PERMEN

Peraturan Menteri Nomor 33 Tahun 2021 tentang TATA CARA PENETAPAN NEGARA CALLING VISA, PERMOHONAN DAN PEMBERIAN VISA BAGI WARGA NEGARA DARI NEGARA CALLING VISA

PERMEN Nomor 33 Tahun 2021

Konten ini bukan nasihat hukum. Selalu rujuk sumber resmi untuk kepastian hukum.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan: 1. Negara Calling Visa adalah negara yang kondisi atau keadaan negaranya dinilai mempunyai tingkat kerawanan tertentu ditinjau dari aspek ideologi, politik, ekonomi, sosial, budaya, pertahanan dan keamanan negara, dan keimigrasian. 2. Visa Republik INDONESIA yang selanjutnya disebut Visa adalah keterangan tertulis baik secara manual maupun elektronik yang diberikan oleh pejabat yang berwenang untuk melakukan perjalanan ke wilayah INDONESIA dan menjadi dasar untuk pemberian Izin Tinggal. 3. Indeks Visa adalah kode klasifikasi yang terdiri dari huruf dan angka yang penggunaannya untuk menentukan maksud dan tujuan pemberian Visa. 4. Affidavit adalah pernyataan tertulis yang sah yang dilampirkan pada paspor warga negara dari Negara Calling Visa yang tidak memiliki hubungan diplomatik dengan negara INDONESIA untuk masuk dan tinggal di wilayah INDONESIA dalam waktu tertentu. 5. Penjamin adalah orang atau korporasi yang bertanggung jawab atas keberadaan dan kegiatan warga negara dari Negara Calling Visa selama berada di Wilayah INDONESIA. 6. Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum dan hak asasi manusia. 7. Direktur Jenderal adalah Direktur Jenderal Imigrasi.

BAB III

PERMOHONAN VISA BAGI WARGA NEGARA DARI NEGARA CALLING VISA

Pasal 8

Koreksi

(1) Permohonan Visa diajukan oleh warga negara dari Negara Calling Visa kepada: a. Pejabat Imigrasi; atau b. Pejabat Dinas Luar Negeri pada Perwakilan Republik INDONESIA di negara asalnya. (2) Permohonan Visa diajukan warga negara dari Negara Calling Visa melalui Pejabat Dinas Luar Negeri pada Perwakilan di negara asalnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b hanya untuk alasan kemanusiaan dan/atau keadaan kahar. (3) Permohonan Visa bagi warga negara dari Negara Calling Visa juga dapat diajukan oleh Penjamin yang merupakan warga negara INDONESIA atau korporasi berbadan hukum yang berdomisili di INDONESIA. (4) Permohonan Visa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diajukan kepada Direktur Jenderal.

Pasal 9

(1) Permohonan Visa kunjungan 1 (satu) kali perjalanan bagi warga negara dari Negara Calling Visa diajukan kepada Direktur Jenderal oleh Penjamin dalam hal: a. tanpa kewarganegaraan; b. memiliki dokumen perjalanan bukan paspor kebangsaan; c. melakukan pembicaraan bisnis; d. melakukan pembelian barang; e. memberikan ceramah atau mengikuti seminar; f. mengikuti pameran internasional; g. mengikuti rapat yang diadakan dengan kantor pusat atau perwakilan di INDONESIA; h. melakukan kunjungan jurnalistik; i. melakukan pembuatan film; j. memberikan bimbingan, penyuluhan, dan pelatihan dalam penerapan dan inovasi teknologi industri untuk meningkatkan mutu dan desain produk industri serta kerja sama pemasaran luar negeri bagi INDONESIA; k. melakukan audit, kendali mutu produksi, atau inspeksi pada cabang perusahaan di INDONESIA; dan l. calon tenaga kerja asing dalam uji coba kemampuan dalam bekerja. (2) Permohonan Visa tinggal terbatas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf b dan Visa kunjungan beberapa kali perjalanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf b diajukan kepada Direktur Jenderal oleh Penjamin.

Pasal 10

(1) Permohonan Visa diajukan melalui Sistem Informasi Manajemen Keimigrasian dengan melampirkan persyaratan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. (2) Selain memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), bagi permohonan Visa yang akan diberikan langsung oleh Perwakilan Republik INDONESIA wajib melampirkan dokumen pendukung sebagai berikut: a. surat penjaminan dari Penjamin; b. rekomendasi Badan Intelijen Strategis Tentara Nasional INDONESIA jika kegiatan dilakukan di daerah konflik yang membahayakan keberadaan dan keamanan warga negara dari Negara Calling Visa; dan/atau c. kartu penduduk tetap (permanent resident card) bagi permohonan Visa yang diajukan di luar negara asalnya. (3) Bagi pemohon Visa kunjungan beberapa kali perjalanan selain memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) wajib melampirkan dokumen pendukung sebagai berikut: a. bukti telah melakukan kunjungan ke wilayah INDONESIA paling sedikit 3 (tiga) kali dalam 12 (dua belas) bulan; dan/atau b. kartu penduduk tetap (permanent resident card) bagi yang bertempat tinggal di luar negara asalnya.

Pasal 11

(1) Warga negara dari Negara Calling Visa yang tidak mempunyai hubungan diplomatik dengan negara INDONESIA hanya dapat mengajukan permohonan Visa kunjungan1 (satu) kali perjalanan. (2) Permohonan Visa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan oleh Penjamin kepada Direktur Jenderal.

