PERMEN

Peraturan Menteri Nomor 35 Tahun 2018 tentang Revitalisasi Penyelenggaraan Pemasyarakatan

PERMEN Nomor 35 Tahun 2018

Konten ini bukan nasihat hukum. Selalu rujuk sumber resmi untuk kepastian hukum.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan : 1. Revitalisasi Penyelenggaraan Pemasyarakatan adalah suatu upaya mengoptimalisasi penyelenggaraan pemasyarakatan sebagai bentuk perlakuan terhadap Tahanan, Narapidana dan Klien serta perlindungan atas hak kepemilikan terhadap barang bukti. 2. Tahanan adalah tersangka atau terdakwa yang sedang menjalani proses peradilan dan ditahan di Rumah Tahanan Negara. 3. Narapidana adalah terpidana yang sedang menjalani pembinaan di Lembaga Pemasyarakatan. 4. Klien Pemasyarakatan yang selanjutnya disebut Klien adalah seseorang yang berada dalam pembimbingan Pembimbing Kemasyarakatan. 5. Pembimbing Kemasyarakatan adalah pejabat fungsional penegak hukum yang melaksanakan penelitian kemasyarakatan, pembimbingan, pengawasan dan pendampingan terhadap Klien di dalam dan di luar proses peradilan pidana. 6. Benda Sitaan Negara yang selanjutnya disebut Basan adalah benda yang disita oleh negara untuk keperluan proses peradilan. 7. Barang Rampasan Negara yang selanjutnya disebut Baran adalah benda sitaan berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap yang dirampas oleh negara. 8. Pelayanan adalah kegiatan yang diselenggarakan untuk memberikan pelindungan dan pemenuhan hak bagi Tahanan pada proses peradilan. 9. Pembinaan adalah kegiatan yang diselenggarakan untuk meningkatkan kualitas Narapidana. 10. Pembimbingan adalah kegiatan yang diselenggarakan oleh Pembimbing Kemasyarakatan yang meliputi penelitian kemasyarakatan, pendampingan, bimbingan dan pengawasan Klien baik di dalam maupun di luar proses peradilan pidana dalam rangka reintegrasi sosial. 11. Pengamanan adalah kegiatan yang diselenggarakan untuk menciptakan kondisi yang aman dan tertib. 12. Penelitian Kemasyarakatan yang selanjutnya disebut Litmas adalah kegiatan pengumpulan, pengolahan, analisis, dan penyajian data yang dilakukan secara sistematis dan objektif dalam rangka penilaian untuk kepentingan Pelayanan Tahanan, Pembinaan Narapidana, dan Pembimbingan Klien. 13. Rumah Tahanan Negara yang selanjutnya disebut Rutan adalah lembaga atau tempat yang menjalankan fungsi Pelayanan terhadap Tahanan 14. Lembaga Pemasyarakatan yang selanjutnya disebut Lapas adalah tempat yang menjalankan fungsi Pembinaan terhadap narapidana. 15. Balai Pemasyarakatan yang selanjutnya disebut Bapas adalah lembaga atau tempat yang menjalankan fungsi Pembimbingan terhadap Klien. 16. Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum dan hak asasi manusia. 17. Direktur Jenderal adalah Direktur Jenderal Pemasyarakatan. 18. Kepala Kantor Wilayah adalah Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia.

BAB II

PELAYANAN TAHANAN

Pasal 4

Koreksi

(1) Revitalisasi Pelayanan Tahanan sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 huruf a, dilaksanakan untuk meningkatkan fungsi Pelayanan Tahanan dalam pemenuhan hak serta meningkatkan kesadaran hukum Tahanan dengan prinsip persamaan kedudukan di dalam hukum. (2) Revitalisasi pelaksanaan tugas dan fungsi Pelayanan Tahanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diselenggarakan di Rutan.

