PERMEN

Peraturan Menteri Nomor 3 Tahun 2023 tentang PENGANGKATAN PEGAWAI NEGERI SIPIL DALAM JABATAN FUNGSIONAL ANALIS KEKAYAAN INTELEKTUAL MELALUI PENYESUAIAN/INPASSING

PERMEN Nomor 3 Tahun 2023

Konten ini bukan nasihat hukum. Selalu rujuk sumber resmi untuk kepastian hukum.

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan: 1. Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS adalah warga negara INDONESIA yang memenuhi syarat tertentu, diangkat sebagai Pegawai Aparatur Sipil Negara secara tetap oleh pejabat pembina kepegawaian untuk menduduki jabatan pemerintahan. 2. Jabatan Fungsional adalah sekelompok jabatan yang berisi fungsi dan tugas berkaitan dengan pelayanan fungsional yang berdasarkan pada keahlian dan keterampilan tertentu. 3. Jabatan Fungsional Analis Kekayaan Intelektual adalah jabatan yang mempunyai ruang lingkup tugas, tanggung jawab, dan wewenang untuk melaksanakan Analisis dan Evaluasi di Bidang Kekayaan Intelektual. 4. Pejabat Fungsional Analis Kekayaan Intelektual yang selanjutnya disebut Analis Kekayaan Intelektual adalah PNS yang diberi tugas, tanggung jawab dan wewenang untuk melaksanakan Analisis dan Evaluasi di Bidang Kekayaan Intelektual. 5. Pejabat Pembina Kepegawaian yang selanjutnya disingkat PPK adalah pejabat yang mempunyai kewenangan MENETAPKAN pengangkatan, pemindahan, dan pemberhentian PNS, dan pembinaan manajemen PNS di instansi pemerintah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. 6. Pejabat yang Berwenang yang selanjutnya disingkat PyB adalah pejabat yang mempunyai kewenangan melaksanakan proses pengangkatan, pemindahan, dan pemberhentian PNS sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. 7. Pejabat Pimpinan Tinggi adalah pegawai aparatur sipil negara yang menduduki jabatan pimpinan tinggi. 8. Pejabat Administrasi adalah pegawai aparatur sipil negara yang menduduki jabatan administrasi pada instansi pemerintah. 9. Instansi Pembina Jabatan Fungsional Analis Kekayaan Intelektual yang selanjutnya disebut Instansi Pembina adalah kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum dan hak asasi manusia. 10. Analisis dan Evaluasi di Bidang Kekayaan Intelektual adalah kegiatan yang dilakukan Analis Kekayaan Intelektual yang meliputi perencanaan layanan kekayaan intelektual, pengelolaan permohonan layanan kekayaan intelektual, pemberdayaan kekayaan intelektual, penyelesaian sengketa kekayaan intelektual, evaluasi dan pemantuan layanan kekayaan intelektual, dan rekomendasi tindak lanjut layanan kekayaan intelektual. 11. Penyesuaian/Inpassing adalah proses pengangkatan PNS dalam Jabatan Fungsional guna memenuhi kebutuhan organisasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dalam jangka waktu tertentu. 12. Uji Kompetensi Penyesuaian/Inpassing Analis Kekayaan Intelektual yang selanjutnya disebut Uji Kompetensi adalah proses pengukuran dan penilaian terhadap kompetensi teknis, manajerial, dan/atau sosial kultural dari seorang aparatur sipil negara dalam melaksanakan tugas dan fungsi dalam jabatan. 13. Rekomendasi adalah keterangan hasil Uji Kompetensi yang menyatakan tingkat keterampilan/keahlian PNS pada Jabatan Fungsional yang ditetapkan oleh Instansi Pembina. 14. Sasaran Kerja Pegawai yang selanjutnya disingkat SKP adalah rencana kerja dan target yang akan dicapai oleh seorang PNS. 15. Sekretaris Jenderal Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia yang selanjutnya disebut Sekretaris Jenderal adalah Pejabat Pimpinan Tinggi Madya Sekretariat Jenderal Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia. 16. Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual yang selanjutnya disebut Direktorat Jenderal adalah satuan unit organisasi yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik INDONESIA. 17. Direktur Jenderal Kekayaan Intelektual yang selanjutnya disebut Direktur Jenderal adalah Pejabat Pimpinan Tinggi Madya Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual. 18. Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum dan hak asasi manusia. 19. Hari adalah hari kerja.