BAB IV

PEMBERIAN VISA BAGI WARGA NEGARA DARI NEGARA CALLING VISA

Pasal 12

Koreksi

Visa diberikan kepada warga negara dari Negara Calling Visa berdasarkan Indeks Visa sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 13

Koreksi

Pemberian Visa bagi warga negara dari Negara Calling Visa terdiri atas: a. pemberian Visa yang diajukan oleh warga negara dari Negara Calling Visa kepada Pejabat Imigrasi atau Pejabat Dinas Luar Negeri pada Perwakilan Republik INDONESIA dan tidak memerlukan persetujuan Direktur Jenderal; dan b. pemberian Visa yang diajukan oleh Penjamin kepada Direktur Jenderal.

Pasal 14

Dalam hal pemberian Visa yang diajukan oleh warga negara dari Negara Calling Visa kepada Perwakilan Republik INDONESIA tidak memerlukan persetujuan Direktur Jenderal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf a, Pejabat Imigrasi atau Pejabat Dinas Luar Negeri di Perwakilan Republik INDONESIA harus: a. melaksanakan prinsip selektif dan kehati-hatian dengan mempertimbangkan asas manfaat dan keamanan negara; b. bertanggung jawab terhadap Visa yang diterbitkannya; dan c. melaporkan pelaksanaan pemberian Visa kepada: 1. Direktur Jenderal; 2. Direktur Jenderal Protokol dan Konsuler, Kementerian Luar Negeri; dan 3. Direktur Jenderal Informasi dan Diplomasi Publik, Kementerian Luar Negeri.

Pasal 15

Pemberian Visa sebagaimana dimaksud pada Pasal 13 huruf a dilaksanakan melalui mekanisme: a. pemeriksaan kelengkapan persyaratan; b. pembayaran biaya Visa; c. entri data dan pemindaian berkas; d. wawancara terhadap warga negara dari Negara Calling Visa; e. verifikasi persyaratan dan dokumen pendukung; f. personalisasi, pencetakan biodata, dan penandatanganan stiker Visa; dan g. penyerahan Visa kunjungan.

Pasal 16

Dalam wawancara terhadap warga negara dari Negara Calling Visa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 huruf d, Pejabat Imigrasi atau Pejabat Dinas Luar Negeri melakukan: a. penelitian kebenaran persyaratan; dan b. penelitian maksud dan tujuan kedatangan.

Pasal 17

Pemberian Visa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf b dilaksanakan melalui mekanisme: a. pembayaran biaya Visa; b. verifikasi persyaratan dan dokumen pendukung; c. wawancara terhadap warga negara dari Negara Calling Visa di Perwakilan Republik INDONESIA; d. wawancara terhadap Penjamin dan pemberian rekomendasi oleh tim koordinasi penilai Visa; dan e. penerbitan Visa.

Pasal 18

(1) Dalam wawancara terhadap Penjamin dan pemberian rekomendasi oleh tim koordinasi penilai Visa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 huruf d, tim koordinasi penilai Visa melakukan: a. penelitian kebenaran persyaratan dan tanggung jawab Penjamin, terhadap warga negara dari Negara Calling Visa; b. penelitian maksud dan tujuan kedatangan; c. penilaian kelayakan permohonan Visa; dan d. pengumpulan bahan keterangan lain terkait Penjamin dan warga negara dari Negara Calling Visa. (2) Dalam hal Penjamin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berasal dari korporasi yang berbadan hukum, Penjamin wajib merupakan pimpinan korporasi yang bersangkutan.

Pasal 19

(1) Wawancara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 huruf d terhadap warga negara dari negara Calling Visa yang tidak mempunyai hubungan diplomatik dengan negara INDONESIA dilaksanakan pada: a. Perwakilan Republik INDONESIA di Bangkok; b. Perwakilan Republik INDONESIA di Singapura; c. Perwakilan Republik INDONESIA di Den Haag; d. Perwakilan Republik INDONESIA di Berlin; e. Perwakilan Republik INDONESIA di London; dan f. Perwakilan Republik INDONESIA di Los Angeles. (2) Visa terhadap warga negara dari Negara Calling Visa yang tidak mempunyai hubungan diplomatik dengan negara INDONESIA diberikan Affidavit.

Pasal 20

Warga negara dari Negara Calling Visa yang tidak mempunyai hubungan diplomatik dengan negara INDONESIA dan telah memegang Affidavit, hanya dapat masuk ke wilayah INDONESIA melalui Tempat Pemeriksaan Imigrasi: a. Bandar Udara Soekarno Hatta; atau b. Bandar Udara Ngurah Rai.

Pasal 21

Permohonan Visa dari warga negara dari Negara Calling Visa dapat ditolak berdasarkan rekomendasi penolakan dari tim koordinasi penilai Visa dan/atau ketentuan peraturan perundang-undangan.

Peraturan Menteri Nomor 33 Tahun 2021 tentang TATA CARA PENETAPAN NEGARA CALLING VISA, PERMOHONAN DAN PEMBERIAN VISA BAGI WARGA NEGARA DARI NEGARA CALLING VISA

BAB I

Pasal 1

BAB I

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

BAB II

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

BAB III

Pasal 8

Pasal 9

Pasal 10

Pasal 11

BAB IV

Pasal 12

Pasal 13

Pasal 14

Pasal 15

Pasal 16

Pasal 17

Pasal 18

Pasal 19

Pasal 20

Pasal 21

BAB V

Pasal 22

BAB VI

Pasal 23

Pasal 24