Pasal 5

Koreksi

(1) Penempatan Tahanan pada Rutan sebagaimana dimaksud pada Pasal 4 dilakukan dengan memperhatikan: a. usia; dan b. jenis kelamin. (2) Selain memperhatikan usia dan jenis kelamin sebagaimana dimaksud pada ayat (1), revitalisasi Pelayanan Tahanan harus memperhatikan penilaian tingkat risiko. (3) Penilaian tingkat risiko sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan berdasarkan hasil Litmas.

Pasal 6

(1) Berdasarkan hasil Litmas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, Tahanan diberikan program Pelayanan Tahanan. (2) Program Pelayanan Tahanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi: a. pelayanan kepribadian; dan b. pelayanan hukum. (3) Pelayanan kepribadian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a meliputi kegiatan: a. kesadaran beragama; b. kesadaran berbangsa dan bernegara; c. kesadaran hukum; d. kemampuan intelektual; e. konseling psikologi; dan f. rehabilitasi. (4) Pelayanan hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b meliputi kegiatan: a. konseling hukum; dan b. penyuluhan hukum. (5) Pemberian Pelayanan Tahanan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4) dilakukan dengan metode individu dan/atau kelompok. (6) Ketentuan mengenai petunjuk teknis pelaksanaan program Pelayanan Tahanan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan oleh Direktur Jenderal.

Pasal 7

(1) Terhadap Tahanan yang telah ditetapkan menjadi terpidana wajib dilakukan Litmas. (2) Litmas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan untuk mengukur tingkat risiko terpidana. (3) Tingkat risiko sebagaimana dimaksud pada ayat (2) digunakan untuk rekomendasi dalam MENETAPKAN penempatan terpidana pada: a. Lapas Super Maximum Security; b. Lapas Maximum Security; atau c. Lapas Medium Security.

BAB Kedua

Revitalisasi Pembinaan Narapidana

Pasal 9

Koreksi

Lapas Super Maximum Security sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2) huruf a menjalankan program Pembinaan bagi Narapidana tingkat risiko tinggi untuk mendorong perubahan perilaku dan penurunan tingkat risiko.

Pasal 10

Koreksi

(1) Narapidana tingkat risiko tinggi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 merupakan terpidana yang memenuhi kategori: a. membahayakan keamanan negara; dan/atau b. membahayakan keselamatan masyarakat. (2) Setiap Narapidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) masing-masing ditempatkan dalam satu kamar hunian.

Pasal 11

(1) Pemberian program Pembinaan Narapidana dan waktu penilaian perubahan sikap serta perilaku Narapidana risiko tinggi pada Lapas Super Maximum Security sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 dilakukan berdasarkan hasil Litmas dan rekomendasi sidang tim pengamat pemasyarakatan. (2) Program Pembinaan Narapidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi : a. pembinaan kesadaran beragama; b. pembinaan kesadaran berbangsa dan bernegara; c. pembinaan kesadaran hukum; dan d. konseling psikologi. (3) Penyelenggaraan program Pembinaan Narapidana sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan menggunakan metode pemisahan secara individual untuk mengetahui konsep kesadaran dirinya terhadap perilaku berisiko tinggi guna melindungi masyarakat dari pengaruh buruk. (4) Ketentuan mengenai petunjuk teknis pelaksanaan program Pembinaan Narapidana sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan oleh Direktur Jenderal.

Pasal 12

(1) Sikap dan perilaku Narapidana risiko tinggi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 diamati dan dicatat oleh wali pemasyarakatan dalam laporan harian sikap dan perilaku Narapidana. (2) Laporan harian sikap dan perilaku Narapidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan sebagai sumber data bagi Pembimbing Kemasyarakatan dalam melakukan penilaian dan penyusunan Litmas. (3) Dalam hal hasil penilaian dan Litmas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menunjukkan perubahan sikap dan perilaku serta penurunan tingkat risiko sesuai dengan indikator keberhasilan pembinaan, Narapidana dipindahkan ke Lapas Maximum Security. (4) Pemindahan Narapidana sebagaimana dimaksud pada ayat (3), dilakukan berdasarkan rekomendasi sidang tim pengamat pemasyarakatan.

BAB 1

Lapas Super Maximum Security

Pasal 9

Koreksi

Lapas Super Maximum Security sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2) huruf a menjalankan program Pembinaan bagi Narapidana tingkat risiko tinggi untuk mendorong perubahan perilaku dan penurunan tingkat risiko.

Pasal 10

Koreksi

(1) Narapidana tingkat risiko tinggi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 merupakan terpidana yang memenuhi kategori: a. membahayakan keamanan negara; dan/atau b. membahayakan keselamatan masyarakat. (2) Setiap Narapidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) masing-masing ditempatkan dalam satu kamar hunian.

Pasal 11

(1) Pemberian program Pembinaan Narapidana dan waktu penilaian perubahan sikap serta perilaku Narapidana risiko tinggi pada Lapas Super Maximum Security sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 dilakukan berdasarkan hasil Litmas dan rekomendasi sidang tim pengamat pemasyarakatan. (2) Program Pembinaan Narapidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi : a. pembinaan kesadaran beragama; b. pembinaan kesadaran berbangsa dan bernegara; c. pembinaan kesadaran hukum; dan d. konseling psikologi. (3) Penyelenggaraan program Pembinaan Narapidana sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan menggunakan metode pemisahan secara individual untuk mengetahui konsep kesadaran dirinya terhadap perilaku berisiko tinggi guna melindungi masyarakat dari pengaruh buruk. (4) Ketentuan mengenai petunjuk teknis pelaksanaan program Pembinaan Narapidana sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan oleh Direktur Jenderal.

Pasal 12

(1) Sikap dan perilaku Narapidana risiko tinggi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 diamati dan dicatat oleh wali pemasyarakatan dalam laporan harian sikap dan perilaku Narapidana. (2) Laporan harian sikap dan perilaku Narapidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan sebagai sumber data bagi Pembimbing Kemasyarakatan dalam melakukan penilaian dan penyusunan Litmas. (3) Dalam hal hasil penilaian dan Litmas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menunjukkan perubahan sikap dan perilaku serta penurunan tingkat risiko sesuai dengan indikator keberhasilan pembinaan, Narapidana dipindahkan ke Lapas Maximum Security. (4) Pemindahan Narapidana sebagaimana dimaksud pada ayat (3), dilakukan berdasarkan rekomendasi sidang tim pengamat pemasyarakatan.

Pasal 13

Lapas Maximum Security sebagaimana dimaksud dalam Pasal Pasal 8 ayat (2) huruf b, menjalankan program Pembinaan Narapidana untuk mendorong perubahan sikap dan perilaku Narapidana yang sadar akan kesalahan, patuh terhadap hukum dan tata tertib serta peningkatan disiplin.

Pasal 14

(1) Narapidana yang ditempatkan pada Lapas Maximum Security sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13, merupakan: a. terpidana yang ditempatkan pada Lapas Maximum Security berdasarkan hasil Litmas; dan b. Narapidana dari Lapas Super Maximum Security yang telah menunjukkan perubahan sikap dan perilaku serta penurunan tingkat risiko sesuai dengan hasil penilaian dan Litmas yang direkomendasikan pada sidang tim pengamat pemasyarakatan. (2) Narapidana pada Lapas Maximum Security sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditempatkan secara kelompok pada blok hunian dengan memperhatikan: a. risiko pengulangan tindak pidana; b. risiko keselamatan dan keamanan; c. bentuk kegiatan pembinaan; dan d. jenis kelamin.

Pasal 15

(1) Pemberian program Pembinaan Narapidana dan waktu penilaian perubahan sikap serta perilaku Narapidana pada Lapas Maximum Security sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 dilakukan berdasarkan hasil Litmas dan rekomendasi sidang tim pengamat pemasyarakatan. (2) Program Pembinaan Narapidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi: a. pembinaan kesadaran beragama; b. pembinaan kesadaran berbangsa dan bernegara; c. pembinaan kesadaran hukum; d. pembinaan kemampuan intelektual; e. konseling psikologi; dan f. rehabilitasi. (3) Penyelenggaraan program Pembinaan Narapidana sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan dengan metode observasi dalam lingkungan yang terbatas. (4) Ketentuan mengenai petunjuk teknis pelaksanaan program Pembinaan Narapidana sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan oleh Direktur Jenderal.

