PERMEN

Peraturan Menteri Nomor 30 Tahun 2020 tentang TATA KERJA TIM PENILAI DAN TATA CARA PENILAIAN ANGKA KREDIT JABATAN FUNGSIONAL KURATOR KEPERDATAAN

PERMEN Nomor 30 Tahun 2020

Konten ini bukan nasihat hukum. Selalu rujuk sumber resmi untuk kepastian hukum.

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan: 1. Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS adalah warga negara INDONESIA yang memenuhi syarat tertentu, diangkat sebagai pegawai aparatur sipil negara secara tetap oleh pejabat pembina kepegawaian untuk menduduki jabatan pemerintahan. 2. Jabatan Fungsional Kurator Keperdataan yang selanjutnya disingkat JFKK adalah jabatan yang mempunyai ruang lingkup tugas, tanggung jawab, dan wewenang untuk melaksanakan pengurusan kepentingan subjek hukum dalam rangka menjalankan putusan atau penetapan pengadilan dan/atau kepentingan demi hukum di bidang harta peninggalan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. 3. Pejabat Fungsional Kurator Keperdataan yang selanjutnya disebut Kurator Keperdataan adalah PNS yang diberi tugas, tanggung jawab, dan wewenang untuk melaksanakan pengurusan kepentingan subjek hukum dalam rangka menjalankan putusan atau penetapan pengadilan dan/atau kepentingan demi hukum di bidang harta peninggalan. 4. Pejabat yang Berwenang yang selanjutnya disingkat PyB adalah pejabat yang mempunyai kewenangan melaksanakan proses pengangkatan, pemindahan, dan pemberhentian PNS sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. 5. Angka Kredit adalah satuan nilai dari tiap butir kegiatan dan/atau akumulasi nilai butir-butir kegiatan yang harus dicapai oleh Kurator Keperdataan dalam rangka pembinaan karier yang bersangkutan. 6. Tim Penilai Angka Kredit JFKK yang selanjutnya disebut Tim Penilai JFKK adalah tim yang dibentuk dan ditetapkan oleh pejabat pimpinan tinggi madya yang membidangi kepegawaian dan bertugas mengevaluasi keselarasan hasil kerja JFKK dengan tugas yang disusun dalam sasaran kinerja pegawai serta menilai capaian kinerja JFKK dalam bentuk angka kredit. 7. Daftar Usul Penetapan Angka Kredit yang selanjutnya disingkat DUPAK adalah daftar kegiatan yang telah dilaksanakan dan dibuat oleh Kurator Keperdataan yang bersangkutan, untuk diusulkan kepada Pejabat Penetap Angka Kredit melalui Pejabat Pengusul Penetapan Angka Kredit. 8. Berita Acara Penetapan Angka Kredit yang selanjutnya disingkat BAPAK adalah daftar yang memuat data Kurator Keperdataan beserta kolom yang berisi usulan penilaian dan kolom berisi hasil penilaian tim penilai angka kredit dari rincian-rincian kegiatan Kurator Keperdataan dalam jangka waktu tertentu. 9. Penetapan Angka Kredit yang selanjutnya disingkat PAK adalah hasil penilaian yang diberikan berdasarkan angka kredit untuk pengangkatan atau kenaikan pangkat atau jabatan dalam JFKK. 10. Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum dan hak asasi manusia.

BAB II

TATA KERJA TIM PENILAI

Pasal 2

Koreksi

Tim Penilai JFKK merupakan tim penilai untuk Angka Kredit bagi Kurator Keperdataan Ahli Pertama sampai dengan Kurator Keperdataan Ahli Utama.

Pasal 3

Koreksi

(1) Tim Penilai JFKK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 terdiri atas pejabat yang berasal dari unsur teknis yang membidangi JFKK, unsur kepegawaian, dan Kurator Keperdataan. (2) Keanggotaan Tim Penilai JFKK berjumlah ganjil dengan susunan sebagai berikut: a. 1 (satu) orang ketua merangkap anggota; b. 1 (satu) orang sekretaris merangkap anggota; dan c. paling sedikit 3 (tiga) orang anggota. (3) Ketua Tim Penilai JFKK sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a harus menduduki jabatan paling rendah Pejabat Administrator atau Kurator Keperdataan Ahli Madya. (4) Sekretaris Tim Penilai JFKK sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b harus berasal dari unsur kepegawaian. (5) Anggota Tim Penilai JFKK sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c harus terdiri atas paling sedikit 2 (dua) orang Kurator Keperdataan.

Pasal 4

(1) Syarat untuk menjadi anggota Tim Penilai JFKK yaitu: a. menduduki jabatan/pangkat paling rendah sama dengan jabatan/pangkat Kurator Keperdataan yang dinilai; b. memiliki keahlian dan/atau pengalaman serta kemampuan untuk menilai Angka Kredit Kurator Keperdataan; dan c. aktif melakukan penilaian Angka Kredit Kurator Keperdataan. (2) Apabila jumlah anggota Tim Penilai JFKK dari unsur Kurator Keperdataan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (5) tidak dapat dipenuhi, anggota Tim Penilai JFKK dapat diangkat dari PNS lain yang memiliki kompetensi untuk menilai hasil kerja Kurator Keperdataan. (3) Pembentukan dan susunan anggota Tim Penilai JFKK ditetapkan oleh pejabat pimpinan tinggi madya yang membidangi administrasi hukum umum.

Pasal 5

(1) Masa jabatan anggota Tim Penilai JFKK adalah 3 (tiga) tahun dan dapat diangkat kembali untuk masa jabatan berikutnya. (2) PNS yang telah menjadi anggota Tim Penilai JFKK selama 2 (dua) masa jabatan secara berturut-turut, dapat diangkat kembali setelah melampaui masa tenggang waktu selama 1 (satu) kali masa jabatan.

Pasal 6

(1) Untuk membantu kelancaran pelaksanaan tugas, Tim Penilai JFKK dibantu oleh sekretariat. (2) Sekretariat Tim Penilai JFKK berada di bawah dan berkedudukan pada unit kerja yang membidangi urusan harta peninggalan. (3) Sekretariat Tim Penilai JFKK dibentuk oleh pejabat pimpinan tinggi madya yang membidangi administrasi hukum umum.

BAB III

TATA CARA PENILAIAN ANGKA KREDIT

Pasal 7

Koreksi

Penilaian Angka Kredit JFKK dilaksanakan sebagai berikut: a. penilaian dan PAK untuk kenaikan jenjang Kurator Keperdataan dilakukan paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun; dan b. PAK untuk kenaikan pangkat Kurator Keperdataan dilakukan 2 (dua) kali dalam setahun, yaitu 3 (tiga) bulan sebelum periode kenaikan pangkat PNS, dengan ketentuan sebagai berikut: 1. untuk kenaikan pangkat periode April, Angka Kredit ditetapkan paling lambat pada bulan Januari tahun yang bersangkutan; dan 2. untuk kenaikan pangkat periode Oktober, Angka Kredit ditetapkan paling lambat pada bulan Juli tahun yang bersangkutan.

Pasal 8

Tata cara penilaian Angka Kredit JFKK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 dilakukan melalui tahapan: a. pengusulan DUPAK; b. pemeriksaan DUPAK; c. sidang penilaian Angka Kredit; d. penyampaian hasil penilaian Angka Kredit dan BAPAK; dan e. PAK.

Pasal 9

(1) Kurator Keperdataan menyampaikan usulan DUPAK berdasarkan rincian kegiatan dan nilai Angka Kredit sebagaimana tercantum pada Lampiran I sampai dengan Lampiran VI dalam Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 15 Tahun 2020 tentang Jabatan Fungsional Kurator Keperdataan. (2) DUPAK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat data yang terdiri atas: a. nama; b. nomor induk pegawai; c. nomor seri kartu pegawai; d. unit kerja; e. pangkat/golongan dan terhitung mulai tanggal; f. jabatan dan terhitung mulai tanggal; g. tempat dan tanggal lahir; dan h. jangka waktu penilaian. (3) DUPAK sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan bersama dokumen kelengkapan yang terdiri atas: a. salinan keputusan pengangkatan dalam Jabatan Fungsional Kurator Keperdataan; b. salinan keputusan kenaikan pangkat terakhir yang dilegalisasi oleh pejabat yang berwenang; c. salinan surat pernyataan melakukan kegiatan; dan d. salinan hasil penilaian sasaran kerja pegawai dan penilaian prestasi kerja pegawai 2 (dua) tahun terakhir yang bernilai baik. (4) DUPAK dan dokumen kelengkapan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) disampaikan kepada pejabat pimpinan tinggi pratama yang membidangi kesekretariatan administrasi hukum umum untuk dilakukan pemeriksaan. (5) Penyampaian DUPAK dan dokumen kelengkapan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) dilakukan secara elektronik atau nonelektronik.

Pasal 10

(1) Sekretariat Tim Penilai JFKK melakukan verifikasi terhadap DUPAK Kurator Keperdataan dan dokumen kelengkapannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9. (2) Dalam hal berdasarkan hasil verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) DUPAK dan dokumen kelengkapannya dinyatakan lengkap, Tim Penilai JFKK melakukan sidang penilaian Angka Kredit.

