PERMEN

Peraturan Menteri Nomor 37 Tahun 2018 tentang Syarat dan Tata Cara Pendaftaran Serta Penyampaian Laporan Kurator dan Pengurus

PERMEN Nomor 37 Tahun 2018

Konten ini bukan nasihat hukum. Selalu rujuk sumber resmi untuk kepastian hukum.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan: 1. Kurator adalah kurator sebagaimana dimaksud dalam Pasal 70 ayat (1) huruf b UNDANG-UNDANG Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang. 2. Pengurus adalah Balai Harta Peninggalan dan/atau orang perseorangan yang berdomisili di wilayah Negara Republik INDONESIA, yang memiliki keahlian khusus yang dibutuhkan dalam rangka mengurus harta debitor dalam penundaan kewajiban pembayaran utang. 3. Pemohon adalah orang perseorangan yang mengajukan pendaftaran sebagai Kurator dan Pengurus. 4. Organisasi Profesi adalah perkumpulan profesi Kurator dan Pengurus yang berbadan hukum. 5. Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum dan hak asasi manusia. 6. Direktur Jenderal adalah Direktur Jenderal Administrasi Hukum Umum. 7. Komite Bersama adalah perwakilan dari Mahkamah Agung, kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum dan hak asasi manusia, dan Organisasi Profesi.

Pasal 4

Koreksi

(1) Permohonan pendaftaran Kurator dan Pengurus diajukan kepada Direktur Jenderal melalui laman resmi Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum. (2) Selain mengisi permohonan pendaftaran Kurator dan Pengurus sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemohon 2018, No1686 harus mengunggah kelengkapan dokumen persyaratan berupa: a. kartu tanda penduduk; b. nomor pokok wajib pajak; c. sertifikat tanda lulus ujian Kurator dan Pengurus yang dikeluarkan oleh Komite Bersama; d. surat rekomendasi dari Organisasi Profesi Kurator dan Pengurus; e. surat pernyataan tidak rangkap jabatan; f. surat pernyataan bersedia membuka rekening untuk setiap perkara kepailitan atas nama debitur pailit; g. surat pernyataan tidak sedang dalam keadaan pailit; h. surat pernyataan tidak pernah menjadi anggota direksi dan komisaris yang dinyatakan bersalah yang menyebabkan suatu perseroan dinyatakan pailit; i. surat pernyataan tidak pernah dihukum karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan hukuman pidana 5 (lima) tahun atau lebih dengan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap; j. surat pernyataan bersedia untuk menjalankan tugas pengurusan dan pemberesan harta pailit dan bertanggungjawab sepenuhnya terhadap kesalahan atau kelalaian yang menyebabakan kerugian harta pailit; k. surat pernyataan bersedia dihapus dari daftar Kurator dan Pengurus, jika terbukti melanggar kode etik Kurator dan Pengurus dan ketentuan perundang-undangan; l. surat keterangan sehat jasmani dan rohani dari rumah sakit pemerintah; m. surat keterangan catatan kepolisian; n. pas foto terbaru berwarna dengan latar belakang berwarna putih dengan ukuran 4 cm x 6 cm (empat kali enam sentimeter); o. surat keterangan terdaftar sebagai advokat dari organisasi profesi advokat atau surat keterangan terdaftar sebagai akuntan publik dari organisasi profesi akuntan publik; p. surat keterangan telah bekerja pada kantor advokat atau kantor akuntan publik paling singkat 3 (tiga) tahun; dan q. ijazah sarjana hukum atau fotokopi ijazah sarjana ekonomi yang dilegalisir oleh perguruan tinggi yang bersangkutan. (3) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenai biaya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang penerimaan negara bukan pajak yang berlaku pada kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum dan hak asasi manusia.

Peraturan Menteri Nomor 37 Tahun 2018 tentang Syarat dan Tata Cara Pendaftaran Serta Penyampaian Laporan Kurator dan Pengurus

BAB I

Pasal 1

BAB I

Pasal 1

Pasal 2

BAB II

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

BAB Kesatu

Pasal 3

BAB Kedua

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

BAB III

Pasal 9

Pasal 10

Pasal 11

BAB IV

Pasal 12

Pasal 13

BAB V

Pasal 14

Pasal 15

Pasal 16

Pasal 17

Pasal 18

BAB Kesatu

Pasal 14

Pasal 15

BAB Kedua

Pasal 16

Pasal 17

BAB Ketiga

Pasal 18

BAB VI

Pasal 19

Pasal 20

Pasal 21

Pasal 22

Pasal 23

Pasal 24

BAB VII

Pasal 25

BAB VIII

Pasal 26

Pasal 27