutan tidak memenuhi persyaratan untuk diberikan Status Pejabat Imigrasi, Direktur Jenderal memberitahukan secara tertulis kepada tim dan pegawai disertai dengan alasannya. (4) Keputusan untuk memberikan atau tidak memberikan Status Pejabat Imigrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3), disampaikan oleh Direktur Jenderal dalam jangka waktu paling lama 7 (tujuh) hari terhitung sejak tanggal hasil pemeriksaan diterima.

Pasal 6

(1) Pegawai imigrasi yang telah mendapatkan keputusan pemberian Status Pejabat Imigrasi diberikan kewenangan melaksanakan tugas dan tanggung jawab teknis Keimigrasian sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. (2) Pegawai yang telah diberikan Status Pejabat Imigrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat: a. diberikan penugasan di bidang Keimigrasian pada Perwakilan Republik INDONESIA di luar negeri; b. diberikan penugasan pelaksanaan fungsi Keimigrasian di instansi lain; atau c. menduduki jabatan fungsional tertentu atau jabatan struktural dalam bidang substantif atau fasilitatif Keimigrasian, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan.

BAB III

PENCABUTAN STATUS PEJABAT IMIGRASI

Pasal 7

Koreksi

(1) Pencabutan Status Pejabat Imigrasi bersifat: a. permanen; atau b. sementara. (2) Pencabutan Status Pejabat Imigrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berakibat pegawai imigrasi yang bersangkutan tidak memiliki kewenangan melaksanakan tugas dan tanggung jawab teknis Keimigrasian sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 8

Koreksi

(1) Pencabutan Status Pejabat Imigrasi bersifat permanen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) huruf a dilakukan karena: a. permintaan sendiri; atau b. kondisi sakit permanen yang mengakibatkan yang bersangkutan tidak cakap melaksanakan tugas dan kewenangan sebagai Pejabat Imigrasi. (2) Untuk dapat mengajukan permohonan pencabutan Status Pejabat Imigrasi atas permintaan sendiri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, Pejabat Imigrasi yang bersangkutan harus memenuhi ketentuan: No.1831, 2015 a. masa kerja paling singkat 10 (sepuluh) tahun; dan b. tidak sedang menduduki jabatan struktural.

Pasal 9

(1) Untuk Pejabat Imigrasi yang bertugas di Kantor Imigrasi atau Rumah Detensi Imigrasi, permohonan pencabutan Status Pejabat Imigrasi atas permintaan sendiri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) huruf a diajukan secara tertulis kepada Kepala Kantor Imigrasi atau Rumah Detensi Imigrasi disertai dengan alasan. (2) Kepala Kantor Imigrasi atau Rumah Detensi Imigrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meneruskan permohonan kepada Kepala Divisi Keimigrasian disertai pertimbangan dan saran. (3) Kepala Divisi Keimigrasian meneruskan permohonan kepada Direktur Jenderal disertai pertimbangan dan saran dengan tembusan kepada Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia.

Pasal 10

(1) Untuk Pejabat Imigrasi yang bertugas di Divisi Keimigrasian, permohonan pencabutan Status Pejabat Imigrasi atas permintaan sendiri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) huruf a diajukan secara tertulis kepada Kepala Divisi Keimigrasian disertai dengan alasan. (2) Kepala Divisi Keimigrasian meneruskan permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Direktur Jenderal disertai pertimbangan dan saran dengan tembusan kepada Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia.

Pasal 11

(1) Untuk Pejabat Imigrasi yang bertugas di Direktorat Jenderal, permohonan pencabutan Status Pejabat Imigrasi atas permintaan sendiri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) huruf a diajukan secara tertulis kepada Direktur disertai dengan alasan. (2) Direktur meneruskan permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Direktur Jenderal disertai pertimbangan dan saran.

Pasal 12

Untuk Pejabat Imigrasi yang bertugas di instansi lain, permohonan pencabutan Status Pejabat Imigrasi atas permintaan sendiri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) huruf a diajukan kepada Direktur Jenderal.