Pasal 11

(1) Tim Penilai JFKK melaksanakan persidangan 2 (dua) kali dalam 1 (satu) tahun, yaitu 3 (tiga) bulan sebelum periode kenaikan pangkat PNS. (2) Tim Penilai JFKK melaksanakan sidang penilaian kenaikan jenjang jabatan paling banyak 2 (dua) kali dalam 1 (satu) tahun, yaitu akhir bulan Januari dan akhir bulan Juli. (3) Sidang penilaian Angka Kredit sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (2) dihadiri paling sedikit 2/3 (dua pertiga) dari keseluruhan anggota Tim Penilai JFKK. (4) Dalam hal sidang penilaian sebagaimana dimaksud pada ayat (3) menyatakan Kurator Keperdataan belum mencapai Angka Kredit yang dipersyaratkan atau terdapat kekurangan kelengkapan, Ketua Tim Penilai memberitahukan kepada Kurator Keperdataan yang bersangkutan. (5) Hasil sidang penilaian Angka Kredit sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dimuat dalam BAPAK.

Pasal 12

(1) Ketua Tim Penilai JFKK menyampaikan hasil sidang Penilaian Angka Kredit dan BAPAK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (5) sebagai bahan usulan penetapan angka kredit Kurator Keperdataan. (2) Usul penetapan angka kredit Kurator Keperdataan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan oleh: a. pejabat pimpinan tinggi madya yang membidangi administrasi hukum umum kepada pejabat pimpinan tinggi madya yang membidangi kesekretariatan untuk angka kredit Kurator Keperdataan Ahli Utama dan Kurator Keperdataan Ahli Madya di lingkungan kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum dan hak asasi manusia; b. pejabat administrator yang membidangi harta peninggalan kepada pejabat pimpinan tinggi madya yang membidangi administrasi hukum umum melalui pejabat pimpinan tinggi pratama yang memimpin kantor wilayah kementerian hukum dan hak asasi manusia untuk angka kredit Kurator Keperdataan Ahli Madya di lingkungan unit yang menyelenggarakan urusan harta peninggalan; c. pejabat pimpinan tinggi pratama yang membidangi kesekretariatan administrasi hukum umum kepada pejabat pimpinan tinggi pratama yang membidangi kepegawaian untuk angka kredit Kurator Keperdataan Ahli Pertama dan Ahli Muda di lingkungan kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum dan hak asasi manusia; dan d. pejabat administrator yang membidangi harta peninggalan kepada pejabat pimpinan tinggi pratama yang membidangi kesekretariatan administrasi hukum umum melalui pimpinan tinggi pratama yang memimpin kantor wilayah kementerian hukum dan hak asasi manusia untuk angka kredit Kurator Keperdataan Ahli Pertama dan Ahli Muda di lingkungan unit yang menyelenggarakan urusan harta peninggalan.

Pasal 13

(1) PAK ditetapkan oleh PyB. (2) PyB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yaitu: a. Menteri, untuk Angka Kredit Kurator Keperdataan Ahli Utama; dan b. pejabat pimpinan tinggi madya yang membidangi kesekretariatan, untuk Angka Kredit Kurator Keperdataan Ahli Pertama sampai dengan Kurator Keperdataan Ahli Madya.

Pasal 14

PAK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 disampaikan kepada pejabat pimpinan tinggi pratama yang membidangi kesekretariatan administrasi hukum umum dan ditembuskan kepada: a. pejabat pimpinan tinggi madya yang membidangi administrasi hukum umum; b. pejabat pimpinan tinggi pratama yang membidangi kepegawaian; c. sekretaris Tim Penilai JFKK; d. pimpinan Balai Harta Peninggalan di tempat yang bersangkutan; e. pejabat lainnya yang dianggap perlu; dan f. Kurator Keperdataan yang bersangkutan.

Pasal 15

PAK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 bersifat final dan tidak dapat diganggu gugat.

Pasal 16

Format DUPAK, Surat Pernyataan Melakukan Kegiatan, BAPAK, dan PAK tercantum dalam Lampiran I sampai dengan Lampiran IV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Peraturan Menteri Nomor 30 Tahun 2020 tentang TATA KERJA TIM PENILAI DAN TATA CARA PENILAIAN ANGKA KREDIT JABATAN FUNGSIONAL KURATOR KEPERDATAAN

BAB I

Pasal 1

BAB I

Pasal 1

BAB II

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

BAB III

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Pasal 10

Pasal 11

Pasal 12

Pasal 13

Pasal 14

Pasal 15

Pasal 16

BAB Kesatu

Pasal 7

Pasal 8

BAB Kedua

Pasal 9

BAB Ketiga

Pasal 10

BAB Keempat

Pasal 11

BAB Kelima

Pasal 12

BAB Keenam

Pasal 13

Pasal 14

Pasal 15

Pasal 16

BAB IV

Pasal 17