BAB III

PERSYARATAN DAN TATA CARA PENYESUAIAN/INPASSING

Pasal 5

Koreksi

Pengangkatan bagi PNS ke dalam Jabatan Fungsional Analis Kekayaan Intelektual melalui Penyesuaian/Inpassing harus memenuhi syarat sebagai berikut: a. berstatus sebagai PNS; b. memiliki integritas dan moralitas yang baik; c. sehat jasmani dan rohani; d. berijazah paling rendah sarjana atau diploma empat bagi yang akan menduduki Jabatan Fungsional Analis Kekayaan Intelektual ahli pertama dan ahli muda; e. berijazah paling rendah magister bagi yang akan menduduki Jabatan Fungsional Analis Kekayaan Intelektual ahli madya; f. memiliki pengalaman dalam pelaksanaan tugas Analisis dan Evaluasi di Bidang Kekayaan Intelektual paling singkat 2 (dua) tahun; g. mengikuti dan lulus Uji Kompetensi sesuai dengan standar kompetensi yang telah disusun oleh Instansi Pembina; h. nilai prestasi kinerja paling rendah bernilai baik dalam 2 (dua) tahun terakhir; i. berusia paling tinggi 58 (lima puluh delapan) tahun bagi yang akan menduduki Jabatan Fungsional Analis Kekayaan Intelektual ahli madya; dan j. berusia paling tinggi 56 (lima puluh enam) tahun bagi yang akan menduduki Jabatan Fungsional Analis Kekayaan Intelektual ahli pertama dan ahli muda.

Pasal 6

Tahapan pelaksanaan pengangkatan PNS ke dalam Jabatan Fungsional Analis Kekayaan Intelektual melalui Penyesuaian/Inpassing terdiri atas: a. penyampaian permohonan dan berkas persyaratan administrasi; b. seleksi administrasi meliputi verifikasi dan validasi atas terhadap permohonan dan berkas persyaratan administrasi oleh Instansi Pembina; c. pelaksanaan Uji Kompetensi oleh Instansi Pembina; d. penetapan Rekomendasi berdasarkan hasil Uji Kompetensi; e. pengangkatan PNS dalam Jabatan Fungsional Analis Kekayaan Intelektual; dan f. pelaporan pelaksanaan Penyesuaian/Inpassing.

Pasal 7

(1) PNS yang telah memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 dapat mengajukan permohonan Penyesuaian/Inpassing secara tertulis dengan melampirkan dokumen persyaratan administrasi. (2) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada PPK melalui pimpinan unit kerja dan ditembuskan kepada Direktur Jenderal dan Sekretaris Jenderal. (3) Pimpinan unit kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (3) terdiri atas: a. Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama pada Direktorat Jenderal; dan b. Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama yang memimpin Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia. (4) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuat sesuai dengan format permohonan sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal 8

Dalam menyampaikan permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1), pemohon mendaftar dan mengunggah surat permohonan serta dokumen persyaratan administrasi melalui laman resmi Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia.

Pasal 9

(1) Dokumen persyaratan administrasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 terdiri atas: a. Keputusan Pengangkatan Calon PNS; b. Keputusan Pengangkatan PNS; c. keterangan sehat dari dokter rumah sakit; d. ijazah sarjana atau diploma empat untuk usulan pengangkatan ke dalam Jabatan Fungsional Analis Kekayaan Intelektual ahli pertama dan ahli muda; e. ijazah magister untuk usulan pengangkatan ke dalam Jabatan Fungsional Analis Kekayaan Intelektual ahli madya; f. keputusan pangkat terakhir yang telah dilegalisasi; g. keputusan jabatan terakhir yang telah dilegalisasi; h. surat keterangan telah dan/atau sedang menjalankan tugas Analisis dan Evaluasi di Bidang Kekayaan Intelektual paling singkat 2 (dua) tahun; i. sertifikat atau surat keterangan lulus Uji Kompetensi; j. SKP dan PPKP paling rendah bernilai baik selama 2 (dua) tahun terakhir yang dilegalisasi oleh pimpinan unit kerja yang membidangi kepegawaian; k. surat pernyataan tidak sedang menjalani hukuman disiplin tingkat sedang atau berat yang ditandatangani oleh pimpinan unit kerja; dan l. pernyataan tertulis bersedia diangkat dalam Jabatan Fungsional Analis Kekayaan Intelektual dan ditempatkan di seluruh wilayah Republik INDONESIA. (2) Format dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h, huruf k, dan huruf l tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal 10