Pasal 13

(1) Dalam hal pengajuan permohonan pencabutan Status Pejabat Imigrasi secara permanen didasarkan atas alasan kondisi sakit permanen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) huruf b, permohonan diajukan oleh pimpinan Pejabat Imigrasi yang bersangkutan. (2) Permohonan karena kondisi sakit permanen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan berdasarkan pertimbangan secara objektif dari pimpinan Pejabat Imigrasi yang bersangkutan dan didukung dengan hasil pemeriksaan dokter pada rumah sakit pemerintah.

Pasal 14

(1) Untuk Pejabat Imigrasi yang bertugas di Kantor Imigrasi atau Rumah Detensi Imigrasi, permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1) diajukan oleh Kepala Kantor Imigrasi atau Rumah Detensi Imigrasi kepada Kepala Divisi Keimigrasian disertai dengan pertimbangan dan saran. (2) Kepala Divisi Keimigrasian meneruskan permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Direktur Jenderal disertai dengan pertimbangan dan saran. No.1831, 2015

Pasal 15

Untuk Pejabat Imigrasi yang bertugas di Divisi Keimigrasian, permohonan pencabutan Status Pejabat Imigrasi karena kondisi sakit permanen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) huruf b diajukan oleh Kepala Divisi Keimigrasian kepada Direktur Jenderal disertai dengan pertimbangan dan saran.

Pasal 16

Untuk Pejabat Imigrasi yang bertugas di lingkungan Direktorat Jenderal, permohonan pencabutan Status Pejabat Imigrasi karena sakit permanen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) huruf b diajukan oleh pejabat setingkat pimpinan tinggi pratama pada unit kerja Pejabat Imigrasi yang bersangkutan kepada Direktur Jenderal disertai dengan pertimbangan dan saran.

Pasal 17

(1) Terhadap permohonan pencabutan Status Pejabat Imigrasi bersifat permanen berdasarkan alasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) huruf a, Direktur Jenderal melakukan pemeriksaan terhadap permohonan dan dokumen kelengkapannya. (2) Dalam hal hasil pemeriksaan sebagaimana dimaksud ayat (1) dinyatakan diterima, Direktur Jenderal menerbitkan keputusan mengenai pencabutan Status Pejabat Imigrasi yang bersangkutan.

Pasal 18

Pencabutan Status Pejabat Imigrasi bersifat sementara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) huruf b dilakukan jika Pejabat Imigrasi melakukan pelanggaran terhadap kode etik Pegawai Imigrasi dan/atau pelanggaran disiplin PNS.

Pasal 19

(1) Terhadap pencabutan Status Pejabat Imigrasi bersifat sementara, Direktur Jenderal membentuk tim pertimbangan pencabutan Status Pejabat Imigrasi. (2) Keanggotaan tim sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berasal dari unsur: a. Sekretaris dan Direktur di lingkungan Direktorat Jenderal; dan b. Kepala Bagian Kepegawaian di lingkungan Direktorat Jenderal.

Pasal 20

(1) Tim pertimbangan pencabutan Status Pejabat Imigrasi melakukan pemeriksaan terhadap Pejabat Imigrasi yang diduga melakukan pelanggaran kode etik dan/atau disiplin PNS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18. (2) Tim menyampaikan secara tertulis hasil pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Direktur Jenderal dengan tembusan kepada Sekretaris Jenderal Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) hari sejak tanggal pemeriksaan selesai dilakukan. (3) Dalam hal hasil pemeriksaan menyatakan Pejabat Imigrasi yang bersangkutan terbukti melanggar kode etik dan/atau disiplin PNS, penyampaian hasil pemeriksaan disertai dengan usulan pencabutan Status Pejabat Imigrasi. (4) Berdasarkan hasil pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Direktur Jenderal MENETAPKAN pencabutan Status Pejabat Imigrasi dalam jangka waktu paling lama 7 (tujuh) hari terhitung sejak tanggal hasil pemeriksaan diterima.

Pasal 21

(1) Keputusan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (4) berlaku paling lama 21 (dua puluh satu) bulan terhitung sejak tanggal keputusan ditetapkan. No.1831, 2015 (2) Keputusan mengenai pencabutan Status Pejabat Imigrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat: a. alasan pertimbangan pencabutan Status Pejabat Imigrasi; b. frase mencabut kewenangan untuk melaksanakan tugas dan tanggung jawab dalam hal teknis Keimigrasian; dan c. jangka waktu pencabutan Status Pejabat Imigrasi.

