PERMEN

Peraturan Menteri Nomor 39 Tahun 2017 tentang Tata Cara Penyesuaian/Inpassing, Pelaksanaan Uji Kompetensi dan Penetapan Kebutuhan Dalam Rangka Penyesuaian/Inpassing Jabatan Fungsional Penyuluh Hukum

PERMEN Nomor 39 Tahun 2017

Konten ini bukan nasihat hukum. Selalu rujuk sumber resmi untuk kepastian hukum.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan : 1. Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS adalah warga negara INDONESIA yang memenuhi syarat tertentu, diangkat sebagai Pegawai Aparatur Sipil Negara secara tetap oleh pejabat pembina kepegawaian untuk menduduki jabatan pemerintahan. 2. Penyesuaian/Inpassing adalah proses penyesuaian ke dalam Jabatan Fungsional Penyuluh Hukum sesuai dengan persyaratan yang terdapat dalam Peraturan Menteri ini. 3. Jabatan Fungsional Penyuluh Hukum adalah jabatan yang mempunyai ruang lingkup, tugas, tanggung jawab, wewenang, dan hak untuk melakukan kegiatan penyuluhan hukum. 4. Penyuluh Hukum adalah PNS yang diberi tugas, tanggung jawab, wewenang, dan hak secara penuh untuk melakukan kegiatan penyuluhan hukum. 5. Angka Kredit adalah satuan nilai dari tiap butir kegiatan dan/atau akumulasi nilai butir-butir kegiatan yang harus dicapai oleh Penyuluh Hukum dalam rangka pembinaan karier yang bersangkutan. 6. Pejabat Pembina Kepegawaian adalah Pejabat yang mempunyai kewenangan mengusulkan pengangkatan, pemindahan dan pemberhentian pegawai aparatur sipil negara dan pembinaan manajemen aparatur sipil negara di instansi pusat dan daerah sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan. 7. Pejabat yang Berwenang adalah pejabat yang mempunyai kewenangan melaksanakan proses pengusulan, pengangkatan, pemindahan, dan pemberhentian pegawai aparatur sipil negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. 8. Instansi Pembina Jabatan Fungsional Penyuluh Hukum yang selanjutnya disebut Instansi Pembina adalah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia. 9. Instansi Pusat adalah kementerian, lembaga pemerintah nonkementerian, kesekretariatan lembaga negara, dan kesekretariatan lembaga nonstruktural. 10. Instansi Daerah adalah perangkat daerah provinsi dan perangkat daerah kabupaten/kota yang meliputi sekretariat daerah, sekretariat dewan perwakilan rakyat daerah, dinas daerah, dan lembaga teknis daerah. 11. Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum dan Hak Asasi Manusia. 12. Hari adalah hari kerja.

BAB II

SYARAT PENGANGKATAN PNS KE DALAM JABATAN FUNGSIONAL PENYULUH HUKUM MELALUI PENYESUAIAN/INPASSING

Pasal 4

Koreksi

Pengangkatan dalam Jabatan Fungsional Penyuluh Hukum melalui Penyesuaian/Inpassing sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 harus memenuhi syarat sebagai berikut: a. usia paling tinggi : 1. 3 (tiga) tahun sebelum batas usia pensiun dalam jabatan terakhir bagi pejabat pelaksana; 2. 2 (dua) tahun sebelum batas usia pensiun dalam jabatan terakhir bagi administrator dan pengawas; 3. 1 (satu) tahun sebelum batas usia pensiun dalam jabatan terakhir bagi administrator yang akan menduduki jabatan fungsional ahli madya; dan 4. 1 (satu) tahun sebelum batas usia pensiun dalam jabatan terakhir bagi pejabat pimpinan tinggi. b. memiliki integritas dan moralitas yang baik; c. berpendidikan paling rendah Sarjana Strata Satu (S-1)/Diploma IV (D-4); d. memiliki pengalaman di bidang penyuluhan hukum/ informasi hukum paling sedikit 2 (dua) tahun; e. prestasi kerja bernilai baik dalam 2 (dua) tahun terakhir; f. tidak sedang dalam proses atau menjalani hukuman disiplin tingkat sedang/berat; dan g. memperhatikan formasi kebutuhan jabatan dan organisasi. BAB III TATA CARA PENGANGKATAN PNS KE DALAM JABATAN FUNGSIONAL PENYULUH HUKUM MELALUI PENYESUAIAN/INPASSING

Pasal 5

Pasal 6

(1) Terhadap permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, dilakukan verifikasi oleh tim. (2) Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibentuk oleh pejabat yang berwenang.

