PERMEN

Peraturan Menteri Nomor 31 Tahun 2018 tentang Keprotokolan di Lingkungan Kementerian Hukum Dan Hak Asasi Manusia

PERMEN Nomor 31 Tahun 2018

Konten ini bukan nasihat hukum. Selalu rujuk sumber resmi untuk kepastian hukum.

Pasal 1

Keprotokolan di lingkungan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia dimaksudkan sebagai pedoman dalam pelaksanaan keprotokolan bagi pejabat dan pegawai yang mempunyai tugas dan tanggung jawab di bidang keprotokolan baik di pusat maupun di daerah.

Pasal 2

Keprotokolan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 terdiri atas: a. pendahuluan; b. tata upacara; c. tata tempat; d. tata penghormatan; e. pengaturan kunjungan; f. pengaturan pakaian; dan g. penutup.

Pasal 3

Keprotokolan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal 4

Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku, Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik INDONESIA Nomor 23 Tahun 2012 tentang Pedoman Keprotokolan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik INDONESIA (Berita Negara Republik INDONESIA Tahun 2012 Nomor 1384), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 5

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik INDONESIA. Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 16 Oktober 2018 MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA, ttd YASONNA H. LAOLY Diundangkan di Jakarta pada tanggal 18 Oktober 2018 DIREKTUR JENDERAL PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA, ttd WIDODO EKATJAHJANA

Pasal 1

Koreksi

Pasal 2

Keprotokolan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 terdiri atas: a. pendahuluan; b. tata upacara; c. tata tempat; d. tata penghormatan; e. pengaturan kunjungan; f. pengaturan pakaian; dan g. penutup.

Pasal 3

Keprotokolan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.