PERMEN

Peraturan Menteri Nomor 31 Tahun 2014 tentang TATA CARA PENGELOLAAN ANGGARAN YANG BERSUMBER DARI PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK PELAYANAN JASA HUKUM DI BIDANG NOTARIAT, FIDUSIA, DAN KEWARGANEGARAAN PADA KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA

PERMEN Nomor 31 Tahun 2014

Konten ini bukan nasihat hukum. Selalu rujuk sumber resmi untuk kepastian hukum.

BAB IV

PENGGUNAAAN SEBAGIAN DANA PNBP

Pasal 9

(1) Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum dan Kantor Wilayah dapat menggunakan sebagian dari dana PNBP yang bersumber dari Pelayanan Jasa Hukum yang telah disetor ke kas Negara. (2) Penggunaan sebagian dana PNBP yang bersumber dari Pelayanan Jasa Hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan berdasarkan izin penggunaan sebagian dana PNBP pada Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum yang ditetapkan oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang keuangan.

Pasal 10

(1) Besaran dan peruntukan penggunaan sebagian dana PNBP yang bersumber dari Pelayanan Jasa Hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 dilakukan berdasarkan izin penggunaan sebagian dana yang bersumber dari PNBP yang ditetapkan oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang keuangan. (2) Penggunaan sebagian dana dari PNBP Pelayanan Jasa Hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat digunakan untuk kegiatan yang menunjang Pelayanan Jasa Hukum pada Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum dan Kantor Wilayah dengan pembagian sebagai berikut: a. 40% (empat puluh persen) digunakan kembali oleh Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum; dan b. 60% (enam puluh persen) digunakan kembali oleh Kantor Wilayah. (3) Sebagian dana dari PNBP Pelayanan Jasa Hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dialokasikan pada daftar isian pelaksanaan anggaran Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum dan daftar isian pelaksanaan anggaran Kantor Wilayah.

Pasal 11

Direktur Jenderal Administrasi Hukum Umum MENETAPKAN besaran pagu anggaran yang dapat digunakan oleh Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum dan Kantor Wilayah berdasarkan izin penggunaan sebagian dana PNBP.

Pasal 12

(1) Kepala Kantor Wilayah wajib menyusun usulan rencana anggaran sebagai dasar pengalokasian anggaran penggunaan sebagian dana PNBP berdasarkan penetapan besaran pagu anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11. (2) Penyusunan usulan rencana anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Kepala Divisi Pelayanan Hukum dan Hak Asasi Manusia berkoordinasi dengan Kepala Divisi Administrasi. (3) Usulan rencana anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berupa: a. kerangka acuan kerja; b. rincian anggaran biaya; c. arsip data komputer aplikasirencana kerja dan anggaran kementerian/lembaga; dan d. data dukung yang diperlukan.

Pasal 13

Kepala Kantor Wilayah menyampaikan usulan rencana anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 kepada Direktur Jenderal Administrasi Hukum Umum melalui Sekretaris Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum untuk mendapatkan penetapan pengalokasian sebagian dana PNBP yang bersumber dari Pelayanan Jasa Hukum.

Pasal 14

Direktur Jenderal Administrasi Hukum Umum MENETAPKAN pengalokasian sebagian dana PNBP untuk kegiatan yang menunjang Program Administrasi Hukum Umum.

Pasal 15

(1) Dalam hal terdapat revisi anggaran penggunaan sebagian dana PNBP yang bersumber dari Pelayanan Jasa Hukum pada Kantor Wilayah, Kepala Divisi Pelayanan Hukum dan Hak Asasi Manusia menyampaikan rencana revisi anggaran kepada Kepala Kantor Wilayah melalui Kepala Divisi Administrasi. (2) Kepala Kantor Wilayah menyampaikan rencana revisi anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Direktur Jenderal Administrasi Hukum Umum untuk mendapatkan persetujuan. (3) Dalam hal terdapat revisi anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak memerlukan persetujuan Direktur Jenderal Administrasi Hukum Umum, revisi anggaran cukup diajukan kepada Kepala Kantor Wilayah Perbendaharaan. (4) Hasil revisi anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (3) wajib disampaikan kepada Direktur Jenderal Administrasi Hukum Umum. (5) Tata cara revisi anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan. Pasal16 Dalam hal terdapat revisi anggaran yang memerlukan persetujuan Direktur Jenderal Anggaran pada kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang keuangan dan/atau Dewan Perwakilan Rakyat, revisi anggaran dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 17

Kuasa pengguna anggaran pada setiap Kantor Wilayah bertanggung jawab atas penggunaan dana PNBP yang bersumber dari Pelayanan Jasa Hukum.

Pasal 18

(1) Besaran pencairan anggaran yang berasal dari sebagian danaPNBP yang dapat digunakan oleh Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum sesuai dengan besaran pencairan yang telah disetujui oleh kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintah di bidang keuangan. (2) Besaran pencairan anggaran yang dapat digunakan oleh Divisi Pelayanan Hukum dan Hak Asasi Manusia sesuai dengan besaran rencana pencairan anggaran yang diajukan kepada Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum dan mendapat persetujuan Direktorat Jenderal Perbendaharaan.

Pasal 19

Kepala Divisi Pelayanan Hukum dan Hak Asasi Manusia wajib menyusun perencanaan pencairan anggaran penggunaan dana PNBP yang bersumber dari Pelayanan Jasa Hukum.

Pasal 20

(1) Kepala Divisi Pelayanan Hukum dan Hak Asasi Manusia wajib menyusun laporan penggunaan dana yang bersumber dari PNBP Pelayanan Jasa Hukum setiap bulannya. (2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa: a. laporan kegiatan; b. laporan realisasi anggaran belanja; dan c. laporan barang milik negara. (3) Kepala Divisi Pelayanan Hukum dan Hak Asasi Manusiamenyampaikan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Kepala Kantor Wilayah untuk mendapat persetujuan. (4) Kepala Kantor Wilayah melaporkan realisasi penggunaan dana yang bersumber dari PNBP Pelayanan Jasa Hukum kepada Direktur Jenderal Administrasi Hukum Umum secara elektronik.

Pasal 21

(1) Kuasa pengguna anggaran Kantor Wilayah melaporkan realisasi anggaran belanja sesuai dengan petikan daftar isian pelaksanaan anggaran masing-masing kepada kuasa pengguna anggaran Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum setiap bulan melalui aplikasi pelaporan keuangan dan barang milik negara. (2) Realisasi anggaran belanja yang sesuai dengan petikan daftar isian pelaksanaan anggaran Kantor Wilayah dicatat pada laporan keuangan Divisi Pelayanan Hukum dan Hak Asasi Manusia Kantor Wilayah. (3) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dihimpun sebagai laporan keuangan Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum dan dilaporkan kepada Sekretariat Jenderal sebagai laporan keuangan eselon I Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum.