PERMEN

Peraturan Menteri Nomor 32 Tahun 2019 tentang TATA CARA PENYUSUNAN ANALISIS BEBAN KERJA DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA

PERMEN Nomor 32 Tahun 2019

Konten ini bukan nasihat hukum. Selalu rujuk sumber resmi untuk kepastian hukum.

Pasal 1

(1) Pengaturan mengenai tata cara penyusunan Analisis Beban Kerja dimaksudkan sebagai panduan bagi satuan kerja di lingkungan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia dalam menyusun Analisis Beban Kerja sesuai dengan tugas dan fungsi masing-masing. (2) Setiap satuan kerja di lingkungan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia wajib menyusun Analisis Beban Kerja berdasarkan ketentuan dalam Peraturan Menteri ini.

Pasal 2

Tata cara penyusunan Analisis Beban Kerja di lingkungan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 terdiri atas: a. pendahuluan; b. konsepsi dasar; c. tahapan penyusunan Analisis Beban Kerja; dan d. penutup.

Pasal 3

Tata cara penyusunan Analisis Beban Kerja di lingkungan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal 4

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik INDONESIA. Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 26 Desember 2019 MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA, ttd YASONNA H. LAOLY Diundangkan di Jakarta pada tanggal 31 Desember 2019 DIREKTUR JENDERAL PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA, ttd WIDODO EKATJAHJANA