Insentif Kekayaan Intelektual — PERMEN Nomor 4 Tahun 2016

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan: 1. Insentif Kekayaan Intelektual adalah fasilitas biaya pendaftaran dalam rangka melindungi dan meningkatkan kreatifitas di bidang hak cipta, desain industri, paten, merek, dan/atau indikasi geografis. 2. Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum dan hak asasi manusia. 3. Direktur Jenderal adalah Direktur Jenderal Kekayaan Intelektual. 4. Direktorat Jenderal adalah Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual. 5. Kantor Wilayah adalah kantor wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia.

Pasal 1

Pasal 3

Koreksi

(1) Insentif Kekayaan Intelektual sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 diberikan berdasarkan permohonan yang diajukan secara tertulis dalam bahasa INDONESIA oleh pemohon kepada Direktur Jenderal. (2) Pemohon sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas: a. pimpinan lembaga pendidikan formal; b. pimpinan lembaga penelitian dan pengembangan pemerintah; c. pemilik usaha mikro, kecil, dan menengah; d. pemohon indikasi geografis; dan e. Kepala Lembaga Pemasyarakatan/Kepala Rumah Tahanan.

Pasal 4

Koreksi

(1) Selain dapat diajukan secara langsung kepada Direktur Jenderal, permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) dapat diajukan melalui Kantor Wilayah. (2) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan secara tertulis dalam bahasa INDONESIA oleh pemohon kepada Kepala Kantor Wilayah. (3) Kepala Kantor Wilayah melakukan pemeriksaan administratif terhadap permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) hari kerja terhitung sejak tanggal permohonan diterima. (4) Dalam hal permohonan dinyatakan lengkap, Kepala Kantor Wilayah meneruskan permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) kepada Direktur Jenderal dalam jangka waktu paling lama 7 (tujuh) hari kerja terhitung sejak tanggal permohonan selesai diperiksa. (5) Dalam hal permohonan dinyatakan tidak lengkap, Kepala Kantor Wilayah mengembalikan permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) kepada pemohon dalam jangka waktu paling lama 7 (tujuh) hari kerja terhitung sejak tanggal permohonan selesai diperiksa.

Pasal 5

Koreksi

(1) Permohonan Insentif Kekayaan Intelektual sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dan Pasal 4 dilakukan secara bersamaan dengan permohonan pendaftaran kekayaan intelektual. (2) Dalam mengajukan permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pemohon harus melampirkan dokumen persyaratan sesuai dengan jenis kekayaan intelektual yang didaftarkan. (3) Insentif Kekayaan Intelektual sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diberikan paling banyak untuk 3 (tiga) permohonan pendaftaran kekayaan intelektual.

Pasal 6

Koreksi

Bagi pemilik usaha mikro, kecil, dan menengah, selain melampirkan persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 juga harus melampirkan rekomendasi dari kepala satuan kerja perangkat daerah yang menangani bidang usaha mikro, kecil, dan menengah.

Pasal 7

Koreksi

Bagi pemohon indikasi geografis, selain melampirkan persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 juga harus melampirkan rekomendasi dari kelompok masyarakat atau pemerintah daerah provinsi atau kabupaten/kota.

Pasal 8

Koreksi

(1) Permohonan Insentif Kekayaan Intelektual yang telah diterima secara lengkap dilakukan pemeriksaan. (2) Pemeriksaan permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh tim pelaksana pemberian Insentif Kekayaan Intelektual. (3) Tim pelaksana pemberian Insentif Kekayaan Intelektual sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dibentuk oleh Direktur Jenderal.

Pasal 9

Koreksi

(1) Tim pelaksana pemberian Insentif Kekayaan Intelektual sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 memeriksa dan menganalisis permohonan Insentif Kekayaan Intelektual. (2) Dalam hal hasil pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyatakan permohonan telah memenuhi persyaratan, tim pelaksana pemberian Insentif Kekayaan Intelektual memberikan rekomendasi mengenai pemberian Insentif Kekayaan Intelektual kepada Direktur Jenderal. (3) Direktur Jenderal menerbitkan surat persetujuan pemberian Insentif Kekayaan Intelektual dalam waktu paling lama 5 (hari) kerja terhitung sejak rekomendasi diterima. (4) Surat persetujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disampaikan kepada pemohon.

Pasal 10

Koreksi

(1) Dalam hal hasil pemeriksaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 menyatakan permohonan ditolak, tim pelaksana pemberian Insentif Kekayaan Intelektual melaporkan penolakan permohonan kepada Direktur Jenderal. (2) Direktur Jenderal menerbitkan surat penolakan pemberian Insentif Kekayaan Intelektual dalam waktu paling lama 5 (hari) kerja terhitung sejak rekomendasi diterima. (3) Surat penolakan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan kepada Pemohon.

Pasal 11

Koreksi

(1) Penyebarluasan informasi Insentif Kekayaan Intelektual dilaksanakan oleh Direktorat Jenderal. (2) Penyebarluasan informasi Insentif Kekayaan Intelektual sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan baik melalui media cetak maupun media elektronik.

Pasal 12

Koreksi

(1) Pendanaan Insentif Kekayaan Intelektual bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara pada Direktorat Jenderal. (2) Dalam hal alokasi dana yang tersedia dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Direktorat Jenderal telah habis, Direktorat Jenderal menghentikan pemberian Insentif Kekayaan Intelektual.

Pasal 13

Koreksi

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik INDONESIA. Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 8 Januari 2016 MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA, ttd YASONNA H. LAOLY Diundangkan di Jakarta pada tanggal 15 Februari 2016 DIREKTUR JENDERAL PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA, ttd WIDODO EKATJAHJANA

Peraturan Menteri Nomor 4 Tahun 2016 tentang INSENTIF KEKAYAAN INTELEKTUAL

BAB I

Pasal 1

Pasal 2

BAB I

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Pasal 10

Pasal 11

Pasal 12

Pasal 13