PERMEN

Peraturan Menteri Nomor 4 Tahun 2024 tentang PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA NOMOR 20 TAHUN 2019 TENTANG PENATAUSAHAAN UANG PIHAK KETIGA PADA BALAI HARTA PENINGGALAN

PERMEN Nomor 4 Tahun 2024

Konten ini bukan nasihat hukum. Selalu rujuk sumber resmi untuk kepastian hukum.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 20 Tahun 2019 tentang Penatausahaan Uang Pihak Ketiga Pada Balai Harta Peninggalan (Berita Negara Republik INDONESIA Tahun 2019 Nomor 1060) diubah sebagai berikut: 1. Ketentuan Pasal 9 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 9

(1) Atas uang Pihak Ketiga yang disimpan pada rekening giro sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1), diberikan jasa giro oleh bank umum. (2) Jasa giro sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan pendapatan negara yang harus disetorkan ke kas negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. 2. Ketentuan Lampiran I dihapus.

Pasal II

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik INDONESIA. Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 9 Januari 2024 MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA, ttd. YASONNA H. LAOLY Diundangkan di Jakarta pada tanggal 15 Januari 2024 DIREKTUR JENDERAL PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA, ttd. ASEP N. MULYANA

Pasal I

Koreksi