(1) Terhadap permohonan dan dokumen persyaratan administrasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 dan Pasal 9, dilakukan verifikasi dan validasi. (2) Verifikasi dan validasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 dilakukan dalam jangka waktu paling lama 30 (tiga puluh) Hari terhitung sejak berakhirnya masa pengajuan permohonan. (3) Hasil verifikasi dan validasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diumumkan melalui laman resmi Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia. (4) Pelaksanaan verifikasi dan validasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal 11

(1) Verifikasi dan validasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 dilakukan oleh tim verifikasi dan validasi. (2) Tim verifikasi dan validasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari unsur kepegawaian dan unsur teknis. (3) Tim verifikasi dan validasi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) mempunyai tugas memeriksa: a. rekapitulasi data daftar usulan pengangkatan PNS dalam Jabatan Fungsional Analis Kekayaan Intelektual melalui Penyesuaian/Inpassing; b. kelengkapan dokumen persyaratan administrasi; c. kesesuaian kelengkapan berkas dan lampiran yang diusulkan; dan d. kesesuaian tingkat pendidikan, pangkat dan golongan ruang, serta masa kerja kepangkatan terakhir untuk menentukan jenjang jabatan dan jumlah angka kredit dalam Jabatan Fungsional Analis Kekayaan Intelektual. (4) Tim verifikasi dan validasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan oleh Sekretaris Jenderal.

Pasal 12

(1) Pemohon yang telah dinyatakan lulus verifikasi dan validasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 wajib mengikuti Uji Kompetensi. (2) Uji Kompetensi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh tim Uji Kompetensi yang ditetapkan oleh Direktur Jenderal. (3) Pelaksanaan Uji Kompetensi dan tim Uji Kompetensi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal 13

(1) Hasil Uji Kompetensi ditetapkan paling lama 30 (tiga puluh) Hari terhitung sejak tanggal berakhirnya pelaksanaan Uji Kompetensi. (2) Hasil Uji Kompetensi diumumkan melalui laman resmi Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia.

Pasal 14

(1) Pemohon yang telah dinyatakan lulus Uji Kompetensi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 diberikan Rekomendasi oleh Direktur Jenderal. (2) Rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan paling lama 30 (tiga puluh) Hari terhitung sejak tanggal pengumuman hasil Uji Kompetensi. (3) Rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku sampai dengan berakhirnya masa pengangkatan PNS dalam Jabatan Fungsional Analis Kekayaan Intelektual melalui Penyesuaian/Inpassing. (4) Format Rekomendasi tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal 15

Pemohon yang telah memperoleh Rekomendasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 diajukan oleh Direktur Jenderal kepada PyB untuk diangkat ke dalam Jabatan Fungsional Analis Kekayaan Intelektual sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 16

(1) Instansi Pembina dapat melaksanakan pengangkatan ke dalam Jabatan Fungsional Analis Kekayaan Intelektual sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 apabila tersedia lowongan kebutuhan Jabatan Fungsional Analis Kekayaan Intelektual yang telah ditetapkan oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang aparatur negara. (2) Dalam hal kebutuhan Jabatan Fungsional Analis Kekayaan Intelektual telah ditetapkan namun tidak terdapat lowongan kebutuhan Jabatan Fungsional Analis Kekayaan Intelektual, Instansi Pembina dapat mengusulkan kebutuhan Jabatan Fungsional Analis Kekayaan Intelektual berdasarkan pedoman perhitungan kebutuhan Jabatan Fungsional Analis Kekayaan Intelektual.

Peraturan Menteri Nomor 3 Tahun 2023 tentang PENGANGKATAN PEGAWAI NEGERI SIPIL DALAM JABATAN FUNGSIONAL ANALIS KEKAYAAN INTELEKTUAL MELALUI PENYESUAIAN/INPASSING

BAB I

Pasal 1

BAB I

Pasal 1

Pasal 2

BAB II

Pasal 3

Pasal 4

BAB III

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Pasal 10

Pasal 11

Pasal 12

Pasal 13

Pasal 14

Pasal 15

Pasal 16

BAB Kesatu

Pasal 5

BAB Kedua

Pasal 6

Pasal 7

BAB Ketiga

Pasal 8

Pasal 9

BAB Keempat

Pasal 10

Pasal 11

BAB Kelima

Pasal 12

Pasal 13

BAB Keenam

Pasal 14

Pasal 15

Pasal 16

BAB IV

Pasal 17

Pasal 18

Pasal 19

BAB V

Pasal 20

BAB VI

Pasal 21

BAB VII

Pasal 22

Pasal 23