Pasal 16

(1) Sikap dan perilaku Narapidana pada Lapas Maximum Security sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15, diamati dan dicatat oleh wali pemasyarakatan dalam laporan harian sikap dan perilaku Narapidana. (2) Laporan harian sikap dan perilaku Narapidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan sebagai sumber data bagi Pembimbing Kemasyarakatan dalam melakukan penilaian dan penyusunan Litmas. (3) Dalam hal hasil penilaian dan Litmas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menunjukkan perubahan sikap dan perilaku yang sadar akan kesalahan, patuh terhadap hukum dan tata tertib serta disiplin dalam mengikuti kegiatan, Narapidana dipindahkan ke Lapas Medium Security. (4) Pemindahan Narapidana sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan berdasarkan rekomendasi sidang tim pengamat pemasyarakatan.

BAB 2

Lapas Maximum Security

Pasal 13

Koreksi

Lapas Maximum Security sebagaimana dimaksud dalam Pasal Pasal 8 ayat (2) huruf b, menjalankan program Pembinaan Narapidana untuk mendorong perubahan sikap dan perilaku Narapidana yang sadar akan kesalahan, patuh terhadap hukum dan tata tertib serta peningkatan disiplin.

Pasal 14

Koreksi

(1) Narapidana yang ditempatkan pada Lapas Maximum Security sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13, merupakan: a. terpidana yang ditempatkan pada Lapas Maximum Security berdasarkan hasil Litmas; dan b. Narapidana dari Lapas Super Maximum Security yang telah menunjukkan perubahan sikap dan perilaku serta penurunan tingkat risiko sesuai dengan hasil penilaian dan Litmas yang direkomendasikan pada sidang tim pengamat pemasyarakatan. (2) Narapidana pada Lapas Maximum Security sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditempatkan secara kelompok pada blok hunian dengan memperhatikan: a. risiko pengulangan tindak pidana; b. risiko keselamatan dan keamanan; c. bentuk kegiatan pembinaan; dan d. jenis kelamin.

Pasal 15

(1) Pemberian program Pembinaan Narapidana dan waktu penilaian perubahan sikap serta perilaku Narapidana pada Lapas Maximum Security sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 dilakukan berdasarkan hasil Litmas dan rekomendasi sidang tim pengamat pemasyarakatan. (2) Program Pembinaan Narapidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi: a. pembinaan kesadaran beragama; b. pembinaan kesadaran berbangsa dan bernegara; c. pembinaan kesadaran hukum; d. pembinaan kemampuan intelektual; e. konseling psikologi; dan f. rehabilitasi. (3) Penyelenggaraan program Pembinaan Narapidana sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan dengan metode observasi dalam lingkungan yang terbatas. (4) Ketentuan mengenai petunjuk teknis pelaksanaan program Pembinaan Narapidana sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan oleh Direktur Jenderal.

Pasal 16

(1) Sikap dan perilaku Narapidana pada Lapas Maximum Security sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15, diamati dan dicatat oleh wali pemasyarakatan dalam laporan harian sikap dan perilaku Narapidana. (2) Laporan harian sikap dan perilaku Narapidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan sebagai sumber data bagi Pembimbing Kemasyarakatan dalam melakukan penilaian dan penyusunan Litmas. (3) Dalam hal hasil penilaian dan Litmas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menunjukkan perubahan sikap dan perilaku yang sadar akan kesalahan, patuh terhadap hukum dan tata tertib serta disiplin dalam mengikuti kegiatan, Narapidana dipindahkan ke Lapas Medium Security. (4) Pemindahan Narapidana sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan berdasarkan rekomendasi sidang tim pengamat pemasyarakatan.

Pasal 17

Lapas Medium Security sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2) huruf c, menjalankan program Pembinaan Narapidana untuk mendorong perubahan sikap dan perilaku yang sadar akan kesalahan, patuh terhadap hukum dan tata tertib serta meningkatkan kompetensi dan kemampuan diri Narapidana.

