PERMEN

Peraturan Menteri Nomor 30 Tahun 2016 tentang Intelijen Keimigrasian

PERMEN Nomor 30 Tahun 2016

Konten ini bukan nasihat hukum. Selalu rujuk sumber resmi untuk kepastian hukum.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan: 1. Keimigrasian adalah hal ihwal lalu lintas orang yang masuk atau keluar wilayah INDONESIA serta pengawasannya dalam rangka menjaga tegaknya kedaulatan negara. 2. Operasi Intelijen Keimigrasian adalah kegiatan Intelijen yang dilaksanakan oleh seluruh unit kerja di bidang Intelijen Keimigrasian yang disusun dan diorganisir secara khusus. 3. Izin Keimigrasian adalah dokumen keimigrasian, visa, tanda masuk, serta tanda keluar. 4. Orang Asing adalah orang yang bukan warga negara INDONESIA. 5. Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum dan hak asasi manusia. 6. Direktur Jenderal adalah Direktur Jenderal Imigrasi. 7. Pejabat Imigrasi adalah pegawai yang telah melalui pendidikan khusus keimigrasian dan memiliki keahlian teknis keimigrasian serta memiliki wewenang untuk melaksanakan tugas dan tanggung jawab berdasarkan UNDANG-UNDANG Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian.

BAB IV

PENGAMANAN KEIMIGRASIAN

Pasal 11

Koreksi

(1) Pengamanan Keimigrasian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf b bertujuan untuk deteksi secara dini dan upaya pencegahan terhadap ancaman, tantangan, hambatan, dan gangguan terlaksananya Fungsi Keimigrasian. (2) Pengamanan Keimigrasian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan terhadap: a. izin keimigrasian; b. personil; c. material dan dokumen; dan d. kantor dan instalasi vital.

Pasal 12

(1) Pengamanan terhadap izin keimigrasian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2) huruf a meliputi: a. dokumen keimigrasian terdiri atas : 1. Dokumen Perjalanan Republik INDONESIA; dan 2. izin tinggal, b. visa; dan c. tanda masuk dan keluar wilayah INDONESIA. (2) Pengamanan terhadap izin keimigrasian dilaksanakan pada saat pengajuan permohonan sampai dengan penerbitan izin keimigrasian.

Pasal 13

Pengamanan personil sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2) huruf b dilaksanakan untuk: a. mencegah terjadinya penyimpangan dan penyalahgunaan wewenang oleh personil dalam melaksanakan tugas dan fungsi di bidang Keimigrasian; dan b. menyajikan data dan informasi yang dibutuhkan oleh pimpinan sebagai bahan pertimbangan dalam pengambilan kebijakan penempatan dan pembinaan karir setiap personil imigrasi.

Pasal 14

Pengamanan terhadap material dan dokumen Keimigrasian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2) huruf c dilaksanakan untuk mencegah penyalahgunaan material dan dokumen yang berkaitan dengan Keimigrasian.

Pasal 15

Pengamanan terhadap material dan dokumen Keimigrasian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 dilaksanakan dengan cara: a. pendataan dan inventarisasi; b. pengadministrasian secara elektronik; dan c. pengawasan dalam penyimpanan dan pendistribusian.

Pasal 16

(1) Pengamanan terhadap kantor dan instalasi vital sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2) huruf d dilaksanakan untuk mencegah adanya ancaman, tantangan, hambatan, dan gangguan terhadap kantor dan instalasi vital dalam melaksanakan tugas dan fungsi di bidang Keimigrasian. (2) Pengamanan kantor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan terhadap: a. gedung Direktorat Jenderal Imigrasi, Kantor Imigrasi, dan Rumah Detensi Imigrasi; dan b. sarana prasarana yang ada di dalam maupun di lingkungan gedung Direktorat Jenderal Imigrasi, Kantor Imigrasi, dan Rumah Detensi Imigrasi. (3) Pengamanan instalasi vital sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan terhadap: a. pusat data Direktorat Jenderal Imigrasi; b. data yang tersimpan dalam sistem informasi manajamen keimigrasian; dan c. sarana komunikasi.

Pasal 17

Pengamanan terhadap kantor dan instalasi vital sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 dilaksanakan dengan cara: a. pendataan, inventarisasi, dan identifikasi; b. pengecekan dan pengawasan; c. melaporkan secara rutin terhadap kondisi kantor dan instalasi vital; dan d. melaporkan pada kesempatan pertama kepada pimpinan terhadap dugaan ancaman dan gangguan keamanan kantor dan instalasi vital.

Pasal 18

Direktur Jenderal MENETAPKAN pedoman pelaksanaan Pengamanan Intelijen Keimigrasian.

Peraturan Menteri Nomor 30 Tahun 2016 tentang Intelijen Keimigrasian

BAB I

Pasal 1

BAB I

Pasal 1

BAB II

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

BAB III

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 9

Pasal 10

BAB IV

Pasal 11

Pasal 12

Pasal 13

Pasal 14

Pasal 15

Pasal 16

Pasal 17

Pasal 18

BAB V

Pasal 19

Pasal 20

Pasal 21

Pasal 22

Pasal 24

Pasal 25

BAB VI

Pasal 26

Pasal 27

Pasal 28

BAB VII

Pasal 29

BAB VIII

Pasal 30

BAB IX

Pasal 31