Pasal 22

Pencabutan Status Pejabat Imigrasi tidak menghentikan proses pengenaan hukuman disiplin dan kode etik.

BAB IV

PEMBERIAN KEMBALI STATUS PEJABAT IMIGRASI

Pasal 23

Koreksi

(1) Pemberian kembali Status Pejabat Imigrasi dapat dilakukan terhadap pegawai imigrasi yang telah dijatuhi sanksi pencabutan Status Pejabat Imigrasi yang bersifat sementara. (2) Permohonan pemberian kembali Status Pejabat Imigrasi disertai dengan alasan dan pertimbangan pemberian kembali Status Pejabat Imigrasi serta dengan memperhatikan rekam jejak perilaku dan disiplin pegawai imigrasi yang bersangkutan. (3) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat diajukan setelah sanksi pencabutan Status Pejabat Imigrasi telah dijalani paling singkat 6 (enam) bulan terhitung sejak tanggal Keputusan Pencabutan Status Pejabat Imigrasi mulai berlaku.

Pasal 24

(1) Untuk Pejabat Imigrasi yang bertugas di Kantor Imigrasi atau Rumah Detensi Imigrasi, permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 diajukan oleh Kepala Kantor Imigrasi atau Rumah Detensi Imigrasi kepada Kepala Divisi Keimigrasian disertai dengan pertimbangan dan saran. (2) Kepala Divisi Keimigrasian meneruskan permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Direktur Jenderal disertai dengan pertimbangan dan saran.

Pasal 25

Untuk Pejabat Imigrasi yang bertugas di Divisi Keimigrasian, permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 diajukan oleh Kepala Divisi Keimigrasian kepada Direktur Jenderal disertai dengan pertimbangan dan saran.

Pasal 26

Untuk Pejabat Imigrasi yang bertugas di lingkungan Direktorat Jenderal, permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 diajukan oleh pejabat setingkat pimpinan tinggi pratama pada unit kerja Pejabat Imigrasi yang bersangkutan kepada Direktur Jenderal disertai dengan pertimbangan dan saran.

Pasal 27

(1) Direktur Jenderal mengadakan rapat pimpinan untuk membahas dan MEMUTUSKAN permohonan pemberian kembali Status Pejabat Imigrasi. (2) Dalam hal permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterima, Direktur Jenderal mencabut Keputusan Pencabutan Status Pejabat Imigrasi dengan MENETAPKAN Keputusan mengenai pemberian kembali Status Pejabat Imigrasi. (3) Dalam hal permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditolak, Direktur Jenderal mengeluarkan surat penolakan disertai dengan alasan. (4) Terhadap permohonan yang ditolak sebagaimana dimaksud pada ayat (3), dapat diusulkan kembali dalam jangka waktu paling singkat 3 (tiga) bulan terhitung sejak tanggal penolakan. No.1831, 2015

Pasal 28

(1) Pemberian kembali Status Pejabat Imigrasi juga dapat dilakukan dalam hal jangka waktu Keputusan Pencabutan Status Pejabat Imigrasi telah berakhir. (2) Pada saat Keputusan Pencabutan Status Pejabat Imigrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berakhir, Direktur Jenderal MENETAPKAN Keputusan Pemberian Kembali Status Pejabat Imigrasi. (3) Keputusan Pemberian Kembali Status Pejabat Imigrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan paling lama 7 (tujuh) hari kerja terhitung sejak tanggal terlampauinya waktu menjalani sanksi pencabutan Status Pejabat Imigrasi.

Peraturan Menteri Nomor 41 Tahun 2015 tentang TATA CARA PEMBERIAN DAN PENCABUTAN STATUS PEJABAT IMIGRASI

BAB I

Pasal 1

BAB I

Pasal 1

Pasal 2

BAB II

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

BAB III

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Pasal 10

Pasal 11

Pasal 12

Pasal 13

Pasal 14

Pasal 15

Pasal 16

Pasal 17

Pasal 18

Pasal 19

Pasal 20

Pasal 21

Pasal 22

BAB IV

Pasal 23

Pasal 24

Pasal 25

Pasal 26

Pasal 27

Pasal 28

BAB V

Pasal 29

BAB VI

Pasal 30

BAB VII

Pasal 31