Pasal 7

(1) Verifikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 dimaksudkan untuk: a. menilai keabsahan dan kelengkapan permohonan dan dokumen pendukung; b. memeriksa kesesuaian antara permohonan PNS dengan formasi Jabatan Fungsional Penyuluh Hukum; dan c. menentukan jenjang Jabatan Fungsional Penyuluh Hukum dan angka kredit kumulatif berdasarkan kualifikasi pendidikan, pangkat/ golongan ruang, pangkat terakhir, dan masa kerja PNS yang bersangkutan. (2) Angka kredit kumulatif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini. (3) Verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan paling lama 14 (empat belas) Hari terhitung sejak permohonan diterima. (4) Hasil verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diumumkan melalui laman resmi Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia. (5) Dalam hal permohonan dinyatakan tidak lulus verifikasi, PNS yang bersangkutan dapat mengajukan permohonan kembali pada periode Penyesuaian/ Inpassing berikutnya. (6) PNS yang permohonannya telah dinyatakan lulus verifikasi, wajib mengikuti uji kompetensi.

Pasal 8

(1) PNS yang telah dinyatakan lulus uji kompetensi diberikan sertifikat oleh Menteri. (2) Dalam hal PNS dinyatakan tidak lulus uji kompetensi, dapat mengajukan permohonan kembali pada periode Penyesuaian/Inpassing berikutnya. (3) PNS yang telah memperoleh sertifikat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diusulkan untuk diangkat ke dalam Jabatan Fungsional Penyuluh Hukum dengan disertai persetujuan teknis dari Instansi Pembina. (4) Tata cara pelaksanaan uji kompetensi Jabatan Fungsional Penyuluh Hukum melalui Penyesuaian/Inpassing tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal 9

PNS yang telah memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 dapat ditetapkan sebagai Pejabat Fungsional Penyuluh Hukum oleh Menteri.

(1) PNS yang telah memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dan Pasal 4 dapat mengajukan permohonan Penyesuaian/Inpassing dalam Jabatan Fungsional Penyuluh Hukum. (2) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan oleh atasan langsung kepada Menteri. (3) Atasan langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri atas: a. pimpinan unit utama di lingkungan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia; b. pimpinan Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia; dan/atau c. pejabat berwenang yang membidangi kepegawaian pada instansi lain di luar lingkungan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia. (4) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan secara elektronik melalui laman resmi Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia. (5) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilengkapi dengan mengunggah dokumen persyaratan sebagai berikut: a. surat persetujuan dari atasan langsung; b. ijazah Sarjana Strata Satu (S-1)/Diploma IV (D-4) dari perguruan tinggi yang terakreditasi; c. SK CPNS; d. SK kenaikan pangkat terakhir; e. Surat Tanda Tamat Pendidikan dan Pelatihan Penyuluhan Hukum bagi PNS yang telah mengikuti dan lulus pendidikan dan pelatihan sebagaimana dipersyaratkan dalam Pasal 3 huruf a; f. surat keputusan penempatan/surat tugas/surat keputusan pelaksanaan kegiatan di bidang penyuluhan hukum atau bidang yang mempunyai tugas pokok dan fungsi penyebarluasan informasi hukum atau peraturan perundang-undangan yang disertai dengan surat pernyataan keabsahan dokumen yang ditandatangani oleh pejabat administrator yang membidangi kepegawaian; g. PPKP, SKP, dan PPK 2 (dua) tahun terakhir; h. surat pernyataan dari Kepala Kantor Wilayah/Sekretaris Unit Eselon I Pusat/Pejabat yang berwenang atau Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama yang menyatakan bahwa yang bersangkutan tidak sedang dalam proses pemeriksaan dan/atau sedang menjalani hukuman disiplin tingkat sedang atau berat sesuai dengan format tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini; dan i. surat pernyataan bersedia menduduki jabatan fungsional Penyuluh Hukum sesuai dengan format tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Peraturan Menteri Nomor 39 Tahun 2017 tentang Tata Cara Penyesuaian/Inpassing, Pelaksanaan Uji Kompetensi dan Penetapan Kebutuhan Dalam Rangka Penyesuaian/Inpassing Jabatan Fungsional Penyuluh Hukum

BAB I

Pasal 1

BAB I

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 3

BAB II

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

BAB IV

Pasal 11

Pasal 12