Pasal 18

(1) Narapidana yang ditempatkan pada Lapas Medium Security sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17, merupakan: a. terpidana yang ditempatkan pada Lapas Medium Security berdasarkan hasil Litmas; dan b. Narapidana dari Lapas Maximum Security yang telah menunjukkan perubahan sikap dan perilaku yang sadar akan kesalahan, patuh terhadap hukum dan tata tertib serta disiplin sesuai dengan hasil penilaian dan Litmas yang direkomendasikan pada sidang tim pengamat pemasyarakatan. (2) Narapidana pada Lapas Medium Security sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditempatkan secara kelompok pada blok hunian dengan memperhatikan: a. risiko pengulangan tindak pidana; b. risiko keselamatan dan keamanan; c. jenis kelamin; dan d. potensi minat bakat.

Pasal 19

(1) Pemberian program Pembinaan Narapidana dan waktu penilaian perubahan sikap serta perilaku Narapidana pada Lapas Medium Security sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 dilakukan berdasarkan hasil Litmas dan rekomndasi sidang tim pengamat pemasyarakatan. (2) Program Pembinaan Narapidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi: a. pendidikan dan pelatihan keterampilan tingkat pemula; b. pendidikan dan pelatihan keterampilan tingkat lanjutan; dan c. pendidikan dan pelatihan keterampilan tingkat mahir. (3) Setiap Narapidana yang telah mengikuti pendidikan dan pelatihan keterampilan tingkat mahir sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c diberikan sertifikat kemampuan dan keahlian oleh Kepala Lapas. (4) Penyelenggaraan program Pembinaan Narapidana sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan dengan metode pelatihan dan pendidikan. (5) Pelaksanaan program Pembinaan Narapidana sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dilakukan di luar Lapas melalui program asimilasi dalam bentuk pemagangan. (6) Ketentuan mengenai petunjuk teknis pelaksanaan program Pembinaan Narapidana sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan oleh Direktur Jenderal.

Pasal 20

(1) Sikap dan perilaku Narapidana pada Lapas Medium Security sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19, diamati dan dicatat oleh wali pemasyarakatan dalam laporan harian sikap dan perilaku Narapidana. (2) Laporan harian sikap dan perilaku Narapidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan sebagai sumber data bagi Pembimbing Kemasyarakatan dalam melakukan penilaian dan penyusunan Litmas. (3) Dalam hal hasil penilaian dan Litmas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menunjukkan perubahan sikap dan perilaku, patuh terhadap hukum dan tata tertib, disiplin serta memiliki kompetensi dan kemampuan diri, Narapidana dipindahkan ke Lapas Minimum Security. (4) Pemindahan Narapidana sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan berdasarkan rekomendasi sidang tim pengamat pemasyarakatan.

BAB 3

Lapas Medium Security

Pasal 17

Koreksi

Lapas Medium Security sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2) huruf c, menjalankan program Pembinaan Narapidana untuk mendorong perubahan sikap dan perilaku yang sadar akan kesalahan, patuh terhadap hukum dan tata tertib serta meningkatkan kompetensi dan kemampuan diri Narapidana.

Pasal 18

Koreksi

(1) Narapidana yang ditempatkan pada Lapas Medium Security sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17, merupakan: a. terpidana yang ditempatkan pada Lapas Medium Security berdasarkan hasil Litmas; dan b. Narapidana dari Lapas Maximum Security yang telah menunjukkan perubahan sikap dan perilaku yang sadar akan kesalahan, patuh terhadap hukum dan tata tertib serta disiplin sesuai dengan hasil penilaian dan Litmas yang direkomendasikan pada sidang tim pengamat pemasyarakatan. (2) Narapidana pada Lapas Medium Security sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditempatkan secara kelompok pada blok hunian dengan memperhatikan: a. risiko pengulangan tindak pidana; b. risiko keselamatan dan keamanan; c. jenis kelamin; dan d. potensi minat bakat.

