PERMEN

Peraturan Menteri Nomor 3 Tahun 2021 tentang PARALEGAL DALAM PEMBERIAN BANTUAN HUKUM

PERMEN Nomor 3 Tahun 2021

Konten ini bukan nasihat hukum. Selalu rujuk sumber resmi untuk kepastian hukum.

Buka PDF Asli

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

BAB III

KOMPETENSI DAN PELATIHAN PARALEGAL

Pasal 5

Koreksi

(1) Paralegal dalam pemberian Bantuan Hukum harus memiliki kompetensi yang meliputi: a. kemampuan memahami hukum dasar, kondisi wilayah, dan kelompok kepentingan dalam masyarakat; b. kemampuan melakukan penguatan masyarakat dalam memperjuangkan hak asasi manusia dan hak lain yang dilindungi oleh hukum; dan c. keterampilan mengadvokasi masyarakat berupa pembelaan dan dukungan terhadap masyarakat. (2) Untuk mendapatkan kompetensi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Paralegal wajib mengikuti pendidikan dan pelatihan yang diselenggarakan oleh Pemberi Bantuan Hukum. (3) Pemberi Bantuan Hukum mengajukan Pengakuan Kompetensi kepada BPHN dengan melampirkan: a. laporan pendidikan dan pelatihan Paralegal; dan b. laporan aktualisasi yang berisi rencana, pelaksanaan dan hasil kerja yang dibuat oleh Paralegal yang ditandatangani advokat sebagai mentor dan ketua/direktur Pemberi Bantuan Hukum.

Pasal 6

(1) Pendidikan dan pelatihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) diselenggarakan oleh Pemberi Bantuan Hukum dan dapat bekerja sama dengan: a. perguruan tinggi; b. lembaga pemerintah pusat dan pemerintah daerah; dan/atau c. lembaga nonpemerintah. (2) Penyelenggara pendidikan dan pelatihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus membentuk kepanitiaan yang bertugas untuk mempersiapkan pelaksanaan pendidikan dan pelatihan. (3) Pendidikan dan pelatihan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dilaksanakan oleh panitia setelah mendapatkan persetujuan dari BPHN. (4) Panitia pendidikan dan pelatihan menyampaikan laporan kepada BPHN setelah selesainya pelaksanaan pendidikan dan pelatihan.

Pasal 7

(1) Pemberi Bantuan Hukum dapat merekrut Paralegal yang telah mengikuti pendidikan dan pelatihan yang diselenggarakan oleh lembaga lain sepanjang sesuai dengan kompetensi dan/atau kurikulum yang telah ditetapkan oleh Kepala Badan. (2) Pendidikan dan pelatihan Paralegal yang diselenggarakan oleh lembaga lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus bekerja sama dengan Pemberi Bantuan Hukum di wilayah tersebut.

Pasal 8

(1) Penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan Paralegal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 dan Pasal 7 mengacu pada pedoman pendidikan dan pelatihan Paralegal yang ditetapkan oleh Kepala Badan. (2) Penyelenggara pendidikan dan pelatihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 dan Pasal 7 dapat mengembangkan materi kurikulum Paralegal dalam sebagai bentuk pelatihan lanjutan untuk menampung kekhasan daerah dan kekhususan ruang lingkup kerja Pemberi Bantuan Hukum. (3) Dalam mengembangkan materi kurikulum pendidikan dan pelatihan Paralegal sebagaimana dimaksud pada ayat (2), penyelenggara pendidikan dan pelatihan dapat berkonsultasi dengan BPHN.

Peraturan Menteri Nomor 3 Tahun 2021 tentang PARALEGAL DALAM PEMBERIAN BANTUAN HUKUM

BAB I

Pasal 1

BAB I

Pasal 1

Pasal 2

BAB II

Pasal 3

Pasal 4

BAB III

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

BAB IV

Pasal 9

Pasal 10

Pasal 11

BAB V

Pasal 12

BAB VI

Pasal 13

BAB VII

Pasal 14

BAB VIII

Pasal 15

Pasal 16