Pasal 19

(1) Pemberian program Pembinaan Narapidana dan waktu penilaian perubahan sikap serta perilaku Narapidana pada Lapas Medium Security sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 dilakukan berdasarkan hasil Litmas dan rekomndasi sidang tim pengamat pemasyarakatan. (2) Program Pembinaan Narapidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi: a. pendidikan dan pelatihan keterampilan tingkat pemula; b. pendidikan dan pelatihan keterampilan tingkat lanjutan; dan c. pendidikan dan pelatihan keterampilan tingkat mahir. (3) Setiap Narapidana yang telah mengikuti pendidikan dan pelatihan keterampilan tingkat mahir sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c diberikan sertifikat kemampuan dan keahlian oleh Kepala Lapas. (4) Penyelenggaraan program Pembinaan Narapidana sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan dengan metode pelatihan dan pendidikan. (5) Pelaksanaan program Pembinaan Narapidana sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dilakukan di luar Lapas melalui program asimilasi dalam bentuk pemagangan. (6) Ketentuan mengenai petunjuk teknis pelaksanaan program Pembinaan Narapidana sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan oleh Direktur Jenderal.

Pasal 20

(1) Sikap dan perilaku Narapidana pada Lapas Medium Security sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19, diamati dan dicatat oleh wali pemasyarakatan dalam laporan harian sikap dan perilaku Narapidana. (2) Laporan harian sikap dan perilaku Narapidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan sebagai sumber data bagi Pembimbing Kemasyarakatan dalam melakukan penilaian dan penyusunan Litmas. (3) Dalam hal hasil penilaian dan Litmas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menunjukkan perubahan sikap dan perilaku, patuh terhadap hukum dan tata tertib, disiplin serta memiliki kompetensi dan kemampuan diri, Narapidana dipindahkan ke Lapas Minimum Security. (4) Pemindahan Narapidana sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan berdasarkan rekomendasi sidang tim pengamat pemasyarakatan.

Pasal 21

Lapas Minimum Security sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2) huruf d, menjalankan program Pembinaan Narapidana untuk membentuk perubahan sikap dan perilaku, meningkatkan kemandirian dan produktivitas Narapidana.

Pasal 22

(1) Narapidana yang ditempatkan pada Lapas Minimum Security sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 merupakan Narapidana yang berasal dari Lapas Medium Security yang telah menunjukkan perubahan sikap dan perilaku, peningkatan kompetensi dan kemampuan diri sesuai dengan hasil penilaian dan Litmas yang direkomendasikan pada sidang tim pengamat pemasyarakatan. (2) Narapidana pada Lapas Minimum Security sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditempatkan secara kelompok pada blok hunian dengan memperhatikan: a. risiko pengulangan tindak pidana b. risiko keselamatan dan keamanan; c. jenis kelamin; dan d. kompetensi kemampuan dan keahlian.

Pasal 23

(1) Pemberian program Pembinaan Narapidana dan waktu penilaian perubahan sikap serta perilaku Narapidana pada Lapas Minimum Security sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 dilakukan berdasarkan hasil Litmas dan rekomendasi sidang tim pengamat pemasyarkatan. (2) Program Pembinaan Narapidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi produksi barang atau jasa berskala industri. (3) Penyelenggaraan program Pembinaan Narapidana sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan dalam bentuk asimilasi dan pemberian program reintegrasi. (4) Ketentuan mengenai petunjuk teknis pelaksanaan program Pembinaan Narapidana sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan oleh Direktur Jenderal.

Pasal 24

(1) Sikap dan perilaku Narapidana pada Lapas Minimum Security sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 diamati dan dicatat oleh wali pemasyarakatan dalam laporan harian sikap dan perilaku Narapidana. (2) Laporan harian sikap dan perilaku Narapidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan sebagai sumber data bagi Pembimbing Kemasyarakatan dalam melakukan penilaian dan penyusunan Litmas. (3) Dalam hal hasil penilaian dan Litmas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menunjukkan perubahan sikap dan perilaku, peningkatan kompetensi dan kemampuan diri, kemandirian dan tingkat produktifitas, Narapidana diberikan upah berdasarkan kontrak kerja.

BAB 4

Lapas Minimum Security

Pasal 21

Koreksi

Lapas Minimum Security sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2) huruf d, menjalankan program Pembinaan Narapidana untuk membentuk perubahan sikap dan perilaku, meningkatkan kemandirian dan produktivitas Narapidana.

Pasal 22

Koreksi

(1) Narapidana yang ditempatkan pada Lapas Minimum Security sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 merupakan Narapidana yang berasal dari Lapas Medium Security yang telah menunjukkan perubahan sikap dan perilaku, peningkatan kompetensi dan kemampuan diri sesuai dengan hasil penilaian dan Litmas yang direkomendasikan pada sidang tim pengamat pemasyarakatan. (2) Narapidana pada Lapas Minimum Security sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditempatkan secara kelompok pada blok hunian dengan memperhatikan: a. risiko pengulangan tindak pidana b. risiko keselamatan dan keamanan; c. jenis kelamin; dan d. kompetensi kemampuan dan keahlian.

Pasal 23

(1) Pemberian program Pembinaan Narapidana dan waktu penilaian perubahan sikap serta perilaku Narapidana pada Lapas Minimum Security sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 dilakukan berdasarkan hasil Litmas dan rekomendasi sidang tim pengamat pemasyarkatan. (2) Program Pembinaan Narapidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi produksi barang atau jasa berskala industri. (3) Penyelenggaraan program Pembinaan Narapidana sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan dalam bentuk asimilasi dan pemberian program reintegrasi. (4) Ketentuan mengenai petunjuk teknis pelaksanaan program Pembinaan Narapidana sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan oleh Direktur Jenderal.

Pasal 24

(1) Sikap dan perilaku Narapidana pada Lapas Minimum Security sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 diamati dan dicatat oleh wali pemasyarakatan dalam laporan harian sikap dan perilaku Narapidana. (2) Laporan harian sikap dan perilaku Narapidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan sebagai sumber data bagi Pembimbing Kemasyarakatan dalam melakukan penilaian dan penyusunan Litmas. (3) Dalam hal hasil penilaian dan Litmas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menunjukkan perubahan sikap dan perilaku, peningkatan kompetensi dan kemampuan diri, kemandirian dan tingkat produktifitas, Narapidana diberikan upah berdasarkan kontrak kerja.

Pasal 25

(1) Apabila berdasarkan hasil penilaian dan Litmas Narapidana menunjukan kembali perubahan sikap dan perilaku berisiko, maka Narapidana dapat dikembalikan dan dipindahkan pada Lapas sesuai dengan hasil penilaian dan Litmas. (2) Pengembalian dan pemindahan Narapidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan berdasarkan rekomendasi sidang tim pengamat pemasyarakatan.

Peraturan Menteri Nomor 35 Tahun 2018 tentang Revitalisasi Penyelenggaraan Pemasyarakatan

BAB I

Pasal 1

BAB I

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 3

BAB II

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

BAB Kesatu

Pasal 4

BAB Kedua

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

BAB III

Pasal 8

BAB Kesatu

Pasal 8

BAB Kedua

Pasal 9

Pasal 10

Pasal 11

Pasal 12

BAB 1

Pasal 9

Pasal 10

Pasal 11

Pasal 12

Pasal 13

Pasal 14

Pasal 15

Pasal 16

BAB 2

Pasal 13

Pasal 14

Pasal 15

Pasal 16

Pasal 17

Pasal 18

Pasal 19

Pasal 20

BAB 3

Pasal 17

Pasal 18

Pasal 19

Pasal 20

Pasal 21

Pasal 22

Pasal 23

Pasal 24

BAB 4

Pasal 21

Pasal 22

Pasal 23

Pasal 24

Pasal 25

BAB 5

Pasal 25

Pasal 26

BAB 6

Pasal 26

BAB IV

Pasal 27

BAB V

Pasal 28

BAB VI

Pasal 29

BAB VII

Pasal 30

Pasal 31

BAB VIII

Pasal 32